Connect with us

Hot Topic

Cegah Kelangkaan, Pemerintah Hapus Persetujuan Impor Bawang Putih

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Perdagangan membebaskan sementara izin impor untuk bawang putih dan bawang bombay terhitung sejak Rabu, 18 Maret 2020. Pembebasan izin impor dilakukan dengan menghapuskan persetujuan impor (PI) serta laporan surveyor (LS) bawang putih dan bawang bombay.

“Pembebasan ini bersifat sementara hingga 31 Mei 2020 dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana, Rabu, 25 Maret 2020.

Pembebasan izin impor tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjaga harga dan ketersediaan bahan pokok. Penyediaan dilakukan dari dalam dan luar negeri agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat untuk menghadapi dampak wabah Covid-19 dan Ramadan serta Lebaran.

Dalam sebulan terakhir, harga bawang putih sempat menembus Rp 70.000 per kilogram dan bawang bombay mencapai Rp. 140.000 per kilogram, meningkat lebih dari 100 persen.

Penghapusan impor bawang putih dan bawang bombay sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Pasal Pasal 88 ayat (2) menyebutkan impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hortikultura.

Dengan penghapusan persetujuan impor sebagaimana diatur dalam Peraturn Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020, maka seluruh persyaratan izin impor oleh Menteri Perdagangan termasuk Rekomendasi untuk persetujuan impor bawang putih dan bawang bombay tidak diperlukan lagi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Prabowo Tunjuk Sufmi Dasco Ketua Harian Gerindra

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Dasco menggantikan Ketua Harian periode sebelumnya, Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik.

Pada periode sebelumnya, Dasco menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ia juga didapuk sebagai Wakil Ketua DPR RI mewakili Fraksi Partai Gerindra. “Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan AD/ART kepengurusan Parai Gerindra,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sabtu, 19 September 2020.

Sufmi Dasco akan berduet dengan Sugiono yang dipercaya menjadi Wakil Ketua Harian Gerindra. Dalam kepengurusan yang baru, Sandiaga Uno tetap menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Prabowo juga tetap mempercayakan sejumlah nama besar di posisi Wakil Ketua Dewan Pembina, antara lain Rachmawati Soekarnoputri, Hashim Djojohadikusumo, dan Edhie Prabowo. “AD/ART tetap memberi kekuasaan yang besar kepada Ketua Dewan Pembina untuk mengambil kebijakan-keijakan internal dan eksternal partai,” kata Muzani.

Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra Agustus lalu, Prabowo kembali terpilih sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan. Usai kongres, seluruh pejabat di Gerindra demisioner. Hanya tersisa Prabowo dan Muzani. Prabowo menjadi formatur tunggal yang berwenang menentukan nama-nama pejabat Gerindra di periode ini.

Continue Reading

Hot Topic

Sindir Hasil Survei LSI Denny JA, Rizal Razmli: Jangan Bohongi Rakyat

Published

on

By

Ekonom senior Rizal Ramli

Channel9.id-Jakarta. Ekonom senior Rizal Ramli menyindir hasil survei dan riset yang dilakukan LSI besutan Denny JA. Dalam surveinya, LSI menyebut jika pandemi virus corona di Indonesia bakal teratasi pada Juni 2020.

Rizal menilai hasil survei yang meleset tersebut membodohi rakyat. Ia pun mengkritik hasil riset LSI.

“Prediksi yang melesetnya sangat akurat seperti survey2 yang kerap membohongi dan membodohi rakyat dan menina-bobokan pejabat. Wabah survey,, How low can you go?,” kata Rizal dalam akun Twitter-nya.

“Yang bayar surveyor dan minta hasil bagus, percaya dari hasil ‘crooked survey’ itu dan menggunakannya sebagai alat propaganda kepada rakyat. Harus ada etika dan UU yang mengatur survei dan pollster. Kalau ndak, bisa jadi promotor of ‘public lies’,” tulis Rizal.

Baca juga: Di Negara Lain, Tidak Ada yang Berani Bakar Kantor Kejagung

Sebelumnya, pada April lalu, LSI Denny JA merilis survei bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia akan teratasi pada Juni 2020, asalkan tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19.

LSI melakukan riset dengan mengolah data dari berbagai sumber terkait tren kasus COVID-19 di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Saat itu Denny JA mengatakan, timnya melakukan riset dengan menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari Worldometer dan Singapore University of Technology and Design yang terus memperbaharui perkembangan data kasus corona.

Continue Reading

Hot Topic

Hilmar Farid: Sejarah Harus Tetap Dipertahankan Sebagai Pelajaran Wajib di Sekolah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia Hilmar Farid meminta agar pelajaran sejarah tetap dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa.

“Setiap siswa di semua jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, perlu mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama,” kata Hilmar melalui siaran pers, Sabtu (19/9).

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud ini menyatakan, penyederhanaan kurikulum seharusnya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran disertai peningkatan kompetensi guru.

Baca juga: Pakar Pendidikan: Pelajaran Sejarah itu Istimewa

Karena itu, Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia menyambut baik dan mendukung sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak berencana menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan.

Sebelumnya, terdapat wacana penyederhanaan kurikulum yang antara lain menyebutkan mata pelajaran sejarah akan dihilangkan. Wacana tersebut mendapat perhatian dari Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia.

“Kami memberikan apresiasi terhadap kritik dan penolakan yang sempat berkembang yang menunjukkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting sejarah dalam membentuk identitas dan karakter bangsa,” katanya.

Hilmar menyatakan, Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia mendukung seruan para guru sejarah bahwa pelajaran sejarah berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan penghargaan terhadap karya para pendahulu serta memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa.

“Pelajaran sejarah memang sangat menentukan proses pendidikan secara keseluruhan,” ujarnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC