Connect with us

Politik

Baleg Masih Masukkan RUU HIP Ke Proglenas, Empat Fraksi DPRI Menentang

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Empat fraksi di DPRI RI menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Anggota Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah posisi RUU tersebut saat ini.

Sebab, pemerintah sudah menyatakan menolak RUU HIP dan menggantikannya dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Ketua DPR dan Pak Azis Syamsuddin menyatakan bahwa bahasan tentang RUU HIP dihentikan. Sehingga kalau sudah demikian posisinya bagaimana, masa kita masih akan terus melanjutkan gitu,” ujar Ledia dalam rapat panitia kerja penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Selasa (24/11).

Baca juga: Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Berbeda Dengan RUU HIP 

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga meminta agar RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Mengingat kondisi politik Indonesia saat ini tengah panas, setelah kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Pulangnya Habib Rizieq masih menimbulkan pro dan kontra bahkan sekarang ini sudah ramai sampai tingkat daerah yang mendukung dan yang kontra,” ujar Firman.

Sementara itu, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Maliki menilai, RUU HIP kini bolanya berada di pemerintah. Sedangkan, pernyataan pemerintah terkait RUU ini dinilainya masih belum jelas.

Apalagi, RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah dalam memutuskan kelanjutan RUU ini.

“Bolanya sudah ada di pemerintah, tentu kita berharap pemerintah merespons hal ini dengan wisdom. Karena munculnya RUU ini telah menimbulkan kegaduhan dan kita tidak ingin RUU ini menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Zainudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengungkapkan RUU HIP masih diusulkan DPR masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Namun, masih menunggu kelengkapannya.

“Prolegnas Prioritas harus mempertimbangkan satu, RUU yang diusulkan DPR. Dua, RUU yang sedang menunggu surpres, tiga RUU dalam tahapan harmonisasi, dan keempat RUU dalam tahap penyusunan,” ujar

Dalam daftar usulan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, RUU HIP berada di nomor 14 yang merupakan luncuran dari Prolegnas Prioritas tahun sebelumnya. RUU tersebut diusulkan oleh Baleg DPR.

Saat rapat Panja tersebut, empat fraksi menolak RUU HIP masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. Anggota Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah posisi RUU tersebut saat ini.

Sebab, pemerintah sudah menyatakan menolak RUU HIP dan menggantikannya dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Ketua DPR dan Pak Azis Syamsuddin menyatakan bahwa bahasan tentang RUU HIP dihentikan. Sehingga kalau sudah demikian posisinya bagaimana, masa kita masih akan terus melanjutkan gitu,” ujar Ledia.

Anggota Baleg Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo juga meminta agar RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021. Mengingat kondisi politik Indonesia saat ini tengah panas, setelah kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Pulangnya Habib Rizieq masih menimbulkan pro dan kontra bahkan sekarang ini sudah ramai sampai tingkat daerah yang mendukung dan yang kontra,” ujar Firman.

Sementara itu, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainudin Maliki menilai, RUU HIP kini bolanya berada di pemerintah. Sedangkan, pernyataan pemerintah terkait RUU ini dinilainya masih belum jelas.

Apalagi, RUU HIP ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dari pemerintah dalam memutuskan kelanjutan RUU ini.

“Bolanya sudah ada di pemerintah, tentu kita berharap pemerintah merespons hal ini dengan wisdom. Karena munculnya RUU ini telah menimbulkan kegaduhan dan kita tidak ingin RUU ini menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Zainudin.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Dirotasi dari Komisi IX DPR RI, Ribka: Lucu Juga dokter Urus Minyak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ribka Tjiptaning mendadak dirotasi dari Komisi IX DPR RI. Menguat isu, jika kepindahan Ribka tak lepas dari komentar pedasnya soal vaksin. Politikus PDIP itu secara terbuka tak mau divaksin. Mantan Ketua Komisi IX itu justru rela membayar denda ketimbang disuntik vaksin.

Ia kini tak lagi menjadi legislator di bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan. Ribka yang berlatar dokter itu kini dipindahkan ke Komisi VII untuk bidang Energi, Riset & Teknologi.

Lantas, apa tanggapan Mbak Ning, sapaan karibnya, usai dipindah komisi?

“Komen saya? Lucu juga dokter urus minyak. Harus belajar nih,” kata Ribka, saat dimintai tanggapan oleh wartawan, pada Selasa (19/1), seperti dilasir Kumparan.

Baca juga: Ribka Tjiptaning Dirotasi, PDIP: Lakukan Retrospeksi dan Introspeksi

Ditanya lebih jauh perihal spekulasi kepindahannya lantaran menolak divaksin, Ribka menolak berkomentar banyak.

“Tanya ke yang mindahin saya, pimpinan fraksi. Jangan (tanya) saya,” balas Ribka.

Selain Ribka ada sejumlah nama yang juga dirotasi Fraksi PDIP. Mereka antara lain: Ihsan Yunus dari pimpinan Komisi VIII menjadi anggota Komisi II, lalu Johan Budi dari Komisi II ke Komisi III. Lalu ada Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, dan Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III.

IG

Continue Reading

Politik

Bantu Korban Bencana, Gerindra Instruksikan Potong Gaji Kadernya di DPR

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Partai Gerindra telah menginstruksikan seluruh kadernya di DPR untuk menyisihkan sebagian gajinya. Hal itu dilakukan guna meringankan beban warga yang terdampak bencana.

Muzani menyampaikan, pemotongan gaji tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.

“Kepada kader Gerindra anggota DPR RI, saya meminta untuk menyisihkan gaji mereka untuk membantu saudara-saudara kita di daerah bencana,”ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Selasa (19/01).

Muzani menyampaikan, pemotongan gaji tersebut sebagai bentuk kepedulian Gerindra terhadap masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Baca juga: Nasdem Usul Potong Gaji 50 Persen Gaji DPR Guna Bantu Penanganan Covid-19

“Bantuan yang diberikan Gerindra dalam bentuk apapun sebagai bentuk kepedulian sebagai keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.

Gerindra juga mengajak masyarakat untuk bergotong-royong membantu masyarakat terdampak bencana, ujar Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

“Hari-hari ini bangsa kita sedang dirundung bencana yang memakan korban. Kami ingin mengetuk hati saudara-saudara bangsa Indonesia untuk bersama-sama saling membantu di tengah masa bencana khususnya di tengah pandemi Corona yang belum juga turun,” tambah Muzani.

Ia menyebut, beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia dikagetkan dengan berbagai peristiwa kecelakaan dan bencana alam, seperti jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan.

Selain itu, gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir rob di Manado, meletusnya Gunung Semeru serta berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai kota dan kabupaten di Nusantara.

“Kita harus bergegas menyatukan kekuatan kita untuk kembali bergotongroyong membantu saudara-saudara kita menunjukkan empati, solidaritas, dan simpati atas mereka yang menjadi korban. Kami meminta masyarakat bersatu padu untuk membantu saudara, sahabat, kerabat kita yang menjadi korban bencana tersebut,” ajak Muzani.

“Kita doakan agar mereka yang menjadi korban dan meninggal dunia diterima di sisiNya, keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi ini,” sambungnya.

Tak hanya itu, Muzani meminta kepada seluruh kader Gerindra yang berada di dekat obyek bencana dapat membantu semaksimal mungkin membantu warga yang terdampak bencana.

Ia juga mengajak untuk seluruh kader berkontribusi memberikan apa yang mereka mampu untuk membantu saudara-saudara terdampak bencana.

“Apalagi kita akan melaksanakan ulang tahun ke-13 di Februari mendatang. Kami berharap menjadi kekuatan politik yang besar dan dipercaya masyarakat Indonesia, dengan tetap mengedepankan kepedulian terhadap sesama dan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Muzani pun meminta masyarakat yang tertimpa bencana agar tetap tabah dan sabar. “Doa, tekad, dan kesabaran kita dapat membantu kita untuk kembali pulih,” tutupnya.

Continue Reading

Hot Topic

Ribka Tjiptaning Dirotasi, PDIP: Lakukan Retrospeksi dan Introspeksi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dirotasi oleh pimpinan Fraksi PDIP ke Komisi VII DPR. Keputusan ini diambil paska pernyataan Ribka yang menolak vaksin Covis-19 dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1) lalu.

Sehari setelah pernyataan itu dilontarkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meluruskan. Hasto menilai, pernyataan Ribka bentuk kritik bahwa negara tak boleh berbisnis dengan rakyat. Ribka sendiri mengaku ditegur partai setelah memberikan pernyataan menolak vaksin tersebut.

Baca juga: Tolak Suntik Vaksin Corona, Politisi PDIP: Memaksa Vaksin Pelanggaran HAM 

Rotasi ini diputuskan lewat surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Surat tersebut diteken Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto.

Hal ini pun dibenarkan oleh Bambang Wuryanto. Menurutnya, ini hanya rotasi biasa. “Ini rotasi biasa saja,” kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/1).

Bambang menjelaskan, setiap keputusan politik di Fraksi PDIP pasti memiliki argumentasi. Dan argumentasi dari keputusan rotasi tersebut didukung oleh fakta-fakta yang ada. “Tetapi setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya, yang barang tentu argumen tersebut didukung oleh fakta,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bambang meminta kepada semua anggota Fraksi yang terkena rotasi tersebut agar melakukan retrospeksi dan instrospeksi diri. “Bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeksi,” ucap Bambang.

Selain Ribka, Fraksi PDIP DPR juga merotasi 4 anggotanya, yakni Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC