Channel9.id – Jakarta. Relawan Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan menolak berbagai narasi yang berkembang terkait dengan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya itu, mereka juga menolak berbagai narasi yang dianggap membahayakan pelaksanaan Pemilu 2024, seperti dinasti politik, pelanggar HAM, hingga Pilpres pasti dicurangi.
Dalam siaran pers tertulis yang diterima Channel9.id, Jumat (19/1/2024), Prakarsa mengatakan Indonesia akan menjalani pesta demokrasi untuk yang kelima kalinya pada tahun ini. Di samping itu, Indonesia disebut akan menjadi kekuatan baru dan akan menjadi ekonomi terbesar ke enam di dunia pada 2028.
Namun dalam pemilu 2024, Prakarsa menyebut narasi-narasi yang membahayakan kembali dihidupkan oleh segelintir orang. Menurut Prakarsa, mereka menyebarkan isu memakzulkan Presiden sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu. Tetapi di sisi lain, mereka juga ikut kampanye untuk memilih partai dan capresnya dalam pemilu ini.
“Secara tidak konsisten, pihak peserta pemilu tersebut memprovokasi bahwa pemilu akan curang padahal mereka peserta pemilu dan mempercayai sistem ini,” demikian dikutip dari siaran pers Prakarsa yang diterima.
Prakarsa menyebut, segelintir orang tersebut menyerukan tolak dinasti dalam pemilu. Padahal, lanjutnya, mereka mengetahui bahwa dinasti tidak dipilih oleh rakyat.
Prakarsa menilai narasi yang dikembangkan tersebut tumpang tindih dan tidak konsisten.
“Mereka meminta Presiden Jokowi mundur untuk sementara waktu dengan alasan meragukan netralitasnya, padahal mereka tahu itu tidak ada landasan hukum dan mekanismenya,” tuturnya.
“Seluruh narasinya tumpang tindih dan tidak konsisten dikembangkan dalam bentuk manipulasi dan distorsi,” sambungnya.
Padahal, lanjut Prakarsa, ada banyak mekanisme hukum terkait pelanggaran pemilu atau tuduhan lain yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum. Prakarsa pun menyayangkan mereka karena malah melempar isu-isu politik yang ditujukan untuk mengacaukan keadaan.
“Tampak sekali bahwa pragmatisme politik yang berlebihan, ambisi yang besar untuk berkuasa, telah menanggalkan nilai-nilai kenegarawanan dan mencampakan prinsip bahwa kepentingan bangsa dan negara berada di atas kepentingan pribadi dan golongan serta kepentingan pribadinya sendiri,” tulisnya.
Lebih lanjut, Prakarsa menyerukan agar seluruh elemen masyarakat dapat mengukuhkan kembali persatuan nasional, mengikuti semua mekanisme dan proses sesuai dengan aturan hukum yang ada. Prakarsa juga menyerukan agar masyarakat mengedepankan pemilu yang damai, jujur dan terbuka.
“Sehingga nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang legitimate sehingga indonesia tetap bermartabat dalam pergaulan dunia yang makin dinamis dan menantang,” pungkas Prakarsa.
Prakarsa Aktivis Pro Persatuan dan Kemajuan ini terdiri dari sejumlah aktivis kawakan yang dahulu menentang rezim Orde Baru, di antaranya Budiman Sudjatmiko, Haris Rusly Moti (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Yogyakarta), Eli Salomo Sinaga (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta), Wahab Talaohu (aktivis Gerakan Mahasiswa 98 Jakarta), Agus Jabo Priyono (aktivis Mahasiswa 90 di Solo).
Kemudian, Rachlan Nasidik (aktivis LSM), Wignyo Prasetyo (aktivis Mahasiswa 90-an Jakarta), Sangap Surbakti (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Salamuddin Daeng (aktivis LSM), Mangapul Silalahi (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Sulaiman Haikal (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Panel Barus (aktivis Mahasiswa Jakarta), Bungas T Fernando Duling (aktivis Mahasiswa 98 Jakarta), Hendarsam Marantoko (aktivis dan praktisi hukum), dan Kun Nuracahadijat (aktivis gerakan mahasiswa 1998 UI).
HT
