Connect with us

Ekbis

Pengguna Kereta Komuter Anjlok 70 Persen

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Jumlah pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek selama dua pekan terakhir anjlok sekitar 70 persen dari rata-rata 900 ribu-1 juta penumpang menjadi 300 ribu pengguna per hari. “Meskipun jumlah pengguna terus menurun, berbagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di KRL Commuter Line terus ditingkatkan,” kata Vice President Corporate Communication PT Kereta Commuter Indonesia Anne Purba, Rabu, 25 Maret 2020.

Jumlah pengguna pada Senin, 23 Maret 2020, tercatat 341.252 pengguna dan Selasa, 24 Maret 2020 menjadi 292.825 pengguna. Sejak 20 Maret, PT KCI menambah jumlah wastafel di stasiun dengan memasang unit tambahan selain dari yang tersedia di toilet seluruh stasiun.

PT KCI menghimbau agar para pengguna mengisi bangku tempat duduk panjang di dalam KRL yang berkapasitas tujuh orang cukup dengan maksimum empat orang. Sementara untuk tempat duduk prioritas sebaiknya diisi paling banyak dua orang tiap tempat duduk. Para pengguna yang berdiri juga akan diarahkan untuk berjarak dan tidak berhadapan satu sama lain.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Luhut: Program Sosial Indonesia Bisa Dicontoh Negara Lain

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan, pelaksanaan program perlindungan sosial di Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang di Asia.

“Itu diapresiasi oleh WB dan IMF mereka melihat ini Indonesia bisa menjadi leader diantara emerging market dengan program ini, dan dia bilang ke saya kalau bisa laksanakan 80% saja sudah hebat, saya bilang target 95%,” kata Luhut dalam Kuliah Umum FEB UI secara virtual yang dikutip dari akun YouTube Humas FEB UI, Sabtu (19/09).

Menurut LBP, program sosial membuat masyarakat tidak ada yang kelaparan di tengah pandemi Covid-19 karena program perlindungan sosial berjalan baik.

“PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, bansos, prakerja semuanya jalan sehingga tidak ada rakyat kita yang sampai kelaparan,” kata Luhut.

Baca juga: Satgas PEN Kebut Penyaluran Bantuan Rp100 Triliun

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran ini dibagi ke dalam enam klaster salah satunya perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun. Luhut bilang realisasi program PEN secara keseluruhan sudah 40%.

“Per hari ini, kita baru membelanjakan baru lebih mendekati 40%-45% kira-kira hari ini,” katanya.

Sampai 17 September 2020, pencairan anggaran PEN baru mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

Rincinya, realisasi anggaran kesehatan sudah terealisasi sebesar 21% atau Rp 18,45 triliun dari Rp 87,5 triliun, program perlindungan sosial sudah direalisasikan 57,49% atau mencapai Rp 134,4 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun, program Sektoral/Pemda sebesar 49,26% atau Rp 20,53 triliun.

Lalu, untuk Insentif Usaha sudah terealisasi sebesar 18,43% atau Rp 22,23 triliun dan dukungan UMKM baru terealisasi 41,34% atau Rp 58,74 triliun. Sedangkan realisasi pembiayaan korporasi yang dialokasikan sebesar Rp 53,57 triliun belum ada perkembangannya.

IG

Continue Reading

Ekbis

Serapan Rendah, Realisasi Anggaran PEN Baru 36,6 Persen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hingga 17 September 2020 realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp254,4 triliun atau baru 36,6 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun. “PEN sudah terjadi akselerasi pencairan anggaran,” ujarnya, Jumat, 18 September 2020.

Sebelumnya, Airlangga pada pengumuman realisasi PEN pada Jumat pekan lalu, mencapai Rp236,76 triliun atau 34,1 persen. Dalam satu minggu tersebut terjadi peningkatan realisasi sebesar 2,5 persen dari 34,1 persen menjadi 36,6 persen.

Airlangga merinci pos untuk kesehatan realisasinya mencapai Rp18,45 triliun atau 33,47 persen dari pagu Rp87,55 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp134,4 triliun atau 57,49 persen dari pagu Rp203,9 triliun.

Kemudian pos untuk sektoral kementerian/lembaga atau Pemda realisasinya mencapai Rp20,53 triliun atau 49,26 persen, insentif usaha sebesar Rp22,23 triliun atau 18,43 persen dan dukungan UMKM sebesar Rp58,74 triliun atau 41,34 persen.

Meski begitu, Airlangga optimistis realisasi PEN hingga akhir tahun mencapai 100 persen namun dengan realokasi anggaran di enam kelompok alokasi anggaran itu. Dia memperkirakan potensi realisasi atau penyerapan anggaran PEN sampai akhir tahun 2020, yakni kesehatan sebesar Rp84,02 triliun, perlindungan sosial Rp242,01 triliun, sektoral/Pemda Rp71,54 triliun, UMKM Rp128,05 triliun, dan pembiayaan korporasi sebesar Rp49,05 triliun, serta insentif usaha Rp120,61 triliun.

Continue Reading

Ekbis

Gaperoma Minta Relaksasi Cukai Rokok Sampai 2021

Published

on

By

Channel9.id-Malang. Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma) meminta kebijakan relaksasi mengenai cukai diperpanjang 2021 karena kondisi industri hasil tembakau (IHT) di 2020 yang sangat berat.

Ketua Gaperoma Johny mengatakan gambaran beratnya kondisi perusahaan rokok anggota asosiasi tersebut tercermin dari produksi yang turun 13,23 persen pada periode Januari-Juli bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tahun lalu, produksi rokok anggota Gaperoma di Malang periode Januari-Juli mencapai 14,1 miliar batang, namun periode yang sama tahun ini menurun tinggal 12,14 miliar batang,” katanya di Malang, Selasa (15/9/2020).

Indikator lain, kata dia, terjadinya pengurangan tenaga kerja. Akibat pandemi, tidak bisa dihindari adanya pengurangan tenaga kerja karena turunnya angka produksi.

Angka pengurangan tenaga kerjanya mencapai 19,7 persen. Januari-Juli tahun lalu jumlah tenaga kerja di 12 perusahaan rokok anggota Gaperoma sebanyak 11.2356 orang, namun periode yang sama tahun ini berkurang menjadi 9.016 orang.

“Penurunan kinerja IHT jelas tidak dapat dihindari karena indikator juga menunjukkan terjadinya deflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Meski begitu, kata Johny, Gaperoma mengapresiasi atas kebijakan pemerintah memberikan relaksasi berupa relaksasi pembayaran pita cukai dari 2 bulan menjadi 3 bulan sehingga ada ruang yang lebih longgar bagi pelaku IHT.

Dengan kondisi IHT di 2020 yang seperti itu, kata dia, maka di di 2021 memerlukan kebijakan pemulihan ekonomi. Kebijakan relaksasi yang diterapkan untuk IHT di 2020, perlu diteruskan.

Baca juga : ADB Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Minus

Namun implementasinya berupa tidak adanya perubahan PMK 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan golongan tarif, yakni tetap 10 layer di 2021. Dengan cara itu, maka IHT tetap eksis dan menyumbang cukai ke negara dengan baik.

Jika ada perubahan kebijakan golongan tarif dan PMK 152/PMK.010/2019, kata dia, maka akan memperberat kinerja IHT, termasuk IHT anggota Gaperoma. Dampaknya, jika terjadi penurunan produksi, maka otomatis akan mengganggu pula penerimaan negara dari cukai IHT. Kekosongan pasokan itu nantinya akan dimanfaatkan rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal akan lebih marak.

Dengan demikian, tidak kondusifnya kondisi IHT karena regulasi selain akan mempengaruhi kinerja IHT sendiri, juga akan berdampak pada penerimaan negara. “Dari sisi pasokan rokok, saya kira akan tetap sama. Kekurangannya akan diisi dari perluasan peredaran rokok ilegal,” ujarnya.

Oleh karena itulah, Gaperoma berkirim surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 11 September 2020. Intinya, selain mengapresiasi kebijakan pemerintah memberikan relaksasi cukai IHT, juga meminta tidak ada perubahan golongan tarif dan PMK 152/PMK.010/2019 Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC