Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Ironi kembali terjadi. Disaat para elit Politik gemar berteriak “Saya Pancasila”, tapi di sisi lain, mereka entah dengan sadar, setengah sadar atau tak sadar, justru mengeluarkan peraturan teramat penting di sektor Pendidikan, menghilangkan mata pelajaran PANCASILA.

Ini dapat kita lihat dan cermati, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021, dan diundangkan mulai berlaku pada 31 Maret 2021.

Dalam PP 57/2021 ini di Bab 1 Ketentuan Umum di pasal 1 ayat 2 jelas mengatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketika dalam batas dan konteks minimal pun Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam menetapkan kurikulum pelajaran seperti dicantumkan dalam Pasal 40 dalam PP No.57/2021, tentu ini memunculkan pertanyaan dan keheranan bagi kita, bagaimana bisa ketidakkonsistenan apa yang di kampanyekan dan diucapkan “saya Pancasila” tidak linear dengan tindakan dalam pembuatan aturan.

Penghilangan Tersengaja ?

Dari awal konsideran menimbang PP 57/2021 tidak memuat dan merujuk sama sekali UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tapi hanya merujuk UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Padahal jelas kita ketahui bahwa dalam UU No.20 tahun 2003 di pasal 37, baik di ayat 1 untuk Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun ayat 2 untuk kurikulum Pendidikan Tinggi, TIDAK memuat secara khusus dan penyebutan secara eksplisit tentang pelajaran PANCASILA

Kemungkinan, nantinya ini akan menjadi alasan pembenar dari apa yang ada dalam PP 57/2021 ini.

Namun, sebetulnya jika memang ada komitmen kuat tentang pentingnya pelajaran Pancasila, maka secara prinsip lex specialis dapat menggunakan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 35 ayat 3 butir C, yang secara jelas menyebutkan kurikulum Pendidikan Tinggi WAJIB memuat mata kuliah Pancasila.

Atau kalau kita mau merujuk UU No. 20 tahun 2003, di BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Revisi UU No. 20 Tahun 2003

Dengan melihat peristiwa ini, agar tak berulang, memang sudah seharusnya UU No. 20 Tahun 2003 direvisi, mengingat setelah 18 Tahun, tentu situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya telah terjadi perubahan yang sangat besar.

Mungkin saja saat lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 itu, masih dalam suasan eforia reformasi, yang harus bergerak cepat, sehingga baru sekarang menyadari ada hal sangat penting tertinggal.

Penguatan Semangat Kebangsaan Sekneg

Terjadinya peristiwa kekeliruan berulang, kalau tidak mau dikatakan kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga penting negara sekelas Sekneg dalam beberapa peristiwa lahirnya regulasi. Sebagai contoh, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 itu mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 Maret 2015. Lalu pada 8 April 2015, Jokowi menerbitkan Perpres No 42/2015 tentang pencabutan Perpres No 39/2015 tersebut.

Selanjutnya Perpres No 190/2014 tentang Unit Staf Kepresidenan yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2014, Kemudian dalam waktu kurang dari dua bulan setelah diterbitkan, Presiden Jokowi merevisi lembaga baru itu dengan menerbitkan Perpres No 26/2015 tentang Kantor Staf Presiden, 24 Februari 2015.

Terjadinya pembuatan aturan yang harus direvisi dan bahkan harus dicabut, karena desakan publik, menjadikan kita bertanya ada apa dengan Sekneg ?

Padahal Sekneg sebagai lembaga Penting dalam pemerintahan, semua tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan, mempertaruhkan wibawa Presiden dan Wibawa Negara.

Karena itu, menurut saya, penguatan komitmen kebangsaan personel di Sekneg sangat penting, dan mendesaknya seperti revisi UU No. 20 Tahun 2003, dan merevisi PP No.57/2021 di atas.

Mungkin ini peluang terakhir merevisi sebuah PP atau Perpres di era Pemerintahan Jokowi yang tinggal tiga tahun lagi. Untuk sebuah tindakan perbaikan, tidak ada kata segan dan sungkan, yang dibutuhkan adalah tindakan perbaikan.

Seperti dalam pepatah melayu “Kalau Sesat di ujung Jalan, Mengapa Tidak kembali ke pangkal Jalan”.

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasar Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada DPR RI, tentang pertimbangan pengubahan kementerian, yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tgl 9 April 2021 sepakat menyetujui isi surat presiden tersebut.

Dengan demikian secara prinsip terbentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, dan kembali digabungnya Kemenristek kedalam Kemendikbud, maka berakhir sudah keberadaan Kemenristek di era Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini, hanya menyoroti tentang kembali digabungkannya Kemenristek ke dalam Kemendikbud.

Sekedar untuk merefresh ingatan kita, bahwa sebelumnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sempat dilakukan perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memindahan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Adapun pertimbangannya, pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, dan pemisahan yang dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mampu meningkatkan pemerataan sumber daya manusia, di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar saja.

Namun selanjutnya ada keputusan penggabungan kembali, yang diawali, dengan dikembalikanya DIKTI ke Kemendikbud pada bulan Desember 2019 melalui Perpres No.82 Tahun 2019 yang merevisi Perpres No.72 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019.

Dan pada pengubahan terbaru yag telah mendapat persetujuan DPR RI pada tanggal 9 April 2021 lalu, adalah mengembalikan persoalan RISTEK ke dalam Kemendikbud.

Dalam dinamika menjalankan pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan bahkan pembubaran sebuah kementerian/organisasi adalah suatu keniscayaan.

Namun terhadap pergantian dan pengubahan Kementerian tersebut, tentu akan menjadi diskursus yang multi tafsir, tergantung bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon perubahan itu.

Munculnya beragam pertanyaan wajar di masyarakat tentang kelanjutan terhadap penggabungan dikembalikanya Ristek ke dalam Kemendikbud, apakah di akibatkan tak terpenuhinya harapan pemerataan Kualitas SDM di seluruh pelosok negeri seperti alasan dan pertimbangan awal pemisahan di tahun 2014 ?

Ataukah memang ada pertimbangan lain yang merespon peubahan zaman ? Dan pertanyaan selanjutnya bagaimanakah keberadaan BRIN setelah ada penggabungan ini ?

Kewajiban di Perguruan Tinggi

Memang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi itu memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.

Merujuk kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada perguruan tinggi, tentu secara tupoksi, dikembalikannya Ristek kedalam Kemendikbud, sudah tepat. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar mencocokan tupoksi tersebut, tanpa melakukan perubahan yang mendasar dari semangat Ristek itu sendiri, hanyalah sebuah gerakan tari poco-poco saja, yang memang bergerak tapi tak beranjak.

Kita semua mungkin mengetahui, bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang Dosen di perguruan tinggi, adalah sebuah kerja yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi.

Di lembaga Lain, masing-masing peran tersebut menjadi kewajiban yang tak tunggal melekat pada personelnya.

Ada Lembaga yang memang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, dan itu dilakukan oleh seorang guru/Mentor/Pelatih. Ada Lembaga yang bergerak di bidang jasa Riset dan Penelitian, yang dilakukan oleh para penelitinya. Dan ada Lembaga yang bergerak di bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang dilakukan personelnya yang memang mengetahui tupoksi organisasinya adalah pelayanan filantropi.

Seorang Dosen di Perguruan Tinggi dengan ketentuan Tri Dharma yang melekat pada dirinya memang membutuhkan semangat lebih dan kemampuan multi talent.

Karena selain menghadapi kewajiban Tridharma tersebut, juga berhadapan dengan regulasi yang menyibukkan dengan urusan-urusan administrasi, yang dipadu dengan pendekatan ancaman remunerasi yang bakal diterima, dengan prosedur persyaratan berlapis dan rumit saat hendak mengurus kenaikan jabatan fungsional, adalah juga tantangan yang harus mampu diatasi seorang Dosen.

Tindakan Setelah Penggabungan Kementerian

Jika kita melihat dan belajar dari pengalaman masa lalu, penggabungan atau pemisahan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi dan konsolidasi. Contohnya, saat DIKTI dipindahkan ke Kemenristek yang kemudian menjadi Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar setahun untuk melakukan penataan organisasi, pembentukan nomenklatur baru untuk eselonya yang menggambarkan tupoksi, dan target program prioritas kementerian perpaduan ristek dan pendidikan tinggi, begitu juga dari sisi anggaran maupun personelnya.

Nah jika melihat Periode kedua Presiden Jokowi ini, yang akan berakhir tahun 2024, tentu secara efektif waktu kerja kabinet hanya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Karena itu menuntaskan akibat dari pengubahan ini, kerja cepat dan tepat adalah suatu keharusan, agar tidak terjebak pada tindakan perubahan yang tidak berubah.

Persoalan Ristek

Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S Brodjonegoro, ada 5 isu strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita hadapi saat ini, yaitu: 1.Pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan, dimana pemerintah telah membuat target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga 6 persen per tahun.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi. Saat ini pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya 8 persen yang berasal dari industri. Dan juga anggaran pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang, kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan in-efesiensi.

3. Rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Dimana pada tahun 2019 Indonesia saat masih berada di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrasturuktur Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang berkualifikasi doktor atau S3.

4. Persoalan ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih terhambat. Ditambah kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.

5. Dalam konteks transformasi ekonomi, Kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru. Untuk itu Kemenristek/BRIN akan mendorong implementasi program riset nasional dan memastikan setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.

Apakah dengan digabungkannya Ristek ke dalam Kemendikbud, kelima isu sentral yang strategis ini akan dijalankan dan dituntaskan oleh Kemendikbud ? ataukah akan mencari kesibukan baru lagi dan membiarkan kelima isu strategis ini berhenti sebagai wacana dan diskursus semata ?

Disisi lain kita juga mengetahui bahwa Kemenristek/BRIN untuk tahun anggaran 2021, memberikan Dana Penelitian untuk 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp400 Miliar. Yaitu;
– Universitas Indonesia Rp 45,9 miliar,
– Universitas Gadjah Mada Rp 40,7 miliar,
– Institut Teknologi Bandung Rp 40,4 miliar,
– Universitas Airlangga Rp 39,2 miliar,
– Universitas Diponegoro Rp 38,9 miliar,
– Institut Pertanian Bogor Rp 33,4 miliar,
– Universitas Padjadjaran Rp 32,5 miliar,
– Universitas Sumatera Utara Rp 30,6 miliar,
– Universitas Hasanuddin Rp 30,0 miliar,
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rp 28,8 miliar,
– Universitas Pendidikan Indonesia Rp 24,3 miliar, dan
– Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 15,3 miliar.

Bagaimana Nasib BRIN ?

Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa: BRIN sebagai Konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu fokus dalam pengembangan prioritas riset yang strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara indonesia.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa: “BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.”

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di atas, kita jadi tahu betapa penting dan strategisnya keberadaan BRIN untuk kemajuan bangsa.

Namun dengan di likuidasinya Kemenristek masuk ke dalam Kemendikbud, bagaimanakah keberadaan BRIN selanjutnya ? karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah tentang BRIN tersebut kedepan.

Inilah beberapa hal-hal dan persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat agar jangan sampai terjadi peristiwa pengubahan dan penggabungan sekedar dibaca ada semangat untuk melakukan perubahan di bidang Ristek, tetapi sejatinya hanya berlindung di balik proses hingga jelang ujung berakhirnya era Pemerintahan ini.

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Oleh: Dr. H. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Kehadiran tamu agung yang ditunggu umat muslim sedunia sebentar lagi akan datang di rumah-rumah dan lingkungan kita serta akan membersamai sebulan lamanya. Kita tentunya sudah mempersiapkan hadirnya tamu agung dengan memantas-mantaskan pribadi dan hati serta lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah kita.

Sebagaimana akan datangnya orang terpenting di dunia maka segala sesuatu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kehadirannya. Apalagi tamu yang akan datang ini banyak memberikan hadiah dan kebaikan-kebaikan bagi yang menyambutnya.

Pribadi muslim yang baik pasti sangat menanti datangnya tamu agung tersebut, tamu yang sangat istimewa, yang dapat merubah amal biasa semua menjadi pahala, dan yang pahala akan dilipatganda, bahkan dalam satu malamnya bisa seribu bulan lebih kebaikannya.

Ramadhan, tamu agung yang didamba umat, ditunggu datangnya dan disemarakkan kehadirannya dengan kesibukan umat untuk lebih mendekat kepada Rabb-nya. Magnet Ramdhan yang sangat luar biasa sehingga menarik hamba-hamba untuk mudah dan ringan kaki melangkah menuju rumah ibadah, yang pada saat di luar Ramadhan sangat berat dan susah untuk melangkah. Kebaikan-kebaikan umat pun tersebar dan bergerak serentak seolah ditiup dan didorong oleh angin kebaikan untuk berbagi dan peduli kepada sesama.

Inilah Ramadhan, tamu agung yang membawa keistimewaan dan kebaikan bagi orang-orang yang mau dan mampu berinteraksi secara baik dengannya. Menyambutnya pun sudah merupakan pahala yang besar apalagi dengan menghidupkan syiar-syiar Ramadhan 1442 H. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dinyatakan bahwa: Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadhan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka.” (HR An Nasa’i)

Bergembira menyambut Ramadhan sudah mendapat ganjaran yang besar, yaitu akan dijauhkan dari api neraka. Apalagi setelah menyambut kita membersamai selama satu bulan akan mendapat kebaikan yang lebih banyak. Salah satu amalan ibadah yang datang bersamaan dengan Ramadhan adalah puasa wajib sebagai salah satu pilar dari rukun Islam yang lima. Dalam surat Al Baqarah ayat 183, berfirman yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS: 2 : 183)

Goal atau tujuan dari puasa adalah mencapai derajat taqwa sebuah derajat tertinggi yang Allah akan berikan kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman bahwa “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu” (QS 49: 13). Sehingga idealnya setelah melalui pendidikan/kuliah di kampus Ramadhan, maka umat Islam pada Idul Fitri akan diwisuda sebagai hamba yang bertakwa. Menjadi pribadi yang lebih dan berkualitas daripada sebelumnya.

Ramadhan selain bulan penuh kebaikan, Ramadhan adalah bulan yang sangat penuh dengan ujian. Ujian kesabaran, ujian keimanan, ujian kelaparan, ujian kehausan, dan berbagai ragam ujian lainnya.

Pada masa pandemi Covid-19 ini Ramadhan akan lebih bermakna karena kita semua sedang mengalami ujian sesungguhnya. Kita harus memakai masker, sebagai isyarat agar kita tidak berkata-kata yang kotor atau menyakiti hati orang lain. Menjaga jarak, agar kita memaknai tidak mudah bergunjing dengan sesama di bulan Ramadhan serta sering mencuci tangan, yang mengandung makna agar tangan kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor dan tercela.

Pandemi mengajari agar kita benar-benar melaksanakan ibadah dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi yang menjalankannya. Karena banyak orang yang berpuasa, namun dampaknya hanya merasakan lapar dan haus semata. Tidak ada dampak sosial yang signifikan untuk kebaikan masyarakat atau lingkungannya yang muncul karena kesalehan diri setelah berpuasa. Rasulullah SAW dalam suatu hadits bersabda, “Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Thabrani).

Berpuasa Ramadhan di masa Pandemi akan lebih melatih kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadhan, selain dapat meningkatkan imunitas tubuh juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas puasa ramadhan kita. Surat Al Muminun ayat 3 mengingatkan kita agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik “dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna” (QS 23: 3).

Mari kita sambut bulan Ramadhan sebagai tamu agung kita semua dengan mengisi dan menghidupi serta membersamai dengan amal-amalan terbaik kita dalam rangka memperkuat hablun minnas dan hablun minallah sehingga kita dapat bersama-sama menghadapi Ujian Pandemi Covid-19 ini dengan baik dan tentunya dengan disertai doa-doa berupa ikhtiar batiniah disamping ikhtiar lahiriah agar dunia dapat kembali normal. Pemerintahpun telah memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia untuk menyemarakkan dan mensyiarkan Ramadhan,  tentunya dengan menggunakan syarat-syarat dan protokol kesehatan yang ada.

Semoga tamu agung yang akan datang dan akan kita sambut bersama membawa keberkahan dan keselamatan serta kebaikan untuk umat manusia di dunia.

Wallahualam bi shawab

Penulis adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PW ISNU DKI Jakarta