Connect with us

Hot Topic

Aisha Wedding Sebut KUA Beri Dispensasi, LBH APIK: Mesti Diusut!

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menyoroti Wedding organizer (WO) Aisha Wedding yang saat ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.

Menurut Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Nursyahbani Katjasungkana WO itu mempromosikan pernikahan usia dini yang jelas-jelas hal tersebut sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Namun yang mengherankan, kata Nursyahbani, dalam laman media sosial Aisha Wedding, admin memposting sebuah caption yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dalam postingannya dikatakan kenapa masyarakat harus murka, sedangkan orang tua setuju dan KUA memberikan dispensasi.

Mengenai hal ini, menurut Nursyahbani, kasus dispensasi oleh KUA ini harus ditelusuri.

Baca juga: Komisi VIII DPR: Aisha Wedding Bisa Dijerat Pasal Berlapis

“Kalau melihat respon aisha weddings ini, kalau ortu setuju kenapa masyarakat murka, karena orang tua setuju dan KUA memberikan dispensasi, soal dispensasi oleh KUA ini mesti diusut betul,” ujar dia dalam Telekonferensi Pers Respons Terhadap Kasus Promosi Perkawinan Anak, Kamis (11/2).

Kasus ini sudah banyak terjadi, bahkan semacam gunung es yang hanya terlihat bagian luarannya saja. Dia pun meminta pemerintah menelusuri KUA yang merupakan tanggung jawab Kementerian Agama untuk mengetahui dispensasi tersebut.

“Karena sudah banyak data di sukabumi, garut, 400 sampai 500 dispensasi, kenapa masih ada dispensasi dan kenapa pemerintah memberikan peluang dispensasi,” imbuhnya.

Sebab, menurut dia hal dispensasi ini tidak dapat dengan mudah dilakukan karena melanggar UU. “Ini tanpa ada afirmatif action (tindakan penyetaraan). Kalau benar ini soal ajaran agama, kemiskinan, ketidaktahuan. Ini mesti diintervensi,” tandasnya.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pakar: LPTK Perlu Dorong Pembelajaran Berbasis TPACK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pengajar Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ Uwes Anis Chaeruman mengatakan guru tidak sekedar memberikan materi pembelajaran di dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Guru didorong untuk mendidik banyak kecakapan dan keterampilan lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik di abad ke-21.
Meskipun begitu,

“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi guru untuk memberikan banyak kebutuhan siswa di luar materi pembelajaran, di tengah segala keterbatasan yang ada,” kata Uwes Anis dalam diskusi dengan tema “Mendesain Kembali Pendidikan Guru Menjawab Tantangan Era Digital” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ), Rabu (24/2).

Ia mengungkapkan bahwa setidaknya ada tujuh kecakapan yang perlu dipenuhi guru dalam menjawab permasalahan di abad 21.

Berdasarkan 21 st. Learning Partnership dan New Literacy dari Klaus Schwab, kecakapan itu diantaranya, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, karir skill, media informasi dan literasi teknologi, skill belajar dan inovasi, serta literasi agama dan spiritual.

“Ini tugas mulia yang harus diemban oleh guru, dalam menciptakan manusia di era digital dan dalam rangka bonus demografi,” kata dia.

Selain itu, katanya, guru juga perlu mengembangkan beberapa softskill yang memang dibutuhkan oleh peserta didik diantaranya, kemampuan memecahkan masalah, kritis, kreatif, managemen manusia, fleksibilitas kognitif, negosiasi, dan orientasi pelayanan.

“Fleksibilitas kognitif ini yang paling berat di negara berkembang, akhirnya banyak yang terpengaruh hoaks,” katanya.

Uwes menjelaskan, hal ini pun menjadi tugas bagi lembaga penyedia calon guru di Indonesia, yakni Lembaga Pendidik dan tenaga Kependidikan (LPTK) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Berdasarkan hasil penelitiannya, ia ungkapkan kedua lembaga itu perlu mendorong pembelajaran yang berbasis Pedagogical Content Knowledge (PCK) dan Technological Pedagogical  And Content Knowledge (TPACK).

Ia memaparkan, bahwa sejauh ini guru belum memahami bagaimana TPACK, masih dipahami sebagai pengadaptasian pendidikan melalui teknologi. Selain itu, selama ini pendidikan guru masih dominan dalam hal konsep tidak mengimbangi bagaiamana LPTK dan PPG memberikan praktik langsung pembelajaran. Hal itu menjadi penting agar LPTK dan PPG merumuskan pembelajaran bagi calon guru.

“Saya baru bisa paham menjadi guru setelah mengajar, padahal saya lulusan LPTK,” katanya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kabareskrim Baru Akan Selesaikan Kasus Tewasnya Anggota FPI

Published

on

By

Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto

Channel9.id-Jakarta. Resmi dilantik sebagai Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto berjanji menuntaskan dugaan pelanggaran HAM atas tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI).

“Tadi beliau (Kapolri) sudah menekankan untuk segera dilakukan apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM untuk segera dilaksanakan,” kata Komjen Agus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2).

Kasus tersebut, menurut Komjen Agus, sudah ditekankan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar segera diselesaikan. Oleh karena itu, mantan Kabarhakam Polri itu meminta waktu untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Itu kan membutuhkan waktu. Penanganan perkara membutuhkan waktu, alat bukti sudah ada pelimpahan dari beberapa Komnas HAM, semakin cepat semakin baik,” jelasnya.

Baca juga : Polri Persilahkan Komnas HAM Usut Tewasnya Enam Laskar FPI

Di sisi lain, Komjen Agus tak memungkiri penyelesaian kasus tersebut menemui kendala. Namun, pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan.

“Kendala dalam proses penyelidikan ini kan pasti ada, mudah mudahan bisa kita penuhi dan semoga bisa kita berikan kepastian hukum kepada pelakunya,” pungkasnya.

Komnas HAM sendiri sudah mengumumkan hasil penyelidikannya terkait peristiwa 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di Tol Jakarta-Cikampek. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Habib Rizieq Shihab memang benar sedang dibuntuti oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya.

“Bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS (Muhammad Rizieq Shihab, Red) oleh Polda Metro Jaya, merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan MRS,” ujar Anam dalam konferensi pers secara daring, Jumat (8/1).

Anam mengatakan, empat dari enam laskar FPI yang meninggal dunia merupakan korban pelanggaran HAM. Pasalnya, tidak ditemukan upaya lain dari petugas Kepolisian untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, dua orang yang meninggal bukan merupakan korban pelanggaran HAM. Sebab, saat peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 terjadi, polisi dan laskar FPI saling adu tembak.

“Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu, tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawfull killing terhadap empat orang laskar FPI,” ungkap Anam.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Presiden Jokowi Minta Perbaikan Tanggul Citarum Selesai Dua Hari Lagi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo meninjau langsung tanggul Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 24 Februari 2021. Tanggul tersebut jebol pada Sabtu (20/2) malam sehingga mengakibatkan sejumlah rumah di daerah sekitarnya terendam banjir dari limpasan air Sungai Citarum.

“Pada hari Sabtu malam jam 10 tanggal 20 Februari yang lalu, tanggul Citarum ini jebol. Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini,” kata Presiden Joko Widodo di lokasi peninjauan.

Menurut Presiden, perbaikan tanggul yang jebol tersebut sudah dimulai sejak dua hari yang lalu. Presiden berharap kepada jajaran terkait agar menyelesaikan perbaikan tanggul tersebut secepatnya.

“Insyaallah saya memberi target maksimal dua hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden yang tiba sekitar pukul 15.10 WIB di lokasi langsung meninjau proses pengurukan di desa terdampak banjir. Tampak sejumlah alat berat seperti ekskavator digunakan dalam proses pengurukan tersebut.

Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum juga berdampak pada 4.867 KK dengan jumlah pengungsi mencapai 9.438 jiwa. Para pengungsi tersebut kini berada di 17 titik pengungsian yang tersebar di sembilan desa yang terdampak, yakni Desa Karangsegar, Desa Sumberurip, Desa Karangharja, Desa Sumbereja, Desa Karangpatri, Desa Bantarsari, Desa Karanghaur, Desa Sumbersari, dan Desa Bantarjaya.

Banjir juga telah mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur, termasuk rumah-rumah penduduk yang pada kesempatan itu turut ditinjau oleh Presiden Joko Widodo.

“Kemudian masyarakat yang terkena dampak, tadi di sini ada 30 juga perumahannya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

 

Continue Reading
Vaksin Corona

HOT TOPIC