Connect with us

Nasional

APKS PGRI DKI Jakarta Gelar Webinar ‘Ada Apa dengan Israel, Palestina dan Indonesia?’

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta menggelar Webinar Series Kajian Ilmu Humaniora dan Sosial bertema ‘Ada Apa dengan Israel, Palestina dan Indonesia?’, Jumat 21 Mei 2021 yang diikuti ebih kurang 121 peserta.

Ketua APKS PGRI DKI Jakarta Sumardiansyah Perdana Kusuma menyatakan, guru bukan hanya berkutat dengan administrasi di ruang kelas. Guru juga bukan hanya sebatas mengajar secara pedagogik, melainkan bagaimana guru peka terhadap isu-isu kontekstual. Karena itu, kegiatan ini dibuat dalam rangka menumbuhkembangkan pengetahuan dan wawasan guru.

“Pendidikan itu bukan hal yang bersifat hampa udara. Dia harus keluar dari ruang kelas, berinteraksi dengan lingkungan dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Karena agak ironis selama ini kita melihat perdebatan-perdebatan (kontroversi) itu cenderung kontraproduktif. Dilakukan di medsos, melalui WAG (WhatsApp Group) tanpa adanya mentor dan pakar,” kata Sumardiansyah.

Terkait hal itu, APKS mencoba memfasilitasi ruang diskusi secara intelektual kepada guru dan masyarakat umum agar dapat melek terhadap perkembangan isu-isu kontekstual. Kali ini isu yang hangat menjadi perbincangan mengenai Yerusalem.

Yerusalem merupakan kota suci, kota lahirnya para nabi dan kota bertemunya agama samawi. Bangsa Yahudi menyatakan, di sana pernah berdiri Solomon Temple (Tembok Ratapan). Dan umat Nasrani mengkultuskan Betlehem sebagai kota lahirnya Almasih dan kemudian menandai awal tahun masehi. Dan umat Islam juga sangat menghormati kesucian Kota Yerusalem, karena di sana berdiri Masjidil Aqsa, tempat Nabi Muhammad Saw melakukan perjalanan menuju Sidratul Muntaha.

Baca juga: Dua Guru Tewas, PGRI Kutuk Keras Tindakan Kriminal KKB

“Kini Yerusalem harus menanggung berjuta derita. Kita membaca di berbagai media beberapa lika-liku penindasan, pembantaian, konflik-konflik, konstelasi ideologi kekuasaan, jeritan tangis, ledakan mortir, letusan molotov, hingga lemparan batu, justru menjadi pemandangan yang lumrah dilihat,” katanya.

“Apakah pantas sebuah kota suci yang diyakini oleh berbagai agama harus mengalami nasib yang sangat ironis. Masing-masing pihak mengklaim saya adalah pemilik sah tanah leluhur, tanah yang dijanjikan oleh Allah, yang berakibat meletusnya perang saudara, terjadinya kebencian secara turun temurun, dan masing-masing pihak melegitimasi dan melegalkan arogansi mereka dengan menggunakan dalil-dalil ayat suci yang mereka yakini,” lanjutnya.

Sumardiansyah menyatakan, webinar ini mengangkat pendekatan ilmu pengetahuan, pendekatan kemanusiaan, pendekatan kebudayaan tentang bagaimana membangun jembatan perdamaian antar umat manusia.

Webinar kali ini menghadirkan tiga narasumber dan dimoderatori oleh Humayarah (APKS PGRI DKI Jakarta). Narasumber pertama, Ridwan Saidi (Budayawan), memaparkan tentang bagaimana solidaritas bangsa Indonesia terhadap Palestina”.

Narasumber kedua, Imdadun Rahmat (Pengamat Timur Tengah/Eks Ketua Komnas HAM), memberikan penjelasan tentang Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bangsa Yahudi terhadap Masyarakat Palestina”.

Ketiga, Savran Billahi (Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Ankara, Turki), memaparkan pandangannya sebagai mahasiswa Timur Tengah melihat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Acara dibuka secara langsung oleh Adi Dasmin selaku Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Adi Dasmin menyatakan bahwa kegiatan webinar ini merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh PGRI sebelumnya baik secara nasional maupun di DKI Jakarta.

Biasanya PGRI mengadakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru, dan lainnya. Kini PGRI mencoba mengangkat isu-isu global yang ditinjau dari sisi budaya, pendidikan dan sejarah.

Ridwan Saidi (Budayawan) diawali dengan penjelasan mengenai bagaimana solidaritas bangsa Indonesia terhadap Palestina. Bangsa Indonesia sudah sejak dulu mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini terbukti dengan turut berjuangnya para pelajar/mahasiswa Indonesia di Timur Tengah saat perang pertama kali dengan Israel pada tahun 1931. Indonesia tidak bisa terlepas dengan Palestina. Karena Palestina adalah negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia.

Pemaparan kedua disampaikan oleh Imdadun Rahmat. Dia memaparkan tentang bagaimana terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap Masyarakat Palestina. Menurutnya, ada perebutan tanah bangsa Palestina yang dilakukan oleh para pendatang, Yahudi. Di sana terjadi penindasan dan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terjadi sejak awal. Ketika berakhirnya Perang Dunia I yang dimenangkan oleh Inggris dan sekutunya. Karena sebagai pemenang, merasa punya hak, punya klaim untuk mengatur wilayah-wilayah yang dimenangkannya.

“Nah dibuatlah Deklarasi Balfour 1917 yang isinya menguntungkan bangsa Yahudi dan banyak mengorbankan bangsa Arab Palestina. Tahun 1936 terjadi konflik besar-besaran, mogok besar-besaran dan pada akhirnya melahirkan salah satu Resolusi PBB No. 181 pada tahun. Di mana saat itu PBB sudah menentukan opsi pembagian wilayah Palestina, dipecah menjadi 2 bagian, 56% wilayah untuk bangsa Yahudi dan 44% untuk bangsa Arab Palestina. Bagi bangsa Arab tentu ini dianggap sebagai keberpihakan PBB terhadap bangsa Yahudi,”, ujarnya.

Dan pemaparan ketiga disampaikan oleh Savran Billahi. Dia memaparkan tentang sikap politik Indonesia dan Turki. Menurutnya, sikap politik Indonesia lebih otentik dan lebih konsisten di banding dengan sikap politik negara Turki. Sikap politik Indonesia dari dulu selalu konsisten berpihak kepada Palestina, sementara sikap politik Turki tidak konsisten keberpihakannya.

“Turki sendiri berhubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kali ini Turki, antara Pemerintah dan Oposisi satu suara mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina,” katanya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Jelang HUT Bhayangkara, Mabes Polri Gelar Upacara Cuci Pataka

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Jelang HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2021, Markas Besar Polri menggelar Upacara pencucian pataka atau panji-panji Koprs Bhayangkara, Rabu 23 Juni 2021.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, upacara itu merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan dengan tujuan pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata.

“Suatu tradisi yang wajib dilaksanakan dengan melakukan pencucian panji-panji Polri yang merupakan simbol untuk mensucikan dan pembersihan diri,” kata Argo dalam keterangannya.

Pencucian panji-panji menjadi pedoman dan semangat untuk tiap insan Polri tetap berpegang teguh pada kebenaran, melaksanakan tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum serta mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Argo menyampaikan, pelaksanaan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk intropeksi dan perenungan kepada seluruh prajurit Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugasnya.

Polri juga berharap menjadi lembaga negara yang semakin dicintai oleh masyarakat dalam menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini.

“Ke depan dapat menjalankan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ktertiban masyarakat secara profesional,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Apresiasi Capaian Inovasi Kabupaten Sumenep

Published

on

By

Kemendagri Apresiasi Capaian Inovasi Kabupaten Sumenep

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi capaian inovasi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Apresiasi tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi pembicara pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten Sumenep yang digelar secara virtual, Selasa (22/6/2021).

Fatoni mengungkapkan, kiprah Kabupaten Sumenep terbilang membanggakan karena berhasil masuk ke dalam 10 besar daerah paling inovatif klaster kabupaten berdasarkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Selain itu, berkat capaian tersebut, Kabupaten Sumenep juga memperoleh penghargaan daerah paling inovatif dalam gelaran Innovative Government Award tahun 2020.

“Prestasi ini tentu menggembirakan, sebab Kabupaten Sumenep menunjukkan dirinya sebagai daerah dengan inovasi tinggi,” jelas Fatoni di hadapan jajaran perangkat daerah Kabupaten Sumenep.

Baca juga: Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Dirinya mengingatkan agar Kabupaten Sumenep tidak cepat berpuas atas capaian saat ini dan terus meningkatkan inovasinya setiap tahun. Hal itu disebabkan persaingan inovasi antar pemerintah daerah sangat tinggi. Apalagi, dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Inovasi Daerah, sering kali pemerintah daerah saling berkompetisi menjadi yang terbaik. “Diharapkan saat pengukuran Indeks Inovasi Daerah nanti, setiap daerah melaporkan inovasi yang terbaik, tak terkecuali Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

Fatoni menjelaskan, inovasi merupakan elemen tak terpisahkan dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Dengan inovasi, kata dia, berbagai kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara tepat sasaran. Selain itu, inovasi juga mampu mempercepat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dirinya mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah agar bersinergi untuk menghasilkan terobosan kebijakan yang lebih baik. Dengan bekal tersebut, pemerintah daerah diyakini akan mampu berdaya saing secara global.

Guna menghasilkan inovasi yang berkualitas, lanjut Fatoni, pemerintah daerah perlu menerapkan berbagai strategi, salah satunya mewajibkan setiap perangkat daerah untuk berinovasi. Namun hal itu perlu didukung oleh komitmen yang tinggi dari segenap aparatur daerah. Melalui langkah tersebut, akan tercipta ekosistem kompetisi antarperangkat daerah dalam berinovasi.

Di sisi lain, Fatoni menambahkan, setiap inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah penting untuk dipublikasikan. Lantaran ikhtiar tersebut bisa menginspirasi pemerintah daerah lain untuk melakukan replikasi.

“Hal ini sejalan dengan Badan Litbang Kemendagri dalam menggagas aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), di mana berbagai inovasi di dalamnya dapat direplikasi untuk digunakan secara cuma-cuma,” ujarnya.

Selain itu, Fatoni juga mengimbau agar daerah dapat mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam berinovasi. Para pejabat struktural maupun fungsional dinilai perlu dibekali pemahaman metode berinovasi di lingkungan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Langkah tersebut diyakini dapat membentuk pola pikir baru yang memacu para aparatur untuk bekerja dengan cara yang lebih baik.

Sementara itu, kata Fatoni, pemerintah daerah juga perlu melakukan kolaborasi dengan lembaga think tank. “Sinergi ini akan membantu Pemda melahirkan terobosan kebijakan, sekaligus menjadi klinik inovasi yang dapat mendorong munculnya inovasi,” terang Fatoni.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Published

on

By

Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia. Kerja sama itu diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori, dengan Ketua Umum IAP Indonesia Hendricus Andy Simarmata, di Ruang Rapat Sekjen, Rabu (23/6/2021).

Hudori menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya penandatanganan kerja sama tersebut. “Hari ini kita menandatangani nota kesepahaman, jadi nota kesepahaman ini kan bentuk konkret wujud kerja sama, ini kerja sama lembaga dan lembaga, artinya Kemendagri dengan IAP,” ujar Hudori.

Baca juga: HUT DKI, Sekjen Kemendagri Paparkan Capaian dan Tantangan ke Depan

Hudori mengungkapkan, kerja sama ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perencanaan. Dia menekankan, kerja sama ini harus dilanjutkan dengan langkah konkret yang bisa dilakukan dengan para komponen Kemendagri.

Dirinya menyoroti organisasi IAP yang telah tersebar di 31 provinsi. Meski jumlahnya belum menjangkau ke seluruh provinsi, Hudori meyakini organisasi tersebut memiliki jaringan yang luas.

Continue Reading

HOT TOPIC