Connect with us

Nasional

BPJS Kesehatan: Tantangan Ke Depan Menjaga Likuiditas JKN  

Published

on

Channel9.id-Jakarta. BPJS Kesehatan mengalami surplus sebesar Rp18,7 triliun pada 2020, dan ini merupakan kali pertama sejak lima tahun terakhir. Sebelumnya, pada 2016 meski tidak defisit, namun piutang dalam proses bayar mencapai Rp2,41 triliun. Selanjutnya pada 2017 BPJS mengalami defisit sebesar Rp 9,1 triliun. Bahkan pada 2019 lalu, mengalami defisit hingga Rp16 triliun.

Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Dr. Mundiharno menyatakan, tantangan di 2021 ini tidak mudah. Ia menekankan dua hal, pertama adalah menjaga kondisi likuiditas program JKN yang sudah sehat.

Baca juga: Surplus 18,7 Triliun, BPJS Kesehatan: Peran Pemerintah Kuat 

“Untuk menjaga sustainibilitas itu harus terus dilakukan dalam tahun ini dan tahun kedepan. Karena dinamika cukup banyak, termasuk juga perubahan pola penyakit masyarakat termasuk juga perubahan epidemilogi dan demografi harus diantisipasi,”ujarnya saat dihubungi Channel9, Rabu (10/02).

Karena sudah mulai sehat, kata Mundiharno, fokusnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Ada dua aspek, pelayanan yang diberikan BPJS kesehatan misalnya dari mulai mendaftar menjadi peserta, membayar iuran, harus bagus. Artinya ada kemudahan channel pendaftaran dan pembayaran,”jelasnya.

Kedua, kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang dirasakan masyarakat diharapkan mudah, cepat, dan pasti. Mudah dan cepat berarti birokrasi harus dipangkas. Kemudian, pasti yang berarti sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Mundiharno membeberkan, kualitas layanan diukur dengan berbagai cara, salah satunya diukur dengan berbagai cara salah satunya mengukur tingkat kepuasan peserta selama 5 tahun meningkat cukup signifikan.

“Bisa juga dilihat dari tindak lanjut pengaduan penanganan pengaduan peserta. Alhamdulilah keluhan tidak sebesar di awal-awal program. Masih ada, tapi sudah berkurang banyak,”sambungnya.

Lebih lanjut, Mundiharno berharap prospek BPJS Kesehatan akan terus membaik. Dengan demikian, kualitas layanan kepada masyarakat juga semakin meningkat.

“Perlu terus menerus membangun ekosistem JKN yang semakin baik karena JKN melibatkan bukan hanya ratusan juta peserta di seluruh Indonesia tapi juga puluhan ribu fasilitas kesehatan,” katanya.

Mundiharno menyebut, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi didalam memperkuat program JKN. “Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, tentu program JKN di Indonesia menjadi salah satu program unggulan yang dirasakan masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan,”pungkasnya.

Sebagai informasi, masa jabatan Direksi BPJS Kesehatan akan berakhir pada 19 Februari 2021 mendatang. Dalam proses seleksi calon Direksi BPJS, Dr. Mundiharno menjadi satu-satunya incumbent Direksi di 16 nama calon Direksi 2021-2025. Presiden nantinya akan memilih 8 nama dari 16 nama yang telah lolos seleksi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wartawan Dilarang Meliput Vaksinasi, DPR: Keluarga Ada yang Keberatan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan larangan wartawan meliput vaksinasi anggota DPR dan keluarga karena ada anggota yang keberatan jika dilakukan pengambilan gambar ketika proses dilakukan. Ia meminta awak media memahami kondisi tersebut.

“Ada yang juga takut-takut kalau kemudian diambil gambarnya segala macam, mungkin mereka keberatan. Jadi kalau pengambilan gambar itu dari kejauhan mungkin, ya mungkin ini juga keberatan dari yang divaksinasi, tolong juga wartawan ngerti lho,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Ia membantah bila DPR terkesan menutup-nutupi soal kegiatan vaksinasi tersebut. Menurutnya vaksinasi adalah program pemerintah dan tidak benar kalau digelar tertutup.

“Oleh karena sedang reses, kesetjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau vaksinasi ini soal tertutup-tertutup, enggak ada yang ditutup-tutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok,” ujarnya.

Dasco pun membenarkan bahwa vaksinasi memang tidak hanya diterima oleh pegawai dan anggota DPR. Keluarga anggota DPR juga divaksin. Menurutnya, jatah itu berdasarkan alokasi dari kementerian kesehatan.

“Kita mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan, DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di kesetjenan DPR itu yang dapat. Jadi alokasi itu dari Kemenkes,” kata Dasco.

Ia mengaku tidak mengetahui berapa alokasi jatah vaksin yang diterima DPR. Namun, Dasco menambahkan, selain pegawai dan anggota, staf pendukung, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan juga mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19. Hal itu untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di DPR.

“Karena DPR ini area sudah area merah, sudah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena covid, sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO,” ucapnya.

“Sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinasi di DPR ini, kami mendukung program pemerintah justru diadakan terbuka cuma karena kondisi reses, mungkin informasinya terlambat dari fraksi ke anggota-anggotanya,” sambung politisi Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Nasional

Tegas Menegakkan Prokes, Satpam di Makassar Raih Penghargaan dari Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aksi seorang satpam bernama Nasruddin viral di media sosial. Dia melarang seorang pria yang mengaku pimpinan LSM bersama anggotanya untuk masuk ke kantor BRI sentral Makassar, Sulawesi Selatan.

Nasruddin melarang masuk karena pria dan rombongannya itu tidak mengenakan masker. Pria itu pun marah-marah dan mengomeli Nasruddin.

Sejumlah netizen memuji tindakan satpam Nasruddin. Nasrudin dinilai tetap tegas menegakkan protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan yang berlaku.

Pujian serupa diberikan oleh Baharkam Polri melalui Kakorbinmas Polri. Bahkan, Kakorbinmas memberikan penghargaan kepada Nasruddin.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar prokes.

“Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan,” kata Argo, Jumat 25 Februari 2021.

Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tidak patuh prokes.

Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi hal tersebut.

“Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah,” tuturnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Published

on

By

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengapresiasi langkah pemerintah memberikan vaksin Covid-19 terhadap tenaga kependidikan di sekolah. P2G mencatat jumlah guru secara nasional saat ini sebanyak 3,2 juta. Jumlah itu belum termasuk tenaga pendidikan swasta dan di bawah Kementerian Agama.

Satriawan mengklaim ada sebagian guru yang mengaku khawatir ikut vaksinasi, namun umumnya mereka hanya belum menerima sosialisasi secara utuh dari dinas kesehatan setempat.

“Sekelompok kecil guru masih ada yang khawatir untuk divaksinasi,” katanya Satriawan kepada Channel9.id, Jumat (25/2).

Baca juga : ISNU DKI Jakarta Apresiasi Vaksinasi untuk Guru dan Tenaga Kependidikan

Ia melanjutkan, hingga saat ini masih banyak tenaga pendidikan di daerah yang bertanya-tanya soal mekanisme vaksinasi Covid-19.

“Sampai sekarang kami mencoba meminta keterangan dari jaringan P2G masih banyak yang belum tahu, kapan mereka divaksinasi, di mana, dan bagaimana teknis vaksinasi tersebut,” ujar pengajar SMA Labschool Rawamangun tersebut.

Menurutnya, sosialisasi terkait mekanisme tersebut penting, sebab pemerintah mempunyai waktu relatif sempit atau hanya empat bulan untuk vaksinasi jika sekolah dibuka pada Juli.

Apalagi, kurun waktu tersebut juga belum mempertimbangkan proses vaksinasi di tengah Ramadan dan dipotong cuti Hari Raya Idulfitri.

“Persoalannya adalah, apakah waktu empat bulan ke depan sampai Juni bisa dilaksanakan menyeluruh,” kata dia.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC