Connect with us

Politik

Baleg DPR: RUU Minol Bertujuan Melindungi Masyarakat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PPP yang juga menjadi pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) Illiza Sa’adudin Djamal mengatakan, RUU ini diusulkan dengan tujuan melindungi masyarakat. Ia menyebut, untuk mewujudkan itu maka diperlukan suatu Undang-undang.

“RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol,” kata Illiza dalam pesan tertulis , Jumat (13/12).

Selain itu, Illiza juga mengatakan, adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Ia mengatakan, sejumlah poin usulan norma larangan minuman beralkohol.

Baca juga: Ahmad Sahroni: RUU Larangan Minuman Beralkohol Belum Diperlukan

Dalam poin yang disampaikan Illiza di antaranya berkaitan dengan aturan agama Islam, yakni setiap orang yang memeluk agama Islam dan agama lainnya dilarang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau ,menjual dan mengkonsumsi larangan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan yang memabukkan.

Saat ini, minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam bentuk UU. Minuman Beralkohol dimasukkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Illiza memandang pengaturan dalam KUHP itu masih dengan ‘sangat umum’ dan tidak disebut secara tegas oleh UU.

“Sebab itu melihat realitas iyang terjadi seharusnya pembahasan RUU minuman beralkohol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang,” ujarnya.

Illiza juga menafsirkan larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama, pasal 28H ayat 1 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ia juga mengutip ayat Al-qur’an dalam surat Al-Maidah (90-91) yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minumana keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Untuk diketahui, 18 anggota DPR Fraksi PPP mengusulkan RUU larangan minuman beralkohol, spirit  dan tujuan pelarangan ini selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 UUD 1945.

Sementara itu di lain pihak, anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo meminta agar urgensi RUU ini ditinjau ulang dan benar-benar dikomunikasikan dengan pihak pemerintah. Sebab, DPR RI sempat membuat panitia khusus (pansus) terkait RUU ini. “ini pernah dibuat pansus tapi pemerintah tidak memberikan DIM (daftar inventarisasi masalah) dan respons,” kata dia.

Ia mengakui, RUU minol mengalami deadlock pada bagian  judul. Pemerintah menghendaki pengaturan, sementara saat itu, DPR RI menghendaki ‘pelarangan’. Ia pun mengatakan, Golkar lebih sepakat pada frasa pengaturan.

“Kalau saya setuju pengaturan karena ini bisa melarang di waktu tertentu, karena keanekaragaman perlu kita jaga. Apakah pemerintah masih concern, kalau tidak ini dikeluarkan saja,” ujarnya menegaskan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Wakil Ketua Komisi IV DPR: Dari Awal Saya Tidak Setuju Izin Ekspor Benur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan izin ekspor benih lobster atau benur.

“Terlepas dari kasus yang terjadi hari ini (penangkapan Menteri KKP-red), dari awal saya konsisten tidak setuju izin ekspor baby lobster,” ujar Dedi, saat diwawancara sebuah stasiun tv, Rabu (25/11).

Dedi menuturkan, ada dua hal penting yang menjadi pertimbangan. Pertama, pengelolaan perikanan laut harus berkesinambungan dan benih lobster merupakan aset dari perikanan laut Indonesia yang harus dijaga kesinambungannya.

Sehingga, lanjutnya, kalau sejak kecil sudah di ekspor, dikhawatirkan akan mengganggu ekosistem laut dan berdampak bagi produksi lobster. Bahkan, menurut Dedi, dalam jangka panjang bisa jadi akan susah didapat oleh nelayan.

“Kalau ikan besar saja kita ekspor, ngapain anak-anak harus kita ekspor juga? Kita kan tidak dalam posisi kelaparan, dimana anak-anak (benur) dieksploitasi?”katanya.

Baca juga: KPK Turut Mengamankan Istri Menteri KKP 

Kedua, lanjut Dedi, ekspor benur dikirim ke Vietnam yang juga merupakan kompetitor Indonesia di bidang perikanan laut. Vietnam disebut Dedi memiliki teknologi budiaya benih lobster yang sangat memadai. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan Vietnam tidak akan berarti bila tidak ada suplai benih.

“Nah, kita ini aneh, kita punya lawan dalam kompetisi, tapi lawan kita kasih umpan-umpan yang sangat baik untuk dia berproduksi. Untuk itulah kita tidak akan tumbuh menjadi kekuatan produksi ikan laut karena kita telah memberikan suplai benih-benih yang bisa jadi suatu saat malah akan kita impor,” tandas Dedi.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (25/11) dini hari di Bandara Soekarno Hatta. Diduga, penangkapan Edhy terkait dengan ekspor benih lobster.

Selain Edhy, turut diamankan istrinya, Iis Edhy Prabowo, ajudan menteri, dan ajudan istri menteri.

Continue Reading

Hot Topic

KPK Tangkap Edhy, Arief Poyuono: Tamat Sudah Cita-Cita Prabowo Jadi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, OTT KPK terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, menamatkan cita-cita Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Pun akan berpengaruh terhadap elektabilitas Gerindra.

“Nah, dengan ditangkapnya Edhy Prabowo maka tamat sudah cita-cita Prabowo Subianto jadi presiden Indonesia,” kata Arief, Rabu (25/11).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dari Awal Saya Tidak Setuju Izin Ekspor Benur 

Penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, merupakan tamparan keras bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengingat Edhy Prabowo sangat dekat dengan Prabowo.

“Ini pelajaran besar sekaligus tabokan besar bagi Prabowo sebagai bos besarnya Edhy Prabowo, bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan korupsi di Indonesia sudah stadium empat ternyata justru Edhy Prabowo anak buahnya dan asli didikan Prabowo sendiri justru menjadi menteri pertama di era jokowi yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK,” kata Arief.

Menurutnya, penangkapan Edhy Prabowo membuktikan kalau KPK betul-betul penangkap koruptor yang paling terbaik di Indonesia

“Semua masyarakat harus mendukung KPK terkait penangkapan kader Gerindra terbaik itu,” katanya.

Dia menyatakan, sejak awal seharusnya Prabowo Subianto yang katanya ingin Indonesia bersih dari KKN mengingatkan dan melarang para kadernya dan keluarganya untuk memanfaatkan kekuasaan untuk berbisnis.

“Contoh saja izin ekspor lobster banyak yang diberi izin kepada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kader Gerindra dan keluarga. Tapi Prabowo justru mendiamkan saja dan bisu seribu bahasa,” ujarnya.

Karena itu, Arief menilai, Prabowo harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra atas ketidakmampuan menjaga disiplin para kadernya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Baleg Masih Masukkan RUU HIP Ke Proglenas, Empat Fraksi DPRI Menentang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Empat fraksi di DPRI RI menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Anggota Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah posisi RUU tersebut saat ini.

Sebab, pemerintah sudah menyatakan menolak RUU HIP dan menggantikannya dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Ketua DPR dan Pak Azis Syamsuddin menyatakan bahwa bahasan tentang RUU HIP dihentikan. Sehingga kalau sudah demikian posisinya bagaimana, masa kita masih akan terus melanjutkan gitu,” ujar Ledia dalam rapat panitia kerja penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (24/11).

Baca juga: Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Berbeda Dengan RUU HIP 

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga meminta agar RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Mengingat kondisi politik Indonesia saat ini tengah panas, setelah kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Pulangnya Habib Rizieq masih menimbulkan pro dan kontra bahkan sekarang ini sudah ramai sampai tingkat daerah yang mendukung dan yang kontra,” ujar Firman.

Sementara itu, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Maliki menilai, RUU HIP kini bolanya berada di pemerintah. Sedangkan, pernyataan pemerintah terkait RUU ini dinilainya masih belum jelas.

Apalagi, RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah dalam memutuskan kelanjutan RUU ini.

“Bolanya sudah ada di pemerintah, tentu kita berharap pemerintah merespons hal ini dengan wisdom. Karena munculnya RUU ini telah menimbulkan kegaduhan dan kita tidak ingin RUU ini menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Zainudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengungkapkan RUU HIP masih diusulkan DPR masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Namun, masih menunggu kelengkapannya.

“Prolegnas Prioritas harus mempertimbangkan satu, RUU yang diusulkan DPR. Dua, RUU yang sedang menunggu surpres, tiga RUU dalam tahapan harmonisasi, dan keempat RUU dalam tahap penyusunan,” ujar

Dalam daftar usulan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, RUU HIP berada di nomor 14 yang merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya. RUU tersebut diusulkan oleh Baleg DPR.

Saat rapat Panja tersebut, empat fraksi menolak RUU HIP masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Anggota Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah posisi RUU tersebut saat ini.

Sebab, pemerintah sudah menyatakan menolak RUU HIP dan menggantikannya dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Ketua DPR dan Pak Azis Syamsuddin menyatakan bahwa bahasan tentang RUU HIP dihentikan. Sehingga kalau sudah demikian posisinya bagaimana, masa kita masih akan terus melanjutkan gitu,” ujar Ledia.

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga meminta agar RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Mengingat kondisi politik Indonesia saat ini tengah panas, setelah kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Pulangnya Habib Rizieq masih menimbulkan pro dan kontra bahkan sekarang ini sudah ramai sampai tingkat daerah yang mendukung dan yang kontra,” ujar Firman.

Sementara itu, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Maliki menilai, RUU HIP kini bolanya berada di pemerintah. Sedangkan, pernyataan pemerintah terkait RUU ini dinilainya masih belum jelas.

Apalagi, RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah dalam memutuskan kelanjutan RUU ini.

“Bolanya sudah ada di pemerintah, tentu kita berharap pemerintah merespons hal ini dengan wisdom. Karena munculnya RUU ini telah menimbulkan kegaduhan dan kita tidak ingin RUU ini menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Zainudin.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC