Connect with us

Hot Topic

Awas, Terbukti Ikut Parpol CPNS Tidak Bisa Diangkat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Hasil tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 telah diumumkan secara serentak pada 30 Oktober 2020. Tahapan berikutnya akan dilakukan pemberkasan dan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) pada tanggal 1-30 November 2020 dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS 2019 direncanakan akan ditetapkan per 1 Desember 2020.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono mengatakan, peserta yang dinyatakan lulus pada saat pengumuman hasil akhir pada 30 Oktober 2020 tidak serta merta dapat diangkat menjadi CPNS. Sebab masih ada sejumlah verifikasi yang dilakukan. Salah satunya adalah tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi/bagian dari partai politik (parpol).

Baca juga: Hasil Seleksi CPNS Diumumkan Hari Ini

“Peserta yang terbukti memiliki keterlibatan dengan parpol dan politik praktis dapat digugurkan kelulusannya. Sejumlah ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS,” kata dia dalam keterangannya, Senin (02/11).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada seleksi tahun ini BKN akan memroses penetapan NIP CPNS 2019 secara digital melalui aplikasi DocuDigital. Selain itu BKN juga membuka peluang penyampaian sanggahan atas pengumuman hasil seleksi CPNS 2019, selama tiga hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi diterbitkan. Hal itu untuk mengakomodir pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan oleh masing-masing instansi.

“Unsur yang dapat disanggah adalah hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCASN,” ujar Paryono.

Lebih lanjut Paryono menuturkan, jika dari hasil seleksi CPNS terdapat formasi kosong, maka pengisian formasi kosong untuk instansi pusat dan instansi daerah dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lain dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi formasi yang sama, memenuhi nilai ambang batas atau passing grade (PG) SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.

“Khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas/PG SKD Formasi Umum dan berperingkat terbaik,” lanjutnya.

Apabila, sambung Paryono, terdapat nilai yang sama, kelulusan CPNS ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 23 Tahun 2019.

“Pengisian formasi kosong tidak bisa diintervensi karena dilakukan melalui sistem terintegrasi dan proses secara digital,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Rizieq Shihab: Saya Hanya Kelelahan, Kondisi Sehat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemimpin FPI Rizieq Shihab akhirnya buka suara terkait kondisi dirinya. Dia mengaku dalam kondisi sehat. Saat ini dirinya sedang dirawat di Rumah Sakit Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Rizieq dalam sebuah video yang beredar, Jumat (27/11). Dalam video berdurasi 3.50 detik itu, Rizieq duduk dalam sebuah ruangan bersama keluarganya. Video tersebut menunjukkan keterangan waktu 26 November 2020 pukul 20.10.

“Kita hanya sedikit kelelahan, banyak orang antusias menyambut, yang salaman, yang cium tangan, meluk, yang cium,” kata Rizieq dalam video tersebut.

Rizieq mengaku sudah melakukan general check up. Hasilnya, kondisi kesehatannya cukup baik.

“Jadi kita general check up-nya mencakup jantung, paru-paru, ginjal, hati, begitu juga, ada asam urat, asam lambung, semua enggak apa-apa. Alhamdulillah sehat walafiat,” ujar Rizieq.

Rizieq pun berharap dapat bertemu kembali dengan sejumlah ulama Indonesia. Namun begitu, dia memastikan dalam pertemuan nanti bakal menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“InsyaAllah sebentar lagi kita bisa kumpul, ketemu, tapi jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak, jangan lupa. InsyaAllah,” ujarnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Kapolsek dan Wakapolsek Metro Tanah Abang Sembuh Dari Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolsek dan Wakapolsek Metro Tanah Abang sudah sembuh dari Covid-19.

Diketahui sebelumnya, keduanya terpapar Covid-19 usai melakukan pengamanan pada kerumunan acara yang dihadiri Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Saat ini Kapolsek dan Wakapolsek Metro Tanah Abang sudah sembuh dari Covid-19,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, Jumat (27/11).

Saat ini Wakapolsek Tanah Abang Kompol Sri Wahyudi sudah dinyatakan negatif Covid-19 dan mulai berkegiatan kembali.

Misalnya saja, Wahyudi hadir dalam rapid test yang diselenggarakan oleh Kodim 0501/JP di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sementara untuk Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Singgih Hermawan akan mulai bertugas esok hari.

“Kemungkinan Kapolsek esok sudah bekerja,” kata Heru.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Pelanggaran Prokes, Polisi Naikan Kasus Kerumunan Rizieq Shihab ke Penyidikan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya meningkatkan kasus pelanggaran protokol kesehatan kerumunan acara yang dihadiri Rizieq Shihan dari penyelidikan ke penyidikan.

Terkait hal ini, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, polisi belum berencana memanggil Rizieq Shihab untuk dimintai keterangan. Namun, polisi akan mamanggil Rizieq jika memang diperlukan.

“Kalau benang merahnya ke sana, pasti akan dipanggil,” kata Awi saat dihubungi, Juma (27/11).

Karena itu, Awi meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penyidikan.

“Sabar saja,” pungkas Awi.

Selain di Polda Metro Jaya, Polda Jabar juga telah menaikan kasus pelanggaran protokol kesehatan kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung dari penyelidikan ke penyidikan.

Dalam kasus ini, polisi menduga telah terjadi pelanggaran pada Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC