Nasional

Catatan KPAI 2022: Pengeroyokan dan Tawuran Pelajar Marak Terjadi

Channel9.id – Jakarta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah kekerasan yang melibatkan remaja sejak Januari hingga Juni 2022.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pengeroyokan dan tawuran pelajar kembali marak terjadi setelah Pembelajaran tatap Muka (PTM) digelar, padahal sedang pandemi covid-19.

“Ternyata, meski masa pandemi covid-19 tidak menghentikan para remaja terlibat tawuran. Selain tawuran, ada peristiwa pengeroyokan remaja terhadap seorang remaja yang videonya viral, seperti terjadi di alun-alun kota Semarang dan di kota Cimahi,” ungkap Retno Listyarti, Komisioner KPAI, Kamis 23 Juni 2022.

Baca juga: Tim Khusus Antisipasi Tawuran, Polda Metro Jaya Lakukan Preventif Pencegahan

Retno menjelaskan, kekerasan pelajar setidaknya ada 2 jenis yakni pengeroyokan dan tawuran.

Hasil pantauan KPAI ada sejumlah daerah yang tercatat terjadinya peristiwa tawuran pelajar, yaitu di Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Jakarta Timur (DKI Jakarta), Kota Bogor dan Sukabumi (Jawa Barat), Kabupaten Tangerang (Banten), Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), dan Soppeng (Sulawesi Selatan).

Sedangkan empat kasus pengeroyokan terjadi, di Kota Cimahi (Jawa Barat), Kota Semarang (Jawa Tengah), Jakarta Selatan (DKI Jakarta) dan Kota Kotamobagu (Sulawesi Utara). Bahkan, kasus di Kotamobagu mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pada Juni 2022 terjadi pengeroyokan di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, akibat pengeroyokan tersebut, BT (13 tahun) meninggal dunia, BT diduga mengalami pengeroyokan oleh 9 teman temannya, didiuga diikat, ditutup matanya dan mengalami pemukulan di bagian perut berkali-kali.

Ironisnya, kasus pengeroyokan itu terjadi di dalam lingkungan sekolah, pada jam sekolah. Saat itu BT baru selesai ujian berbasis komputer, kemudian akan ke masjid sekolah untuk sholat dzuhur. Peristiwa pengeroyokan justru terjadi di lingkungan tempat ibadah. Sungguh mengenaskan bahwa kejadiannya justru terjadi lingkungan sekolah yang seharusnya merupakan lingkungan yang aman bagi peserta didik.

Menurut keterangan pihak Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, peserta didik MTs tersebut sedang ujian PAT (Penilaian akhir tahun) dengan berbasis komputer dan dilakukan di labiratorium computer. Karena jumlah computer sekolah hanya 95 buah, maka siswa yang ujian PAT harus bergantian, karena jumlah siswa mencapai lebih dari 400 orang. Namun, siswa yang sudah selesai ujian PAT harus tetap disekolah untuk melaksanakan sholat dzuhur berjamaah.

“Saat 95 siswa ujian PAT, ada 300 lebih siswa harus menunggu hingga sholat dzuhur berjamaah, disinilah terjadinya pengeroyokan tanpa pantauan pihak sekolah. Tentu hal ini perlu dievaluasi, karena sekolah memiliki andil terjadinya peristiwa pengeroyokan akibat lemahnya pengawasan,” tegas Retno Listyarti.

Selain di lingkungan sekolah, kekerasan juga melibatkan sejumlah pelajar di luar lingkungan sekolah, terkadang, bahkan kerap kali mereka berasal dari sekolah yang sama. Misalnya kasus yang terjadi pada akhir Mei 2022 di Alun-alun kota Semarang, dimana seorang anak perempuan mengalami pengeroyokan oleh sejumlah anak perempuan lainnya, bahkan korban juga dipukul dan didorong hingga terjatuh. Video pengeroyokan tersebut viral dan kepolisian dari Polrestabes Semarang ikut turun tangan.

Sedangkan, Tawuran pelajar kembali terjadi setelah PTM (Pembelajaran Tatap Muka) mulai digelar. Alasan tawuran juga tidak jelas, namun ada beberapa sekolah yang menjadi langganan tawuran sampai diistilah sebagai musuh bebuyutan. Dalam tawuran tersebut, para pelajar kerap kali menggunakan batu dan senjata tajam (Sajam) yang kerap melukai lawan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Pada tahun 2022, tercatat sejumlah tawuran pelajar sebagai berikut :

Pada Januari 2022, sejumlah tawuran terjadi di wilayah DKI Jakarta, seperti di Jalan Bekasi Timur dekat Lapas Cipinang antar pelajar berseragam putih abu-abu yang terjadi pada sore hari sekitar pukul 17.00 wib pada tanggal 13 dan 20 Januari 2022. Sementara di kawasan Pondok Labu, Jagakarsa, Jakarta Selatan juga terjadi Tawuran pelajar pada 14 Januari 2022. Kelompok pelajar yang tawuran menggunakan batu dan senjata tajam. Tak ada korban jiwa dalam tawuran tersebut.

Menurut data dari Polresta Bogor, pada periode Januari-Februari 2022 sudah ada 92 orang yang diamankan, 21 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan usia antara 15-25 tahun. Sebagian besar tawuran menggunakan sajam seperti berupa celurit, pedang, golok, parang, pisau hingga stick golf. Mereka juga menggunakan kendaraan bermotor untuk menyerang lawannya. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, sebelum melakukan aksi tawuran, para kelompok remaja ini berkomunikasi terlebih dadahulu dengan lawannya melalui media social Instagram untuk menentukan waktu dan lokasi tawuran.

Pada pertengahan Maret 2022, terjadi tawuran pelajaran antara 2 SMK di Jalan Raya Legok, Karawaci, Kabupaten Tangerang, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, yaitu MFS (17 tahun) akibat luka bacokan dari belakang. Tawuran dengan menggunakan sajam ini berawal dari ajakan tawuran dengan istilah “penataran” di media social (Instagram ) korban.

Maka dari itu, KPAI mendorong satuan Pendidikan, baik sekolah di bawah kewenangan KemendikbudRistek maupun Madrasah dan pondok pesantren di bawah kewenangan Kementerian Agama untuk membangun sistem pencegahan di lingkungan sekolah, seperti menyediakan sistem pengaduan kekerasan yang melindungi korban dan saksi, termasuk pembentukan satgas anti kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan Pendidikan.

“KPAI juga mendorong Kementerian Agama RI memiliki peraturan Menteri yang sama untuk lingkungan madrasah dan pesantren,” kata Retno.

KPAI mendorong revisi Permendikbud No. 82/2015 terkait penanganan kekerasan dengan mendasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Karena selama ini, peserta didik yang terlibat kekerasan, selalu diberikan sanksi di keluarkan dari sekolah atau tidak dinaikan/diluluskan. Dampak mengeluarkan siswa yang melakukan kekerasan bisa membuat peserta didik tersebut berhenti sekolah atau DO, bisa karena factor tidak ada biaya tapi bisa juga karena factor ditolak sekolah lain.

“Kalaupun diterima di sekolah lain, anak pelaku kekerasan belum tentu memiliki efek jera, bahkan kerap kali malah memindahkan kekerasannya di tempat lain. Pihak sekolah kerap kali tidak melihat akar masalah mengapa seorang anak melakukan kekerasan, disini peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan walikelas menjadi sangat penting,” terangnya.

KPAI mendorong Dinas Pendidikan memiliki program pencegahan tawuran pelajar, tidak melulu membentuk satgas anti tawuran dan membuat deklarasi anti tawuran, karena faktanya tawuran terus terjadi. Mengeluarkan anak pelaku tawuran dari sekolahnya juga tak menyelesaikan masalah, karena begitu pindah, ternyata hanya memindahkan masalah yang tak diselesaikan.

“Perlu dipikirkan cara-cara pencegahan yang lebih tepat dan berbasis ke akar masalahnya. Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah setempat harus tegas memberikan kebijakan afirmasi kepada anak-anak yang selama ini left behind (tertinggal. Terabaikan) dalam proses pendidikan, misalnya anak dari keluarga miskin, anak-anak difabel, korban kekerasan dan lainnya,” pungkasnya.

HY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

  +  26  =  27