Connect with us

Nasional

Berikut Beberapa Pejabat DKI yang Terpapar Corona

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekda Saefullah

Channel9.id-Jakarta. Virus corona semakin merajalela. Bahkan, belakangan ini sudah menjalar hingga ke kalangan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Terbaru, Sekda DKI Jakarta Saefullah wafat hari ini, Rabu 16 September 2020 pukul 13.14 WIB. Saefullah berpulang usai mendapat perawatan intensif di RPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, setelah sebelumnya dikabarkan terpapar Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut merasakan duka mendalam atas wafatnya mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu. Anies berencana segera menggelar salat gaib.

“Mohon doakan, bagi semua, segera ambil air wudhu dan siang ini kita semua selenggarakan sholat ghaib untuk almarhum,” ujar Anies dalam keterangannya, Rabu (16/09).

Baca juga: Sekda DKI Jakarta Wafat Setelah Terpapar Covid-19

Kabar Saefullah terjangkit sendiri diketahui bersamaan dengan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto yang juga positif corona. Sebelum kedua nama ini, sudah ada tujuh orang lainnya yang terkena Covid-19.

Beberapa di antaranya sudah sembuh dan sudah kembali bekerja. Namun masih ada juga yang masih menjalani perawatan atau isolasi.

Dengan demikian, totalnya sudah ada sembilan orang yang terpapar corona. Berikut ini daftarnya:

  1. Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, Reswan W. Soewaryo
  2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Premi Lesari
  3. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Hendra Hidayat
  4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati
  5. Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasruddin
  6. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah Idris
  7. Ketua TGUPP, Amin Subekti
  8. Sekda DKI Saefullah
  9. Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Parkir Mobil 60 Ribu Perjam, Wagub: Tarif Parkir Dunia Terus Meningkat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Rencana Unit Pengelola (UP) Perpakiran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir mobil cukup bikin heboh warga ibukota.

Nantinya tarif parkir akan naik hingga Rp 60 ribu per jam untuk kendaraan roda empat dan Rp 18 ribu per jam untuk roda dua.

Hal ini tertera dalam revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017.

Terkait hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, saat ini aturan tersebut masih dalam kajian.”Tarif parkir terus meningkat di seluruh dunia seiring dengan pendapatan, kemampuan, seiring dengan kemacetan,” ujar Ariza di Balai Kota, Selasa, 22 Juni 2021.

Orang nomor dua di ibukota itu menambahkan, upayakan ini juga dilakukan supaya masyarakat dapat pindah menggunakan transportasi publik.

“Mengurangi kemacetan kan tidak hanya satu sumber, tidak hanya melalui parkir, banyak lainnya. Tapi itu sangat terkait ya. Satu sama lain terintegrasi baik,” pungkasnya.

Usulan penerapan tarif parkir tinggi ini berdasarkan kajian ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) yang sudah diterapkan UP Perparkiran di bawah Dishub DKI Jakarta.

Revisi Pergub tentang penerapan tarif parkir tinggi di beberapa koridor jalan diterapkan pada ruas-ruas yang sudah tersedia angkutan umum dengan tingkat layanan yang telah dioptimalkan.

IG

Continue Reading

Nasional

Otsus Papua, PPATK Temukan 80 Transaksi Mencurigakan dan Alami Kebocoran

Published

on

By

Channel9..id-Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae menyatakan ada 80 hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengalami kebocoran terkait penggunaan dana otonomi khusus dan APBD di Papua.

Data itu ia dapatkan berdasarkan hasil analisis PPATK selama 10 tahun terakhir terkait penggunaan dana Otsus dan APBD di Papua.

“Dalam periode kurang lebih 10 tahun terakhir, PPATK sudah menyampaikan lebih dari 80 hasil analisis dan pemeriksaan kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” kata Dian seperti melansir cnnindonesia.com, Selasa, 22 Juni 2021.

Dian merinci potensi kerugian negara akibat transaksi mencurigakan dan kebocoran itu diperkirakan sebesar triliunan rupiah.

Dia mencurigai kebocoran dana tersebut turut melibatkan lebih dari 53 oknum pejabat pemda, rekanan pemda, vendor hingga ormas. Meski demikian, ia tak merinci Pemda atau ormas mana yang melakukan tindakan demikian.

“PPATK meyakini ketidakefisienan dan kebocoran APBD dan dana otsus menjadi penyebab lambatnya upaya mensejahterakan masyarakat Papua,” kata dia.

Lebih lanjut, Dian mendukung langkah dari pelbagai pihak seperti Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, dan pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum atas transaksi mencurigakan tersebut.

“Sekaligus melakukan pendekatan kesejahteraan kepada masyarakat Papua,” kata dia.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyinggung bahwa pemerintah akan menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua.

Dia merinci ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara alias korupsi yang telah teridentifikasi di Papua.

IG

Continue Reading

Hot Topic

MUI dan Dewan Masjid Serukan Sholat Jumat di Rumah Masing-Masing

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta membuat seruan bersama terkait penyelenggaraan sholat rawatib dan Sholat Jumat pada masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tertanggal 21 Juni 2021, ditekankan bahwa seluruh pengurus/jamaah masjid atau mushola, ulama dan khatib se-DKI Jakarta, agar mengganti Sholat Jumat dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing. Selain itu, juga diimbau agar pelaksanaan sholat rawatib dilakukan di rumah masing-masing.

“Ketentuan ini berlaku mulai 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021 atau sampai ada maklumat selanjutnya,” demikian bunyi seruan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dan Ketua Pimpinan Wilayah DMI DKI Jakrta, KH Ma’Mun al Ayyubi, Rabu, 23 Juni 2021.

Seruan bersama tersebut dibuat berdasarkan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, dan penguatan implementasi PPKM mikro dan percepatan vaksinasi yang mulai diberlakukan 21 Juni 2021. Dalam surat edarannya,

MUI DKI menjelaskan bahwa seruan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan perkembangan penyebaran kasus Covid-19 akhir-akhir ini.

Seperti diketahui, kasus virus corona melonjak drastis sehingga DKI Jakarta dinyatakan zona merah. Dalam hal ini, MUI DKI Jakarta mempertimbangkan perlu adanya tindakan pencegahan secara menyeluruh untuk memutus mata rantai penularan, salah satunya dengan peniadaan berkumpulnya orang banyak.

Sementara itu, dalam seruan bersama itu dinyatakan bahwa azan dan iqamah tetap dilakukan setiap waktu sholat.

Selain itu, pengeras suara masjid dan mushola dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan warga akan bahaya Covid-19 dan untuk menghindari sementara waktu tidak melakukan perkumpulan atau pertemuan.

Seruan bersama itu juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kebersihan dan sterilisasi masjid.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC