Connect with us

Politik

Arsul Sani: Kebijakan PPN Sembako Langgar Pancasila dan UUD

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua MPR, Arsul Sani mempertanyakan rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Arsul menilai, hal itu berpotensi melanggar sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dia menilai kebijakan tersebut terbuka untuk digugat dengan argumentasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional.

“Konstitusionalitas kebijakan tersebut terbuka untuk dipersoalkan jika nantinya benar-benar masuk dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan),” kata Arsul di Jakarta, Kamis (10/6).

Baca juga: MUI Tolak Keras Pajak PPN Sembako, Kebijakan Melawan UUD 45 

Arsul pun menyoroti kebijakan pemerintah beberapa waktu lalu telah melakukan relaksasi kebijakan perpajakan dengan meminimalkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPN-BM) terhadap mobil dengan kategori tertentu.

“Padahal yang diuntungkan terhadap kebijakan ini hanya sebagian rakyat Indonesia saja, khususnya mereka yang berstatus kelas menengah ke atas yang memiliki kemampuan dan daya beli atas mobil yang mendapatkan keringanan PPN-BM. Ini artinya Pemerintah rela kehilangan salah satu sumber pendapatan fiskalnya,” ujarnya, dilansir Antara.

Namun menurutnya, kalau kemudian untuk menutup kehilangan sumber fiskal tersebut Pemerintah menggantinya dengan menambah beban pajak pada barang kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat, maka sisi keadilan sosial-nya bagi seluruh rakyat Indonesia patut dipertanyakan.

Politikus PPP itu mengatakan, selain sisi keadilan sosial, maka dari sisi konstitusi, kebijakan memberikan keringanan PPN pada sektor tertentu yang bukan merupakan hajat seluruh rakyat dan mengganti kehilangan sumber fiskalnya dengan mengenakan PPN pada sektor yang justru merupakan hajat hidup seluruh rakyat bisa dipandang sebagai bertentangan dengan norma konstitusi.

“Norma konstitusi tentang prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan serta keharusan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional,” katanya.

Karena itu, dia mengingatkan Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk benar-benar melakukan kajian dari sisi dasar dan ideologi bernegara serta konstitusi negara. Arsul mengingatkan semua pihak mencerminkan Pancasila dalam sikap pemerintahan yang nyata dengan tidak membuat kebijakan atau perundangan yang menabrak Pancasila dan konstitusi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Muzani: Calon Pemimpin Tak Hanya Bermodalkan Popularitas, Tapi Juga Berintegritas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan bahwa seorang calon pemimpin harus memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Dengan demikian calon pemimpin tersebut bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan bangsa.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Pelatihan Tunas tiga yang diselenggarakan organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Pelatihan ini digelar dalam rangka upaya menciptakan generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan.

“Seorang pemimpin tidak boleh hanya bermodalkan popularitas semata. Seorang calon pemimpin harus bisa diterima rakyat dengan kerja-kerja nyata dan memahami kepentingan rakyat,”ujar Muzani, Minggu (20/06).

“Maka itu diharapkan anak-anak muda di TIDAR bisa mamahami kebutuhan rakyat, sehingga bisa menjadi pemimpin yang lahir di tengah-tengah masyarakat,” sambungnya.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Ahmad Muzani Meminta Pemerintah Sabar 

Menurut Muzani, seorang calon pemimpin harus belajar dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Seperti Bung Karno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pemimpin-pemimpin itu adalah sosok yang benar-benar hadir di tengah rakyat dan membela apa yang menjadi kepentingan rakyat.

“Presiden Soekarno, sang proklamator yang selalu didambakan kehadirannya oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga Jenderal Soedirman adalah sosok yang patut kita teladani. Seorang yang dengan tulus melakukan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara,”ungkapnya.

Muzani menuturkan, Partai Gerindra mendirikan TIDAR karena proses politik harus menyiapkan pemimpin dalam rangka memberikan estafet perjuangan berikutnya.

“Perjuangan politik Partai Gerindra harus terus berkelanjutan, supaya estafet perjuangan ini terjaga. Maka kita mendirikan TIDAR sebagai cara untuk menjamin kontinuitas regenerasi kepemimpinan. Karena yang senior ini pada akhirnya akan tergantikan,” katanya.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu menyebutkan, kader-kader muda Gerindra diharapkan dapat memberikan sumbangsih terbaiknya untuk perbaikan bangsa Indonesia.

“Nilai tertinggi dari sebuah pengabdian adalah mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR itu juga menegaskan, sumpah jabatan dari semua jabatan publik adalah janji mendahulukan kepentingan rakyat. Kader-kader Gerindra yang memiliki jabatan publik harus memegang teguh janji dan sumpah tersebut.

“Karena bagi kami mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi adalah tujuan daripada berdirinya partai Gerindra. Itulah calon-calon pemimpin bangsa yang akan terus kami lahirkan dari partai ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Survei LSI: Ganjar Jauh Ungguli Puan, Hanya Kalah dari Prabowo

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dua nama tokoh di PDI Perjuangan, kembali masuk dalam materi survei jelang Pilpres 2024. Mereka ialah Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam riset kuatitatif dan kualitatif terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ganjar lebih unggul dari Puan dari sisi elektablitas.

Meskipun, dari sisi keterkenalan Ganjar masih berada di bawah Puan, yaitu 59 persen banding 61 persen. Tetapi elektabilitasnya jauh di atas Puteri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

“Sebagai capres, Ganjar lebih potensial meski tingkat pengenalan dibawah Puan. Karena elektabilitas Ganjar jauh diatas Puan. Yakni Ganjar 15,5 persen, Puan 2 persen,” kata Adjie Alfaraby saat merilis hasil surveinya yang bertajuk `3 King/Queen Maker Pilpres 2024 dan Komplikasinya!` pada Kamis, 16 Juni 2021.

Menurut Adjie, Ganjar hingga saat ini masih masuk top three secara elektoral ketimbang Puan yang jauh sekali di posisi bawah.

Bahkan katanya, Ganjar bisa unggul atas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sangat potensial sebagai Capres 2024.

“Per hari ini (Juni 2021), Ganjar hanya kalah dibanding Prabowo, bersaing dengan Anies Baswedan,” tukasnya.

Survei LSI Denny JA digelar pada 27 Mei sampai 4 Juni 2021, dengan 1200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan wawancara secara tatap muka (face to face interview) dengan Margin of Error (MoE) survei ini adalah sebesar +/- 2,9 persen.

Selain survei, LSI Denny JA juga menggunakan riset kualitatif (analisis media dan indepth interview), untuk memperkuat temuan dan analisa ini.

IG

Continue Reading

Politik

Ganjar Dipersilakan Diusung Partai Lain, Ketua DPP PDIP: Itu Pendapat Pribadi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun mengatakan tak benar bila partainya mempersilakan Ganjar Pranowo boleh mencalonkan diri di Pilpres 2024 dari partai lain.

Bagi Watubun, kalau ada pernyataan demikian, pastilah pendapat pribadi. Karena PDIP secara institusi masih belum membuat keputusan apapun menyangkut Pilpres 2024.

Watubun menjelaskan bahwa PDIP memiliki mekanisme dalam membuat keputusan. Bahwa ada kewenangan khusus diberikan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap akhir.

“Hak prerogatif bahasa kerennya. Siapa yang memberikan hak itu? Seluruh peserta kongres partai dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan putusan kongres, memberikan kewenangan ke ketum (ketua umum) untuk memutuskan hal yang bersifat penting dan strategis untuk kepentingan bangsa dan bernegara,” ujar Watubun, Kamis, 17 Juni 2021.

Komaruddin juga mengatakan bahwa partai akan memberi sanksi tegas pada kader yang bicara isu pilpres mengatasnamakan partai.

“Enggak, enggak ada keputusan (Ganjar boleh maju dari parpol lain, red) itu. Ini saya sudah kau pancing saya lalu tanya Ganjar lagi,” kata Komaruddin Watubun, menjawab wartawan.

“Tidak ada itu. Itu bukan keputusan partai. Masak partai mau menyuruh kadernya untuk dicalonkan dari partai lain? Itu partai apa itu?,” lanjut Watubun.

Dikatakan Watubun, keputusan pencalonan presiden itu penting, sehingga sikap akhir ada di tangan Megawati. Dan Megawati sama sekali belum berbicara mengenainya. Kalau ada di luar Megawati yang berbicara, maka itu adalah pendapat pribadi.

Dan sebagai ketua partai bidang penegakan disiplin, Komarudin memberi warning kepada seluruh kader. Bahwa berbicara harus sesuai koridor peraturan partai.

“Supaya tidak ada atau membangun prokontra terhadap kader sendiri-sendiri,” kata Watubun.

“Mulai dari sekarang saya sudah kasih warning agar bicara sesuai aturan organisasi. Tidak boleh orang per orang bicara atas nama partai,” tegasnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC