Connect with us

Politik

Arief Poyuono: Gerindra Perlu Membersihkan Prabowo dari Pelanggaran HAM

Published

on

Politikus Gerindra Arief Poyuono

Channel9.id-Jakarta. Politikus Gerindra Arief Poyuono mengatakan, Gerindra perlu mempersiapkan dengan matang pencalonan Prabowo pada Pilpres 2024. Poyuono menilai Gerindra perlu ‘membersihkan’ nama Prabowo dari tuduhan pelanggaran HAM 1998.

“Mumpung masih ada waktu panjang. Partai harus mengupayakan kekuatan hukum tetap yang menyatakan Prabowo Subianto bersih dan tidak terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 yang berbau SARA dan tidak terlibat dalam penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang sampai saat ini masih hilang,” kata Poyuono, dalam keterangannya, Rabu (16/09).

Baca juga: Arif Poyuono Sebut Isu PKI Buatan Kadrun, Jubir Gerindra: Bukan Mewakili Gerindra

Dalam pernyataannya kali ini, Poyuono masih mengatasnamakan dirinya sebagai Waketum Gerindra. Padahal saat ini kepengurusan Gerindra dalam kondisi demisioner.

Menurut Poyuono, kekalahan Prabowo dalam dua pilpres sebelumnya dikarenakan kasus pelanggaran HAM yang sering dimunculkan. Isu itu, kata dia, selalu berembus di setiap gelaran pilpres.

“Sebagaimana telah terjadi, pada pilpres dan pemilu tahun 2014 dan 2019, isu terkait kasus penculikan dan pembunuhan aktivis 1998 berembus kencang. Lalu juga kerusuhan Mei, yang disebut-sebut didalangi oleh Prabowo Subianto. Ada juga fitnah bahwa dia adalah pelaku utama kerusuhan Mei,” ujar Poyuono.

“Dia dituding melakukan kejahatan-kejahatan yang sampai saat ini masih simpang siur, apakah dia dalang dan pelaku penculikan dan pembunuhan para aktivis, kan belum ada pengadilannya. Setiap pemilu, setiap pilpres, selalu dibuka kasus penculikan, kasus kerusuhan Mei, bahwa diduga dalangnya Prabowo,” imbuhnya.

Poyuono menyebut satu-satunya jalan Prabowo menang Pilpres 2024 adalah membebaskan diri dari isu HAM masa lalu. Poyuono juga menyinggung keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang ditunjuk sebagai Waketum diharapkannya bisa membawa Gerindra semakin maju.

“Harus ada keputusan hukum yang tetap, yang menyatakan apakah Prabowo terlibat atau tidak di dalam pembunuhan dan penculikan aktivis, dan juga kerusuhan Mei. Karena itu, saya sangat berharap bahwa dari trah keluarga Prabowo itu lahir pemimpin seperti Saraswati, keponakannya, yang nantinya akan memimpin Partai Gerindra ke depan dan menjadi partai yang kuat, sangat maju,” ungkapnya.

Terkait kepengurusan Gerindra yang baru, Poyuono mengaku belum mengetahui apakah dirinya kembali menjabat di struktur partai atau tidak. Poyuono tak ambil pusing dan menyebut Gerindra perlu diisi nama-nama baru.

Sementara Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman, menegaskan belum ada keputusan partai soal majunya Prabowo pada Pilpres 2024.

“Yang pertama, kami sama sekali belum bicara soal (Pilpres) 2024. Pak Prabowo mau maju lagi atau tidak belum kami bahas dan putuskan,” kata Habiburokhman, Rabu (16/09).

Habiburokhman lalu menyebut Poyuono seperti berjalan terbalik. Pernyataannya yang menyinggung isu pelanggaran HAM masa lalu dinilai menabrak hukum.

“Statement Pak Arief juga aneh serta menabrak logika hukum. Itu sama saja berjalan dengan kepala di bawah. Jelas sekali bahwa dalam hukum, seseorang dinyatakan bersalah kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Bukan sebaliknya seperti yang beliau sampaikan,” ujarnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Tunjang Pilkada di Masa Pandemi, Pemerintah Perlu Tingkatkan Sarpras Internet

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah perlu segera meningkatkan sarana dan prasarana jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia guna menunjang Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Upaya itu perlu dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi mengutamakan kampanye daring. Kampanye daring ini tentu untuk mencegah klaster dalam Pilkada Serentak.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

“Aturan kampanye Pilkada dengan lebih memaksimalkan digitalisasi yaitu kampanye secara virtual, tentu membutuhkan jaringan internet yang cukup menjangkau ke berbagai wilayah di pelosok tanah air. Jangan sampai kampanye virtual di utamakan tapi sistem pendukungnya tidak menunjang,” kata Azis.

Baca juga : Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni Positif Covid-19

Azis mendorong pemerintah meminta provider komunikasi membantu dalam meningkatkan jaringan internet untuk menunjang pelaksanaan Pilkada di masa pandemik.

Selain itu, perluasan jaringan internet dapat membantu sistem belajar jarak jauh secara virtual yang dilakukan oleh para siswa di masa pandemik Covid-19 saat ini.

“Saat ini masih banyak daerah yang belum mengenal atau memiliki jaringan internet di wilayahnya. Tentunya saya mengharapkan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di masa pandemik saat ini dan tidak mengganggu kampanye secara virtual,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni Positif Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni positif Covid-19. Hal itu diketahui usai melakukan tes SWB di Pelayanan Kesehatan DKI Jakarta (Yankes).

“Hasil beliau (Ghoni) memang positif ya dari Yankes,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Jumat (25/9).

Rani menyampaikan, Ghoni akan melakukan tes SWAB ulang di rumah sakit berbeda untuk mengetahui hasil selanjutnya. Rani menceritakan kondisi Ghoni dalam keadaan baik.

“Di Yankes ini yang membikin Dewan trauma segala macam kadang hasilnya tidak signifikan, tidak akurat, kurang tepat, makanya saya sih berpikir positif, makanya saya bilang Pak Ghoni saat ini kondisinya dalam keadaan baik, kalau dalam Covid kan dianggapnya OTG, tapi kan OTG itu kan beliau mau melakukan tes ulang di beda rumah sakit, saya mempersilakan, karena itu kan hal yang baik namanya dia mau safe care dan dia mau tahu dengan adanya tes kedua hasilnya positif atau negatif,” katanya.

Rani yang juga pernah terpapar Covid-19 ini menyatakan, yang harus dilakukan kepada orang yang positif Corona adalah dibangun imunitasnya. Salah satunya mendapat dukungan agar pasien segera pulih.

“Cuma menurut saya sepanjang pandemi ini sudah hampir 6 bulan kita itu lebih gede kepo, sedih kan. Ini aku positif misalnya amit-amit ya, walaupun sudah pernah, Pak Ghoni positif kita saling support, 9terus kita sesama penyintas kita support, kita bergabung, supporting lagi ke masyarakat yang kena,” ujarnya.

“Karena obatnya Covid kan belum ada, obatnya itu cuma imun, imun itu terjaga ketika hati kita merasa nyaman tenang happy,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Tepis Gatot Nurmantyo, TB Hasanuddin: Gak Ada Hubungannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo curhat soal seorang ‘sahabat di PDIP’ yang memintanya menghentikan perintah nonton bareng film G30S/PKI pada 2017 silam, bila tidak mau menghentikan acara itu maka Gatot bakal dicopot dari jabatan Panglima saat itu. Kini seorang politikus senior PDIP menepis cerita itu.

“Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun,” kata politikus PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, dalam keterangannya, Rabu (23/09).

Baca juga: Kapitra Ampera: Jika Ada yang Melaporkan Gatot Nurmantyo Kami Siap Mengadvokasi

Dia mengatakan berdasarkan ketentuan Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017.

“Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya,” tuturnya.

Pada 2017, Gatot memerintahkan jajaran internal TNI untuk nonton bareng film era Orde Baru yang disutradarai Arifin C Noer itu. Acara nonton bareng digelar TNI, salah satunya di Markas Korem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat pada 1 Oktober 2017 silam. Saat itu, Presiden Jokowi sendiri turut hadir nonton bareng, duduk bersila di sebelah Gatot yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Singkat cerita, pergantian panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017, akhirnya Gatot diganti oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Persis, pergantian itulah yang diulas Gatot dan dihubungkan dengan perintah nonton bareng film G30S/PKI di institusi TNI. Namun politikus PDIP menepis kaitan antara nonton bareng dengan penggantian panglima TNI pada tiga tahun silam itu.

Sebelumnya, Gatot berbicara soal perintah menonton film ‘G30S/PKI’ beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.

“Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti’,” kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.

“Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti,” ucap Gatot.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC