Connect with us

Nasional

Berikut Beberapa Pejabat DKI yang Terpapar Corona

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekda Saefullah

Channel9.id-Jakarta. Virus corona semakin merajalela. Bahkan, belakangan ini sudah menjalar hingga ke kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Terbaru, Sekda DKI Jakarta Saefullah wafat hari ini, Rabu 16 September 2020 pukul 13.14 WIB. Saefullah berpulang usai mendapat perawatan intensif di RPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, setelah sebelumnya dikabarkan terpapar Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut merasakan duka mendalam atas wafatnya mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu. Anies berencana segera menggelar salat gaib.

“Mohon doakan, bagi semua, segera ambil air wudhu dan siang ini kita semua selenggarakan sholat ghaib untuk almarhum,” ujar Anies dalam keterangannya, Rabu (16/09).

Baca juga: Sekda DKI Jakarta Wafat Setelah Terpapar Covid-19

Kabar Saefullah terjangkit sendiri diketahui bersamaan dengan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto yang juga positif corona. Sebelum kedua nama ini, sudah ada tujuh orang lainnya yang terkena Covid-19.

Beberapa di antaranya sudah sembuh dan sudah kembali bekerja. Namun masih ada juga yang masih menjalani perawatan atau isolasi.

Dengan demikian, totalnya sudah ada sembilan orang yang terpapar corona. Berikut ini daftarnya:

  1. Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, Reswan W. Soewaryo
  2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Premi Lesari
  3. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Hendra Hidayat
  4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati
  5. Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasruddin
  6. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah Idris
  7. Ketua TGUPP, Amin Subekti
  8. Sekda DKI Saefullah
  9. Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kantor Kementerian Jadi Klaster Baru Covid, Ini Daftarnya

Published

on

By

Kementerian Kesehatan

Channel9.id-Jakarta. Kantor pemerintahan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per tanggal 18 September 2020, tercatat ada 27 kantor kementerian/lembaga yang menjadi titik klaster baru corona.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi kantor pemerintah yang paling banyak terjadi penularan Covid-19 dengan jumlah 252 kasus.

Baca juga: Positif Covid, Arief Budiman: Saya Tetap WFH

Mengutip laman corona.jakarta.go.id, berikut daftarnya:

Kantor Kementerian/Lembaga Jumlah Kasus
Kemenkes 252
Kementerian Perhubungan 175
Kantor PPLP Tanjung Priok 88
Kemkominfo 65
Kementerian Pertahanan 64
Kementerian Keuangan 57
Badan Litbangkes Kemenkes 50
Kemenpora 41
Kementerian ESDM 36
Kemenkumham RI 35
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 33
Litbang Kemendagri 33
KKP Pratama Palmerah 32
KKP Tanjung Priok 31
Kemendikbud 25
Kemenakertrans 24
Kemendagri 24
Dirjen Imigrasi 21
Dukcapil Kemendagri 21
Kementerian Pertanian 18
Kantor Pajak Pratama Jakarta 15
Kementerian PPAPP 15
Kemenko PMK 12
Kementerian Bappenas 10
Kemenpan RB 8
Kemenlu 7
Kementerian Kelautan 6
Batlibang Kemenhub 5
Kantor Pajak Cengkareng 5
Kemenag 5
Kemendag 5
KKP Pratama Grogol Petamburan 5
Kemenhub Kelautan 3
Kementerian LH 3
Istana Wapres 2
Kemenkop KUKM 2
Kemenkumham Pejaten Barat 2
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2
Kementerian UMKM 2
Kementerian Perhubungan Perkeretaapian 1
Biro OSDM Kemenaker 1
Dirjen Polpum Kemendagri 1
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakbar 1
Kemenko Parvest 1
Kemenristekbrin 1
Kemensos 1
KPPN Otista 1
KUA Kecamatan Pasar Minggu 1

Hingga Jumat (18/09), jumlah kasus harian Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 1.403. sehingga jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di Ibu Kota sejak Maret adalah 60.875 orang. Untuk kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota, saat ini tercatat 13.105 orang, bertambah 353 orang dibanding Kamis kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 14 September 2020. Anies menyebut, pemberlakuan PSBB ini karena peningkatan kasus yang masif pada September dan ancaman keterbatasan layanan kesehatan.

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Jangan Ada Lagi Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada Berikutnya

Published

on

By

Mendagri Tito Karnavian

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, jangan ada lagi pengumpulan massa di tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selanjutnya. Terlebih, sebentar lagi akan masuk tahapan penetapan pasangan calon yang disusul dengan tahapan kampanye.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rakorsus Tingkat Menteri membahas penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam masa pandemi Covid-19 yang digelar di Kemenko Polhukam, di Jakarta, Jumat (18/09).

“Kita melihat dari jadwal tahapan ini tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan, karena adanya deklarasi dan lain-lain, di kantor KPUD- nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE Pembentukan Satgas Covid-19 Daerah, Berikut Arahannya 

Menurutnya, pengumpulan massa itu terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan Covid-19 serta kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait lainnya.

“Ada  tiga poin penting, yang pertama adalah mensosialisasikan tahapan Pilkada, tidak semua mungkin paham tentang tahapan Pilkada dan kerawanan-kerawanannya. Yang kedua mensosialisasikan aturan-aturan  termasuk PKPU, bagaimana pelaksanaan tiap-tiap tahapan. Ketiga adalah adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol  kesehatan Covid-19,” jelas Tito.

Tito menuturkan, Protokol kesehatan di masa pandemi pada prinsipnya ada empat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak.

“Dari tahapan-tahapan ini kita akan menghadapi tahapan penting, yaitu ini sudah hari Jumat, tanggal 23 September penetapan pasangan calon oleh KPUD masing-masing daerah. Di sini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan Paslon mana yang lolos pasangan calon mana yang tidak lolos dalam penelaahan pengkajian oleh KPU setelah mereka mendaftar kemarin,” katanya.

Pasangan calon yang lolos, lanjut Tito mungkin saja meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi-deklarasi, bahkan dengan arak-arakan. Bagi yang tidak lolos, pendukungnya bisa melakukan aksi anarkis.

“Kemudian tanggal 24 September 2020 itu akan dilakukan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Ini juga sama ini bisa saja nanti terjadi di kantor KPU, waktu pengundian jumlahnya sedikit di luarnya ramai seperti waktu pendaftaran,” beber Tito.

Tito meminta agar saat dua tahapan itu dipastikan tidak boleh lagi terjadi pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Ia menyebut, instrumen hukum dapat digunakan apapun untuk mencegah hal itu terjadi.

“Yang intinya mohon kepada para stakeholder di daerah dalam Rakor menyampaikan para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa, Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi, itu intinya pada tanggal 23 dan 24 September 2020 nanti,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Sejarah Dihilangkan, Guru: Murid Akan Hilang Rasa Kemanusiaannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan perampingan pelajaran Sejarah di SMA, bahkan menghapuskannya di SMK. Para guru Sejarah menilai langkah Kemendikbud tersebut hanya menonjolkan sisi praktis dari pendidikan.

Guru Sejarah SMKN  58 Jakarta Risti Sere Utami mengungkapkan, hal tersebut akan berakibat buruk lantaran generasi mendatang akan pintar secara intelektual, kaya ekonomi namun kehilangan rasa kemanusiaannya.

“Sejarah mendorong kita semua memiliki sense of humanity. Kalo emang tujuan pendidikan di Indonesia cuma mempersiapkan siswa buat kerja. Ya enggak usah ada muatan wajib dan muatan lokal. Isi aja sama pelajaran-pelajaran sesuai kebutuhan kerja,” tegasnya, Sabtu (19/09).

Padahal, kata Sere, penting belajar sejarah untuk generasi muda agar paham asal usul bangsa mereka.

Baca juga: Kemendikbud Tegaskan Pelajaran Sejarah Akan Tetap Ada di Kurikulum

“Mereka harus tahu apa yg bikin Indonesia jadi seperti sekarang. Bentuk karakter mereka dan bangun kritisisme mereka soal apa yang terjadi sekarang. Itu semua bisa dianalisis dari pelajaran-pelajaran masa lalu bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Sere, realitas pelajaran Sejarah khususnya di SMK sendiri cukup mengkhawatirkan. Bahkan terkesan keberadaannya hanya formalitas saja.

“Realita sekarang pelajaran sejarah saja cuma didapet di kls X dengan jam yang padet banget yang harusnya diajarin di 3 jenjang, tp diajarin di 1 jenjang dengn materi yg sama. Kalo beneran dihapuskan ya mungkin emang mapel yg memberi bekal karakter di sekolah itu dianggap kurang relevan,” pungkas Sere.

Patut diketahui, selain sejarah, pelajaran lain yang terkena imbas penyederhanaan antara lain pelajaran agama dan budi pekerti yang disederhanakan menjadi kelompok agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada program pendidikan karakter yang justru dibuat mata pelajaran tersendiri.

Di samping itu, terdapat penambahan mata pelajaran baru seperti pengalaman dunia kerja untuk SMA, mata pelajaran vokasional, dan kewirausahaan.

Sementara, Koordinator Serikat Guru Rawamangun (SGR) Haris Malikus mengungkapkan ada kekeliruan mendasar dari penyusunan kurikulum yang menyisihkan peran pelajaran sejarah. Menurutnya, Kemdikbud malah meninggalkan filosofi mendasar terkait pendidikan sebagaimana Ki Hadjar Dewantara pernah kemukakan.

“Salah satunya konsep soal koeksistensi, di mana siswa harus menyadari kehidupan bersama dari lingkup terkecil, hingga lingkup hidup yang lebih besar, di sana letak peran ilmu sosial seperti sejarah,” ungkap Haris.

Sementara itu, pihak Kemdikbud mengakui  masih menggodok rencana perampingan kurikulum tersebut. Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud Totok Suprayitno, bahwa penyederhanaan kurikulum masih dalam tahapan awal serta membutuhkan waktu yang panjang.

“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” kata Totok seperti dikutip dari siaran pers resmi Kemdikbud, Jumat (19/09).

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC