Connect with us

Hot Topic

Alumni Unpad Cinta Demokrasi Tolak Hasil Mubes 2020

Published

on

Channel9.id-  Bandung. Sekitar 180 alumni Universitas Padjajaran yang tergabung dalam Komunitas Alumni Cinta Ika Unpad yang Demokratis menolak hasil Musyawarah Besar (Mubes) IKA Unpad 2020 karena berjalan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.  Serta bertentangan dengan Surat Panitia Mubes pada tanggal 20 Februari 2020 (SK No. 006/MUBES/IKA-UNPAD/II/2020), dimana secara jelas berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemilihan menggunakan one man one vote (OMOV) dan tidak dapat diwakilkan.

Juru Bicara Komunitas Alumni Cinta IKA Unpad yang Demokratis, Dedi Heriadi mengatakan, justru dalam Mubes X yang diselenggarakan pada 11 – 13 September 2020, panitia malah mencabut hak suara seluruh alumni untuk memilih. “Pemilihan dilakukan hanya oleh segelintir orang yang berlabel komfak dan komda. Di saat para alumni sudah tergerak membangun kecintaan kepada Unpad, dengan mudahnya dicabut haknya oleh panitia,” tandas Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (24/9/2020).

“Sehingga jadi aneh, sekarang panitia menggunakan sistem perwakilan saat kontestasi sudah di ujung pemilihan. Bagaimana logikanya aturan main yang sudah ditetapkan dengan menggunakan AD/ART tahun 2016 diubah dengan aturan main dalam AD/ART 2020 yang baru saja disahkan pada saat Mubes padahal Mubes X tahun 2020 seharusnya diadakan berdasarkan AD/ART 2016,” urainya. Dalam pelaksanaan Mubes 2020 dengan system perwakilan, Pemilihan hanya dilakukan segelintir perwakilan, padahal ada 300 ribuan alumni yang juga berhak ikut memilih.

Alumni  memberikan sejumlah catatan kekeliruan  dalam pelaksanaan Mubes,  yakni: pertama, secara arbitrer panitia menginisiasi metode pemilihan dengan perwakilan komisariat daerah (komda) dan komisariat fakultas (komfak). Kekeliruan kedua, membajak, lalu menyempitkan lagi demokrasi dengan membuat voting untuk memilih siapakah yang mempunyai hak suara dari delegasi yang hadir. kelima perwakilan komda dan komfak, atau satu hak suara dari kelima perwakilan komda dan komfak yang hadir.

“Kami sebagai warga alumni Unpad sangat kecewa sebab sejak awal kami menghendaki agar Pemilu IKA Unpad dilakukan secara langsung, one man one vote, satu orang satu suara secara keseluruhan. Semua alumni Unpad memiliki suara. Bukan diwakilkan pada komda dan komfak, apalagi oleh panitia dikerdilkan lagi,” urai Dedi.

 

baca juga :dramatis-dua-calon-ketua-ika-unpad-mengundurkan-diri

Sebagai bagian dari alumni Dedi menyatakan sangat kecewa karena praktik pembajakan dan pengerdilan demokrasi, adanya penyingkiran hak suara seluruh alumni Universitas Padjadjaran. “Yang kami kehendaki adalah sebuah pemilihan yang sopan, jujur, transparan, demokratis, sebab ini bukan persoalan menang-kalah, tapi ingin melampaui ke hal yang lebih substansial yaitu pembelaan terhadap kehidupan berdemokrasi,” ujarnya.

Oleh karena, Dedi mengatakan sebagai bagian alumni dengan ini menolak legitimasi proses dan hasil pemilihan serta kontestasi pemilihan Ketua IKA Unpad 2020 yang mengasilkan Ketua IKA Unpad yang cacat demokrasi karena hasil dari sistem perwakilan yang merampas hak suara alumni. “Pemilihan melalui E-Voting adalah suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan pada era abad revolusi teknologi 4.0. Pemilihan melalui E-Voting tentunya lebih legitimate karena merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menjaga hak pilih alumni dan juga menghindari timbulya klaster baru Covid-19 yang selalu didengung-dengungkan sebagai suatu justifikasi diadakannya pemilihan melalui sistem perwakilan,’ ujarnya.

Penolakan hasil Mubes juga disampaikan sejumlah alumni Unpad di media sosial (medsos). Salah satunya oleh Hilman Mutasi. “Seharusnya Mubes IKA Unpad kemarin cukup memilih Caretaker Ketua IKA, untuk nanti menyelenggarakan Pemilu Raya, selama/pasca Pandemi, biar legitimate,” dalam status FB Sementara Chevi S Iskandar menyatakan, pemimpin yang terpilih dengan mekanisme “susulumputan” hanya akan menghasilkan program kerja dan pengurus yang “mucunghul dan ngaleungit.”

Kekecewaan juga dilontarkan Ferry Mursidan Baldan terhadap proses pelaksanaan Mubes  IKA Unpad. “Dengan dikebirinya kedaulatan alumni dalam pemilihan Ketua IKA UNPAD yang baru berarti IKA UNPAD dengan sengaja telah mengerdilkan diri sendiri, dan menenggelamkan marwah IKA UNPAD ke dalam samudera nan luas,” ujar Ferry Mursyidan Baldan, mantan Ketua IKA UNPAD periode 2008-2012 dan alumni FISIP UNPAD angkatan 1981.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pemerintah Batalkan Beli Vaksin dari Cina, IDI: Kebijakan Bagus Sekali

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi keputusan pemerintah untuk membatalkan membeli vaksin virus Corona SARS-CoV2 (Covid-19) dari Cina pada November 2020 mendatang. IDI Menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ UEA) vaksin-vaksin tersebut karena masih harus mengumpulkan bukti keamanan vaksin.

“Yang dilakukan presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan adalah kebijakan yang bagus sekali,” kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, Sabtu (24/10) seperti dikutip Republika.

Zubairi menilai, pemerintah telah melakukan evaluasi. Dari evaluasi kemudian memutuskan menunda atau membatalkan mendatangkan vaksin tersebut karena UEA belum diberikan oleh BPOM.

Baca juga: DPR Minta Vaksin Covid-19 Digratiskan

Ia juga mengapresiasi tindakan pemerintah yang menghargai BPOM dalam memberikan penilaian sebelum memberikan UEA. Zubairi mengakui, dibutuhkan cukup bukti bahwa vaksin memang ini darurat, diperlukan, dan belum ditemukan obat Covid-19 yang efektif untuk menyembuhkan dan pertimbangan lainnya.

Sedangkan data yang dibutuhkan BPOM untuk mengambil keputusan rasanya belum cukup atau tersedia. “Jadi, saya kira pemerintah amat bijak memutuskan bahwa ternyata vaksin harus aman dan efektif,” kata Zubairi.

Ia memprediksi mungkin UEA akan diberikan pada akhir Desember 2020 karena BPOM terlebih dahulu harus mengumpulkan data. Sebab, keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti ilmiah.

Zubairi pun tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah vaksin ditemukan. Sebab, vaksinasi bertujuan melindungi yang disuntik agar menjadi kebal terhadap virus dan akhirnya pandemi berhenti.

Namun, dia melanjutkan, untuk menghentikan pandemi maka diperlukan 70 persen penduduk suatu negara yang divaksin. “Artinya kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta maka sebanyak 180-190 juta penduduk yang tersebar di Nusantara perlu disuntik dan itu membutuhkan waktu lama, tidak bisa selesai dalam sebulan dua bulan,” katanya.

Oleh karena itu, Zubairi meminta protokol kesehatan tetap dilakukan sampai 70 persen penduduk selesai divaksin dan tidak ada lagi penularan atau kasus baru.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan vaksin untuk menanggulangi Covid-19 dari Cina tidak jadi datang pada November 2020. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo meminta produksi vaksin Covid-19 tidak terburu buru.

Dalam paparannya di acara Lemhanas yang disiarkan secara live streaming, Luhut menjelaskan bahwa dia ditelepon Presiden untuk memastikan vaksin yang datang dari Cina (Sinovac) harus tetap melalui prosedur otorisasi.

“Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November bisa saja, (tapi) tidak tercapai minggu kedua November,” ujar Luhut, Jumat (23/10).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Gempa 5,9 M Guncang Pangandaran

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (25/10) pagi pukul 7.56 WIB . Getaran gempa juga terasa kuat wilayah terdekat Pangandaran, di antaranya Ciamis dan Tasikmalaya.

Menurut situs Badan Meteorologi, Klimatilogi, dan Geofisika, pusat gempa berada di 8,22 LS-107,87 BT, 90 kilometer Kabupaten Pangandaran. Gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer.

Baca juga: Gempa di Sukabumi Terasa Hingga Jakarta, Ini Respons Warganet

Berdasarkan rilis BMKG, gempa yang berpusat di kedalaman 10 kilometer itu tak berpotensi tsunami. BKMG juga meminta agar warga waspada dengan gempa susulan dalam situs resminya.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis pihak BMKG.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, getaran gempa 5,9 magnitudo pada MInggu pagi ini terasa di Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Continue Reading

Hot Topic

Momen Gus Nur Salat Maghrib Berjamaah di Bareskrim di Sela Pemeriksaan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur kini menjalani pemeriksaan intensif, setelah tiba di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, tadi siang. Di sela pemeriksaan, penyidik memberikan kesempatan Gus Nur untuk menunaikan ibadah salat maghrib.

“Tadi azan, kami istirahat sebentar dari pemeriksaan. Kami berikan tersangka waktu isoma (istirahat, salat, makan) yang merupakan hak tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi kepada detikcom, Sabtu (24/10).

Slamet menuturkan pemeriksaan dilanjutkan usai Gus Nur menunaikan salat dan menyantap makanan. Dari foto yang diterima awak Media, Gus Nur terlihat mengenakan baju koko putih dan celana panjang hitam.

Baca juga: Gus Nur Ditangkap di Malang, Diduga Lakukan Ujaran Kebencian 

Gus Nur nampak menunaikan salat berjamaah dengan penyidik. Salat berjamaah ini diimami oleh seorang penyidik Bareskrim yang mengenakan seragam biru dongker bertuliskan ‘Siber Polri’ pada bagian punggungnya.

Seperti diketahui, Gus Nur ditangkap di kediamannya, Malang, Jawa Timur (Jatim) tengah malam tadi. Gus Nur dibawa langsung dari kediamannya di Malang, Jawa Timur ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Ia dinilai menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait NU. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020.

Gus Nur mulanya dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Cirebon Azis Hakim ke Bareskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020. Azis selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik.

Kini Gus Nur berstatus tersangka. Slamet sebelumnya menjelaskan keputusan menahan atau tidak Gus Nur ditentukan dalam 1 x 24 jam usai penangkapan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC