Connect with us

Hukum

Tega! Praktek Aborsi Gugurkan 32.760 Janin

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polisi berhasil membongkar praktek aborsi di salah satu klinik di Jalan Percetakan Negara 3, Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi juga telah menetapkan 10 orang  sebagai tersangka terkait kasus aborsi itu.

Hasil pengungkapan polisi, sejak tahun 2017 praktek aborsi itu sudah menggugurkan hampir 32.760 janin. Sejak tahun 2017 itu,  dari praktek aborsi itu para tersangka meraup keuntungan hingga Rp10 miliar.

“Pegawainya dibayar Rp 250 ribu sehari. Tetapi Minggu tutup. Kalau kita hitung total dari 2017, kita kalikan kalau kita hitung berapa keuntungan yang diraup, itu ada sekitar Rp10 miliar lebih. Dihitung dari 2017, ada 32.760 janin yang sudah digugurkan. Ini yang sudah kita hitung, masih kita dalami lagi,”  kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Rabu (23/09).

Yusri mengatakan, pada 2002 sampai 2004 klinik pernah buka, tapi karena pelanggannya terus menurun kemudian ditutup. Pada 2017 kemarin klinik ini kembali buka untuk melayani Aborsi.

Menurut keterangan Yusri Yunus, para tersangka yang diamankan mereka memainkan peran yang berbeda-beda saat menjalankan praktek aborsi. Bahkan, salah satu pelaku ada yang berprofesi sebagai dokter.

“Yang pertama LA, pemilik klinik, kemudian inisial DK (30) ini laki-laki, LA perempuan ya, ini adalah dokter, yang tugasnya perannya adalah sebagai penindakan aborsi,” terang Yusri.

Baca juga: Polda Metro Jaya Bongkar Praktek Aborsi, 10 Orang jadi Tersangka

Sementara itu pelaku inisial NA berperan sebagai registrasi pasien yang datang ke klinik dan juga merangkap sebagai kasir. Tersangka MM perannya adalah USG orang yang ingin melakukan aborsi di klinik tempat kerjanya. Lalu, YA (51) membantu dokter melakukan aborsi, RA sebagai penjaga di klinik tersebut, selanjutnya tersangka LL juga membantu di ruangan tindakan aborsi di dalam klinik.

“Ada juga tersangka berinisial ED ini bertugas sebagai cleaning servis, ada SM melayani pasien, RS pasien aborsi pada saat kita amankan. Semuanya ini berawal dari informasi masyarakat yang kita terima bahwa ada 1 klinik yang sering melakukan aborsi dan cukup lama,” ujarnya.

Yusri mengatakan, pada 2002 sampai 2004 klinik pernah buka, tapi karena pelanggannya terus menurun kemudian ditutup. Pada 2017 kemarin klinik ini kembali buka untuk melayani Aborsi.

“Yang setiap hari dilakukan praktek, kecuali hari Minggu, yang dari jam 7 pagi sampai 1 siang, ya,” kata Yusri.

Selama 3 tahun beroperasi, banyak janin yang dibuang ke dalam closed. Sebab, setiap harinya klinik ini bisa menggugurkan janin sebanyak 4 sampai 6 pasien.

Yusri menyampaikan, biaya yang ditawarkan sekitar Rp 2 juta perorang dan janin yang bisa digugurkan juga terbatas hanya berusia 2 Minggu. Namun ketika janin berusia 5 Minggu dokter ini meminta uang sebesar Rp 4 juta.

Dalam sehari, klinik ini mendapatkan keuntungan dari praktek aborsi ilegal sebesar Rp 10 juta. Kemudian pembagianya 40 persen untuk dokter, 40 persen pemilik dan 20 persen untuk pegawai dan lainnya.

Klinik ini membuka pelayanan melakui website dengan naman klinikaborsiresmi.com. Polisi bakal menggandeng Kominfo untuk melaksanakan patroli Cyber guna mengungkap klinik lainnya.

“Ya karena ini sangat terbuka sekali di website tersebut. Kemudian di media sosialnya bisa menawarkan aborsi dengan biaya yang ada,” pungkas Yusril.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Momen Gus Nur Salat Maghrib Berjamaah di Bareskrim di Sela Pemeriksaan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur kini menjalani pemeriksaan intensif, setelah tiba di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, tadi siang. Di sela pemeriksaan, penyidik memberikan kesempatan Gus Nur untuk menunaikan ibadah salat maghrib.

“Tadi azan, kami istirahat sebentar dari pemeriksaan. Kami berikan tersangka waktu isoma (istirahat, salat, makan) yang merupakan hak tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi kepada detikcom, Sabtu (24/10).

Slamet menuturkan pemeriksaan dilanjutkan usai Gus Nur menunaikan salat dan menyantap makanan. Dari foto yang diterima awak Media, Gus Nur terlihat mengenakan baju koko putih dan celana panjang hitam.

Baca juga: Gus Nur Ditangkap di Malang, Diduga Lakukan Ujaran Kebencian 

Gus Nur nampak menunaikan salat berjamaah dengan penyidik. Salat berjamaah ini diimami oleh seorang penyidik Bareskrim yang mengenakan seragam biru dongker bertuliskan ‘Siber Polri’ pada bagian punggungnya.

Seperti diketahui, Gus Nur ditangkap di kediamannya, Malang, Jawa Timur (Jatim) tengah malam tadi. Gus Nur dibawa langsung dari kediamannya di Malang, Jawa Timur ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Ia dinilai menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait NU. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020.

Gus Nur mulanya dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Cirebon Azis Hakim ke Bareskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020. Azis selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik.

Kini Gus Nur berstatus tersangka. Slamet sebelumnya menjelaskan keputusan menahan atau tidak Gus Nur ditentukan dalam 1 x 24 jam usai penangkapan.

Continue Reading

Hot Topic

Gus Nur Ditangkap di Malang, Diduga Lakukan Ujaran Kebencian

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sugi Nur Raharja atau yang karib disapa Gus Nur diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Sabtu (24/10/2020), dini hari. Gus Nur ditangkap di daerah Malang, Jawa Timur.

Mengutip Okezone, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo mengamini adanya penangkapan terhadap Gus Nur pada Sabtu (24/10/2020), dini hari, di daerah Malang.

“Benar (ditangkap di Malang dini hari),” kata Komjen Listyo, Sabtu (24/10/2020).

Baca juga: Dinilai Lecehkan NU, Gus Nur Dilaporkan ke Polisi

Gus Nur ditangkap jajaran Bareskrim Polri terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang bermuatan SARA dan penghinaan. Belum diketahui secara detail konstruksi hukum terkait penangkapan Gus Nur. Pasalnya, masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sekadar diketahui, Gus Nur dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran dinilai telah menghina organisasi Nahdlatul Ulama, dalam sebuah pernyataannya di acara dialog salah satu channel YouTube.

Laporan itu dilakukan oleh Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim. Polisi pun menerima pelaporan itu dengan nomor register LP/B/0596/X/2020/Bareskrim tertanggal 21 Oktober 2020.

“Gus Nur ini sudah berkali-kali melakukan ujaran kebencian terhadap NU, tak hanya sekali ini. Tentu kami merasa ini tidak boleh kami diamkan perlu kami mintai pertanggungjawaban Gus Nur, oleh karena itu kami mencoba melaporkan ke Bareskrim,” kata Aziz di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu 21 Oktober 2020.

Pelapor membawa barang bukti berupa CD yang berisikan pernyataan dari Gus Nur yang dianggap telah melecehkan NU serta disebut melakukan ujaran kebencian. Laporan dilakukan lantaran Gus Nur juga disebut telah berkali-kali menghina NU.

Terkait pelaporan ini, Aziz berharap aparat kepolisian bisa melakukan proses hukum terhadap upaya hukumnya itu. Menurutnya, pernyataan Gus Nur bukan hanya menyerang pribadi, melainkan menghina NU secara kelembagaan.

Tak hanya itu, dengan adanya laporan polisi ini, Aziz meminta kepada seluruh lapisan NU untuk menahan diri atau tidak melakukan main hakim sendiri. Ia menyebut untuk mempercayakan semua ini melalui proses hukum yang berlaku.

“Karena Gus Nur sudah melakukan ujaran kebancian tidak hanya personal, tapi organisasi. semua NU bisa meneduhkan pikirannya terutama terhadap Ansor dan Banser, karena saya takut kalau proses hukum tidak berjalan, mereka bisa bertindak masing-masing, mereka bisa melakukan apapun,” ucap Aziz.

IG

Continue Reading

Hot Topic

KPK Tahan Walkot Tasikmalaya Budi Budiman

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman (BBD) sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Lembaga antirasuah itu menduga BBD terlibat terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018.

“KPK melakukan penahanan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC KPK Kavlimg C1,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi virtual di Jakarta, Jumat (23/10).

Baca juga: KPK Periksa Eks Direktur PNRI Terkait Korupsi E-KTP

Penetapan BBD sebagai tersangka telah dilakukan sejak 26 April 2019. Nurul mengatakan, penahanan BBD dilakukan guna kepentingan penyidikan. Dia menjelaskan, penahanan BBD dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 33 orang saksi dan dua orang ahli.

“Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK tersebut,” kata Nurul.

Dia mengungkapkan, perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018 yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5) lalu di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan uang Rp 400 juta.

Perkara dimulai saat sekitar awal 2017. Budi diduga bertemu dengan Yaya Purnomo untuk membahas alokasi DAK Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan itu, Yaya diduga menawarkan bantuan untuk pengurusan alokasi DAK dan BBD bersedia memberikan fee jika Yaya membantunya mendapatkan alokasi DAK.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Selanjutnya pada Mei 2017, Budi mengajukan usulan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 32,8 miliar dan juga DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 53,7 miliar antara lain untuk bidang jalan senilai Rp 47,7 M dan bidang Irigasi Rp 5,94 Miliar.

Pada Agustus 2017 BBD kembali bertemu Yaya Purnomo. Dalam pertemuan tersebut, BBD meminta bantuan Yaya Purnomo untuk peningkatan Dana DAK Tasikmalaya TA 2018 dari tahun sebelumnya. Yaya pun berjanji akan memprioritaskan dana untuk Kota Tasikmalaya.

Setelah adanya komitmen Yaya Purnomo akan memberikan prioritas dana kepada Kota Tasikmalaya maka BBD diduga memberi uang Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo. Sekitar Desember 2017, setelah Kementerian keuangan mempublikasikan alokasi DAK untuk pemerintah daerah, BBD diduga kembali memberikan uang Rp 300 juta kepada Yaya Purnomo melalui perantaranya.

Setelah ada pengurusan dan pengawalan anggaran oleh Yaya Purnomo, Kota Tasikmalaya memperoleh dana DAK TA 2018 untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp 29,9 miliar, DAK prioritas daerah sekitar Rp 19,9 miliar dan DAK Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp 47,7 miliar.

“Kemudian sekitar April 2018, BBD kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo yang diduga masih terkait dengan pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya TA 2018 tersebut,” katanya.

Atas perbuatannya, tersangka BBD disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terkait perkara ini, KPK juga telah menetapkan enam orang tersangka yakni Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin sebagai swasta/perantara, Kepala seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, Ahmad Ghiast sebagai swasta/kontraktor, Anggota DPR periode 2014-2019 Sukiman dan Pelaksana Tugas dan penanggung jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Natan Pasomba.

“Keenamnya telah di vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” kata Nurul Ghufron.

IG

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC