Connect with us

Nasional

Dukcapil Raih 10 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil meraih 10 penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sejumlah penghargaan tersebut meliputi Top 15 Kelompok Khusus, Top 15 Kelompok Replikasi, dan Top 99.

Baca juga: Perkuat Kerja Sama, BPP Kemendagri dan KemenPANRB Bangun Inovasi Penanganan Covid-19 

Berikut adalah daftar inovasi dan pemrakarsanya yang meraih pengharagan tersebut:

Peraih Top 15 Kelompok Khusus:
1. Dukcapil Kota Surakarta dengan produk inovasi ‘KUWALAT SILA KIA’
2. Dukcapil Prov Kaltara dengan produk inovasi ‘SIPELANDUK KILAT’

Peraih Top 15 Kelompok Replikasi:
1. Dukcapil Kota Magelang dengan produk inovasi ‘SI BULAN’
2. Dukcapil Kota Bekasi dengan produk inovasi ‘e-OPEN’.
3. Dukcapil Kab Kotawaringin Barat dengan produk inovasi ‘SIDA KAM KOBAR’.
4. Dukcapil Kab Banjar dengan produk inovasi ‘JEMPOL PELANDUK’.

Top 99
1) Dukcapil Kab Karanganyar dengan produk inovasi, ‘PAK TUJI’.
2. Dukcapil Kota Denpasar dengan produk inovasi, ‘AKU WARAS’.
3. Dukcapil Kota Pasuruan denga produk inovasi, ‘PASTI DAKU KAWIN’.
4. Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan produk inovasi bernama ‘D’SIGN’ (Digital Signature Dukcapil).

Dengan rincian tersebut, maka ada 10 produk inovasi Dukcapil yang meraih penghargaan inovasi pelayanan publik 2021 dari KemenPAN-RB.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah mengaku pihaknya bangga atas penghargaan yang diterima dan telah melaporkan capaian itu kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

“Mohon doa dan dukungan Bapak Menteri dan Bapak/Ibu JPT di lingkungan Kemendagri agar inovasi ini bisa lolos Top 45 dan Top 5,” kata Zudan, Minggu (20/06).

Menurutnya, capaian ini menjadi potret keberhasilan kinerja pada pelayan masyarakat di Dukcapil. “Sebagaimana sering saya tanamkan kepada jajaran di pusat dan juga di daerah bahwa ruh Dukcapil adalah pelayanan dan inovasi,”ujarnya.

“Bagi Dukcapil yang menerima penghargaan kali ini, saya ingatkan untuk tak mudah berpuas diri, harus terus berinovasi dan membaca dengan baik laju teknologi. Bagi teman-teman yang belum menerima penghargaan, masih ada waktu untuk berbenah terus meningkatkan kemampuan inovasi untuk pelayanan yg lebih baik,” tandas Zudan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

KI Jabar Gelar Diskusi ‘Hubungan Siaran Pers Ombudsman untuk TWK KPK Terhadap UU KIP’

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mengukur Temuan Ombudsman RI Terkait Dugaan Penyimpangan Prosedur Assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam Proses Alih Status Pegawai KPK menjadi PNS Terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)’ pada Kamis 29 Juli 2021 siang.

Diskusi ini dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal. Hadir pula tiga narasumber yakni Guru Besar Hukum dan Kebijakan Publik Unpar Bandung, Asep Warlan Yusuf; Guru Besar Hukum International Unpad Bandung, Romli Atmasasmita; dan mantan Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

Ijang Faisal menyampaikan, tujuan diskusi ini untuk mengukur hubungan antara tindakan Ombudsman RI memeriksa prosedur dan hasil TWK yang kemudian diungkap ke publik, dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alamsyah menyampaikan, Ombudsman berhak melakukan pemeriksaan prosedur TWK yang diselenggarakan KPK. Sebab, Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“TWK Pegawai KPK termasuk pelayanan publik sebagaimana diatur oleh UU No. 25/2009,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) 2009-2013 ini.

Alamsyah juga menjelaskan, Ombudsman berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap prosedur dalam pembentukan Peraturan KPK, pelaksanaan TWK Pegawai KPK dan penetapan hasil TWK.

“Hal itu sesuai dengan amanat UU No.37/2008 tentang ORI yang antara lain memberi mandat memeriksa prosedur dan hasil dari TWK komisi rasuah tersebut,” katanya.

Bahkan, Ombudsman berwenang untuk mempublikasikan temuan dengan pertimbangan kepentingan umum, dalam kadar tertentu yang ditentukan oleh Ombudsman.

“Berwenang diekspos karena menyangkut kepentingan publik, baik di bidang administrasi maupun hak informasi publik. Bukan kemudian seolah-olah memperjuangkan 75 anggota KPK yang tak lolos TWK, atau jangan selalu dikaitkan politik,” ujarnya.

Terkait hasil TWK bisa diungkap ke publik, Alamsyah menyampaikan, peserta berhak atas informasi penilaian TWK diri mereka masing-masing berdasarkan permintaan. Informasi itu juga bisa diungkap ke publik atas persetujuan peserta. Hal itu diatur dalam pasal 17 dan 18 UU KIP.

Di samping itu, Alamsyah menyampaikan, rekomendasi dari temuan Ombudsman bukan seperti hakim yang membatalkan sebuah putusan. Namun, lebih memberikan saran dan rekomendasi agar mencegah maladministrasi sebuah badan publik.

“Apalagi dari kawan-kawan ORI juga sudah infokan ke saya, bahwa isi rekomendasi dalam siaran pers tersebut pun sudah disambut tim presiden. Sudah ada pembicaraan antara Komisioner ORI dengan tim dalam menindaklanjuti temuan Ombudsman,” katanya.

Sementara itu, Romli Atmasasmita menilai, siaran pers Ombudsman terhadap hasil TWK pegawai KPK bertentangan dengan UU KIP. Menurutnya, informasi dari Ombudsman menyesatkan dan menghalangi-halangi tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

Di samping itu, Romli menilai, Ombudsman tidak sah melakukan pemeriksaan. Sebab, KPK merupakan badan penegakkan hukum, bukan pelayanan publik.

“Selain itu, Ketua KPK itu fungsi utamanya penegakan hukum, tidak ada fungsi pelayanan publik. Jadi, tidak relevan dari awal. 75 pegawai KPK yang tak lolos KPK bukan hanya lakukan implementasi hukum tapi juga harus faham kultur eksistensi KPK,” kata Romli.

Oleh karena itu, siaran pers tersebut tidak sesuai kewenangan ORI dan berpotensi melanggar aturan. Merujuk UU No.37/2008 tentang ORI, peran fungsi Ombudsman hanya terkait pemeriksaan atas perbuatan melanggar hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, dan menimbulkan kerugian material.

“Tidak ada asap kalau tak ada api. Akarnya bukan di siaran pers hemat saya, tapi bahwa KPK sebelum TWK ini adalah lembaga dengan kewenangan luar biasa yang sulit dikendalikan sekalipun dari internal. Kewenangan mereka tidak disertai akuntabilitas yang baik, belum dengan faksi internal. Betapa banyak tersangka yang ditetapkan tanpa bukti permulaan, betapa banyak keputusan bukan kolegial tapi kewenangan suara mayoritas,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Harian Turun, Kematian Covid Meroket

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus harian Covid-19 sebanyak 43.479  pada hari ini, Kamis, 29 Juli 2021. Angka ini lebih sedikit dibanding kemarin, Rabu (28/07) sebanyak 47.791 kasus. Dengan penambahan itu, total kasus Covid-19 yang ada di Tanah Air  mencapai 3.331 juta orang kasus positif baru sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Sementara itu, kematian akibat terpapar virus corona kembali meninggi. Tercatat 1.893 pasien Covid-19 meninggal. Sehingga, jumlah orang meninggal karena Covid-19 total berjumlah 90.552.  Angka kematian ini naik dibanding kemarin yakni 1.824.

Baca juga: Masih Tinggi, Kematian Covid-19 Bertambah 1.824 

Kabar baiknya, pasien sembuh dari virus corona terus bertambah sebanyak 45.494  pasien yang dinyatakan bebas dari Covid-19. Naik dari sebelumnya yang berjumlah 43.856 pasien sembuh dari Covid-19. Total pasien Corona yang dinyatakan se mbuh hingga saat ini berjumlah 2.596 juta orang orang.

Continue Reading

Nasional

FBJP Bangunkan Tempat Tinggal Anak Yatim-Piatu korban Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Forum Budaya Jakarta Pesisir (FBJP) berkolaborasi dengan Pemerintah Kelurahan Ancol menggelar aksi sosial berupa pembangunan rumah untuk anak Yatim Piatu di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua FBJP Husein Munir dan Lurah Ancol, Rusmin, di RT 09/04, Kelurahan Ancol, Jakarta, pada Kamis (29/07/2021).

Husein mengatakan, pembangunan rumah tinggal bagi ke keluarga anak yatim piatu itu merupakan bentuk kepeduliannya kepada sesama.

“Kedua orang tua anak ini, enam bulan lalu meninggal,  jadi betul-betul keluarga yatim piatu dan kondisi rumahnya sudah tidak layak huni dan kami dari FBJP memberikan tempat yang sedikit lebih layak,” ujarnya.

Baca juga: FBJP Desak Pemerintah Rilis Protokol Isoman dan Bagikan Alat Bantu 

Husein menargetkan, pembangunan rumah tinggal bagi anak yatim piatu ini akan selesai dalam waktu satu bulan mendatang.  Sementara, selama dalam pembangunan FBJP menyewakan tempat tinggal bagi anak yatim piatu tersebut.

“Untuk membantu masyarakat lainnya, kedepannya FBJP akan melakukan kerjasama dengan steakholder yang ada melalui dana corporate sosial responsibility (CSR),” imbuhnya.

Pada kesempatan sama Lurah Ancol, Kecamatan Pademangan, Rusmin mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk kolaborasi dengan melibatkan seluruh jajaran yang ada. Ia mengapresiasi Forum Budaya Jakarta Pesisir atas pembangunan tempat tinggal bagi warganya.

“Apresiasi yang luar biasa terhadap FBJP yang cepat mendukung kegiatan kami sehingga kami sedikit lega dengan adanya bantuan ini,” kata Rusmin.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah mencari solusi untuk kehidupan Riski dan keempat saudaranya lantaran saat ini mereka belum bisa bekerja.

“Kita Kelurahan Ancol saat ini tengah menjajaki dan berusaha untuk mencarikan pekerjaan bagi Riski dan keluarganya. Karena saat pandemi covid ini mereka belum mendapat pekerjaan,” tutup Rusmin.

 

Continue Reading

HOT TOPIC