Channel9.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat alokasi anggaran, kapasitas personil, serta infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Langkah ini dinilai mendesak guna membendung gelombang disinformasi serta membentuk persepsi positif publik terhadap kebijakan pemerintah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyoroti fenomena firehose of falsehood atau banjir informasi bohong berintensitas tinggi di era digital yang kerap mengalahkan fakta di lapangan. Kondisi ini dinilai memicu penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah jika tidak diimbangi manajemen komunikasi yang agresif.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi oleh peran media. Dalam era digital, fenomena firehose of falsehood membuat informasi yang salah bisa dipercayai masyarakat jika narasi faktual disampaikan dengan intensitas rendah,” ujar Tito dalam dalam rilis resmi yang diterima dari Channel9.id, saat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rabu (14/10/2026).
Tito mengakui bahwa urusan komunikasi dan informatika di tingkat daerah kerap dikesampingkan dalam penganggaran APBD karena masuk dalam kategori pelayanan wajib non-pelayanan dasar. Akibatnya, Diskominfo di daerah kerap kekurangan sumber daya untuk melakukan pengawasan media dan pengolahan komunikasi publik.
Guna mengatasi hambatan tersebut, Kemendagri mendorong Pemda menjadikan penguatan fungsi kehumasan sebagai prioritas anggaran, sekaligus membenahi jenjang karier dan kompetensi pejabat pengampu. Menurut Tito, posisi Kepala Diskominfo harus diisi oleh figur yang memiliki latar belakang teknis di bidang komunikasi dan informasi, bukan sekadar penempatan birokratif.
Di sisi lain, Kemendagri meminta Diskominfo di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menyelaraskan narasi pemberitaan dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Penyelarasan narasi ini dimaksudkan untuk mengamplifikasi klaim capaian dan program strategis pemerintah pusat melalui saluran-saluran daerah.
“Diskominfo di daerah merupakan ujung tombak untuk menyamakan narasi. Kami minta ada saluran yang terhubung langsung dengan Bakom RI melalui Puspen Kemendagri agar pemberitaan di daerah berjalan paralel,” tambahnya.
Langkah integrasi komunikasi publik ini digelar Bakom RI dalam rangka menyongsong narasi “Dua Tahun Gerak Nyata” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta jajaran perwakilan Diskominfo dari seluruh Indonesia.
