Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk ‘Paradigma Pelayanan Publik’, Sabtu 19 Juni 2021.
Dalam sambutannya, Ketua MIPI Bahtiar menyampaikan, kegiatan ini diadakan untuk mengisi kekosongan diskusi-diskusi ilmiah mengenai persoalan pemerintahan saat ini.
“Setelah melihat fakta di lapangan, ruang publik kosong dan sangat minim dengan diskusi-diskusi ilmiah bersifat substantif yang menyentuh persoalan-persoalan di pemerintahan saat ini. Makanya saya berinisiatif mengambil peluang dengan menggelar webinar ilmiah secara rutin setiap minggunya,” kata Bahtiar.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini juga menyampaikan, ingin menjadikan MIPI sebagai lembaga ‘Think Thank’ dalam ilmu pemerintahan. Dia berharap, MIPI bisa memberikan wawasan dan kontribusi dalam kemajuan pemerintahan.
Webinar ini menghadirkan Wakil Sekjen PP MIPI Periode 2016-2021 James R Pualilin sebagai narasumber. James menyampaikan persoalan-persoalan birokrasi yang harus diperbaiki supaya birokrasi mampu bekerja sesuai tuntutan zaman.
James menyampaikan, struktur birokrasi mempengaruhi kualitas birokrasi untuk memberikan pelayanan publuk. Struktur yang terlalu besar dan gemuk cenderung bekerja lamban.
Baca juga: Wasekjen MIPI: Mindset Birokrasi Pemerintah Harus Diubah, Jadi Melayani
“Mekanisme koordinasinya agak susah dan mensinergikan masing-masing unit akan sulit karena tidak bisa menemukan titik temu,” ujar James.
Persoalan birokrasi lain adalah masalah skill. Menurut James, selama ini penunjukan pegawai untuk mengerjakan tugas tertentu dilihat dari jabatanya, bukan skillnya. Padahal, di era ini, dibutuhkan birokrasi yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai kebutuhan.
“Hari ini yang kita butuh birokrasi yang tidak terjebak dalam struktur jabatan. Yang kita butuhkan memiliki kemampuan keahlian dan kompetensi berdasarkan kebutuhan. Sayangnya, kita banyak memasukkan orang dari kepangkatan tapi tidak punya skill,” kata James.
“Namun hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kepangkatan tidak penting tetapi maksud saya adalah harus ada mix atau mengawinkan syarat-syarat kepangkatan seseorang pejabat dengan kualifikasi seseorang,” lanjutnya.
Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan.
“Karena itu, pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga memiliki kesadaran untuk mengontrol cara kerja pemerintahan,” ucap James.
HY
