Connect with us

Hot Topic

Bareskrim Polri Tetapkan Dua Anggota Polda Metro Jaya Jadi Tersangka Kasus Unlawful Killing

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus unlawful killing terhadap empat anggota laskar FPI.

“Penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa KM 50, dan kesimpulannya status dari terlapor tiga orang tersebut dinaikkan menjadi tersangka,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa 6 April 2021.

Rusdi menjelaskan, seharusnya ada tiga orang tersangka dari anggota polisi Polda Metro Jaya. Namun, satu anggota tewas akibat kecelakaan pada awal Januari 2021 lalu.

“Tetapi ada satu terlapor inisial EPZ meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 109 KUHAP, karena yang bersangkutan meninggal dunia maka penyidikannya langsung dihentikan,” ucap Rusdi.

Sebelumnya, Rusdi menjelaskan, kasus ini didalami penyidik Bareskrim atas rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejumlah bukti yang telah ditemukan oleh penyidik juga dapat limpahan dari Komnas HAM.

“Penyidik gunakan beberapa barang bukti itu dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut,” kata Rusdi.

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyatakan, hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan bahwa penembakan 4 laskar merupakan sebagai tindakan di luar hukum (unlawful killing) sebab dilakukan tanpa upaya menghindari jatuhnya korban oleh aparat kepolisian.

Dalam peristiwa tersebut, total ada 6 laskar FPI yang meninggal dunia usai kontak tembak di KM 50 Tol Cikampek.

Keenam laskar FPI yang telah meninggal dunia pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini, namun kasus dihentikan oleh penyidik Bareskrim Polri sesuai Pasal 109 KUHAP.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Presiden Jokowi: Pencegahan Penyebaran Pandemi Harus Jadi Prioritas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya.

Kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar pada Rabu, 14 April 2021, secara virtual Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mampu mengelola keduanya dengan baik dan seimbang.

“Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun,” ujarnya dari Istana Negara, Jakarta.

Oleh karena itu, pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Sementara penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.

Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.

“Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebaran). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada,” kata Presiden.

Di Indonesia sendiri, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.

Presiden juga meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.

“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.

 

Continue Reading

Hot Topic

TNI-Polri Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Usai Aksi Pembakaran Helikopter Oleh KKB

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pasukan TNI-Polri meningkatkan pengamanan objek vital usai insiden pembakaran helikopter oleh KKB di bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada 11 April 2021.

Dalam hal ini, Kapolda Papua telah menginstruksikan jajarannya bersama personel TNI untuk meningkatkan pengamanan objek vital terutama di bandara.

“Kapolda Papua telah menginstruksikan kepada jajarannya bersama TNI untuk meningkatkan menjaga objek vital yang dijaga secara ketat terutama di Bandara,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers, Rabu 14 April 2021.

Tidak hanya itu, TNI-Polri juga sedang melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku pembakaran tersebut. Identitas pelaku KKB Papua itu juga telah dikantongi oleh TNI-Polri.

“Saat ini personel gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran dari KKB tersebut,” kata Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, Helikopter yang dibakar KKB Papua sejatinya sudah rusak. KKB membakar helikopter itu diduga untuk mengganggu aktivitas penerbangan.

“Kami sampaikan bahwa kondisi helikopter yang dibakar dalam keadaan rusak dan tidak bisa terbang. Bersyukur kita dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa,” kata Ramadhan.

HY

Continue Reading

Hot Topic

CBA: Ada 10 Perusahaan Favorit Kemendes, KPK Segera Panggil Menteri Abdul Halim Iskandar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan sedikitnya 31 Proyek bermasalah dengan total nilai kontrak sebesar Rp 54,5 miliar lebih, pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

CBA juga menemukan tiga penyelewengan anggaran di dalam proyek yang dilakukan Kemendes PDTT. Pertama dugaan Markup atau kenaikan harga tidak rasional.

“Contohnya dalam proyek Cleaning Service tahun 2021 Pihak Kemendes memenangkan CV Rivada Sejahtera Abadi, nilai kontrak yang disepakati Rp8.791.656.308,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman, dalam keterangannya, Kamis 15 April 2021.

Jajang menyampaikan, dibandingkan harga proyek Cleaning Service di tahun 2020 senilai Rp7.840.555.699, ada kenaikan harga tidak rasional sebesar Rp 950 juta.

“Lebih janggal lagi yang melaksanakan masih perusahaan yang sama CV Rivada Sejahtera Abadi,” ujar Jajang.

Kedua, dugaan permainan dalam proses tender dengan mengunci perusahaan tertentu agar menjadi pemenang.

Contohnya pada proyek pembangunan RTJK tahun anggaran 2020 meskipun dalam tender ada beberapa perusahaan yang mengajukan harga efisien, pihak Kemendes tetap memenangkan CV Mitra Insan Sejati dengan nilai kontrak Rp3.169.360.000.

“Harga ini lebih mahal Rp 406 juta dibanding tawaran CV Yudira sebagai penawar terendah,” kata Jajang.

Ketiga, ditemukan 10 perusahaan yang mendapatkan double job dari Kemendes mulai dari dua proyek untuk satu perusahaan sampai enam proyek untuk satu perusahaan.

Berikut daftar 10 perusahaan yang diduga jadi favorit Kemendes PDTT:

1. CV Putra Jasindo Bersaudara beralamat di Kebon Jahe Kel. Cipare Kec. Serang Kota serang. Total mendapatkan 3 proyek senilai Rp.2.645.530.000

2. Rivada Sejahtera Abadi beralamat di Jl. PD kelapa, Blok B3, RT/RW:001/001 Pd Kelapa Duren Sawit. Total mendapatkan 2 proyek senilai Rp16.632.212.007.

3. PT Maria Utara Jaya beralamat di Jl. Kresek raya ruko green palm Blok J1 Lt.1 RT/RW: 005/013 Duri Kesambi, Cengkareng Jakbar. Total mendapatkan 4 proyek senilai Rp11.649.135.240.

4. CV Integra Prima beralamat di Griya Mulya Asri 02 Blok B No.15 Kota Makasar. Mendapatkan 6 proyek senilai Rp2.529.643.000.

5. Prambanan Agung beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No.74 Kota Malang. Mendapatkan 3 proyek senilai Rp3.369.631.818.

6. CV Wahana Sukses sejahtera beralamat di Jl. Metro Tanjung Bunga No.53 Kota Makasar. Mendapatkan 2 proyek senilai Rp4.733.300.000.

7. CV Multi Sarana Mandiri beralamat di Jl Lamarauna No.21 Kel Tanjung Batu Kab. Donggala Sulsel. Mendapatkan 2 proyek senilai Rp1.818.990.236.

8. CV Santika Raya beralamat di Teluk dalem Kern desa medana, Tanjung, Lombok Utara. Mendapatkan 4 proyek senilai Rp5.760.992.288.

9. CV Adinda Lestari beralamat di Jl. Nusantara No.346 desa Sukamaju Kec. Simeuleu Timur, Kab. Simeuleu, Aceh. Mendapatkan 2 Proyek senilai Rp1.308.045.671.

10. CV Mitra Insan Sejati beralamat di Jl. Nuri No.131 Komplek PU, Makasar. Mendapatkan 3 proyek senilai Rp4.059.980.598.

Berdasarkan catatan di atas, Lembaga CBA mendorong KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri Desa Abdul Halim Iskandar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta Sekjen Kemendes PDTT karena dari 31 proyek bermasalah banyak yang dibawah tanggungjawabnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC