Connect with us

Opini

Akan di Bawah 5%, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Published

on

Oleh: Awalil Rizky

Channel9.id-Jakarta. Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2021 dilaporkan alami kontraksi sebesar 0,74% (y-o-y). Dihitung dari nilai PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp2.683 triliun yang secara persentase turun dari nilainya pada triwulan I-2020 yang sebesar Rp2.703 triliun. Perhitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021, dan diumumkan pada 5 Mei 2021 lalu.

Beberapa pihak di luar Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi yang masih terkontraksi tersebut sebagai petanda pemulihan yang belum berlangsung signifikan. Mereka pun meragukan akan dapat tercapainya target pertumbuhan ekonomi APBN sebesar 5% untuk keseluruhan tahun 2021.

Akan tetapi, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 tumbuh lebih baik. Prakiraanya akan tumbuh sekitar 6,9-7,8%. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan juga memproyeksikan angka pertumbuhan sebesar 7% atau lebih.

Baca juga: Misteri Angka Rasio Utang Pemerintah Atas PDB

Secara statistik, keyakinan kedua pejabat tersebut memang dimungkinkan. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 (y-o-y) adalah perbandingan antara nilai PDB harga konstannya dengan nilai pada triwulan II-2020. Padahal, setahun lalu itu telah turun drastis atau kontraksi sebesar 5,32%, sehingga nilainya hanya sebesar Rp2.590 triliun. Basis hitungan (baseline) akan dari nilai yang terbilang rendah tersebut.

Jika triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,0%, maka nilai PDB harga konstannya mencapai Rp2.771 triliun. Sedangkan secara triwulanan (q-t-q) dari triwulan I 2021 di atas hanya perlu tumbuh sebesar 3,29%. Padahal rerata pertumbuhan q-t-q selama beberapa tahun sebelum pandemi pada triwulan II adalah di kisaran 4%.

Seandainya keyakinan pejabat Pemerintahan yang cukup logis secara statistik itu terbukti, maka masih perlu dipastikan proyeksi mereka untuk dua triwulan berikutnya. Oleh karena kontraksi pada triwulan III dan IV-2020 lebih rendah, maka baseline perhitungannya menjadi lebih besar. Untuk bisa tumbuh 7% berturut-turut diperlukan tambahan nilai PDB harga konstan yang lebih besar. Yaitu sebesar Rp2.911 triliun pada triwulan III dan sebesar Rp2.899 triliun pada triwulan IV nanti.

Jika ternyata memang berhasil, maka secara keseluruhan PDB harga konstan tahun 2021 akan mencapai Rp11.264 triliun. Artinya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 hanya sebesar 5,05%, yang dihitung dari PDB harga konstan tahun 2020 sebesar Rp10.722 triliun.

Menko Airlangga sempat menyebut beberapa prasyarat agar tumbuh sesuai harapannya dari sisi PDB pengeluaran. Meski hanya menyampaikan besaran pertumbuhan dari beberapa komponen pengeluaran untuk prakiraan triwulan II, argumennya dapat dipakai untuk triwulan tersisa. Semua komponen diandalkan untuk tumbuh signifikan, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit rumah tanga (LNPRT), konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor dan impor.

Sedangkan Kepala BKF Febrio Nathan meyakini pertumbuhan 7% atau lebih pada triwulan II-2021, selain dari perhitungan besaran komponen PDB, diperkuat antara lain oleh data penjualan ritel, mobil, konsumsi listrik, dari sisi bisnis dan industrinya, pergerakan masyarakat (Google mobility) dari sisi konsumsi. Sedangkan dari sisi suplai disebut terus alami ekspansi, antara lain tentang kesiapan menjual barang, permintaan semen meningkat, serta ekspor dan impor yang meningkat.

Sekali lagi cukup logis untuk memproyeksikan pertumbuhan 7% (y-o-y) pada triwulan II-2021. Akan tetapi berdasar beberapa indikator lain yang peningkatannya tampak masih kurang meyakinkan, maka belum tentu bisa dicapai setinggi itu. Dan akan menjadi lebih berat lagi pada triwulan III dan IV dapat tumbuh sebesar 7%. Indikator lain dimaksud antara lain dapat dicermati pada beberapa laporan Bank Indonesia seperti: Indeks Keyakinan Konsumen, pertumbuhan kredit perbankan, survei perbankan, survei kegiatan dunia usaha, Prompt Manufacturing Index, dan Survei Penjualan Eceran.

Wajar jika Bank Indonesia tampak berbeda dengan Pemerintah dalam hal proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Bank Indonesia semula memproyeksikan kisaran 4,8%-5,8% dalam publikasi 27 Januari 2021. Direvisi menjadi 4,3%- 5,3% dalam publikasi 25 Februari 2021. Kemudian direvisi lagi menjadi 4,1%-5,1% pada publikasi 23 April 2021.

Jika diambil titik tengah dari proyeksi Bank Indonesia terkini, maka besarannya adalah 4,6%. Lebih rendah dari asumsi APBN 2021 yang sebesar 5%.

Jika dikaitkan dengan skenario pertumbuhan pada triwulan II, III dan IV 2021 maka juga akan lebih rendah dari keyakinan pejabat pemerintah yang dikutip di atas.

Penulis sendiri saat ini masih memprakirakan pertumbuhan ekonomi (y-o-y) pada triwulan II-2021 di kisaran 6,5%. Akan sedikit turun pada triwulan III dan IV-2021, di kisaran 6,0%. Secara keseluruhan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi akan di kisaran 4,42%. Itu pun membutuhkan kerja keras dan “keberuntungan” dalam hal ekspor dan PMTB (investasi). Masih ada kemungkinan hanya bisa tumbuh 4% atau kurang.

Sejatinya, penulis kurang suka dengan wacana publik yang berlebihan atas besaran pertumbuhan ekonomi. Daripada “mati-matian” mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi, saat ini yang lebih dibutuhkan adalah memperbaiki kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain ditandai oleh ikutannya dalam hal penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan pendapatan para pekerja kebanyakan.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Kyai-Kyai dari NU Khittah Memotivasi Rizal Ramli

Published

on

By

Kyai-Kyai dari NU Khittah Memotivasi Rizal Ramli

Oleh: Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Sejak silaturahmi beberapa waktu yang lalu, tali silaturahmi antara kyai-kyai NU Khittah dengan menko Gus Dur, Rizal Ramli, makin terjalin erat. Menurut para kyai, Gus Dur memang tidak salah memilih Rizal Ramli untuk masuk dalam kabinetnya yang menghadapi tantangan untuk bisa bangkit paska krisis 1998. Meskipun usia pemerintahan Gus Dur hanya berlangsung kurang dari 2 tahun, berbagai kebijakannya, terutama soal ekonomi masih banyak diingat oleh rakyat. Misal saja tentang kebijakan kenaikan gaji PNS dan TNI/POLRI.

Setelah memperkenalkan satu per satu para kiai yang hadir, inisiator Komite Khittah NU 1926 (KKNU 26, KH Agus Solachul Aam Wahib Wahab, yang akrab dipanggil Gus Aam, cucu Kiai Wahab pendiri NU bersama Kiai Wahid, menyampaikan maksud kedatangannya untuk menanyakan persoalan terkini utamanya kabar tentang rencana pengenaan pajak sembako dan pendidikan.

“Apa yang membedakan cara Gus Dur dalam memimpin sehingga berhasil dikenang kebijakannya bikin rakyat senang?. Apalagi saat ini mulai ramai kabar rencana pengenaan pajak sembako dan pendidikan. Mohon pak Rizal bisa bantu menjelaskan. ” sambung KH. Ghozi Wahib Wahab yang merupakan salah satu cucu pendiri NU (KH Wahab Chasbullah)

“Kalau ingat Gus Dur, saya jadi ingat ketika pertama mendapat tugas dari Gus Dur di Bulog. Yaitu ‘bikin rakyat senang’. Itu pesan Gus Dur, ” jawab Rizal Ramli.

Mendengar tutur Menko Ekuin Gus Dur tersebut, spontan saja KH. Ghozi Wahib Wahab menyambutnya dengan kata-kata khas dari Gus Dur oleh “Gitu aja kok repot”. Para Kyai yang ikut hadir dalam silaturahmi dengan Dr. Rizal Ramli tersebut langsung tertawa bersama.

Menurut Rizal Ramli, persoalan utama yang kita hadapi saat ini adalah tentang kewajiban untuk bayar cicilan pokok dan bunga utang. “Bunga utang kita tahun ini (2021) saja sudah mencapai Rp 373 triliun. Itu belum termasuk cicilan pokok utangnya”, ungkap tokoh yang pernah duduk sebagai Tim Panel Ahli Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama peraih Nobel Ekonomi dan ekonom-ekonom dari berbagai dunia.

“Akibat beban untuk bayar cicilan pokok dan bunga utang tersebut, cara gampang pejabat sekarang adalah dengan menaikkan pajak ini dan itu”, imbuh Rizal Ramli

Berbeda dengan ketika pemerintahan Gus Dur yang berhasil mengurangi beban utang melalui strategi tukar utang bunga mahal dengan utang bunga murah dan tukar utang dengan konservasi hutan.

“Hari ini memang situasi yang kita hadapi makin ‘pabaliut’ bahasa Sunda-nya. Makin ruwet. Karena antara visi, kata-kata dan perbuatan pejabat tidak sinkron. Pandemi yang kita hadapi saat ini, kalau sejak awal tegas untuk Lockdown, situasinya tidak akan begini. Kami sudah sarankan sejak awal pandemi agar fokus dan alokasikan anggaran hanya untuk penanganan Covid19, kebutuhan pangan rakyat dan tingkatkan produksi pangan. Tapi masih aja lanjutkan proyek ini itu, ibukota baru, dan lain-lain, ” jelas Rizal Ramli.

Dengan situasi seperti ini, apakah masih ada harapan perubahan? Rizal Ramli menjelaskan bahwa perubahan akan menemukan jalannya.

“Rakyat sekarang makin terbuka pandangannya terhadap berbagai fakta kegagalan pemerintah dalam menangani krisis ini. Pak Kyai, krisis ini benar-benar menjadi ujian bagi seorang pemimpin. Akan dikenang sebagai pemimpin hebat atau memble” tambah pria yang oleh kalangan santri NU dipanggil Gus Romli ini

Silaturahmi yang terasa akrab dan menemukan benang merah historis ini, juga menyinggung soal makin jauhnya rakyat menemukan sosok panutan.

Jubir Presiden Gus Dur, Adhie Massardi, yang turut mendampingi Rizal Ramli menerima para Kyai, mengatakan bahwa Gus Dur bisa dikenang karena Gus Dur dan orang-orang dekatnya mampu menjaga integritasnya. “Integritas ini yang makin sulit ditemukan pada pejabat publik sekarang. Bahkan kadang kita pun menjadi heran kenapa ada tokoh NU sekarang menjadi bahan bercandaan di sosmed karena integritasnya dipertanyakan”, ungkap Adhie Massardi

“Mohon maaf, tidak sedikit yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh NU sekarang seperti menjadi tameng pemerintah. NU, seperti sering disampaikan oleh mas Rizal Ramli, yang seharusnya menjadi ‘kendaraan plat hitam’ bagi warganya, seperti telah berubah menjadi ‘plat merah’. Ini yang perlu diluruskan kembali oleh NU Khittah, ” lanjut Adhie Massardi

Mendengar pandangan itu, para Kyai yang hadir mengangguk senyum.

Di tengah silaturahmi tersebut, KH. Abdullah Munif dari Pasuruan menyampaikan salam dari Rois Aam Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KKNU) 1926 KH. Suyuti Toha, untuk Rizal Ramli karena tidak bisa ikut hadir. Di akhir silaturahmi, para Kyai melanjutkan dengan doa bersama agar Dr. Rizal Ramli dapat memimpin bangsa ini keluar dari krisis pandemi dan krisis ekonomi saat ini.

*Pakar Ekonomi

Continue Reading

Opini

9 Poin Analisis Beratnya Utang Pemerintah

Published

on

By

Oleh: Didik J Rachbini*

Channel9.id-Jakarta. Pertama, APBN sejatinya adalah kebijakan politik atau tepatnya politik ekonomi. Jika ada masalah dengan kebijakan defisit yang besar dan berlebihan karena diputuskan sembrono dan diubah semaunya dari 2 persen terhadap PDB menjadi 3 persen, kemudian dengan gampang diubah menjadi 6 persen lebih maka yang salah adalah kebijakan politik ekonominya. Jadi, kebijakan politik ekonomi anggaran usulan presiden dan keputusan di DPR itulah yang menjadi penyebab utang yang sangat besar sekarang dan defisit menjadi sangat lebar. Di masa presiden sebelumnya, politik anggaran dijalankan dengan hati-hati, perubahan defisit dari 1 persen terhadap PDB menjadi 2 persen begitu susah. Tetapi sekarang perubahan defisit dari 2 persen menjadi 6 persen dilakukan dengan gampang dan sembrono karena alasan untuk penanganan Covid-19.

Kedua, sementara itu, penanganan Covid-19 sudah kocar kacir karena tidak ada strategi yang baik karena kepemimpinan kurang memadai. Dalam perjalanan penanganan Covid-19 selama setahun ini, pertikaian pemerintah pusat dan daerah justru terjadi dalam keadaan dimana seharusnya bersatu. Kebijakan, kepemimpinan dan penanganan awal sangat denial, tidak rasional, dan gagap sehingga tahap selanjutnya berat. Jadi, pelebaran defisit untuk mengatasi Covid-19 tidak benar. Yang masuk akal adalah lobi politik yang kuat terhadap pemerintahan dan DPR karena di masa kritis ini peluang korupsi lebih besar dengan memanfaatkan krisis seperti kasus Bansos.

Ketiga, masalah utang yang bersamaan dengan krisis pandemi ini akan menjadi beban berat dan lebih berat lagi pada periode berikutnya. Beban berat utang sekarang sekarang ini akan terus bertambah dan kemudian diwariskan pada pemimpin berikutnya, kecuali ada keinginan untuk mengerahkan kekuatan politik dan publik untuk menjadi tiga periode dengan mengubah undang-undang dasar.

Keempat, karena mesin politik ekonomi cacat, rusak, dan demokrasi sudah mengalami kemunduran serta menjadi otoriter, maka kebijakan anggaran menjadi otoriter pula. Pelobi yang dekat dengan kekuasaan dapat dengan leluasa meningkatkan defisit dengan sengaja, keputusan dilakukan dengan mudah, sembrono, dan salah kaprah seperti sekarang ini tanpa pertimbangan teknokratis dan rasional. Jadi, kita mesti bersiap menghadapi masalah berat dalam utang pemerintah yang meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir ini. Krisis ekonomi yang lebih luas sangat bisa masuk lewat krisis APBN, yang sudah sulit untuk membayar utang di tahun-tahun mendatang. Gejala krisis ekonomi sudah mulai berawal dari krisis anggaran dan utang, yang bisa menyebar ke sektor ekonomi lainnya. Investor mulai tidak percaya, luar negeri berhenti masuk ke dalam negeri, dan akhirnya masuk ke tahap paling dalam “Vote of no convidence”. Jika sudah sampai tahap ini, maka krisis tiga dimensi bisa terjadi, krisis pandemi, krisis ekonomi, dan krisis sosial politik.

Kelima, bagaimana dengan parlemen? Parlemen sekarang sudah lebih rendah kapasitasnya dengan parlemen masa Orde Baru, yang dalam kondisi otoriter tetap memiliki kapasitas teknokratis. Tetapi parlemen sekarang tidak memilikinya. Karena demokrasi sudah terganti otoriter, maka anggota-anggota DPR cuma pasif nurut, mau defisit dilebarkan dengan alasan pandemi, monggo. Hak budget-nya dipotong sehingga tidak punya wewenang menentukan APBN. Itu akar masalah karena demokrasinya rontok maka politik ekonomi angggaran memakai kekuasaan politik minus kapasitas teknokratios, minus rasionalitas akal sehat.

Keenam, saran untuk mengatasi utang sejatinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di atas moderat dalam waktu cukup lama dengan strategi ekspor, daya saing, dan penyesuaian struktural. Tapi itu tidak mudah karena sekarang krisis pandemi, yang juga penangannya tidak cekatan karena ada masalah kapasitas kepemimpinan dan problem relasi politik yang rusak. Jadi, masyarakat akan menerima konsekuensi utang yang berat di masa mendatang. Lebih komplikasi lagi karena ada akrobat politk yang dibiarkan, dianggap indah dan dimainkan terus, banyak oknum yang mendorong tiga periode. Energi politik habis untuk akrobat politik seperti ini, bukan untuk solusi kegentingan pandemi dan ekonomi. Akrobat politik presiden tiga periode tersebut jika dibiarkan semakin besar kekuatannya, akan menimulkan resistensi dan bahkan benturan politik lebih berat. Politik rusak ekonomi rusak sehingga seorang Soekarno pun tidak mampu menahan kerusakan entropis tersebut, apalagi cuma pemimpin dengan kelas jauh di bawahnya.

Ketujuh, jadi saya setuju dengan langkah BPK yang mengingatkan pemerintah karena tugasnya memang harus begitu. Jangan malah kritik dinafikan atau bahkan yang kritis diberangus, seperti yang dilakukan sekarang terhadap aktivis. Ada lagi sedikit koreksi terhadap nilai utang yang menjadi tanggungan pemerintah. semestinya nilai utang itu mencakup utang pemerintah sebesar 6.527 trilyun rupiah (lihat Grafik 1), dan juga utang BUMN sebesar 2.143 trilyun rupiah (Grafik 2). Utang BUMN keuangan sebesar 1053,18 triliun rupiah dan BUMN non-keuangan sebesar 1089,96 triliun rupiah. Jadi total utang yang harus dikelola pemerintah pada masa Jokowi sekarang sebesar 8.670 triliun rupiah. BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Kalau gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah. Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih 10 ribu triliun rupiah.

Kedelapan, apa konsekuensinya jika utang yang berat ini dibiarkan? APBN akan lumpuh terkena beban utang ini dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi. Kalau 20 tahun lalu krisis 1998 dipicu oleh nilai tukar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi karena penanganan yang salah kaprah sejak awal. Jadi, gabungan dari kedua faktor itu potensial memicu krisis.

Kesembilan, jika dalam jangka pendek ini peningkatan kasus tidak bisa ditekan dan Amerika jadi menaikkan suku bunganya, maka posisi ekonomi Indonesia akan sangat sulit. Suku bunga utang akan terdorong naik, mesti bersaing sama obligasi USA. Sementara pajak kita masih rendah dan pembiayaan dari obligasi. Kalau tidak bisa bayar dalam jangka pendek kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia merosot. Jika masih dipercaya bisa mungkin masih bisa profiling utang, minta penangguhan utang, tetapi itu berarti bunganya berarti numpuk.

*Ekonom Senior INDEF

Continue Reading

Opini

494 Tahun Jakarta, Kota yang Semakin Muda

Published

on

By

Oleh: Husin Munir*

Channel9.id-Jakarta. Kesepakatan kajian sejarah menyatakan, hari jadi Kota Jakarta jatuh pada tanggal 22 Juni 1527. Dengan begitu, di minggu ketiga Juni 2021 ini, kota Jakarta genap berusia 494 tahun. Usia yang sudah cukup panjang. Kendati, jika dilihat dari perspektif sejarah, maka usia itu masih terbilang belia. Masih banyak kota-kota lain di belahan bumi ini, seperti Damaskus, Yerusalem, Athena, Roma, Baghdad, atau Beijing yang punya usia jauh lebih tua lagi.

Jakarta memang masih muda. Dan itu bukan terbukti dari rentang umurnya belaka. Komposisi penduduknya juga menunjukan kecenderungan tersebut. Hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 menyebutkan penduduk usia produktif di Jakarta mencapai 71,98 persen dari total 10,56 juta jiwa.  Usia produktif yang dimaksud adalah penduduk berusia kisaran 15 sampai 64 tahun.

Hasil sensus BPS itu juga memperlihatkan, dari 10,56 juta jiwa penduduk DKI Jakarta, hanya tinggal 1,32% yang termasuk generasi pre-boomer atau mereka yang lahir sebelum tahun 1945. Generasi baby boomer, yang lahir pada tahun 1946-1964 (usia 57-75 tahun) juga sudah tak banyak lagi,  hanya sebanyak 11,09%.

Yang masih agak banyak adalah kaum STW alias setengah ‘tuwak’. Mereka yang berumur 41 sampai 56 tahun alias generasi  X yang lahir di antara tahun 1965 sampai 1980. Jumlahnya sekitar 23,64%. Generasi ini tengah bersiap memasuki (atau sebagian sudah menduduki) puncak karir mereka masing-masing.

Sisanya adalah anak-anak muda. Dari seluruh penduduk Jakarta, sebanyak 26,78% adalah generasi milenial (lahir antara tahun 1981-1996). Lalu, ada 25,65% penduduk yang termasuk dalam Generasi Z atau yang lahir antara tahun 1997-2012. Ada lagi 11,25% yang tergolongkan dalam kategori post- Z atau yang lahir setelah tahun 2012.

Alhasil, 63,95% penduduk Jakarta adalah anak-anak muda di bawah 40 tahun. Komposisi ini tentu menunjukan bahwa Jakarta punya prospek cerah di masa depan. Ada potensi-potensi besar dalam diri penduduk muda Jakarta untuk membawa kota ini menjadi lebih baik lagi nantinya.

Optimisme yang dilandasi oleh komposisi usia penduduk ini tentu beralasan. Toh, dari zaman ke zaman, semangat kaum muda tidak pernah berubah. Mereka selalu bersemangat untuk menghasilkan yang terbaik. Sejak dulu, kaum muda juga senantiasa memiliki idealisme. Tan Malaka menyebutkan, idealisme adalah kemewahannya kaum muda.

Apalagi, kaum muda di Indonesia punya rekam jejak sebagai pelaksana tugas intelektual. Mereka selalu ikhlas menyebarkan kebenaran, dalam situasi dan kondisi apapun. Kaum muda Indonesia senantiasa dikenal kritis dan memiliki kepekaan sosial, punya keberanian, dan rela berkorban. Apa yang terjadi sepanjang abad ke-20 membuktikan itu semua, mulai dari tahun 1908, tahun 1928, tahun 1945, tahun 1966, hingga tahun 1998. Faktanya lagi, seluruh jejak sejarah itu tercetus di Jakarta.

Di abad ke-21 ini, kiprah anak-anak muda Jakarta masih kita nantikan terus. Yang jelas, jaman sudah berubah. Sekarang sudah masuk era digital.  Kompetitor  anak-anak muda Jakarta tak lagi sebatas datang dari Bandung atau Medan. Bahkan tak hanya anak muda Kuala Lumpur atau Phnom Penh. Anak-anak muda Jakarta kini dihadapkan pada persaingan dengan rival-rival mereka dari New Delhi, atau Sao Paolo, Johannesburg, Abu Dhabi, Ankara dan di belahan lain  di muka bumi ini. Ranah digital membuat batas-batas negara kian pudar sehingga persaingan menjadi terbuka sangat lebar.

Lantas apa yang bisa menjadi bekal anak-anak muda Jakarta di tengah persaingan global yang kian ketat ini? Pakar manajemen Michael Porter menegaskan,  untuk memenangkan persaingan, maka setiap aktor perlu memastikan dirinya benar-benar kompetitif, benar-benar memiliki daya saing yang tinggi. Dan untuk mencapai daya saing yang tinggi itu, selain berbagai strategi dan taktik yang perlu dipelajari, lingkungan yang menuntut daya saing juga akan menentukan keunggulan sang aktor.

Untuk membiasakan diri menang dalam kompetisi, kaum muda Jakarta memerlukan karakter mentalitas seorang pemenang di dalam dirinya masing-masing.  Dan untuk mengetahui karakter pemenang itu, kaum muda Jakarta tak perlu mencari jauh-jauh. Sejarah Jakarta sendiri adalah sejarah kemenangan. Bukankah nama Jakarta berasal dari nama Jayakarta, kota kemenangan?

Maka jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jasmerah, kata Bung Karno. Nyaris 500 tahun lalu, pemuda Fatahillah mengalahkan tentara Portugis, salah satu kekuatan dunia masa itu, di tepi Teluk Jakarta. Fatahillah tidak menyerang dari pedalaman. Ia menggunakan armada kapal dari laut. Fatahillah memiliki budaya bahari yang tangguh, budaya kaum pesisir yang berani, yang menjadikannya menang dalam sebuah perang monumental, yang terabadikan dalam nama Jayakarta, lalu berubah menjadi Jakarta.

Fatahillah adalah seorang berjiwa muda dengan karakter budaya pesisir yang kuat. Karakter budaya pesisir menjadikan seseorang harus displin jika ia ingin bertahan hidup.  Budaya pesisir memaksa setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan, pada saat yang sama, mengharuskan setiap orang taat pada pemimpinnya. Budaya pesisir menjadikan setiap orang bekerja sama dalam perannya masing-masing, rela berkoban, dan rela berbagi di antara mereka.  Budaya pesisir membuat orang-orang menjadi tangguh menghadapi ancaman alam yang kerap ganas dan berubah tiba-tiba.

Karakter budaya pesisir yang semacam itu yang harus digali lagi, direvitalisasi lagi, dikembangkan, dan disebarluaskan di antara anak-anak muda Jakarta. Anak-anak muda Jakarta perlu diajak kembali mengenali laut dan segala seluk-beluknya, agar dapat menyerap intisari budaya pesisir sehingga mereka memiliki daya saing yang tinggi sekaligus mampu mewujudkan cita-cita menjadikan Indonsia sebagai poros maritime dunia. Jalesveva Jayamahe.  Dirgahayu DKI Jakarta.

*Ketua Umum Forum Budaya Jakarta Pesisir

Continue Reading

HOT TOPIC