Channel9.id-Jakarta. BPJS Kesehatan mengalami surplus sebesar Rp18,7 triliun pada 2020, dan ini merupakan kali pertama sejak lima tahun terakhir. Sebelumnya, pada 2016 meski tidak defisit, namun piutang dalam proses bayar mencapai Rp2,41 triliun. Selanjutnya pada 2017 BPJS mengalami defisit sebesar Rp 9,1 triliun. Bahkan pada 2019 lalu, mengalami defisit hingga Rp16 triliun.
Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Dr. Mundiharno menyatakan, tantangan di 2021 ini tidak mudah. Ia menekankan dua hal, pertama adalah menjaga kondisi likuiditas program JKN yang sudah sehat.
Baca juga: Surplus 18,7 Triliun, BPJS Kesehatan: Peran Pemerintah Kuat
“Untuk menjaga sustainibilitas itu harus terus dilakukan dalam tahun ini dan tahun kedepan. Karena dinamika cukup banyak, termasuk juga perubahan pola penyakit masyarakat termasuk juga perubahan epidemilogi dan demografi harus diantisipasi,”ujarnya saat dihubungi Channel9, Rabu (10/02).
Karena sudah mulai sehat, kata Mundiharno, fokusnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Ada dua aspek, pelayanan yang diberikan BPJS kesehatan misalnya dari mulai mendaftar menjadi peserta, membayar iuran, harus bagus. Artinya ada kemudahan channel pendaftaran dan pembayaran,”jelasnya.
Kedua, kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang dirasakan masyarakat diharapkan mudah, cepat, dan pasti. Mudah dan cepat berarti birokrasi harus dipangkas. Kemudian, pasti yang berarti sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
Mundiharno membeberkan, kualitas layanan diukur dengan berbagai cara, salah satunya diukur dengan berbagai cara salah satunya mengukur tingkat kepuasan peserta selama 5 tahun meningkat cukup signifikan.
“Bisa juga dilihat dari tindak lanjut pengaduan penanganan pengaduan peserta. Alhamdulilah keluhan tidak sebesar di awal-awal program. Masih ada, tapi sudah berkurang banyak,”sambungnya.
Lebih lanjut, Mundiharno berharap prospek BPJS Kesehatan akan terus membaik. Dengan demikian, kualitas layanan kepada masyarakat juga semakin meningkat.
“Perlu terus menerus membangun ekosistem JKN yang semakin baik karena JKN melibatkan bukan hanya ratusan juta peserta di seluruh Indonesia tapi juga puluhan ribu fasilitas kesehatan,” katanya.
Mundiharno menyebut, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi didalam memperkuat program JKN. “Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, tentu program JKN di Indonesia menjadi salah satu program unggulan yang dirasakan masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan,”pungkasnya.
Sebagai informasi, masa jabatan Direksi BPJS Kesehatan akan berakhir pada 19 Februari 2021 mendatang. Dalam proses seleksi calon Direksi BPJS, Dr. Mundiharno menjadi satu-satunya incumbent Direksi di 16 nama calon Direksi 2021-2025. Presiden nantinya akan memilih 8 nama dari 16 nama yang telah lolos seleksi.
