Channel9.id, Jakarta. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta menyoroti penanganan sampah di Pasar Induk Kramat Jati yang sempat menumpuk dan mengganggu aktivitas pedagang serta masyarakat.
Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan sampah yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
“Penumpukan sampah yang sempat terjadi menjadi bukti adanya persoalan serius di lapangan,” kata Miftahudin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4/2026).
Menurut Miftahudin, pengangkutan sampah yang dilakukan setelah terjadi penumpukan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Ia menilai pola penanganan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, bukan berbasis perencanaan dan pencegahan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, mencerminkan lemahnya pengawasan serta ketidaksiapan sistem dalam mengantisipasi persoalan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal.
Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 mengamanatkan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi,” ujarnya.
IKAPPI juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola pasar dan DLH DKI Jakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah.
Menurut Miftahudin, minimnya sinergi antarlembaga turut memperparah kondisi hingga terjadi penumpukan sampah di kawasan pasar induk tersebut.
Soroti Efektivitas Anggaran
Selain aspek teknis, IKAPPI mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pengelolaan sampah. Dengan alokasi anggaran yang besar, penumpukan sampah dinilai mencerminkan potensi ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai insiden semata, melainkan menunjukkan masalah mendasar dalam tata kelola pengelolaan sampah, baik dari sisi perencanaan hingga pengawasan.
“Masalahnya bukan sekadar sampah yang sudah diangkut, tetapi fakta bahwa sampah sempat dibiarkan menumpuk,” kata Miftahudin.
IKAPPI berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan sistem pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal.
