Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori mengkritik rencana pemerintah memberlakukan syarat wajib tes polymerase chain reaction (PCR) bagi semua moda transportasi, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Bukhori mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo tuntutan publik adalah meminta penghapusan syarat wajib Tes PCR bukan menurunkan tarif tes menjadi Rp300 ribu.

“Jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, maka tentunya bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan, melainkan cukup rapid test antigen. Sebab, tujuan dari tes PCR adalah untuk tes konfirmasi Covid-19, sedangkan rapid test antigen adalah untuk skrining,” ucap Bukhori Kamis, (28/10).

Demi menjawab tuntutan publik, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR itu mengatakan bahwa pemerintah tidak cukup sekadar menetapkan batas harga tertinggi tanpa intervensi langsung melalui kebijakan subsidi. Faktanya, potensi pembengkakan biaya sangat potensial terjadi di pasar kendati pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sampai saat ini pemerintah belum transparan soal komponen biaya Tes PCR yang perlu diketahui publik. Apakah dengan tarif Rp300 ribu sudah mencakup segala komponen pembiayaan seperti jasa pengambilan sampel, alat tes, hingga alat pelindung diri (APD) bagi nakes terkait? Sebab, biaya lain-lain inilah yang berpotensi disiasati pelaku bisnis agar tetap meraup untung tinggi sehingga menyimpang dari ketentuan pemerintah,” ujar Bukhori.

Baca juga: Kemenkes: Tes PCR Jadi Rp275.000 untuk Jawa-Bali 

Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana tes PCR sebagai syarat wajib menggunakan semua moda transportasi maupun syarat wajib bagi moda transportasi pesawat sebagaimana yang sudah diberlakukan saat ini. Sebab, menurutnya berdasarkan laporan yang dimuat di jurnal The New England Journal of Medicine menyebut tingkat penularan virus di pesawat hanya 1,8 persen.

Rendahnya tingkat infeksi virus di pesawat salah satunya dikarenakan faktor sistem filtrasi udara HEPA (High Efficiency Particulate Air) yang disuplai di dalam kabin bertekanan selama penerbangan.

“Jika ingin diperketat, syarat vaksin dosis pertama sebenarnya sudah cukup memadai atau kapasitas okupansi pesawat yang dikembalikan menjadi 50 persen. Apalagi untuk moda transportasi udara, tingkat penularan virusnya relatif rendah,” tambah Bukhori.

Dirinya mengusulkan supaya kebijakan mobilitas dikembalikan seperti sedia kala, yaitu cukup menggunakan rapid test antigen atau menetapkan tarif tertinggi tes PCR yakni Rp100 ribu melalui skema subsidi.

IG

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, masyarakat yang melanggar kegiatan kekarantinaan kesehatan bisa mendapatkan sanksi penjara selama 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta.

“Apabila masyarakat melanggar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta,” kata Rusdi Hartono dalam program Dialog Produktif Kabar Kamis bertajuk Karantina Wajib untuk Semua, demi Indonesia Bebas Pandemi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Kamis 28 Oktober 2021.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ketidaktertiban masyarakat terhadap penanganan wabah penyakit menular juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Mafia Lolos Karantina Covid-19

Warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular, kata Rusdi, dapat memperoleh sanksi berupa hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

“Ini dua undang-undang dan beberapa pasal yang digunakan. Sekarang bagaimana memastikan bahwa aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Rusdi.

Mengutip ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rusdi menyatakan bahwa penting untuk memastikan kenyamanan warga yang menjalani karantina guna mencegah munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti meloloskan diri dari lokasi karantina sebelum durasi karantina berakhir.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap wilayah harus mampu memastikan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada.

Jika seluruh masyarakat berkomitmen untuk mencegah Covid-19 kembali menyebar di Indonesia, tentunya aturan-aturan dan arahan yang tertuang di dalam surat edaran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat.

“Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar negeri,” ujar Rusdi.

HY

Channel9.id – Jakarta. Pos polisi Panton Reu yang terletak di kawasan Gampong Manggi, Panton Reu Kabupaten Aceh Barat ditembak oleh orang tak dikenal pada, Kamis 28 Oktober 2021 sekitar pukul 03.13 WIB dini hari.

Kabid Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Kombes Winardy menyatakan, tak ada korban jiwa dalam insiden itu.

“Tak ada korban jiwa dan luka dalam insiden penembakan itu,” kata Winardy.

Saat insiden penembakan itu terjadi, tak banyak anggota yang tengah bertugas di pos tersebut.

“Ada dua personel kami yang jaga (Pospol). Namun berhasil menghindar dengan tiarap,” ujar Winardy.

Polisi kemudian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Ditemukan sejumlah selongsong senjata laras panjang di sekitar lokasi.

Proyektil peluru yang ditemukan oleh pihak kepolisian menempel di sekitar dinding pos polisi itu. Proyektil peluru itu pun menancap pada satu unit mobil milik masyarakat sekitar.

Polisi belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai kronologi kejadian ataupun pihak yang diduga terlibat dalam insiden penembakan tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman di TKP.

“Saat ini kita masih melakukan olah TKP mengumpulkan barang bukti,” kata Winardy.

HY