Connect with us

Politik

Pimpinan Komisi III DPR Apresiasi ASAP Digital Nasional Polri

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah terobosan yang diambil Polri dalam menanggulangi dan membantu meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Aplikasi Sistem Analisis Pencegahan (ASAP) Digital Nasional.

“Saya sangat kagum dan apresiasi sekali terobosan dari Polri, yakni aplikasi ASAP. Ini memperlihatkan kesungguhan Polri dalam menjaga masyarakat bukan hanya soal kriminal dan keamanan, namun juga keselamatan dari bencana seperti karhutla,” kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis 16 September 2021.

Dia menyatakan aplikasi ASAP merupakan terobosan yang sangat inovatif dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan sangat bermanfaat dalam upaya meminimalisir kejadian karhutla di tanah air.

Aplikasi ASAP berisi berbagai informasi terkini dalam menanggulangi karhutla, mulai dari data visual (CCTV), kondisi udara, hotspot, hingga data prakiraan cuaca.

“Aplikasi ini tentunya akan sangat bermanfaat dalam mencegah karhutla di Indonesia karena kerugian yang luar biasa yang disebabkan kejadian ini,” ujarnya.

Baca juga: Polri Luncurkan ASAP Digital Nasional

Dia mencontohkan, kebakaran di Riau pada 2019, Indonesia mengalami kerugian materiil hingga Rp50 triliun dan risiko kerusakan biodiversitas yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Karena itu, dia mengapresiasi Kapolri dan jajarannya yang sudah meluncurkan aplikasi ASAP yang juga mampu mengungkap para pelaku pembakar lahan ilegal di Indonesia.

“Ini nanti wujudnya berupa kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi. Dengan adanya pemantauan tersebut tentu akan sangat membantu pemerintah untuk mengejar dan mengungkap oknum-oknum nakal yang melakukan pembebasan lahan dengan membakar,” katanya.

Menurut dia, selain kebakaran hutan akibat cuaca, di Indonesia juga banyak sekali penyebab kebakaran hutan karena pembebasan lahan dengan cara ilegal, yaitu dibakar, dan para pelakunya sulit diungkap.

Pada Rabu kemarin, Polri meluncurkan Aplikasi Sistem Analisis Pencegahan (ASAP) Digital Nasional yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan penggabungan dan penyempurnaan dari aplikasi-aplikasi serupa yang ada di kementerian/lembaga maupun BUMN, disatukan menjadi satu sistem pengawasan dalam rangka pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara lebih cepat.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

PKS Minta Batalkan Kewajiban PCR bagi Semua Moda Transportasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori mengkritik rencana pemerintah memberlakukan syarat wajib tes polymerase chain reaction (PCR) bagi semua moda transportasi, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Bukhori mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo tuntutan publik adalah meminta penghapusan syarat wajib Tes PCR bukan menurunkan tarif tes menjadi Rp300 ribu.

“Jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, maka tentunya bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan, melainkan cukup rapid test antigen. Sebab, tujuan dari tes PCR adalah untuk tes konfirmasi Covid-19, sedangkan rapid test antigen adalah untuk skrining,” ucap Bukhori Kamis, (28/10).

Demi menjawab tuntutan publik, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR itu mengatakan bahwa pemerintah tidak cukup sekadar menetapkan batas harga tertinggi tanpa intervensi langsung melalui kebijakan subsidi. Faktanya, potensi pembengkakan biaya sangat potensial terjadi di pasar kendati pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sampai saat ini pemerintah belum transparan soal komponen biaya Tes PCR yang perlu diketahui publik. Apakah dengan tarif Rp300 ribu sudah mencakup segala komponen pembiayaan seperti jasa pengambilan sampel, alat tes, hingga alat pelindung diri (APD) bagi nakes terkait? Sebab, biaya lain-lain inilah yang berpotensi disiasati pelaku bisnis agar tetap meraup untung tinggi sehingga menyimpang dari ketentuan pemerintah,” ujar Bukhori.

Baca juga: Kemenkes: Tes PCR Jadi Rp275.000 untuk Jawa-Bali 

Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana tes PCR sebagai syarat wajib menggunakan semua moda transportasi maupun syarat wajib bagi moda transportasi pesawat sebagaimana yang sudah diberlakukan saat ini. Sebab, menurutnya berdasarkan laporan yang dimuat di jurnal The New England Journal of Medicine menyebut tingkat penularan virus di pesawat hanya 1,8 persen.

Rendahnya tingkat infeksi virus di pesawat salah satunya dikarenakan faktor sistem filtrasi udara HEPA (High Efficiency Particulate Air) yang disuplai di dalam kabin bertekanan selama penerbangan.

“Jika ingin diperketat, syarat vaksin dosis pertama sebenarnya sudah cukup memadai atau kapasitas okupansi pesawat yang dikembalikan menjadi 50 persen. Apalagi untuk moda transportasi udara, tingkat penularan virusnya relatif rendah,” tambah Bukhori.

Dirinya mengusulkan supaya kebijakan mobilitas dikembalikan seperti sedia kala, yaitu cukup menggunakan rapid test antigen atau menetapkan tarif tertinggi tes PCR yakni Rp100 ribu melalui skema subsidi.

IG

Continue Reading

Politik

NasDem Buka Konvensi Capres, Khusus untuk Orang-orang Non Partai

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar konvensi untuk menunjuk satu sosok sebagai calon presiden pada 2024. Surya Paloh ingin, konvensi dapat memilih sosok calon presiden yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas untuk memimpin Indonesia. Khususnya, orang-orang yang berada di luar partai politik yang memiliki dua kriteria tersebut.

“Sebuah tawaran dari partai ini, ya Nasdem menawarkan. Kalau kita mau cari pilihan-pilihan yang tidak terbatas satu dan dua, putra-putra terbaik anak bangsa ini untuk menawarkan dirinya, menjadi pemimpin bangsa,” katanya di Jakarta, Kamis (28/10) dilansir Republika.

Baca juga: NasDem Gelar Konvensi Calon Presiden pada 2022

Surya mengklaim, memprioritaskan kepentingan bangsa untuk mencari calon presiden lewat konvensi tersebut. Bukan untuk kepentingan segelintir kelompok saja dalam memilih pemimpin untuk periode 2024-2029.

“Barangkali memberikan sumbangsih yang lebih berarti sebagai proses edukasi, pendidikan politik untuk mengantarkan calon terbaik yang diperoleh dari berbagai calon peserta pemilu,” ujar Surya.

Adapun Partai Nasdem, hingga saat ini tengah mempersiapkan segala hal yang diperlukam untuk menggelar konvensi. Termasuk komunikasi politik dengan partai-partai yang berminat.

“Nasdem mencoba menggodok ini, mencari partner konvensi yang cocok, dianggap tepat dan tentu seiring dengan waktu juga harus bisa memastikan,” tuturnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Mardani Ali Sarankan Pemilihnya Dukung Ganjar Pranowo, Ada Apa?

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta para pemilih partainya untuk memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Hal tersebut agar Indonesia bisa terbebas dari politkik Indonesia seperti yang terjadi saat ini.

“Saya mendorong pemilih PKS memilih Ganjar, bagus buat saya. Pemilih PDIP memilih saya, misalkan bagus, asalkan ada dasarnya,” ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Rabu (27/10).

Menurut Mardani, memilih tokoh di luar partai tersebut dapat memperkecil potensi timbulnya politik identitas dalam Pilpres 2024. Sebab, sebuah kelompok tertentu memilih seorang pemimpin memang benar-benar berasal dari kompetensi dan integritasnya, bukan karena dia berasal dari kelompoknya.

“Sebetulnya kalau orang Jawa memilih orang Jawa, dan orang Padang memilih orang Padang misalnya, itu sih sesuatu yang tidak masalah. Tetapi politik identitas yang saya maksudkan ketika kita mulai membuat garis, menimbulkan kebencian, bahkan menghilangkan keadilan,” ujarnya.

Baca juga: Mardani Ali Sera: Dinasti Politik Sangat Buruk Untuk Demokrasi 

PKS, kata Mardani, memiliki prinsip untuk bekerja sama dengan sosok-sosok yang memiliki integritas. Tanpa memandang ras, agama, ataupun sukunya.

“Kalau selama punya integritas kita bisa kerja sama, tapi kalau anda tidak punya integritas, kita menolak untuk kerja sama,” ujar anggota Komisi II DPR itu.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC