Connect with us

Opini

Arus Politik Identitas dan Politik Negara

Published

on

Oleh: Dr.Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Wajah politik identitas yang hadir ke permukaan yang ikut meramaikan dan mewarnai sejarah politik Indonesia di era reformasi, antara lain adalah agama.

Dalam konteks umat islam, dari perspektif perjalanan sejarah, agama dan politik adalah sepasang identitas yang sulit untuk dipisahkan. Upaya represif rezim orde baru yang menekan islam politik dan mendukung gerakan islam spritual dan kultural, tetap tidak bisa menghilangkan bahwa masih banyak umat muslim yang masih tetap percaya bahwa Islam adalah agama dan sekaligus negara dengan berbagai alasan penyebab yang membuat kepercayaan ideologis ini tetap eksis.

Revitalisasi Islam politik di Indonesia menemukan ruang ekspresinya di awal tahun 1990, sebagai dampak bertemunya perkembangan geopolitik global dengan dinamika politik domestik yang sedang terjadi. Munculnya gerakan rakyat yang memadukan sentimen agama dalam bentuk-bentuk mobilisasi politik yang bersifat massal dan kolosal dengan aktor utamanya generasi yang berkarakteristik kompetisi bukan kolaborasi, menjadikan kekuatan politik islam itu tidak terbangun dalam satu agenda bersama untuk mensinergikan kepercayaan ideologis yang ingin diperjuangkan dan ini adalah konsekuensi dari heterogenitas internal di kalangan umat islam politik itu sendiri.

Berlakunya konsepsi desentralisasi otonomi daerah di era reformasi dalam kebijakan mengelola negara, yang ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tujuannya secara konseptual, pelaksanaan otonomi tersebut dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi; tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.

Namun dampak ikutan dari konsepsi otonomi daerah ini telah mendorong terjadinya perubahan gerakan dalam menegakkan syariat islam yang semula fokus pada upaya mengubah dasar negara dan sistem pemerintahan, menjadi gerakan daerah dengan instrumen mewarnai berbagai peraturan daerah yang lebih kental bobot syariat islamnya yang kemudian sering disebut dan dikenal dengan istilah Perda syariah sebagai ekspresi islam politik.

Bermunculan secara massif perda syariah ini, seolah mengobati keinginan dan kerinduan terhadap otentisitas keagamaan, selain tentunya untuk menggalang solidaritas identitas. Maraknya hal seperti ini harus dicermati dengan seksama, jika tidak terkendalikan justru akan kontra produktif dalam menjaga lanskape bersama kebangsaan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia.

Transformasi yang sangat panjang dalam perjalanan perkembangan islam di Indonesia, yang telah berkelindan dan diwarnai oleh kultur yang ada di bumi pertiwi ini, tidak mau dipahami dan dimengerti oleh sebagian kelompok islam politik, padahal itu adalah keniscayaan yang merupakan refleksi dari perjalanan politik sebuah negara tempat kaum Muslim itu hidup. Inilah konsekuensi demokrasi, jalan yang telah kita pilih bersama sebagai sebuah bangsa, dimana jalan demokrasi adalah sebuah jalan yang bisa dilewati siapa saja, dari yang berakal sampai yang bebal.

Politik Identitas

Agnes Heller seorang filsuf dan dosen dari Hongaria mengatakan bahwa “politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatianya pada “Perbedaan” sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, baik dalam bentuk relasi seksual, maupun dalam identitas primordial etnik dan agama.

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok, seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, baik sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Dengan melakukan sosialisasi dan interaksi yang berkesinambungan, target yang dinginkan adalah untuk mendapatkan legitimasi serta pengakuan sosial yang luas dari masyarakat, dan tujuan akhirnya politik identitas akan memunculkan sifat superior bagi satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Strategi implementasi Politik identitas dilakukan dengan cara mengemas sedemikian rupa untuk mendorong keberpihakan publik kepada seseorang/kelompok/komunitas, tanpa memperhatikan kapasitas dan kualitas kecerdasan dari yang ditawarkan untuk menjadi pilihan keberpihakan itu. Hal ini dilakukan karena Politik identitas itu hakekatnya selain untuk menggalang kekuatan melawan hegemoni politik atau dominasi kelas sosial di luar kelompok mereka, juga tentunya dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kepentingan status quo, tentu saja dengan cara memanipulasi identitas dan taget politik yang sebenarnya.

Pertanyaannya, mengapa politik  identitas efektif digunakan ? Filsuf Inggris Francis Bacon mengatakan bahwa “Pemujaan terhadap kelompok etnis mempunyai dasar di dalam sifat manusia sendiri, dan di dalam rumpun atau suku bangsa”. Dengan mengeksploitasi sikap konservatif yang tersembunyi di alam bawah sadar publik, dan menyampaikan berulang-ulang narasi kecemasan bahwa dalam kehidupan ini selalu sarat perasaan tidak aman dan penuh ancaman, seperti misalnya yang sudah dan sedang terjadi saat ini, menggunakan istilah asing dan aseng yang berupaya menguasai sumber daya negara, dan disisi lain membangun pesona publik atas suatu ide dengan mengaburkan sikap kritis dan akal sehat publik, maka orang cenderung mempertahankan wajah yang familier dengan ritual yang sama sebagai sebuah komunitas yang nyaman.

Bahaya Politik Identitas

Ketika gendang politik identitas dimainkan, di tengah keberadaan suku bangsa kita yang sangat beragam secara takdirnya itu, maka sangat berbahaya. Untuk merekatkan kembali kohesi sosial yang robek dan terluka, adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat sulit.

Kita dapat belajar dari sejarah bangsa lain, misal konflik suku Tutsi dan suku Hutu di Rwanda Afrika tahun 1994. Ketika konflik politik identitas digerakkan, maka Suku Hutu sebagai suku mayoritas tidak hanya membunuh suku Tutsi yang minoritas, tetapi juga membunuh orang suku Hutu sendiri yang moderat, dengan estimasi korban mencapai ratusan ribu jiwa.

Atau kita juga bisa belajar dari peristiwa perang sipil di Srilanka antara suku Sinhala yang mayoritas beragama Budha, dengan suku Tamil minoritas yang beragama Hindu, kendati sebenarnya kedua etnik tersebut sama-sama berasal dari India, tetapi ketika gendang politik identitas ditabuhkan, maka dimulai sudah embrio tarian kebencian yang dimainkan. Perlu menjadi catatan dan pembelajaran kita bahwa perang sipil ini berlangsung hingga lebih dari 25 tahun, dengan jumlah korban mencapai puluhan ribu orang dari kedua suku tersebut.

Peristiwa Terkini

Persoalan yang menjadi polemik di masyarakat di bulan November 2020, saat terjadi penurunan baliho gambar pimpinan FPI oleh TNI. Ada yang beropini bahwa sikap tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan tugas dari TNI itu sendiri, tetapi menurut pendapat personal saya, langkah yang diambil TNI sudah benar.

Tindakan TNI dalam merespon kegiatan suatu kelompok masyarakat yang meminggirkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, haruslah dilihat dan dipahami sebagai sebuah langkah preventif atas gerakan yang dapat mengganggu kestabilan sosial. TNI haruslah memastikan agar dinamika kehidupan bangsa tetap dalam batas garis kontur konsensus nasional yang telah disepakati bangsa ini, dan keyakinan ini harus membatu, tidak goyah diterpa apapun juga, karena itu adalah jati diri TNI.

Karena itu, Jika berbagai gerakan dan manuver politik yang digunakan berbasis politik identitas dianggap sudah mendekati garis yang akan mengancam keutuhan negara, maka kekuatan TNI terpanggil untuk turun tangan menyelesaikan persolan bangsa tersebut menjadi sesuatu yang dapat dimengerti.

Kita dapat melihat bahwa sejatinya bukan persoaln baliho ansich, tapi harus dilihat dan dimaknai bahwa baliho sebagai sebuah simbol komunikasi politik identitas, yang dapat digunakan sebagai alat ukur, seberapa luas wilayah yang sudah bisa “dikangkangi” untuk menjadi titik basis menggerus wibawa negara.

Adapun payung hukum yang melandasinya TNI dalam konteks persoalan di atas, dengan merujuk Undang-undang TNI No.34 tahun 2004, tentang Jati Diri TNI dalam Pasal 2, butir c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;, serta pasal 7 ayat 2 butir 9, “Membantu tugas pemerintahan di daerah”, dan butir 10, membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Namun demikian ini hendaknya hanya langkah situasional saja, untuk menghilangkan kekuatiran dan prasangka negatif bahwa ada upaya yang bernuansa ingin meninggalkan prinsip negara demokrasi yang sudah berjalan baik.

Untuk itu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mampu mengorganissir berbagai instrumen kekuasan yang dimiliki untuk dapat mengeliminir berbagai potensi yang akan mengancam kestabilan sosial yang dilakukan oleh orang dan atau oleh sekelompok orang warga masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan haruslah dari awal saat potensi itu baru berupa isue dan putik dari tindakan orang dan atau sekelompok orang.

Disinilah peran intelijen yang cerdas, peka dan elegan, harus mampu memotret sekecil apapun riak-riak yang berpotensi merusak tatanan kestabilan sosial yang ada. Dengan demikian aktivitas pengelolaan negara sebagaimana idealnya negara demokrasi dan pemerintahan sipil dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan TNI dapat kembali posisinya sebagai tentara Profesional, tentaranya Rakyat yang berdiri di atas politik Negara.

Penulis: Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Rizal Ramli Soal Presidential Treshold: “Mereka Takut Banget Saya Gugat …”

Published

on

By

Oleh: Arief Gunawan*

Channel9.id-Jakarta. Waktu Indonesia mau merdeka bumiputera terdidik jumlahnya cuma sedikit. Lebih sedikit lagi lulusan universitas. Ketika Sukarno terjun ke lapangan politik, 1927, lulusan HBS (SMA) hanya 78 orang. Orang Belanda pertama-tama bikin sekolah pertanian. Disusul sekolah kedokteran. Sekolah hukum termasuk belakangan. Ilmu-ilmu humaniora lebih dulu mereka kembangkan.

Namun konstruksi konstitusi dan ketatanegaraan Republik ini dibangun oleh para ahli hukum bumiputera yang jumlahnya tak banyak itu. Mereka umumnya bukan hanya memiliki bobot intelektualitas dan pemahaman ilmu yang tinggi, tetapi juga bernyali.

Bernyali maksudnya berani mengambil keputusan yang memihak rakyat, yang tercermin dari produk konstitusi mereka yaitu UUD 1945, yang kini banyak diselewengkan elit kekuasaan. Sutan Sjahrir yang anak jaksa studi hukum di Leiden. Ali Sastroamidjojo, Mr Soepomo,  Iwa Kusumasumantri, dan lainnya.

Mereka memandang hukum sebagai Volkgeist (Jiwa Bangsa) yang waktu itu lagi sakit. Karena itu harus disembuhkan. Penyelewengan konstitusi kini justru dipertontonkan.

Salah satunya presidential treshold, ambang batas pencalonan presiden 20 persen yang diatur UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan ini seperti jagal. Menutup peluang figur potensial jadi presiden.

“Mahkamah Konstitusi sangat berwenang menghapusnya, sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan mengawal UUD ‘45, agar betul-betul diterapkan dalam pembentukan undang-undang,” kata pakar hukum tatanegara Feri Amsari.

Presidential Treshold 20 persen nyatanya memang tidak diatur UUD ‘45. Pasal 6A ayat (2) UUD ‘45 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Justru menegaskan setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen  tidak dibenarkan,” tegas Feri Amsari.

Tokoh nasional Dr Rizal Ramli sendiri menggugat peraturan tersebut melalui judicial review. Mahkamah Konstitusi menolak meski Presidential Treshold bertentangan dengan UUD ‘45.

“Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi bahwa saya tidak punya legal standing untuk menggugat presidential threshold, kekanak-kanakan,” kata Rizal Ramli.

Presidential Threshold pernah digugat duabelas kali. Sebelas diantaranya diterima dan diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Para penggugat adalah individu, termasuk Rizal Ramli, maupun individu yang mewakili organisasi.

“Mereka takut banget saya gugat,” kata Rizal lagi.

Faktanya Rizal Ramli punya legal standing dalam melakukan gugatan.  Pada 2009 Rizal didukung sembilan partai yang tergabung dalam Blok Perubahan, antara lain Partai Buruh Sejahtera, Partai Kedaulatan, Partai PNBK dan lain-lain, untuk menjadi calon presiden.

“Itu bukti saya sebetulnya bisa mencalonkan diri,” ucap Rizal.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak masuk logika, sebab menyebut Rizal Ramli tak memiliki legal standing, karena tidak mewakili partai politik sebagai pihak yang berkepentingan dengan pencalonan presiden.

“Lho, yang mau kita ubah ini pola dan perilaku partai yang selalu dapat setoran dari calon presiden, karena presidential threshold 20 persen. Mereka tidak suka kalau dihapus,” kata Rizal.

Sistem ambang batas presiden 20 persen merupakan legalitas dari sistem politik uang dan demokrasi kriminal yang merusak kehidupan bernegara. Mengakibatkan kekuatan uang jadi sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem ini adalah bandar dan cukong.

“Saya yakin kalau berdebat soal ini hakim Mahkamah Konstitusi nggak berani. Mereka tidak percaya diri bisa menang argumen. Kami memang meragukan bobot intelektual hakim Mahkamah Konstitusi,” papar Rizal Ramli.

Hal lainnya,  48 negara di dunia menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia, tapi tidak memberlakukan presidential threshold.

“Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ketinggalan, karena kurang baca. 48 negara  sudah meninggalkan sistem presidential treshold,” tegas Rizal.

*Wartawan Senior

 

Continue Reading

Opini

Komjen Listyo Sigit Prabowo, Institusi Polri, Indonesia Maju, dan Persatuan Nasional

Published

on

By

Oleh: Firman Jaya Daeli*

Channel9.id-Jakarta. Presiden RI Jokowi mengusulkan Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada DPR-RI. Pengusulan ini untuk mendapat Persetujuan DPR-RI sebagai dasar konstitusional bagi Presiden RI Jokowi mengangkat Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Presiden RI Jokowi menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno sebagai perwakilan resmi Presiden RI Jokowi (Pemerintah Nasional) untuk menyampaikan dan menyerahkan Surat Presiden RI perihal pengusulan ini kepada DPR-RI.

Kemudian Ketua DPR-RI Puan Maharani yang didampingi oleh para Wakil Ketua DPR-RI sebagai Pimpinan DPR-RI, menerima dan membacakan Surat Presiden RI sembari menyampaikan pernyataan resmi kelembagaan mengenai tahapan, prosedur, dan mekanisme konstitusional ketatanegaraan selanjutnya. Mensesneg RI Pratikno, juga menyampaikan pernyataan singkat, jelas, dan padat atas perihal ini.

Puncak terakhir dari tahapan, prosedur, dan mekanisme konstitusional ketatanegaraan ini, ditandai dan dimaknai dengan agenda final kenegaraan dalam bentuk protokol pemberhentian Kapolri lama dan pengangkatan Kapolri baru. Kemudian Presiden RI Jokowi mengangkat dan melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis, berdasarkan Persetujuan DPR-RI. Tahapan dan tingkatan sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengajukan sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang tiga (Komjen) sebagai bakal calon Kapolri kepada Presiden RI Jokowi.

Konstitusionalitas pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan oleh Presiden RI Jokowi secara substansial dan prosedural. Presiden RI Jokowi, juga menjalankan keseluruhan substansi tahapan dan prosedur tingkatan ketatanegaraan dalam perihal pergantian Kapolri. Inilah bentuk nyata dan konsistensi komitmen ketaatan dan kepatuhan Presiden RI Jokowi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi dan berfalsafah Pancasila dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga: Polisi Komjen Listyo Sigit Anggota Terbaik

Beberapa perwira tinggi Polri (jenderal bintang tiga) yang diajukan Kompolnas sebagai bakal calon Kapolri kepada Presiden RI Jokowi, yaitu:  Wakil Kapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono ; Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar; Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo ; Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto; dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Agus Andrianto.

Kelima bakal calon Kapolri ini adalah beberapa sosok jenderal yang berpengalaman dan berprestasi. Dan merupakan beberapa sosok bakal calon Kapolri yang tepat, sesuai, dan terbaik karena bermodalkan pada keutuhan sisi integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Rata-rata para bakal calon Kapolri merupakan Bhayangkara Negara, yang mantap dan matang teruji melalui berbagai jalur dan jenjang penjaringan dan penyaringan kepemimpinan satuan kerja dan satuan wilayah Polri secara profesional serta dengan ketat, jelas, dan teratur.

Saya kebetulan mengenal dekat dan bersahabat lama dengan kelima jenderal bintang tiga yang merupakan bakal calon Kapolri yang diajukan Kompolnas ini di atas. Secara khusus, saya kebetulan juga mengenal dekat dan bersahabat lama dengan Listyo Sigit Prabowo sejak menjadi Kapolsek Duren Sawit Polres Jaktim dan Kapolsek Tambora Polres Jakbar Polda Metro Jaya, dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Mantap/Senior. Persahabatan berlanjut sampai sekarang ini ketika diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri memimpin institusi Polri. Saya berkomunikasi dan berbicara dengan Komjen listyo Sigit Prabowo, secara langsung sesaat setelah selesai Konferensi Pers pembacaan dan pernyataan resmi mengenai Pengusulan calon tunggal Kapolri dari Presiden RI Jokowi kepada DPR-RI. Saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pencalonan menjadi Kapolri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah lulusan Akpol tahun 1991, kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969. Ada beberapa perwira tinggi jenderal lulusan Akpol tahun 1991, yang mengabdi di beberapa jabatan kepemimpinan satuan kerja (Pejabat Utama/PJU) Mabes Polri; dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri (Kapolda dan Wakil Kapolda). Sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah lulusan Akpol tahun 1991, yang memecahkan rekor meraih jenderal bintang satu (Brigjen), dengan jabatan Kapolda Banten. Kemudian memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang dua (Irjen), dengan jabatan Kadiv Propam Polri. Lalu memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang tiga (Komjen), dengan jabatan Kabareskrim Polri. Dan memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang empat (Jenderal Penuh), dengan jabatan Kapolri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo memiliki keahlian dengan spesialisasi kejuruan dan kemampuan reserse dan intelijen. Juga memiliki riwayat penugasan di sejumlah bidang dan satuan Polri: satuan kerja SDM; serta satuan kerja Pengawasan dan Pengamanan. Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil), yaitu: Kapolsek Duren Sawit Polres Jaktim Polda Metro Jaya; Kapolsek Tambora Polres Jakbar Polda Metro Jaya; Kapolres Pati Polda Jateng; Kapolres Sukoharjo Polda Jateng; Wakil Kapolrestabes Semarang Polda Jateng;  Kapolresta Surakarta Polda Jateng; Kapolda Banten.

Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker), yaitu: Kasat Intelkam Polres Jakbar Polda Metro Jaya; Direktur Reskrimum Polda Sultra; Kadiv Propam Polri; Kabareskrim Polri. Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Staf, yaitu: lama mengabdi sebagai perwira pertama di Polres Tangerang Polda Metro Jaya; sebagai perwira menengah (AKBP) mengabdi sebagai salah seorang Kabag di Biro SDM Polda Metro Jaya, dan sebagai perwira menengah (KBP) mengabdi sebagai salah seorang Kasubdit di Dit Tipidum Bareskrim Polri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo pernah mendapat penugasan khusus dan strategis kenegaraan yaitu saat diangkat menjadi Ajudan (ADC) Presiden RI Jokowi di masa awal periode pertama kepemimpinan Presiden RI Jokowi (2014).

Komjen Listyo Sigit Prabowo merupakan jenderal yang sudah berpengalaman dan berprestasi di berbagai medan pengabdian kenegaraan dan berbagai satuan penugasan kebhayangkaraan. Pengalaman dan prestasi ini, pada dasarnya berbasis integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas, yang mewarnai dan melekat pada kepribadian dan kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Sosok yang berkarakter, bersikap, berpendirian, berkomitmen, berkepribadian, kredibel, reformis, sederhana, tenang, bersahaja, familiar, berani, tegas, teguh, cerdas, tangkas, setia, tegak lurus, arif, bijak, egaliter, solider, tidak diskriminatif, tidak meledak-ledak, tidak gaduh, tidak plin-plan, relatif pendiam, tidak terlalu mau dan tidak sering berbicara, hanya berbicara sekadarnya dan seadanya secara pokok dan hakiki, mampu membangun komunikasi politik, sosial, dan budaya dengan berbagai elemen dan kalangan eksternal Polri, tidak mau menonjolkan diri, dan sebagainya.

Institusi Polri dan kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo sedang berhadapan dan akan menghadapi berbagai pergumulan, peluang, dan tantangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Polri juga tengah berstrategi unggul dan kompetitif, berfikir cerdas dan cemerlang, bekerja efektif dan tuntas untuk mengantisipasi, menangani, dan mengatasi sejumlah hal Membangun Indonesia Maju. Polri beserta jajaran dengan formasi sepenuhnya dan partisipasi seutuhnya, harus memastikan untuk senantiasa menjaga dan memelihara kualitas sistem keamanan nasional, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat. Polri beserta jajaran, harus memastikan untuk senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ; dan juga memastikan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 secara konstitusional mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Posisi dan peran Polri secara konstitusional, mesti diletakkan dan dibangun dalam kerangka Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam konteks Tujuan Nasional NKRI. Tujuan ini bertemakan dan berintikan pada : (1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; (2). memajukan kesejahteraan umum ; (3). mencerdaskan kehidupan bangsa ; (4). melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan strategis penyelenggaraan dan agenda tehnis pelaksanaan Pembangunan Indonesia Maju, pada dasarnya berlandasi dan berorientasi pada Tujuan Nasional. Pembumian Visi, Misi, Program Pemerintah Nasional NKRI (Indonesia Maju) di bawah kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi, membutuhkan dukungan serius, optimum, maksimal, dan efektif. Dukungan berbagai perihal strategis sebagai prasyarat dasar dan mutlak untuk menginisiasi, mengkondisikan, dan memfasilitasi peningkatan dan percepatan Pembangunan Indonesia Maju.

Perihal kondisi dan bangunan stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat, yang dinamis dan efektif, menjadi prasyarat dasar dan mutlak ketika masyarakat dan bangsa Indonesia bergotongroyong bersama jajaran pemerintah menyelenggarakan Pembangunan Indonesia Maju. Jaminan tegas dan jelas dari Negara beserta segenap jajaran untuk memastikan bertumbuhnya kualitas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap rakyat (masyarakat/publik), menjadi penting dan mutlak dihadirkan secara otentik dan konkrit. Konstruksi dan substansi penegakan hukum yang profesional, moderen, terpercaya, adil, dan nondiskriminatif, menjadi instrumen yang menciptakan dan menumbuhkan kepercayaan umum masyarakat nasional, regional, dan internasional terhadap Polri dan NKRI.

Perspektif pemikiran dan pengharapan ini mengingatkan ulang kembali akan hakekat keberadaan institusi Polri. Kinerja terbaik dan tertinggi dari Polri beserta jajaran keanggotaan dan kepemimpinan Polri, pada gilirannya amat relevan dengan issue-issue strategis, antara lain keamanan, ketertiban, kenyamanan; perlindungan, pengayoman, pelayanan; hukum dan keadilan; dan sebagainya. Perkembangan dan pergerakan institusi Polri mengandung materi yang berdampak dan berpengaruh serius, yang memiliki relasi dengan Pembangunan Indonesia Maju. Pada titik simpul strategis inilah, posisi dan peran kepemimpinan Polri (sosok Kapolri) menjadi amat relevan, penting, dan strategis.

Sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo, hakekat keberadaan Institusi Polri, agenda dan kebijakan Pembangunan Indonesia Maju, dan semangat perjuangan penguatan Persatuan Nasional, adalah merupakan serangkaian prinsip dan perihal tematik yang utuh dan terkait antar beberapa dimensi. Juga serangkaian hal strategis prinsipil yang memiliki relasi struktural, kultural, dan fungsional. Pergumulan, peluang, dan tantangan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, yaitu antara lain: mengorganisasikan, menggerakkan, memaksimalkan, dan mengefektifkan keseluruhan sumber daya strategis dan teknis, sumber daya manusia, berbagai relasi, dan jaringan institusional yang dimiliki Polri untuk Membangun Indonesia Maju. Juga untuk menegakkan dan memajukan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bergotongroyong, kuat, demokratis, majemuk-beragam, egaliter, toleran, adil, sejahtera, dan makmur. Konsolidasi dan aksi Polri di bawah kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo, pada dasarnya berfungsi dan berorientasi pada penataan, penguatan, dan pembangunan konsolidasi nasional Indonesia di berbagai bidang yang strategis, berpengaruh, dan menentukan.

Konsolidasi Nasional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan refleksi dari melekatnya dan menguatnya sistem dan kelembagaan nasional. Kemudian sistem dan kelembagaan ini menyatu padu bersama dengan atmosfir Pemerintah Nasional NKRI di bawah kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi. Kualitas konsolidasi keamanan, konsolidasi kepartaian, konsolidasi keorganisasian, konsolidasi ketahanan, konsolidasi kelembagaan, konsolidasi kemasyarakatan, konsolidasi sosial, politik, ekonomi semakin terbangun kuat, dinamis, dan rapi. Kualitas konsolidasi ini semakin menumbuhkan dan menguatkan konsolidasi nasional. Spektrum konsolidasi nasional tambah memaknai dan menguati suasana dan atmosfir Membangun Indonesia Maju.

Presiden RI Jokowi beserta jajaran Pemerintah Nasional NKRI, membangun konsolidasi nasional secara bergotongroyong, dengan semangat Persatuan Indonesia dan Persahabatan Internasional. Perihal ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia yang berideologi dan berfalsafah Pancasila, yang Bhinneka Tunggal Ika. Institusi Polri melalui fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab bersama keanggotaan dan kepemimpinan institusi, telah berperanan membangun konsolidasi nasional dan Indonesia Maju.

Atmosfir yang baik dan positif ini, menjadi perlu dan penting untuk senantiasa dilanjutkan dan dipastikan kegunaannya dan kemanfaatannya. Posisi struktural dan profesional, serta peran fungsional dan substansial institusi dan kepemimpinan Polri menjadi relevan dalam kerangka pemikiran strategis ini dan dalam konteks pertimbangan teknis ini. Pencalonan dan pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri oleh Presiden RI Jokowi, mesti diletakkan dan difahami dalam kerangka dan konteks ini.

Saya dahulu sebagai Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI, pernah terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan Fit and Proper Test terhadap calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI. Kegiatan Parlemen Nasional (DPR-RI) ini merupakan sebuah rangkaian agenda  konstitusional, sebelum DPR-RI menyampaikan sikap pendirian resmi dan keputusan formal institusional mengenai persetujuan DPR-RI terhadap calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI: Apakah Menyetujui atau Tidak. Tingkatan bobot dan leveling strategis Persetujuan berbeda dengan Pertimbangan. Perihal Persetujuan DPR-RI lebih tinggi dibanding dari pada Pertimbangan DPR-RI, karena keduanya masing-masing berbeda konsekuensi konstitusionalnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden RI. Terminologi substansial dan ketentuan konstitusional perihal ini, pada dasarnya memastikan bahwa penggunaan dan penerapan hak prerogatif konstitusional adalah konsekuensi logis konstitusional dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan pada sistem Presidensial. Bahwa kemudian Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri harus dengan Persetujuan DPR-RI, maka perihal ini lebih karena diletakkan dan difahami dalam kerangka dan konteks check and balances politik demokrasi konstitusional Indonesia.

Perihal ini berkaitan dengan keberadaan kelembagaan Polri sebagai institusi negara ; dan kehadiran kepemimpinan Kapolri sebagai pejabat tinggi negara yang memiliki posisi, peran, fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab yang amat strategis, berdampak, berpengaruh, dan menentukan di Indonesia (UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait lainnya). Terminologi Persetujuan merupakan “ruang dan momentum konstitusional sebagai simbol yang melambangkan agenda pemberitahuan resmi dan penyampaian formal kenegaraan kepada rakyat Indonesia melalui mekanisme dan instrumen kelembagaan sistem demokrasi perwakilan, yaitu melalui dan kepada DPR-RI”.

Segi ketentuan konstitusi kenegaraan dan praktek tradisi ketatanegaraan Indonesia, pada dasarnya Presiden RI mengusulkan calon tunggal Kapolri ke DPR-RI (hanya seorang calon). Praktik tradisi ini karena proses konstitusional ketatanegaraan mengenai pengusulan calon Kapolri oleh Presiden RI kepada DPR-RI adalah tidak bersifat dan bukan bersifat pemilihan (selection antar sejumlah calon) serta tidak bersifat dan bukan bersifat persaingan (kompetition antar sejumlah calon). Ketentuan dan praktek ini untuk menguatkan dan menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional Presiden RI.

Segi praktek tradisi ketatanegaraan juga, DPR-RI Menyampaikan Persetujuan (Menyetujui) calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI. Hampir tidak ada ruang yang tersedia dan nyaris tidak ada titik yang tertinggal sebagai bahan argumentasi DPR-RI untuk Tidak Menyampaikan Persetujuan (Tidak Menyetujui) calon tunggal Kapolri. Meski secara formal prosedural, DPR-RI berhak menolak atau tidak menyetujui. Penerimaan dan penyampaian Persetujuan DPR-RI selain karena merupakan faktor hak prerogatif konstitusional Presiden RI, juga karena faktor dukungan optimum dan maksimal terhadap sosok calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden RI.

Sosok calon tunggal Kapolri, pada dasarnya dan biasanya memenuhi berbagai syarat-syarat dan kualifikasi yang ditentukan. Lagi pula sosok yang dicalonkan adalah simbol utama yang tertinggi dan terdepan dari sebuah institusi resmi kenegaraan, yang di dalamnya memiliki dan mengandung kata/frasa/diksi “Indonesia”, yaitu: POLRI (Kepolisian Negara Republik INDONESIA). Anatomi dan konfigurasi Parlemen Nasional (DPR-RI) berikut dengan pemetaan politik DPR-RI, pada dasarnya merupakan mitra strategis yang mendukung kebijakan, program, dan kegiatan yang baik dan positif dari Presiden RI yang mengusulkan calon tunggal Kapolri. Demikian juga dengan konteks kekinian dalam masa bakti periode kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi.

Ruang dan waktu konstitusional dimiliki oleh DPR-RI untuk menyampaikan Persetujuan. Ada sejumlah rangkaian kegiatan standar dalam tahapan pelaksanaan Fit and Proper Test di DPR-RI. Agenda dan konten kegiatan ini sebagai bahan masukan bagi DPR-RI ketika memutuskan menyampaikan Persetujuan (Menyetujui) calon tunggal Kapolri untuk diangkat oleh Presiden RI. Proses ketatanegaraan ini menjadi kesempatan terbaik bagi DPR-RI untuk menunjukkan dan memastikan bahwa agenda penegakan NKRI, pembangunan Indonesia Maju, dan penguatan Persatuan Nasional adalah tugas dan tanggung bersama secara bergotongrorong.

Lembaga DPR-RI menjadi garda terdepan mengajak masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab bersama mengukuhkan dan memastikan bahwa NKRI adalah sebuah Rumah Besar Kerakyatan, Kebangsaan, dan Kenegaraan Indonesia. Juga merupakan Rumah Bersama dan Milik Bersama sebagai tempat berkehidupan untuk menumbuhkan dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan yang otentik, konkrit, dan toleran.

DPR-RI dapat meniup terompet dan bisa membunyikan klakson untuk menunjukkan dan mengukuhkan “keagungan dan kebesaran” Indonesia. NKRI senantiasa dan semakin berdiri tegak dan berjalan utuh karena memiliki ideologi dan falsafah Pancasila dengan Nilai-Nilai Pancasila. Memiliki konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dengan ketentuan konstitusi yang egaliter dan nondiskriminatif. Memiliki motto dan etos semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan prinsip-prinsip kebhinnekaan (kemajemukan) dan ketunggalan (kesatuan/keutuhan/kebersamaan). Proses ketatanegaraan dan prosedur konstitusional Persetujuan DPR-RI semakin mendukung posisi dan peran DPR-RI untuk menegakkan dan mengukuhkan Persatuan Nasional dan Membangun Indonesia Maju.

Hak prerogatif konstitusional Presiden RI Jokowi mengusulkan calon tunggal Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada DPR-RI, sesungguhnya dan sejatinya melambangkan dan menyampaikan sejumlah pesan moral kenegaraan dan pernyataan kultural kebangsaan. Presiden RI Jokowi “berkomunikasi” dengan tegas dan kuat akan perihal Keindonesiaan Indonesia Maju. Presiden RI Jokowi, juga “berpesan” dengan kuat dan terang benderang akan perihal Indonesia Maju yang inklusif, responsif, akomodatif, toleran, dan nondiskriminatif terhadap kebhinnekaan, kemajemukan, keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia.

Presiden RI Jokowi sungguh-sungguh serius, berkemauan kuat, dan bertekad bulat untuk memberitahukan dan mengingatkan ulang kembali bahwa NKRI ini adalah Rumah Besar Kerakyatan, Kebangsaan, Kenegaraan; Rumah Besar Bersama sebagai Milik Bersama; Rumah Besar yang Dijaga, Dikawal, Dirawat, Diorganisasikan Bersama. Setiap warga negara Indonesia dan semua warga masyarakat Indonesia berhak dan bertanggungjawab menunaikan Tugas Pengabdian Kenegaraan. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pendekatan mayoritas dan minoritas. Tidak boleh ada pembedaan perlakuan dan perlakuan berbeda terhadap asal usul dan latar belakang kepemimpinan secara diskriminatif primordial.

Presiden RI Jokowi “berkomunikasi dan berpesan” kepada publik masyarakat nasional, regional, dan internasional bahwa Indonesia Maju mencalonkan dan mengangkat Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai warga negara Indonesia, sebagai anggota Polri, sebagai lulusan Akpol, sebagai perwira tinggi jenderal bintang tiga Polri, berhak dicalonkan dan diangkat menjadi Kapolri. Ini sama sekali jelas, tegas, dan confirm bahwa perihal ini bukan dan tidak berkaitan dengan perihal alumni angkatan tua dan muda serta NRP tua dan muda. Juga sama sekali jelas, tegas, dan confirm bahwa perihal ini bukan dan tidak berkaitan dengan perihal asal usul dan latar belakang seseorang.

Namun perihal ini adalah jelas, tegas, dan confirm berkaitan dan berintikan dengan “Bumi Indonesia sebagai Negara Pancasila”. Ini adalah kultur meritokrasi yang berbasis pada integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Ini adalah sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia untuk diangkat dan bertugas mengabdi dan memimpin.

Inilah amanah, mandat, dan kepercayaan penuh kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo. Juga merupakan pergumulan, peluang, dan tantangan serius bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menerima, menanggapi, dan menjawabnya melalui dan dengan kualitas kinerja dan kepemimpinan sebagai Kapolri.

Kebijakan strategis konstitusional berbasis Nilai-Nilai Pancasila dari Presiden RI Jokowi merupakan pelajaran yang amat bernilai dan bersifat monumental. Kebijakan ini menjadi monumen yang menorehkan tinta emas bagi perjalanan dan perkembangan institusi Polri, institusi-institusi lain, dan Indonesia. Demi untuk masa kini dan masa depan bersama. Selamat dan sukses bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo dicalonkan dan diangkat menjadi Kapolri. Semoga senantiasa sehat dan sukses dalam menunaikan Tugas Pengabdian Kenegaraan RI.

*Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI, Pernah Menjadi Dosen Tamu Sespimmen & Sespimti Polri

Continue Reading

Opini

Radikalisme Ala Ngaji Sosial

Published

on

By

Oleh: Soffa Ihsan

Channel9.id – Jakarta. Gelombang masyarakat yang terpapar radikalisme dari hari ke hari tampaknya semakin meningkat. Kendatipun pemerintah beserta pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya konter narasi dan moderasi, namun benih-benih calon “jihadis dadakan” selalu saja muncul bertebaran dimana-mana. Bagaimana fenomena ini bisa tumbuh, berkembang dan menyebar?

Pada lebih dari satu dekade terakhir ini, pola pikir, sikap dan tindakan ekstrimisme berbasis keagamaan dengan segala bentuk latar historis, model gerakan dan kompleksitas permasalahan yang melatari semakin marak terjadi. Memang dalam perhitungan sejarahnya, sikap dan tindakan radikal tidak bisa dilepaskan dengan unsur agama. Bahkan semua agama-agama besar yang ada di muka bumi ini pernah dijadikan sebagai alat pembenar radikalisme.

Praktik Sosial

Pada konteks Indonesia, kekerasan komunal termasuk di dalamnya karena faktor agama merupakan kekerasan dengan korban terbanyak dibanding dengan tiga kelompok kekerasan lainnya seperti kekerasan saparatis, kekerasan negara masyarakat dan kekerasan hubungan industrial. Hal ini mengindikasikan bahwa realitas keberagamaan manusia Indonesia memiliki potensi besar untuk diolah menjadi sumber lahirnya kelompok-kelompok ekstrimis yang menjadikan kekerasan atas nama agama sebagai sarana dan media paling rasional dalam menuju arah perubahan.

Keterlibatan masyarakat dalam radikalisme yang dalam hal ini berupa partisipasi aktif tidaklah berada dalam ruang kosong. Kemauan masyarakat untuk melibatkan diri berada dalam suatu habitus sosial tertentu yang sarat dengan kepercayaan, nilai dan norma-norma tertentu. Artinya, praktik sosial berupa partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme berada pada konteks sosial tertentu dalam suatu masyarakat. Hal ini oleh karena masyarakat apapun tidak mungkin terorganisasi tanpa suatu “budaya” yang mengorganisasikan makna dan praktik sosial mereka sehari-hari. Ini mengisyaratkan eksisnya “budaya” sebagai pilar bangunan struktur yang mengatur agen para pelaku praktik sosial sehari-hari.

Namun pada sisi yang lain, manusia juga diyakini bukanlah robot yang bergerak penuh dengan mekanistik. Manusia bukanlah hamba struktur yang pasif, namun manusia merupakan mahluk aktif yang senantiasa melibatkan pemaknaan dalam setiap tindakannya. Kendatipun dalam proses bertindak manusia mengacu pada aturan yang sama, akan tetapi pemaknaan pada tataran agen individu tidaklah akan sama.

Sikap dan tindakan radikalisme memang dibentuk oleh struktur yaitu hal-hal di luar individu yang berperan sebagai patokan umum bagi agen dalam bertindak, namun keberadaan struktur itu sendiri juga dibentuk oleh agen. Meminjam istilah Anthony Giddens, antara agen dan struktur, hubungan yang terjalin bukan dualisme melainkan dualitas. Struktur adalah medium dari agen, dan pada saat yang bersamaan struktur merupakan produk dari agen. Agen bukan sekedar mereproduksi struktur tapi juga memproduksi struktur. Pernyataan Giddens tersebut menunjukkan bahwa suatu realitas sosial juga kental dengan dimensi subjektif pelaku. Selain itu, realitas sosial juga bersifat jamak tidak tunggal karena bergantung pada keragaman makna subjektif para agen.

Cara pandang teoritis ini mengambil posisi untuk memahami proses terbentuknya partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme. Partisipasi masyarakat diasumsikan sebagai praktik sosial yang dalam konteks ini yang dimaksud praktik sosial adalah bergabungnya dengan kelompok-kelompok radikal yang berulang. Teori Strukturasi Giddens merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur dengan pusat perhatian pada praktik sosial yang berulang (Ritzer, 2005). Dalam kaca mata teori ini antara agen dan struktur tidak berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain, namun terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara agen dan struktur. Relasi dualitas antara agen dan struktur terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu.

Pada tataran teoritis, konsep pertautan antara agen dan struktur sebenarnya telah banyak melahirkan aktor-aktor intelektual seperti Anthony Giddens, Arcehr, Pierre Bourdieu, Jurgen Habermas dan George Ritzer. Pada deretan nama-nama tersebut, selain memiliki perbedaan istilah teoritis, masing-masing tokoh juga memiliki perbedaan substansial dalam bangunan konsep teoritisnya.

Disini ingin menegaskan bahwa sebenarnya individu secara nyata ikut memproses “tatanan bayangan” dan “patokan umum” yang terstruktur. Aktor terlibat secara aktif dalam rangkaian proses menstruktur tatanan bayangan yang dimaksud. Kemudian secara bersamaan, struktur itu juga memproduksi tindakan sosial yang menstruktur. Pendek kata, sikap dan tindakan radikalisme memang dibentuk oleh struktur yaitu hal-hal di luar individu yang berperan sebagai patokan umum bagi agen dalam bertindak, namun keberadaan struktur itu sendiri juga dibentuk oleh agen.

Keberadaan struktur ditempatkan sebagai “tatanan bayangan” dan “patokan umum” yang ikut dipertimbangkan oleh masyarakat dalam kerangka untuk ikut serta berpartisipasi. Apa yang seharusnya dikerjakan, kapan, oleh siapa, untuk tujuan apa dan bagaimana berpartisipasi tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah terstruktur sedemikian rupa, sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat. Para anggota masyarakat tentu tidak akan menutup mata terhadap hal-hal demikian, karena ketentuan-ketentuan itu bagian dari pola kehidupan yang telah dijalani selama ini. Hal serupa juga terjadi dalam proses partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme.

Sebagai bentuk “tindakan sosial”, sikap berpatisipasi bukanlah terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat yang hampa akan kebiasaan-kebiasaan umum. Kesediaan individu sebagai suatu komunitas tertentu atau anggota kelompok untuk berperan serta dalam proses radikalisme tidak bisa dilepaskan dari latar sosial budaya dimana dia hidup. Realitas keikutsertaan masyarakat dalam mendukung radikalisme telah menjelma sebagai “pedoman” hidup yang baku dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lain. Keberadaan pedoman hidup ini akan senantiasa berperan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang pada akhirnya menuntun perilakunya agar mengikuti pola baku kehidupan, yaitu sikap berpartisipasi yang sudah berjalan selama ini sehingga kebiasaan mengikuti pola baku tersebut pada akhirnya akan terwarisi antar generasi.

Pada sisi yang lain, ketika masing-masing individu dalam komunitas ikut serta untuk berpartisipasi dalam radikalisme dimana sikap seperti ini telah menjadi “kebiasaan dan pemadangan umum”, maka apa yang dilakukan olehnya itu sebenarnya telah melestarikan keberadaan “pola baku kehidupan” yang dimaksud. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa kemauan untuk berpartisipasi merupakan produk dari tindakan yang dilakukan agen, namun pada waktu yang sama kebiasaan berpartisipasi itu sendiri juga berperan sebagai media yang mengakomodir tindakan individu.

Dengan memiliki motivasi dalam bertindak, maka motivasi pada dasarnya meliputi keinginan dan hasrat yang mendorong tindakan. Jadi, motivasi menyediakan rencana menyeluruh untuk bertindak. Tetapi menurut Giddens, sebagian besar tindakan tidak dimotivasi secara langsung. Kendatipun tindakan tertentu tidak dimotivasi dan motivasi umumnya tidak disadari, namun motivasi memainkan peran penting dalam tindakan manusia (Ritzer, 2005). Oleh karena itu, untuk terjun dalam praktik sosial seorang aktor atau pelaku harus mengetahui cara berpartisipasi sesuai konteks dan cara mengikuti suatu peraturan. Pengetahuan itulah yang disebut dengan kesadaran praktis.

Partisipasi aktor dalam kehidupan praktis berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana mengikuti aturan ini disebut Giddens dengan sifat kehidupan sosial recursive. Lebih lanjut Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku dalam motivasi tak sadar, kesadaran praktis dan kesadaran diskursif. Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan agen. Adapun kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Kesadaran praktis inilah yang merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi stuktur, dan bagaimana struktur itu mengekang serta memampukan praktik sosial.

Agen bila merujuk pada pandangan Pierre Bourdieu yang didominasi oleh ‘habitus’ lebih bersifat mekanis dibanding dengan konsep agen menurut Giddens. Agen menurut Giddens mungkin saja tidak mempunyai tujuan dan kemauan bebas, namun memiliki lebih banyak kekuasaan dari pada agen menurut Bourdieu. Agen menurut Bourdieu lebih didominasi oleh kebiasaannya atau oleh struktur internal, sedangkan agen dalam pandangan Giddens adalah pelaksananya tindakan. Agen dalam konsep Giddens mempunyai beberapa pilihan, setidaknya berpeluang untuk bertindak berbeda-beda dari yang seharusnya dilakukan. Agen menurut Giddens memiliki kekuasaan sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan pertentangan dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, agen menurut Bourdieu adakalanya merupakan habitus terpisah yang terlibat dalam hubungan dialektika dengan dunia eksternal (Ritzer, 2005).

Gerakan Sosial

Merujuk pada Blumer (dalam Sztompka, 2005) bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan baru. Sebagai tindakan kolektif maka gerakan sosial merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri termasuk segmen anggotanya. Karena itu, dalam keanggotaannya gerakan sosial terjadi dalam masyarakat dan bertindak terhadap masyarakat dari dalam. Sebagian besar perubahan yang dihasilkan oleh gerakan sosial adalah perubahan internal dalam gerakan sosial itu sendiri seperti anggota, ideologi, hukum, pranata, bentuk organisasi dan sebagainya. Sementara perubahan eksternal dalam masyarakat lebih luas yang ditimbulkan oleh umpan balik gerakan terhadap anggotanya dan struktur itu sendiri.

Salah satu hal yang mendasari terbentuknya gerakan sosial adalah fundamentalisme agama yang pada akhirnya mudah untuk menciptakan tindakan kekerasan kolektif atas nama agama. Fundamentalisme agama dikategorikan sebagai kelompok gerakan sosial karena memiliki tiga ciri yakni pertama, gerakan fundamentalisme melibatkan banyak orang dan jaringan yang cukup luas sehingga bisa disebut sebagai tindakan kolektif. Kedua, gerakan fundamentalisme memiliki ideologi yang meliputi tujuan gerakan, kumpulan doktrin, mitos gerakan, taktik dan penilaian terhadap struktur yang hendak dirubah. Ketiga, gerakan fundamentalisme tidak lahir dalam ruang kosong akan tetapi ada faktor luar yang mempengaruhi kelahirannya.

Dari sini sekira cukuplah dapat dipahami bahwa kelompok Islam radikal melihat pertarungan ideologi belum selesai. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa ideologi liberal atau kapitalisme itu hanyalah ciptaan manusia yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan dari pada manfaat. Dalam pandangan mereka, hanya Islam yang mampu menandingi ideologi barat seperti itu.

Ada dua variabel penting yang membentuk gerakan-gerakan radikal dalam kalangan Islam, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor dari dalam lebih banyak berkaitan dengan penafsiran konsep jihad yang dipahami sebagai perang terhadap non Islam. Mereka selalu melihat dunia dengan dua sisi saja, hitam-putih, baik-buruk dan muslim-non muslim. Adapun faktor eksternal merupakan reaksi terhadap modernisasi yang dilakukan oleh barat terhadap dunia Islam. Pada konteks kekinian, radikalisme di kalangan sebagian penganut Islam didorong oleh kondisi sosial ekonomi internasional yang dianggap tidak adil bagi kaum muslimin.

Tak pelak, aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama masih akan terus bergelinjang dan mengembang. Indonesia adalah salah satu negara potensial penyumbang sumber daya manusianya. Sebabnya sederhana karena dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan dengan dasar beragama Islam yang masih dominan sebagai bungkus sosial saja, maka peluang merekrut anggota baru dari negeri ini masih sangat besar. Proses perekrutan anggota baru tidaklah terjadi dengan sendirinya. Tapi ia lahir dari “rahim” pola interaksi sosial tertentu masyarakat. Dalam “rahim” tersebut terkumpul aneka macam dogma, pemahaman keagamaan, keyakinan individu, kultur keagamaan, pengaruh media masa, kondisi sosial politik lokal ataupun global beserta segenap kompleksitas faktor pendukung lainnya.

Penulis adalah Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC