Channel9.id – Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memantau arah angin dan trajektori asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan untuk mencegah terjadinya polusi asap lintas negara.
Pemantauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman di wilayah terdampak, tetapi juga mengantisipasi potensi penyebaran asap ke negara-negara sekitar.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan mengatakan, pemantauan lintas batas dilakukan berdasarkan hasil pertemuan tingkat menteri dan kelompok kerja teknis mengenai transboundary haze pollution yang digelar di Bali pada Juli 2026.
Menurut dia, pemerintah bersama negara-negara tetangga memantau pergerakan asap dengan menggunakan data arah angin dan trajektori asap dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Langkah kita juga menjangkau level kawasan. Hasil dari ministerial meeting dan technical working group terkait transboundary haze pollution di Bali pada bulan Juli lalu, bersama negara-negara tetangga, kita memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah krisis transboundary haze atau polusi asap lintas batas secara ilmiah dan transparan berdasarkan peta BMKG,” kata Rizal dalam keterangannya, sebagaimana disiarkan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Senin (31/8/2026).
Di tingkat nasional, KLH/BPLH juga mengintensifkan penanganan karhutla melalui operasi darat dan udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Operasi tersebut melibatkan personel gabungan serta armada udara untuk menangani titik-titik kebakaran.
Rizal mengatakan operasi udara saat ini melibatkan puluhan helikopter dan pesawat untuk melakukan water bombing serta modifikasi cuaca. Sementara itu, ribuan personel gabungan disiagakan selama 24 jam di wilayah yang dinilai rawan karhutla.
“Sampai saat ini, beberapa saudara kita di wilayah Kalimantan dan Sumatera dalam kondisi menghadapi kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk water-bombing dan modifikasi cuaca, sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan,” ujar Rizal.
Pemerintah menyatakan penanganan terpadu tersebut diarahkan untuk menekan potensi memburuknya kualitas udara, baik di wilayah terdampak maupun kawasan regional.
KLH/BPLH menilai koordinasi antara operasi pemadaman di lapangan dan pemantauan pergerakan asap diperlukan untuk mengantisipasi potensi polusi lintas batas sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
HT
