Channel9.id – Jembrana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) ditargetkan dapat menghemat anggaran subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun.
Menurutnya, pembangunan PLTS 100 GWp membutuhkan total investasi sekitar US$73 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun. Program tersebut juga telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 untuk kemudian dipercepat pelaksanaannya.
“Total investasinya Bapak Presiden dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar, atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” kata Bahlil saat melaporkan program PLTS 100 GWp kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran program tersebut di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp. Di Bali, kapasitas yang dibangun mencapai 1.000 megawatt (MW) dan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Bahlil mengatakan program tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menargetkan keseluruhan program PLTS 100 GWp dapat direalisasikan dalam tiga tahun.
Dari sisi lingkungan, Bahlil memperkirakan implementasi penuh program tersebut dapat menurunkan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Penurunan emisi itu disebut memiliki nilai ekonomi karbon sekitar Rp6,31 triliun.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” katanya.
Untuk biaya pembangkitan, Bahlil menyebut PLTS yang diluncurkan saat ini berada pada kisaran US$0,05-0,06 per kilowatt hour (kWh). Namun, angka tersebut belum memasukkan biaya baterai yang nilainya bergantung pada durasi penyimpanan energi.
“(Biaya) baterainya itu ditambah lagi. Baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti lama daripada pemakaian baterai itu,” jelasnya.
Selain menambah kapasitas pembangkit, pemerintah akan menggunakan program tersebut untuk memperluas akses listrik ke desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik. Kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengembangkan PLTS berkapasitas 1 MW di setiap desa.
Bahlil mencontohkan penerapan PLTS 1 MW per desa yang telah dijalankan Pertamina di salah satu kabupaten di Sumatera. Menurut dia, fasilitas tersebut membantu daerah yang sebelumnya belum memiliki akses listrik untuk mengembangkan penyimpanan energi dan mendukung kegiatan sektor perikanan.
“Daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 Gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) menjadi pembangkit berbasis energi terbarukan. Salah satu proyek tersebut dilakukan PLN di Bangka Belitung melalui pengembangan pembangkit yang memanfaatkan kombinasi energi angin dan tenaga surya.
Bahlil menyebut Indonesia masih memiliki sekitar 12,6 GW kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan BBM. Konversi pembangkit tersebut dinilai dapat mengurangi kebutuhan impor BBM, khususnya solar, sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi yang bersumber dari dalam negeri.
“Jadi kalau ini (konversi PLTD ke PLTS) mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan memakai energi nasional,” pungkasnya.
Baca juga: Prabowo Luncurkan Program PLTS 100 GWp
HT
