Channel9.id – Jakarta. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyikapi polemik 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberhentikan karena tidak menenuhi syarat lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
Ketua umum PGI Gomar Gultom menyatakan, Jokowi perlu terlibat karena telah terjadi upaya pelemahan di KPK menyusul keputusan pemecatan tersebut.
Pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyatakan, pernyataan adanya upaya pelemahan KPK perlu dibuktikan dengan melakukan kajian yang mendalam. Sehingga, tidak ada kesan berpihak kepada satu kelompok.
“Saya sarankan terhadap temen-temen di PGI melakukan penelitian terdadap perilaku pegawai KPK. Seperti adanya kasus pencurian barang bukti yang diduga dicuri oleh oknum pegawai KPK. Nah, seharusnya sebelum memberikan pernyataan di ruang publik hendaknya melakukan kajian lebih mendalam sehingga tidak ada kesan berpihak kepada salah satu kelompok,” kata Emrus kepada wartawan, Minggu 30 Mei 2021.
Emrus sepakat bahwa tidak boleh ada pelemahan KPK dari pihak manapun. Menurutnya, persoalan korupsi masih menjadi masalah bangsa di setiap tingkatan dan segala bidang. TWK, kata Emrus, merupakan salah satu bentuk penguatan KPK.
Baca juga: PGI Menduga 75 Pegawai KPK Jadi Target
“Tolak ukur kita dalam menguatkan KPK ketika berjalan sesuai dengan undang-undang. Apakah tes wawasan kebangsaan itu perintah undang-undang atau bukan. Kalau itu perintah undang-undang itu berarti penguatan bukan pelemahan,” kata Emrus.
Adapun dalam TWK ada yang lulus dan tidak, itu merupakan sebuah konsekuensi. Jika dibandingkan secara kuantitatif jumlah tersebut tidak signifikan bila dilihat dari angka statistik antara yang kalah dengan yang menang, dan proporsinya hanya berapa persen yang tidak lolos.
“Jadi kalau ada pihak yang mengatakan bahwa tidak lolosnya TWK kepada sejumlah pegawai bagian dari pelemahan KPK, pernyataan itu sangat tidak mendasar. Kelompok yang berpendapat seperti itu sepertinya telah terbius dengan pesan komunikasi yang muncul di permukaan dan perlu diberikan pencerahan,” ucap Emrus.
Bahkan, kata Emrus, sebagai lembaga keagamaan yang terhormat, PGI disarankan lebih banyak membawa dalam do’a.
“Seperti mendoakan semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada lembaga KPK agar kinerjanya lebih baik dalam menangani kasus korupsi di Indonesia,” pungkas Emrus.
HY
