Connect with us

Nasional

Beasiswa Veronica Koman Akan Dibayar Tim Solidaritas Rakyat Papua

Published

on

Veronica Koman

Channel9.id-Jakarta. Tim Solidaritas Rakyat Papua akan mengembalikan uang beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan senilai Rp773 juta yang pernah diterima pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman.

Anggota tim solidaritas, Ambrosius Mulait mengatakan, sejak muncul tagihan finansial dari LPDP kepada Veronica Agustus lalu, penggalangan dana  langsung dilakukan.

Ia mengklaim pengalangan dana bukan hanya dilakukan solidaritas Papua namun juga solidaritas Internasional.

“Jadi untuk donasi dilakukan teman-teman solidaritas internasional dan Papua, dananya sudah terkumpul memenuhi permintaan dari LPDP, rencananya besok akan dikembalikan,” kata Mulait, Selasa (15/09) dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga: Heboh, Veronica Koman Diminta Kembalikan Dana Beasiswa LPDP

Mulait mengatakan, penggalangan dana itu merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat Papua kepada Veronica yang selama ini aktif mengadvokasi isu-isu di bumi cenderawasih itu. Uang senilai Rp773 juta itu akan dikembalikan dua bagian yakni melalui transfer dan langsung dikembalikan ke kantor Kemenkeu.

“Sebagian ditransfer, sebagian diberikan sebagai simbolis besok,” ujarnya.

Di sisi lain, Mulait menilai, pengembalian dana itu akan memberikan kesan bahwa negara tidak serius mengatasi permasalahan HAM di Papua. Sementara Veronica yang selama ini termasuk aktif mengadvokasi isu-isu Papua, justru diminta untuk mengembalikan beasiswa.

“Veronica ini salah satu orang yang vokal advokasi isu papua, tapi karena sikap politik dan advokasi itu pemerintah meminta dia mengembalikan beasiswanya. Artinya secara tidak langsung pemerintah tidak punya niat menyelesaikan masalah Papua,” ucap Mulait.

Veronica sebelumnya mengaku diminta pihak LPDP mengembalikan uang beasiswa senilai Rp773 juta yang pernah ia terima saat menempuh jenjang pendidikan magister di Australia pada 2016.

Pengembalian uang beasiswa itu dinilai sebagai bentuk penekanan pemerintah agar dirinya berhenti berbicara dan mengadvokasi isu HAM di Papua. Veronica sendiri saat ini berstatus tersangka atas kasus provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya.

Namun Manajemen LPDP membantah tudingan Veronica. Dari informasi dan sistem LPDP, Veronica tidak memenuhi kontrak dan kewajiban kembali ke Indonesia usai menerima beasiswa LPDP. Veronica memang sempat kembali ke Indonesia pada 2018, namun setelah itu terbang lagi ke Australia dan berstatus belum lulus dari masa studi.

Veronica kemudian lulus per Juli 2019, namun baru melaporkan kelulusannya ke aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada 23 September 2019.

Atas hal itu, LPDP menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp773,87 juta kepada Veronica pada 24 Oktober 2019. Lalu, Surat Penagihan Pertama diterbitkan pada 22 November 2019.

Dari surat sanksi dan penagihan tersebut, LPDP menyatakan Veronica menyetujui dengan pengajuan metode pengembalian dana beasiswa dengan cicilan 12 kali pada 15 Februari 2020. Cicilan pertama dibayarkan dan sampai ke kas negara sebesar Rp64,5 juta pada April 2020.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Tagar PartaiTaatProkesPilkada Jadi Trending Topic

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Tagar PartaiTaatProkesPilkada menjadi trending topic di tanah air pada Kamis (24/09) malam. Hastag ini mulai aktif sekitar pukul 20.00 WIB dan terpantau mencapai lebih dari 4.948 tweet warganet. Hingga menjelang dini hari, tagar ini masih bertahan di posisi ke empat.

Hal tersebut tidak terlepas dari Pilkada di masa pandemi yang mengharuskan semua pihak yang terlibat, khususnya partai politik mematuhi aturan prokol kesehatan.

“Kalau negara lain bs melaksanakan pemilu ditengah pandemi maka kita pun harus bisa dong…Dimulai dr #PartaiTaatProkesPilkada. Agar seluruh kader dan simpatisan taat pula. Maka pilkada sukses lalu rakyat sehat,” cuit @mela_meron4.

“Tolong ya bagi seluruh partai untuk mentaati peratuan pembaharuan ini. Mohon #PartaiTaatProkesPilkada agar pilkada sukses dan aman dr Covid-19,” kata sitisisterceria.

Sebelumnya, sejumlah partai politik menerbitkan surat perintah kepada kadernya dan juga para calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2020. Hal ini merespon kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Kesepakatan itu terkait tetap digelarnya tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, termasuk pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah kepada seluruh pengurus partai di daerah, dan para calon kepala daerah (cakada) yang diusung. Hasto menegaskan seluruh kader dan kandidat sepatutnya mematuhi protokol pencegahan Covid-19 pada setiap tahapan pilkada.

“Anggota dan kader partai yang melanggar ketentuan protokol kesehatan akan diberikan sanksi secara berjenjang,” demikian Hasto, Rabu (23/09).

Demikian pula dengan PKB yang juga telah mengeluarkan surat instruksi terkait kegiatan partai di tengah pandemi. Bahkan, PKB menyiapkan satgas yang bertugas menertibkan kader atau paslon yang melanggar penerapan protokol COVID-19 selama Pilkada 2020.

“PKB sudah mengeluarkan surat instruksi terkait kegiatan partai di tengah-tengah pandemi. Saat ini juga kami sudah menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kerja partai untuk pemenangan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19,” kata Ketua Desk Pilkada DPP PKB Faisol Riza, Rabu (23/09).

Continue Reading

Hot Topic

Jika Pilkada Memperparah Pandemi, Muhammadiyah Bakal Gugat Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PP Muhammadiyah akan menggugat pemerintah Jokowi dan para pemangku kebijakan lainnya jika keputusan meneruskan Pilkada serentak 2020 memperparah kondisi pandemi virus corona (Covid-19).

Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Gazali mengatakan opsi tersebut jadi jalan terakhir karena usul penundaan pilkada yang disampaikan masyarakat tak didengar.

“Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami bersama komponen lain bisa jadi akan melakukan gugatan terhadap pemerintah, KPU, DPR yang tetap memutuskan Pilkada 9 Desember,” kata Rohim, Kamis (24/9) dikutip CNNIndonesia.com.

Baca juga: Setelah NU, Kini Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Rohim mengatakan gugatan yang pihaknya lakukan kemungkinan berupa class action. Gugatan akan dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski begitu, Rohi berkata jalur hukum adalah opsi terakhir. Mereka masih berharap pilkada di tengah pandemi tidak menjadi sumber penyebaran Covid-19.

“Kita tetap berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir.

Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9). Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel pada Senin (21/9).

IG

Continue Reading

Nasional

Persentase Kesembuhan Covid-19 Indonesia Lampaui Angka Dunia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Angka kesembuhan pasien Covid-19 pada pekan ini menunjukkan kenaikan sebesar 35,8%. Pencapaian positif yang terjadi di berbagai daerah dengan persentase kesembuhan nasional Agustus lalu sebesar 72,87%. Angka itu merupakan pencapaian positif karena melebihi angka dunia.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/09).

Baca juga: Pasien Sembuh Bertambah 3.501, Kasus Baru Covid-19 Masih di Atas 4.500

Data terkini per 24 September 2020, pasien sembuh sudah mencapai 191.853 kasus (73,2%), penambahan kasus baru 4.634 kasus, kasus aktif ada 60.064 (22,9%), dan kasus meninggal 10.105 (3,9%). Sementara rata-rata kasus aktif dunia 23,16%, kasus sembuh 73,77% dan kasus meninggal 3,05%.

Menurut analisa mingguan per 20 September, Wiku menyebut ada 5 provinsi yang pencapaiannya positif dengan angka kesembuhannya diatas rata-rata nasional. Yakni Maluku Utara dengan persentase kesembuhan 89,71%, Gorontalo 87,19%, Kalimantan Utara 86,09%,  Kepulauan Bangka Belitung 84,89% dan Sulawesi Utara 83,51%.

Untuk provinsi dengan penyumbang angka kesembuhan tertinggi berada di DKI Jakarta naik 1.540 kasus, Jawa Barat naik 1.093 kasus, Jawa Tengah naik 845 kasus, Aceh naik 730 kasus dan Kepulauan Riau naik 247 kasus.

Wiku juga mengapresiasi dari 514 kabupaten/kota, hampir 70%-nya memiliki persentase kesembuhan diatas 50%. Selain itu terdapat 25 kabupaten/kota dengan kesembuhan 100%.

Wiku merincikan 25 kabupaten/kota kesembuhan 100% diantaranya Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Belitung, Belitung Timur, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Sanggau, Sekadau, Banggai Kepulauan, Bolaang Mongondow Selatan, Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Pulau Taliabu, Lembata, Nagekeo, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Sarmi dan Waropen.

Namun, ada 30 kabupaten/kota dengan kesembuhan dibawah 25%. Diantaranya Aceh Barat, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Nias Barat, Nias Selatan, Mandailing Natal, Pesisir Selatan, Agam, Kota Bukit Tinggi, Kota Dumai. Selanjutnya,

Indragiri Hulu, Lampung Timur, Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, Mukomuko, Lebong, Bolaang Mongondow Timur, Waji, Donggala, Konawe Kepulauan, Manggarai, Alor, Malaka, Kepulauan Aru, Yalimo dan Manokwari Selatan.

“Provinsi dan kabupaten yang memiliki masalah dengan angka kesembuhan dibawah 25%, agar dapat meningkatkan 3T (tracing, testing, dan treatment), dan apabila memerlukan bantuan mohon segera menghubungi Satgas di pusat, agar kami bisa membantu angka kesembuhan meningkat baik terkait fasilitas di rumah sakit atau testing yang diperlukan atau tracing,” pungkas Wiku.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC