Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta klarifikasi kepada Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein terkait polemik lagu ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ yang belakangan menuai kontroversi. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri selama kurang lebih 8 jam.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan, Saepul memenuhi undangan klarifikasi dan hadir di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (3/7/2026) pukul 09.00 WIB.
“Pak Bupati tadi sudah datang jam 9, sesuai undangan dan diterima oleh Inspektur Jenderal,” kata Benni.
Benni menjelaskan, proses klarifikasi berlangsung hingga pukul 17.00 WIB. Pemeriksaan dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari Sekretaris Itjen, Inspektur Khusus, Inspektur Wilayah IV, dua Pengawas Utama, serta tim administrasi.
Selama pemeriksaan, tim Itjen mengajukan sekitar 60 pertanyaan yang berfokus pada dua hal utama, yakni proses penciptaan lagu dan penyebarluasan atau publikasinya.
“Seperti apa latar belakang penciptaan lagu itu, tujuannya apa, maksudnya apa, siapa yang disasar dengan lagu itu, dan lain-lain. Demikian juga dengan publikasinya,” ujarnya.
Usai menjalani klarifikasi, Saepul disebut menyampaikan penyesalan atas kegaduhan yang muncul akibat lagu tersebut. Ia juga mengakui telah melakukan kesalahan.
“Bupati Purwakarta menyatakan dirinya menyadari bahwa sudah melakukan kesalahan, menyesali atas hal yang sudah dia perbuat, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, yang diiringi dengan permintaan maaf kepada semua pihak,” jelas Benni.
Selanjutnya, Itjen Kemendagri akan menyusun laporan hasil klarifikasi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Selain laporan, Itjen juga bakal menyampaikan rekomendasi sanksi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan Mendagri dalam mengambil keputusan.
Sebagai informasi, lagu ‘Lalaki Langit, Lalanang Bejat’ karya Saepul Bahri Binzein menuai sorotan publik karena liriknya dinilai mengandung muatan yang menyinggung perempuan. Polemik tersebut bahkan mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Minta 174 Pemda Segera Sempurnakan Data Calon Penerima BSPS
