Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Revisi regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kekhasan kedua daerah sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi, terutama sektor pariwisata.
Dukungan itu disampaikan Bima dalam Rapat Dengar Pendapat terkait penyusunan RUU NTB dan NTT di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, dalam rilis yang diterima Channel9.id, Senin (16/11/2026). Ia menilai, pengaturan yang telah diterapkan di Bali dapat menjadi referensi bagi NTB dan NTT, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.
“Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT,” ujar Bima.
Menurutnya, penguatan kekhasan daerah perlu didasarkan pada kajian mendalam agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta kondisi sosial budaya dan potensi sumber daya alam setempat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penguatan sumber pendanaan melalui pungutan terhadap wisatawan asing. Bima mendukung gagasan tersebut, tetapi mengingatkan agar kebijakan itu memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan dana dari pungutan tersebut perlu diatur secara jelas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menggerakkan ekosistem ekonomi setempat.
Bima juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) harus menjadi acuan yang terhubung dengan penganggaran dan tata ruang, sekaligus mampu mengikuti perkembangan sektor pariwisata.
“RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing-masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Selain itu, Bima mengapresiasi kerja sama NTB, NTT, dan Bali dalam pengembangan pariwisata. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat konektivitas, mengintegrasikan pengembangan destinasi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing daerah.
Ia berharap penyusunan RUU tersebut menghasilkan regulasi yang mampu mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Menteri Tito Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027




