Channel9.id-Myanmar. Aktivis pro-demokrasi Myanmar dengan tegas mengkritik perjanjian antara pemimpin junta miltier Myanmar dengan para pemimpin negara ASEAN dalam upayanya untuk menyudahi kekerasan di Myanmar. Pada hari Minggu (25/4/2021), mereka juga bersumpah akan terus melakukan protes unjuk rasa anti-kudeta.
Beberapa unjuk rasa terjadi di beberapa kota besar Myanmar pada hari Minggu, sehari setelah ASEAN dan Jenderal Senior Min Aung Hlaing bertemu di Jakarta untuk mencapai kesepakatan untuk mengakhiri krisis di Myanmar.
“Entah itu ASEAN atau PBB, mereka hanya akan berucap dari luar dan mengatakan ‘jangan ribut tapi negosiasi dan selesaikan masalahnya’. Tapi itu tidak mudah untuk dilakukan jika saja mereka tahu apa yang benar-benar terjadi disini,” kata Khin Sandar dari kelompok General Strikes Collaboration Committe.
“Kami akan terus melakukan unjuk rasa,” katanya kepada Reuters melalui telepon.
Menurut pernyataan dari perwakilan ASEAN dari Brunei, sebuah kesepakatan telah tercapai di ibukota Indonesia, Jakarta mengenai lima poin – mengakhiri kekerasan di sana, membuat dialog konstruktif untuk semua partai, diadakannya utusan khusus dari ASEAN, diterimanya bantuan dan kunjungan dari pihak utusan ke Myanmar.
Namun lima poin konsensus itu tidak menyinggung masalah tahanan politik, walaupun dalam pernyataan tersebut dikatakan pertemuan itu menerima suara untuk dibebaskan tahanan politik di Myanmar.
Draf pernyataan awal sempat beredar sehari sebelum diadakannya KTT . Di draf tersebut disinggung soal tahanan politik di lima poin kesepakatan tersebut. Namun di pernyataan akhirnya, pembahasan mengenai tahanan politik itu tak disangka-sangka dikesampingkan.
Para pemimpin ASEAN mengingkan adanya komitmen dari Min Aung Hlaing untuk menahan pasukannya untuk tidak melakukan tindak kekerasan, yang dilaporkan oleh Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) bahwa 748 telah tewas ditangan junta militer sejak terjadinya kudeta di tanggal 1 Februari.
AAPP juga melaporkan kalau lebih dari 3,000 orang telah ditahan oleh pihak junta.
“Kami sadar apapun hasil dari pertemuan ASEAN tersebut, itu tidak akan mencerminkan apa yang kita inginkan,” kata Wai Aung, seorang komando unjuk rasa di Yangon. “Kami akan terus berunjuk rasa sampai rezim militer jatuh,” tambahnya.
Beberapa orang mengkritik kesepakatan yang dicapai ASEAN di sosial media.
“Pernyataan dari ASEAN itu adalah tamparan untuk mereka yang telah disiksa, dibunuh dan diteror oleh pihak militer,” kutip postingan pengguna Facebook dengan nama pengguna Mawchi Tun. “Kami tidak butuh bantuanmu dengan pola pikir dan pendekatan seperti itu,” kutip postingan tersebut.
(RAG)
