Connect with us

Hot Topic

Alwi Shahab, Tokoh Pers dan Sejarawan Betawi Wafat

Published

on

Alwi Shahab

Channel9.id-Jakarta. Kabar duka datang dari dunia pers. Tokoh pers dan sejarawan Betawi Alwi Shahab meninggal dunia. Kabar wafatnya Alwi Shahab disampaikan langsung media Republika Online, Kamis (17/9/2020). Alwi Shahab merupakan wartawan senior Republika.

“Kabar duka kembali datang menghampiri dunia jurnalistik Indonesia. Tokoh pers dan wartawan senior Republika Alwi Shahab meninggal dunia pada Kamis (17/9) dini hari WIB,” tulis Republika dikutip dari Twitter resmi mereka.

Alwi Shahab lahir pada 1936. Dihimpun dari berbagai sumber, Habib Alwi mengawali karier sebagai wartawan di Kantor Berita Antara sejak Agustus 1963. Ia menulis beberapa laporan mulai dari isu perkotaan, kepolisian, parlemen, sampai bidang ekonomi. Ia juga pernah meliput di Istana Kepresidenan.

Alwi Shahab pernah meliput semua aktivitas Raja Faisal di Jakarta saat dia berkunjung ke Indonesia pada 10-12 Juni 1970.

Alwi juga pernah berangkat ke perbatasan Malaysia-Thailand untuk meliput operasi penumpasan gerakan Komunis oleh tentara Malaysia.

Selepas dari Antara, ia bergabung dengan Republika. Selain bergelut sebagai wartawan, Habib Alwi juga banyak menulis cerita menarik semasa penjajahan Belanda hingga Kemerdekaan.

Ia menulis buku berjudul Hukum Pancung di Batavia terbitan tahun 2007. Kemudian Ciliwung: Venesia dari Timur, hingga Kasino Bernama Kepulauan Seribu.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP sepakat Pilkada pada 9 Desember 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi II DPR sepakat Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu tetap melangsungkan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020. Keputusan itu disepakati dalam rapat di DPR, Senin, 21 September 2020.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, kesepakatan itu dibuat setelah Komisi mencermati seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 yang sudah dan sedang berlangsung sesuai direncanakan dan terkendali. “Maka Komisi II DPR bersama menteri dalam negeri, ketua KPU RI, ketua Bawaslu RI, ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Baca juga: Istana: Pilkada Jalan Terus, Sesuai Jadwal  

Komisi II DPR juga mendorong KPU segera merevisi Peraturan KPU Nomor 10/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19 untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. “Khususnya ditekankan pada pengaturan di antaranya melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum konser, arak-arakan, dan lain-lain,” kata Ahmad Doli.

Selanjutnya, revisi PKPU 10/2020 juga mendorong terjadinya kampanye melalui media daring serta mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Revisi PKPU 10/2020 juga harus menegakkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 69 huruf e dan huruf j serta pasal 187 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian, revisi PKPU 10/2020 juga menerapkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya pasal 14 ayat 1.

Revisi PKPU 10/2020 juga menerapkan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya pasal 93 dan juga penerapan pidana sesuai KUHP bagi yang melanggar khususnya pasal 212, 214, 216 ayat 1, dan 218.

“Itu semuanya sudah jelas sanksinya, misalnya ya, pasal 69 dan 187 UU Nomor 10/2016 itu sudah jelas ada sanksi kurungan tahan satu tahun, bayar denda sekian, segala macam itu ada. Makanya kita buat panduan saja, nanti isi (revisi PKPU 10/2020) segala macam, nanti dirumuskan oleh teman-teman KPU,” kata Ahmad Doli.

 

Continue Reading

Hot Topic

Waspada Banjir, Bendung Katulampa Siaga 1

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketinggian air di Bendung Katulampa menyentuh 250 cm pada pukul 18.18 WIB, Senin (21/09). Saat ini, Bogor berstatu siaga 1. Hal ini diungkap  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melalui akun twitter @BPBDJakarta.

BPBD juga melaporkan, dari 11 titik pemantauan hanya pintu air Pasar Ikan, Jakarta Utara yang menunjukkan status Siaga 2.

Warga di bantaran sungai Ciliwung Jakarta diimbau untuk waspada atas kiriman air dengan perkiraan 6 jam sampai 9 jam ke depan. Terdapat 9 lokasi lintasan Sungai Ciliwung, yakni Rawajati, Pejaten Timur, Kalibata, Pengadegan, Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Melayu.

Sebagai informasi, Bendung Katulampa yang menjadi acuan potensi banjir di Jakarta telah ditetapkan siaga 1, selang 16 menit setelah tinggi muka air mencapai 200 cm atau Siaga 2. Tinggi muka air masih bertahan di level Siaga 1 Waspada Banjir Jakarta hingga pukul 18.50 WIB.

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Polri Serahkan Kembali Berkas ke JPU

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Polri sudah menyelesaikan kembali berkas kasus Red Notice Djoko Tjandra. Pun sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung.

“Berkas perkara red notice P19, Alhamdulillah dari Dittipikor telah melengkapi berkas atas tersangka JST, NB, PU, dan TS,” kata Awi di Bareskrim Polri, Senin (21/9).

Berkas kasus tersebut rencananya akan langsung diserahkan ke Kejaksaan hari ini. Dia berharap hasilnya dinyatakan lengkap atau P21.

“Rencananya hari ini berkas akan dikirim kembali ke JPU,” kata Awi.

Baca juga: Polri Bantah Irjen Napoleon Tidak Ditahan Karena Jenderal Bintang Dua

Sebelumnya, Polri telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung pada (2/9). Namun, selang sepekan lebih kemudian, pada 11 September 2020, JPU memulangkan berkas tersebut lantaran dinilai belum lengkap.

Polri sebelumnya sudah melakukan serangkaian pemeriksaan pada para tersangka. Dalam kasus Red Notice ini, Polri menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Penyidik juga menetapkan Tommy Sumardi, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam kasus ini. Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga berperan sebagai pemberi suap, sedangkan Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon menjadi penerima suap.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC