Connect with us

Nasional

Bawaslu Minta Kemendagri Tak Lantik Orient P Riwu sebagai Bupati

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan bahwa ada fakta hukum terbaru yakni surat Kementerian Luar Negeri nomor 02992/PK/02/2021/64/10 tertanggal 10 Februari 2021 yang menerangkan status Orient P Riwu Kore sebagai warga negara Amerika Serikat.

Atas dasar itu, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak melantik Orient  sebagai Bupati Sabu Raijua.

“Hal ini karena pelantikan merupakan ranah administrasi pemerintahan, bukan lagi ranah penyelenggara pemilihan yang bertugas sampai tahap penetapan calon terpilih,” ujar dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/2).

Bagja mengatakan, permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi rekomendasi Bawaslu kepada Mendagri.

Bawaslu merekomendasikan Orient tak memenuhi syarat sebagai calon bupati Sabu Raijua meski sudah mendapatkan suara terbanyak sebesar 48,3 persen dalam Pilkada 2020. Orient berpasangan dengan Thobias Uly yang diusung Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sejauh ini, keputusan penetapan pasangan calon terpilih pemilihan bupati dan wakil bupati Sabu Raijua tahun 2020 telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua, yang telah diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperoleh pengesahan pengangkatan dengan Keputusan Mendagri.

Baca juga: Menkumham: Akan Cabut Status WNI Orient Kore 

Hingga kini memang belum dilaksanakan  pengesahan dan pengangkatan dengan Keputusan Mendagri. Di sisi lain, kata Bagja, Bawaslu tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk memproses dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan terkait masalah kewarganegaraan ganda Orient P Riwu Kore, karena sudah berakhirnya seluruh tahapan pemilihan.

“Di mana dalam Undang-Undang Pilkada, tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai dari tahap pengumuman pendaftaran pasangan calon hingga tahap pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih,” kata Bagja.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Pilkada mengamanatkan pelaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan tepat waktu. Dalam Pasal 30 huruf a UU Pilkada mengatur salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota ialah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan, mulai dari pelaksanaan pengawasan perekrutan penyelenggara pemilu ad hoc, hingga proses pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilihan bupati/wali kota

Atas hal tersebut, tutur Bagja, maka dugaan pelanggaran pidana akan diteruskan Bawaslu kepada pihak Polri melalui mekanisme pidana umum, karena eksistensi dan pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) telah dinyatakan berakhir dan dibubarkan.

Sedangkan, untuk pelanggaran administrasi, Bawaslu menyampaikan fakta hukumnya kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam rangka pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pelantikan calon kepala daerah terpilih atau tidak.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Epidemiolog Tolak Vaksin Mandiri, Kemenkes: Beda Sudut Pandang Saja

Published

on

By

Epidemiolog Tolak Vaksin Mandiri, Kemenkes: Beda Sudut Pandang Saja

Channel9.id-Jakarta. Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono dkk menggalang petisi menolak program vaksinasi mandiri Covid-19. Dalam petisinya, Pandu meminta Presiden Jokowi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan program vaksinasi mandiri.

Namun, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi memastikan program vaksinasi gotong royong alias vaksinasi mandiri akan terus berjalan. Kendati, banyak penolakan dari sejumlah epidemiolog.

Pihak-pihak yang menolak, ujar dia, hanya karena berbeda sudut pandang saja. “Mungkin ada perbedaanya cara melihat saja. Kan ini (dilakukan) perusahaan dan di dalam perusahaan itu yang divaksin juga kan karyawan atau buruhnya,” ujar dia.

Menurut Siti Nadia, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit pada 24 Februari lalu, pemerintah resmi membolehkan vaksinasi mandiri. Disebutkan dalam aturan anyar tersebut, vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Untuk itu, kata Nadia, program ini tidak akan menimbulkan ketimpangan seperti yang dikhawatirkan sejumlah epidemiolog. Program ini, lanjut dia, justru mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Sebelumnya, koalisi epidemiolog menyebut, program vaksinasi yang dilakukan pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja.

Dengan suplai yang masih sangat terbatas, masyarakat yang berada di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang justru memiliki tingkat risiko penularan yang lebih tinggi dinilai bisa tidak diprioritaskan dalam pembagian vaksin. Para tenaga kesehatan di daerah bahkan juga cemas, apakah mereka akan kebagian vaksin sesuai prioritas.

Walaupun Indonesia disebut sudah mengamankan ratusan juta dosis vaksin, tulis Pandu, distribusinya ke daerah masih jadi masalah.

“Pemerintah dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) berdalih skema vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat pencapaian kekebalan kelompok di Indonesia. Ini tidak bisa dibenarkan, karena vaksinasi mandiri justru menjadikan akses pada vaksinasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan afiliasi dengan korporasi swasta,” demikian isi petisi itu.

Jika memang hendak mengajak kerja sama pihak swasta dalam program vaksinasi, tulis Pandu, sebaiknya pihak swasta diajak untuk melakukan distribusi vaksin Covid-19, bukan untuk melakukan vaksinasi mandiri. Dengan demikian, semua rakyat mendapatkan haknya untuk divaksinasi sesuai prioritas yang sudah ditetapkan.

IG

Continue Reading

Nasional

KKB Sebar Hoaks Tentang Personel TNI-Polri Tembak Pelajar Hingga Tewas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyebarkan informasi bahwa personel gabungan TNI-Polri menembak pelajar hingga tewas saat kontak senjata.

Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adinata menyatakan, informasi itu adalah berita bohong atau hoaks. Sebenarnya, korban merupakan anggota KKB yang sudah masuk usia dewasa.

Berita bohong itu disebarkan melalui juru bicara tentara pembebasan nasional Papua Barat (TNPB) Sebby Sambon.

“Korban tewas dalam kontak senjata merupakan anggota KKB. Yakni Ferry Ellas (35) dan Heri Yakob Newegalem (26),” kata Era di Kabupaten Mimika, Senin 1 Maret 2021.

Sementara keterangan versi Sebby Sambon, korban tewas yakni remaja berusia 17 tahun atas nama Yasko Nebekalem. Dia terkena tembakan aparat TNI-Polri saat baku tembak di Mile 53 areal PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya sempat terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dan KKB di areal PT Freeport pada Minggu 28 Februari 2021. Saat itu aparat keamanan gabungan sedang patroli, lalu diserang dengan tembakan oleh sejumlah orang, anggota KKB kelompok Joni Botak.

HY

Continue Reading

Nasional

Pandemi Covid-19, Mendagri: Petugas Damkar Harus Beradaptasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, petugas pemadam kebakaran (damkar) dan penyelamatan dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. Adaptasi itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Ada atau tidak ada pandemi, kebakaran tetap terjadi, masalah-masalah yang memerlukan penyelamatan masyarakat tetap terjadi dan kita harus tetap bekerja untuk melaksanakan tugas pokok itu,” ujarnya saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-102 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kantor Kemendagri Senin (01/03).

Tito menuturkan, petugas damkar dan penyelamatan harus beradaptasi dengan memproteksi diri dengan perlengkapan tertentu. “Hal ini untuk menyiasati adanya korban yang terkena Covid-19, sehingga petugas tidak tertular,”katanya.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Berikan Perhatian Khusus Kepada Damkar

Sebagai informasi, peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-102 ini dilaksanakan secara hybrid, yakni secara langsung dengan jumlah peserta terbatas dengan protokol kesehatan dan terhubung secara virtual dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Continue Reading

HOT TOPIC