Connect with us

Hot Topic

BPOM Soal Vaksin AstraZeneca: Manfaatnya Lebih Besar Dibanding Risikonya

Published

on

Amerika Serikat Donasikan 60 Juta Vaksin AstraZeneca

Channel9.id-Jakarta. Baru-baru ini dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat laporan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Namun, keputusan BPOM masih berlaku karena manfaat vaksin AstraZeneca dinilai lebih besar daripada risikonya sehingga penggunaan Vaksin AstraZeneca masih berlaku.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pengkajian lebih lanjut bersama dengan tim pakar Komisi Nasional (Komnas) Penilai Obat, Konnas KIPI dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI telah menyimpulkan beberapa hal.

Pertama, dia melanjutkan, Kejadian pembekuan darah (Tromboemboli) telah dibahas pada forum pertemuan khusus baik di WHO maupun badan otoritas regulatori obat di Eropa – European Medicines Agency(EMA) yang menunjukkan bahwa tromboemboli merupakan kejadian medis yang sering dijumpai dan merupakan penyakit kardiovaskuler nomor 3 terbanyak berdasarkan data global.

Baca juga: Satgas: Segera Laporkan Jika Ada KIPI Dari Vaksinasi Covid-19 

Namun tidak ditemukan bukti peningkatan kasus ini setelah penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Kemudian, dia melanjutkan, EMA memiliki sistem pemantauan risiko pasca pemasaran yang komprehensif dan melihat kemungkinan terjadinya KIPI langka berupa gangguan pembekuan darah setelah penggunaan 20 juta vaksin COVID-19 AstraZeneca di Eropa, antara lain kejadian koagulasi intravaskular diseminata (Disseminated Intravascular Coagulation /DIC) dan trombosis sinus venosus sentral (Central Venous Sinus Thrombosis /CVST).

EMA akan terus melakukan kajian tentang kemungkinan kausalitas kasus ini dengan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca.”EMA juga menekankan bahwa tidak ada permasalahan terkait kualitas vaksin COVID-19 AstraZeneca secara menyeluruh ataupun dengan bets tertentu,” ujarnya dilansir dari Republika, Rabu (19/5).

Sehingga, vaksinasi Covid-19 tidak akan menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan hal lain. Pihaknya mengakui, kesakitan dan kematian karena penyebab lainnya akan terus terjadi, walaupun telah divaksinasi, namun kejadian tersebut tidak berhubungan dengan vaksin.

“Hingga saat ini manfaat vaksin COVID-19 AstraZeneca masih lebih besar dibandingkan risikonya,” ujarnya.

Ia mengakui, beberapa negara Eropa yang semula menangguhkan vaksinasi menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca, telah memutuskan untuk melanjutkan kembali program vaksinasi dengan vaksin tersebut, setelah mendapatkan penjelasan EMA. Negara-negara ini mempertimbangkan manfaat vaksin lebih besar daripada risikonya.

Terkait dengan isu ini, dia melanjutkan, BPOM bersama tim pakar KOMNAS Penilai Obat, KOMNAS PP KIPI dan ITAGI telah melakukan pembahasan yaitu saat ini angka kejadian Covid-19 global termasuk di Indonesia masih tinggi, sehingga walaupun pada pemberian vaksinasi mungkin dapat menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), namun risiko kematian akibat COVID-19 jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi Covud-19 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kemudiqan manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan dan ini masih berlaku,” katanya.

Selain itu, dia melanjutkan, dalam informasi produk vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah. Ia menambahkan, vaksin COVID-19 AstraZeneca yang diterima di Indonesia melalui COVAX facility diproduksi di Korea Selatan dengan jaminan mutu sesuai standar persyaratan global untuk Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

“BPOM bersama Kementerian Kesehatan dan KOMNAS KIPI terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti isu setiap kejadian ikutan Pasca Imunisasi,” katanya.

Ia meminta apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail [email protected], Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Muncul Varian Covid-19, MPR Sarankan Pemerintah Tunda PTM

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyarankan pemerintah menunda atau menjadwalkan ulang pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah digelar karena muncul varian baru Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kita berada dalam pilihan yang sulit, sebaiknya mendahulukan kesehatan daripada yang lain. Sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda sampai waktu yang memungkinkan untuk dibuka kembali,” kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangannya, Minggu 20 Juni 2021.

Jazilul menyampaikan, anak-anak Indonesia perlu dilindungi dari pandemi Covid-19 karena mereka adalah generasi muda penerus bangsa.

Dia merasa prihatin dengan munculnya varian baru Covid-19 dan terbukti semakin tingginya angka penularan membuat kondisi mengancam dari proses pembelajaran tatap muka yang tengah berlangsung.

“Dalam menghadapi pandemi, apalagi dengan ditemukannya varian baru yang lebih berbahaya, kita tidak boleh pesimis, pasrah, apalagi putus asa,” ujarnya.

Dia menyatakan, di saat bangsa Indonesia mulai membuka kembali sekolah tatap muka, muncul varian baru Covid-19 yang memiliki daya penularan yang lebih cepat.

Akibat varian baru tersebut, katanya, menimbulkan lonjakan penularan, seperti di Bangkalan (Jawa Timur), Kudus (Jawa Tengah) dan Jakarta, merupakan tempat di mana varian baru itu ditemukan.

Padahal, dengan digelarnya pembelajaran tatap muka, membuat Indonesia terhindar dari hilangnya masa depan generasi penerus bangsa atau lost generation.

“Sudah setahun lebih anak-anak Indonesia tidak pergi ke sekolah, itu tidak hanya membuat bangsa ini terancam lost generation, namun juga bisa mengakibatkan anak-anak Indonesia malas belajar dan pergi ke sekolah,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Anggota DPR Minta Polri Transparan Usut Kasus Pembunuhan Mara Salem

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri segera mengungkap secara transparan motif pelaku penembakan terhadap Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap di Medan.

“Segera hentikan kekerasan dan ancaman teror kepada para jurnalis. Polri harus dapat segera menangkap pelaku dan membuka secara transparan motif pelaku,” kata Andi Rio, Minggu 20 Juni 2021.

Andi Rio menjelaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Sebab, peran media sangat berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara.

Menurutnya, pers jangan sampai diintimidasi bahkan dibinasakan karena mereka harus menyampaikan berita secara objektif kepada masyarakat.

“Pers memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya demokrasi bangsa. Karena itu jangan sampai bangsa ini mengalami kemunduran, karena banyaknya ancaman atau tindak kekerasan kepada para insan pers dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” ujarnya.

Baca juga: AJI Medan Tuntut Polres Simalungun Ungkap Pembunuhan Jurnalis Mara Salem Harahap

Dia juga berharap agar seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta bersabar dalam menunggu hasil keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus tersebut.

“Jangan sampai ada informasi liar yang berkembang yang tentunya dapat merugikan semua masyarakat sehingga lebih baik menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Corona DKI Cetak Rekor, DPR: Jakarta Terancam Kolaps

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan Provinsi DKI Jakarta mencetak rekor angka harian Covid-19. Selama Dua hari berturut-turut, DKI mencetak rekor tertinggi angka kematian harian, yakni 66 jiwa dan angka kasus harian 4.895 kasus.

“Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR faskes tertinggi secara nasional, atau dengan kata lain terancam kolaps,” ucapnya dikutip dari Antara, Minggu, 20 Juni 2021.

“Melihat kondisi tersebut, Jakarta bukan hanya sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi DKI begitu, langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM mikro jelas tidaklah cukup,” katanya menambahkan.

Data harian keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) faskes DKI kata dia, sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar WHO 60 persen. Bahkan, BOR RSDC Wisma Atlet sudah 90 persen, atau tertinggi selama faskes darurat itu berdiri.

Gubernur DKI, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, menurut dia kondisi penularan Covid-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya.

Pada PSBB terakhir di DKI diterapkan 14 September 2020, angka kasus harian berkisar sekitar 1.300 kasus dan angka kematian 20 jiwa lebih, sementara sekarang sudah mencapai 4.800 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.

Baca juga: Jelang PSBB Transisi, DKI Catat Kasus Positif Covid-19 Tertinggi

Charles menyatakan jika dalam kondisi penularan COVID-19 tergawat di DKI sekarang ini gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik.

“Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan rem darurat ataupun hingga kebijakan “lockdown” terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang meningkat signifikan.

“Nanti kita akan pelajari, tunggu keputusan pusat ya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC