Channel9.id, Jakarta. Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyoroti semakin kompleksnya tantangan ekonomi global yang membuat kebijakan moneter tidak lagi cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut bauran kebijakan dan koordinasi yang lebih erat antara bank sentral dan pemerintah.
Destry menyampaikan pandangan tersebut dalam agenda fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Gubernur BI bersama Komisi XI DPR, Rabu (26/8/2026).
Dia mencontohkan kondisi ekonomi negara maju yang menghadapi situasi tidak biasa. Amerika Serikat dan Eropa, misalnya, menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi ketika tekanan inflasi justru meningkat akibat kenaikan harga komoditas dan gangguan rantai pasok.
Menurut Destry, dinamika tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi otoritas moneter semakin kompleks karena tekanan terhadap stabilitas dapat muncul secara bersamaan dari berbagai sisi.
Anomali juga terlihat di pasar keuangan Amerika Serikat. Penguatan indeks dolar AS (DXY), yang secara teori dapat meningkatkan permintaan terhadap aset berdenominasi dolar dan memengaruhi imbal hasil obligasi, justru terjadi bersamaan dengan kenaikan yield US Treasury.
Yield US Treasury tenor 10 tahun telah berada di atas 4,6%, sedangkan tenor 30 tahun menembus 5,3%.
Kondisi tersebut menjadi salah satu risiko eksternal yang perlu diantisipasi karena perubahan arah pasar keuangan global dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Destry mencontohkan respons BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2026. Di tengah tekanan terhadap rupiah akibat perkembangan global, BI memilih mempertahankan BI Rate.
Sebagai gantinya, bank sentral menggunakan instrumen lain untuk menjaga stabilitas pasar, antara lain dengan memberikan insentif dan menekan biaya lindung nilai atau hedging cost guna mendorong aliran modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Menurut Destry, pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan berbagai instrumen kebijakan secara bersamaan dalam menghadapi tekanan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan suku bunga.
Stabilitas Harga Butuh Koordinasi
Selain tekanan eksternal, Destry menilai tantangan stabilitas harga di dalam negeri juga memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga tidak seluruhnya dapat ditangani melalui kebijakan moneter.
Dia menjelaskan BI terutama memiliki kendali terhadap sisi permintaan yang tercermin dalam inflasi inti atau core inflation, yang memiliki bobot sekitar 65%.
Sementara itu, komponen inflasi pangan atau volatile food serta harga yang diatur pemerintah atau administered prices membutuhkan peran pemerintah pusat dan daerah.
“Jadi, dalam hal ini memang kalau kita lihat, stabilitas tidak bisa kita capai dari kebijakan moneter,” kata Destry.
Karena itu, Destry mendorong apa yang disebutnya sebagai “Sinergi Merah Putih”, yakni penggabungan kekuatan kebijakan BI dan pemerintah untuk menghadapi persoalan ekonomi yang semakin kompleks.
Dia menegaskan sinergi tersebut tidak berarti menghilangkan independensi BI. Bank sentral tetap akan menjalankan kebijakan berdasarkan mandat yang diberikan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
UU P2SK yang telah direvisi tahun ini memberikan mandat tambahan kepada BI. Selain menjaga stabilitas, BI juga memiliki peran dalam menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor riil dan perluasan lapangan kerja.
“Kita sebagai satu pelaku ataupun satu lembaga di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus bergerak bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, lebih luas, dan lebih tinggi dibanding kalau BI atau pemerintah melakukan itu sendiri,” ujar Destry.
Dengan mandat yang semakin luas dan lanskap ekonomi global yang semakin sulit diprediksi, Destry menilai koordinasi kebijakan akan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
