Channel9.id – Jakarta. Wakil Sekjen PP Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) James R Pualilin menyampaikan, pola pikir birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik perlu diubah dari suka mengatur dan memerintah menjadi suka melayani.
Menurut James, sepanjang sejarahnya, birokrasi belum bisa memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, cara kerja birokrasi dalam pelayanan publik tidak cepat, efektif, dan efisien. Birokrasi di Indonesia, kata James, lebih mementingkan slogan-slogan kasat mata ketimbang melakukan tindakan efektif dan efisien.
“Makannya saya sering membandingkan budaya sektor bisnis atau swasta dengan budaya birokrasi kita. Budaya birokrasi kita mempersulit pelayanan publik, seharusnya pelayanan itu seperti swasta yang tujuannya mempermudah. Ini yang harus kita coba bangun di budaya birokrasi kita,” ujar James dalam Webinar ‘Paradigma Pelayanan Publik’ yang digelar MIPI, Sabtu 19 Juni 2021.
Menurut James, budaya kerja sektor swasta yang efisien dan efektif bisa diadopsi oleh birokrasi pemerintahan. Pun paradigma untuk memberikan pelayanan yang maksimal bisa dijadikan contoh.
Baca juga: MIPI Gelar Seminar, Bahas Etika Pemerintahan
Di samping itu, James menyarankan untuk melakukan revitalisasi birokrasi pemerintahan dengan menggunakan paradigma New Public Service.
James menyatakan, orientasi paradigma ini adalah melayani masyarakat. Paradigma ini juga menggunakan pendekatan teori demokrasi. Dengan begitu, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan pelayanan publik.
“Selain itu, pemerintah memberikan ruang untuk birokrasi dan masyarakat saling berkolaborasi. Terlebih, dalam perkembangan teknologi ini, banyak inovasi yang bisa diinisiasikan oleh masyarakat,” kata James.
HY
