Connect with us

Nasional

Polri Luncurkan ASAP Digital Nasional

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polri meluncurkan aplikasi Sistem Analisis Pencegahan atau ASAP Digital Nasional yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan penggabungan dan penyempurnaan dari aplikasi-aplikasi serupa yang ada di kementerian/lembaga maupun BUMN, disatukan menjadi satu sistem pengawasan dalam rangka pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara lebih cepat.

“Dengan aplikasi ini bisa melihat dan mengetahui secara ‘realtime’, apakah ‘hot spot’, ‘fire spot’, sehingga kemudian kita langsung teruskan ke anggota untuk datang cepat ke titik itu untuk melakukan pengamanan,” kata Listyo dalam keterangannya, Rabu 15 September 2021.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Gerakan Mobil Masker di Malang Raya

Kehadiran aplikasi ASAP Digital Nasional ini, diharapkan sebagai upaya Polri untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa dilakukan lebih cepat.

“Dengan aplikasi ini bisa dilakukan langkah lanjut untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang tertangkap tangan melakukan pembakaran, perambahan atau pembalakan liar melalui aplikasi tersebut,” kata Listyo.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengapresiasi langkah Kapolri meluncurkan aplikasi ASAP Digital Nasional yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, dan pembuktian bahwa persoalan karhutla di Tanah Air ditangani dengan baik.

Menurut Siti, aplikasi tersebut penting bagi agenda nasional untuk Karhutla, dan bersifat permanen untuk kelembagaan.

“Kalau dilihat sistemnya tadi, secara kelembagaan dari tingkat wilayah terus bertingkat sampai ke nasional itu sangat penting artinya untuk Indonesia,” ujar Siti.

Siti mengingatkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan sebagai penyumbang emisi karbon paling besar terhadap kerusakan atmosfir yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Apabila karbon sebanyak 900 juta yang merusak itu diperkirakan 486 juta berasal dari karhutla, atau 50 persen lebih.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Kapolri menilai aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan langkah strategis karena mampu mengintegrasikan, mengkolaborasikan dan mensinergikan semua aplikasi terkait karhutla yang ada di daerah, maupun kementerian/lembaga.

Pengaruhnya, kata Tito, selain bisa memantau secara nasional, di tingkat bawah juga otomatis akan terintegrasi semua komponen-komponen pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam penganan karhutla di daerah masing-masing.

Tito memastikan aplikasi terintegrasi karena sistem atasnya terintegrasi, apalagi sudah ada MoU para pimpinannya masing-masing.

“Aplikasi ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka ‘quick respond’ (respon cepat) mencegah kebakaran hutan dan lahan,” ucap Tito.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri Dorong APBD Berikan Kontribusi Nyata Melalui Tim Penggerak PKK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan dampak positif dari partisipasi aktif Tim Penggerak PKK dalam pengendalian COVID-19.

“Kami belajar dari pengalaman COVID-19 ini, peran PKK cukup dominan untuk bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengendaliannya (penyebaran COVID-19),” ujar Ardian.

Ardian menjelaskan, penetrasi PKK sampai dengan level pemerintahan terkecil dan kemampuan untuk dapat bergerak lintas sektor dapat menjadi salah satu terobosan.

“PKK ini (jangkauan) organisasinya sampai dengan tingkat RT dan RW, kader-kadernya sampai di sana,” imbuhnya.

Baca juga: Kemendagri: Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Capai 42.09 Persen 

Ardian menambahkan, PKK tidak hanya membantu Pemerintah dalam hal penanganan COVID-19, baik itu sosialisasi penegakan disiplin protokol kesehatan, tapi juga menyangkut permasalahan stunting (gizi buruk) dan sektor ekonomi produktif, yang saat ini menjadi atensi Bapak Presiden.

“Untuk mewujudkan kontribusi tersebut, diperlukan perubahan perspektif dan pola kerja Tim Penggerak PKK di setiap layer Pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut Ardian mengatakan, Mendagri mengingatkan agar PKK sudah harus melangkah lebih, tidak lagi program kegiatan menyangkut penguatan kader, pelatihan-pelatihan, itu sudah lewat. Tetapi langsung menyasar pada program kegiatan yang bersifat konkrit nyata, dan dibutuhkan oleh masyarakat, sebut saja pemberian makanan untuk penanganan gizi buruk.

“Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Mendagri, Kami berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai dengan level RT/RW untuk bisa bersama menyatukan langkah dalam merumuskan kebijakan di setiap layer Pemerintahan, sehingga kontribusi nyata pemerintahan daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Gelar Ujian SKD CPNS, Kemendagri Beri Pendampingan Khusus kepada Peserta Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi pendampingan khusus kepada peserta penyandang disabilitas, yang mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan PNS di lingkungan Kemendagri 2021. Pendampingan ini diberikan kepada peserta yang mengikuti seleksi di titik lokasi mandiri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tim panitia agar siaga, bila ada peserta yang kesulitan berjalan atau membutuhkan bantuan. Sejumlah fasilitas lainnya juga disediakan, seperti kursi roda, tim kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

“Kita sama-sama tadi mendampinginya, dan mereka pada saat setelah registrasi tidak menggunakan tangga jalan, tapi mereka melalui lift langsung,” ujar Rahajeng, di Jakarta, Kamis (23/9).

Selain itu, penyelenggara juga menyediakan tim dokter okupasi yang bertugas memverifikasi data dukung yang dilaporkan peserta ke dalam sistem.

Baca juga: Kemendagri Matangkan Persiapan Pelaksanaan SKD Dengan Prokes 

Rahajeng menuturkan, tahun ini Kemendagri menerima 7 peserta penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, ada 4 peserta yang mengikuti ujian SKD di Kantor BPSDM Kemendagri. Sedangkan sisanya, mengikuti seleksi di kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka nantinya bakal mengisi 4 formasi ASN di Kemendagri.

“Alhamdulillah, 4 orang (yang mengikuti tes di titik lokasi BPSDM Kemendagri) itu sudah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar,” katanya.

Rahajeng menegaskan, pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun sebelumnya, Kemendagri juga menerima peserta penyandang disabilitas. Penerimaan itu, kata dia, merupakan bentuk pemberian hak yang sama kepada semua warga negara yang dinyatakan memenuhi ketentuan dan persyaratan. Sebab pada dasarnya, kata dia, mereka juga memiliki kompetensi yang sama dengan peserta lainnya.

Rahajeng berharap, kepada seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas dapat memberikan kinerja terbaik dan tetap semangat, bila nanti menjadi ASN di Kemendagri. Di lain sisi, lanjutnya, Kemendagri juga bakal terus berbenah menyediakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan pegawai penyandang disabilitas.

“Jadi saat ini kalau untuk penyediaan sarana dan prasarana, tentunya kami terus berbenah diri,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta penyandang disabilitas Putra Rahmat Purna menceritakan, fasilitas yang diberikan penyelenggara cukup memudahkan dirinya dalam mengikuti proses ujian SKD di BPSDM Kemendagri. Putra mengaku sudah keempat kalinya mengikuti seleksi CPNS. Namun, baru tahun ini dirinya memilih formasi sebagai penyandang disabilitas.

“Dulu-dulu dicampur gitu saja, saya kan disabilitasnya di mata, kalau saya cari-cari sendiri (petunjuk arah) kadang tulisan tidak terlihat jelas, sehingga harus mendekat,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Amelia Sofia Hadi yang turut mendaftar sebagai peserta penyandang disabilitas. Menurutnya, pelayanan berupa pendampingan yang diberikan penyelenggara sangat membantu dirinya dalam mengikuti setiap tahapan SKD. Pendampingan itu diberikan, mulai dari pendaftaran hingga memasuki ruang ujian. “Itu benar-benar kita tuh dikhususin, benar-benar diprioritaskan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Update Covid-19, Positif Bertambah 2.881

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 2.881 pada hari ini, Kamis, 23 September 2021. Angka ini kembali naik dari hari sebelumnya yang mencatat 2.234 kasus. Dengan demikian total jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 4.201.559 kasus.

Sementara itu, kasus aktif kembali turun  yakni 47.957. Lebih turun dari sehari sebelumnya yakni 49.662 kasus.

Baca juga: Kasus Aktif Turun ke Bawah 50 Ribu 

Sebanyak 4.386 pasien dinyatakan bebas dari Covid-19, sehingga total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 4.012.448 orang.

Sementara itu, kasus kematian pasien meninggal akibat terpapar Covid-19 tercatat 160 orang. Angka ini naik dibanding kemarin yang mencatat 145 pasien Covid-19 wafat. Dengan demikian totalnya menjadi 140.628 orang meninggal karena Covid-19.

Continue Reading

HOT TOPIC