Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Kalimantan Utara (Kaltara). Pasalnya, dari banyak daerah yang akan menggelar pemilihan, Kaltara adalah salah satu provinsi yang telah mentransfer dana hibah pemilihan secara 100 persen ke penyelenggara pemilu.
Mendagri menyatakan, dana hibah pemilihan itu sangat penting. Selain untuk membantu penyelenggara menyelenggarakan tahapan pemilihan di tengah pandemic, juga untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilihan.
“Saya lebih kurang sudah muter hampir 10 lebih dari 10 provinsi ya, jujur saya katakan bahwa satu-satunya provinsi yang sudah memberikan 100 persen anggaran Untuk KPU, Bawaslu di daerah itu hanya Kaltara,” ujarnya saat jumpa pers usai menghadiri kegiatan acara rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak tahun 2020 dan pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza, di Tarakan, Kaltara, Jumat (17/07).
Tak hanya itu, Tito pun merasa perlu mengucapkan terimakasih kepada para kepala daerah di Kaltara, karena telah menunaikan komitmennya mencairkan anggaran pemilihan untuk penyelenggara. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi KPU dan Bawaslu di Kaltara untuk tidak bekerja karena anggaran sudah ada.
Tito mengingatkan agar ajang Pilkada ini tidak menjadi media penyebaran Covid-19. Caranya patuhi aturan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan yang telah dibuat oleh KPU. Misalnya, tidak ada arak-arakan atau tidak ada konvoi dalam kampanye.
”Kemudian juga diatur waktu pemungutan suara, jam-jamnya diatur ya. Berikutnya wajib memakai masker dan perlindungan lainnya bagi para petugas dan nanti disiapkan untuk para pemilih, termasuk pakaian lengkap perlindungan untuk pemilih calon pemilih yang positif, ini juga penting. Positif Covid-19 maksud saya, ” jelasnya.
Adapun untuk tema Pilkada, Tito menekankan peran calon kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Selain itu, ia berharap, Pilkada di tengah pandemi ini akan menjadi ajang adu gagasan, adu berbuat penanganan Covid-19, dan dampak sosial ekonominya. Sehingga akan melahirkan gerakan masif di semua daerah untuk menekan laju menangani dan mengendalikan Covid-19.
“Jadi bukan bagian yang terpisahkan dari Pilkada, dia menjadi tema utama malah. Nah yang kedua, petugas-petugas yang penyelenggara dan kontestan ini harus menjadi agen-agen untuk menekan dan mengendalikan Covid-19, melalui misalnya kontestan alat peraganya bagi masker, bagi masker ada tulisan pilih nomor sekian, wajahnya ada, sama seperti kaoslah, orang kaos ada nomor sekian, wajahnya yang mau dipilh siapa, ini masker. Otomatis masyarakat akan menerima masker kainnya, hand sanitizer dengan stiker dan gambar calon kepala daerah misalnya, itu saya minta kepada KPU untuk bisa diatur, sehingga terjadi gerakan masif pakai masker dan cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer,” paparnya
Dengan begitu, sambung Tito, Pilkada ini menjadi momentum menekan laju penyebaran Covid-19. Tak hanya itu, Pilkada serentak juga bisa menjadi stimulus ekonomi. Karena nanti ada anggaran dari APBD yang keluar untuk penyelenggara. Juga ada insentif untuk penyelenggara. Maka bisa dikatakan juga pilkada serentak ini menjadi program padat karya.
“Kemudian nanti ada dukungan dari APBN, nanti kontestan pun akan keluar anggaran itu untuk alat peraga, tim sukses, untuk kampanye dan lain-lain. Bayangkan kalau ada 270 daerah kali 2 calon saja ada 540 calon. Kalau dia (calon) keluar 10 milyar saja berarti sekitar 5,4 triliun uang yang mengalir ke masyarakat. Sehingga ini bisa membangkitkan ekonomi di tingkat bawah,” jelasnya.
Melihat perkembangan persiapan pilkada serentak di Kaltara, Tito optimistis pesta demokrasi di provinsi paling muda di Indonesia ini akan berjalan lancar.
Selanjutnya Tito menekankan agar ajang pilkada ini menjadi satu paket dengan penanganan penyebaran Covid-19. Baik dari sisi tema maupun dari sisi gerakannya.
“KPU sudah membuat gerakan besok akan me-launching gerakan namanya pilkada sebagai gerakan perlawanan Covid-19 dan semua petugas penyelenggara menjadi agen perlawanan Covid-19. Itu luar biasa, sebab jumlah petugas pemilihan jumlahnya 3,5 juta orang,” imbuhnya.
“Mudah-mudahan dengan adanya langkah-langkah agenda pilkada bisa selesai dengan sukses, dan terpilih pemimpin yang baik, yang legitimasi kuat, yang mampu menangani krisis di daerah masing-masing. Mampu menangani krisis akibat pandemik Covid-19 dan dampak ekonominya dan disisi lain kita bisa membuat pilkada ini menjadi stimulan untuk membangkitkan ekonomi, ” pungkasnya.
