Connect with us

Ekbis

Beberapa Catatan Tentang Turunnya Tingkat Pengangguran

Published

on

Oleh: Awalil Rizky* 

Channel9.id-Jakarta. “Tingkat pengangguran di Indonesia telah mengalami penurunan. Hal ini didorong oleh naiknya penciptaan lapangan kerja baru,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR minggu lalu. Dikatakan bahwa sempat naik pada Agustus 2020, namun turun kembali pada Februari 2021.

Data tentang pengangguran dipublikasi dua kali dalam setahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi Februari biasanya dipublikasi pada awal Mei, dan kondisi Agustus pada awal November. Perhitungannya terutama berdasar hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada kondisi bulan bersangkutan.

Sampel sakernas Februari sebanyak 75.000 rumah tangga. Sedangkan Sakernas Agustus memiliki sampel yang jauh lebih banyak, mencapai 300.000 rumah tangga. Jika tidak disebut secara khusus, analisis tingkat pengangguran tahun tertentu biasanya dianggap memakai data bulan Agustus.

Jumlah pengangguran pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang, berkurang sekitar 1,02 juta orang dibanding Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Masih tercatat bertambah 1,82 juta orang jika dibandingkan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2021 sebesar 6,26%, mengalami penurunan dibanding Agustus 2020 yang mencapai 7,07%. Juga masih tercatat naik dibanding Februari 2020 yang sebesar 4,94%.

Pemerintah perlu mewaspadai kondisi Agustus 2021 nanti. Kecenderungan selama ini, jumlah dan TPT Agustus lebih tinggi dari Februari pada tahun bersangkutan.

Dalam hal penduduk yang bekerja, BPS menyajikan data tentang jumlah yang bekerja secara tidak penuh. Ukurannya jika bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Data semacam ini penting terkait dengan produktifitas dan peluang memperoleh upah atau pendapatan bagi pekerja.

Pekerja tidak penuh pada Februari 2021 mencapai 46,92 juta orang.  Jauh lebih banyak dibanding Februari 2020 yang hanya 40,21 juta orang. Bahkan, masih bertambah dibanding Agustus 2020 yang sebanyak 46,43 juta orang.

Pekerja Tidak Penuh dilaporkan terdiri dari dua kategori, yaitu setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Setengah Penganggur masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Dalam publikasi lama, kelompok ini disebut setengah pengangguran terpaksa. Sedangkan Pekerja Paruh Waktu tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dahulu disebut setengah pengangguran sukarela.

Jumlah Setengah Penganggur pada Februari 2021 sebanyak 11,42 juta orang, berkurang sekitar 1,67 juta orang dibanding Agustus 2020 yang mencapai 13,09 juta orang. Tercatat bertambah dibanding Februari 2020 yang hanya 8,45 juta orang.

Sebagai tambahan informasi, jumlah setengah penganggur pada Agustus 2020 merupakan yang terbanyak selama satu dekade terakhir untuk kondisi Agustus. Sedangkan Februari 2021 terbanyak untuk kondisi Februari sejak tahun 2014.

Mereka yang bekerja juga dikelompokkan BPS berdasar status pekerjaan atau jenis kedudukannya dalam melakukan pekerjaan. Jika lebih dari satu, maka dicatat sesuai status pada pekerjaan yang utama. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori.

Kategori terbanyak adalah sebagai buruh atau karyawan atau pegawai, yang mencapai 48,52 juta orang atau 37,02% dari pekerja pada Februari 2021. Mereka ini bekerja pada orang lain atau instansi atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Termasuk pegawai negeri sipil serta anggota TNI dan POLRI.

Jumlahnya turun dari 52,34 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 46,72 juta orang pada Agustus 2020. Kembali sedikit meningkat menjadi 48,52 juta orang atau 37,02% dari total pekerja pada Februari 2021. Jumlah dan porsi itu masih terbilang rendah dibanding kondisi selama beberapa tahun sebelumnya.

Pada saat bersamaan, terdapat 14,26% yang masuk kategori pekerja keluarga/tak dibayar. Mereka ini bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tampak serupa penganggur, termasuk jika ditanya langsung apakah mereka menganggap dirinya bekerja. Bagaimanapun, BPS mencatatnya sebagai bekerja, sesuai konsep yang dipakai Sakernas.

Pekerja keluarga/tak dibayar ini meningkat pesat selama pandemi. Dari sebanyak 14,76 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 18,32 juta orang pada Agustus 2021 atau bertambah 2,80 juta orang. Ternyata masih sedikit bertambah pada Februari 2021, mencapai 19,18 juta orang.

Fenomena ketenagakerjaan di era pandemi ini ditandai pula oleh penurunan pendapatan pekerja. Rata-rata upah atau pendapatan bersih sebulan pekerja pada Februari 2021 sebesar Rp2,57 juta, turun dibanding Februari 2020 yang sebesar Rp2,66 juta.

Secara lebih khusus, pendapatan bersih sebulan pekerja bebas di pertanian hanya sebesar Rp1,03 juta. Secara keseluruhan, upah dan pendapatan pekerja di sektor pertanian juga jauh di bawah rata-rata, hanya sebesar Rp1,40 juta.

Padahal, porsi terbesar pekerja beraktifitas di sektor pertanian dari 17 sektor lapangan usaha dalam klasifikasi BPS. Mencapai 38,78 juta orang atau 29,76% pada Februari 2021.

Catatan penting lainnya yang perlu diperhatikan terkait suatu ciri fenomena ketenagakerjaan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Yakni, tingkat pengangguran yang rendah atau tidak terlalu tinggi sering beriringan dengan masalah kemiskinan yang masih serius. Mereka terlalu miskin untuk menganggur, sehingga bersedia bekerja dengan syarat yang tidak menguntungkan sekalipun.

Indikasi hal tersebut masih terjadi di Indonesia antara lain pada tingkat pengangguran yang lebih rendah dari rata-rata nasional di beberapa provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Contohnya antara lain adalah provinsi Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur.

Dari uraian di atas, jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2021 memang mengalami penurunan dibanding Agustus 2020. Namun, masih disertai banyak catatan tentang kondisi ketenagakerjaan. Bisa dikatakan masih belum pulih seperti kondisi normal sebelum pandemi.

*Ekonom

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Menkes: Jokowi Yakin Ekonomi Pulih Jika Kesehatan Bisa Diatasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkeyakinan sektor ekonomi bisa pulih jika sektor kesehatannya bisa diatasi. Oleh karena itu, dia ingin agar pemerintah lebih fokus pada pemulihan sektor kesehatan baru kemudian ekonomi. Sebab, kesehatan menjadi isu utamanya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat dengan Jokowi, Senin, 21 Juni 2021.

“Bapak Presiden jelas sejak di awal dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan bapak presiden juga jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatan tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan,” kata dia.

“Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya nih harus selesai. Karena tidak mungkin ekonomi bisa balik kalau isu kesehatan tidak selesai. Saya rasa arahan beliau soal itu telah jelas,” tuturnya.

Saat ini sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan lainnya tengah dilanda lonjakan kasus Covid-19. Menkes mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan hal ini demi menyelamatkan nyawa masyarakat. Kunci keberhasilan terletak di kepatuhan dalam PPKM skala mikro maupun protokol kesehatan.

“Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi,” katanya.

IG

Continue Reading

Ekbis

Kemendagri Dorong Percepatan Izin Berusaha di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi secara daring terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah kepada jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta arah kebijakan Omnibus Law.

Sosialisasi itu secara spesifik membahas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam kesempatan itu, irjen Kemendagri Tumpak Haposan mengatakan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlunya memaksimalkan pengawalan terhadap perizinan di daerah.

“Saya berharap seluruh APIP daerah dapat bersinergi untuk memastikan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang akan disosialisasikan hari ini,,” ujarnya.

Peran APIP daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proses perizinan berusaha di daerah sangat penting.

APIP juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah dengan memastikan pelaku usaha sesuai dengan standar yang telah diatur.

Selain itu, untuk memastikan seluruh mandat pengawasan yang telah diatur, APIP juga dituntut untuk meningkatkan kapabilitas secara maksimal.

 

Continue Reading

Ekbis

Sampai 11 Juni 2021, Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi capai Rp 219,6 Triliun

Published

on

By

Pemerintah Gelontorkan Rp 553 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 31,4 persen, yakni Rp219,65 triliun per 11 Juni dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. “PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki multiplier effect,” ujarnya, Selasa, 15 Juni 2021.

Airlangga merinci realisasi anggaran PEN sebesar Rp219,65 triliun meliputi bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, program prioritas Rp37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun, serta insentif usaha Rp41,73 triliun.

Realisasi bidang kesehatan Rp35,41 triliun terdiri atas program diagnostic Rp0,24 triliun, therapeutic Rp15,89 triliun, vaksinasi Rp8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp0,005 triliun, BNPB Rp0,66 triliun, bantuan iuran JKN Rp0,26 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp6,83 triliun.

Baca juga: Mendagri: Pemulihan Ekonomi Bukan Hanya Survive, Tapi Pulih dan Bangkit

Perlindungan sosial yang mencapai Rp64,04 triliun terdiri atas PKH Rp13,96 triliun, Kartu Sembako Rp17,3 triliun, BST Rp11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp2,33 triliun.

Program prioritas Rp37,1 triliun meliputi padat karya kementerian/lembaga Rp10,9 triliun, pariwisata Rp1,27 triliun, ketahanan pangan Rp11,3 triliun, ICT Rp3,09 triliun, kawasan industri Rp0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, program prioritas lain Rp0,01 triliun.

Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp41,73 triliun terdiri atas BPUM Rp11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp28,95 triliun. “KUR sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp111,9 triliun atau 44,26 persen dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun diberikan kepada 3,06 juta debitur,” kata Airlangga.

Terakhir yakni insentif usaha Rp41,73 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), PPh Final UMKM DTP Rp0,31 triliun oleh 127 ribu WP, serta PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp0,2 triliun dari lima WP.

Kemudian PPN DTP Perumahan Rp0,06 triliun oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp6,84 triliun.“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi,” kata Airlangga.

Continue Reading

HOT TOPIC