Channel9.id-Myanmar. Junta Militer menggunakan bom flashbang untuk membubarkan para pengunjuk rasa di Yangon disaat para menteri luar negeri ASEAN dikabarkan akan mengadakan pertemuan dengan junta militer dalam upayanya untuk mengakhiri kekacauan ini. Pembicaraan itu direncanakan akan diadakan pada hari Selasa (2/3/2021).

Para pengunjuk rasa, yang sebagian besar menggunakan helm pelindung warna merah, berkumpul di beberapa titik kota Yangon yang menyanyikan yel-yel yang mencemooh junta militer. Para warga masyarakat Myanmar di kota lainnya juga mengadakan unjuk rasa terhadap junta militer.

“Jika kami tertindas, akan ada ledakan. Jika kita dipukul, kita akan balik memukul,” salah satu nyanyian yel-yel pengunjuk rasa di Yangon sebelum polisi membubarkannya dengan bom flashbang.

Baca juga : Aung San Suu Kyi Hadir di Persidangannya

Semenjak terjadinya kudeta pada tanggal 1 Februari, 21 orang sudah menjadi korban. Junta Militer mengatakan satu polisi juga menjadi korban atas kerusuhan ini.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan rekannya di ASEAN akan blak-blakan di pertemuan nanti via video call dengan representatfi Junta Militer Myanmar bahwa mereka sudah keterlaluan.

Di interviewnya pada Senin malam, Balakrishnan mengatakan ASEAN sangat mendukung adanya percakapan antara Suu Kyi dengan junta militer.

“Mereka harus berbicara, dan kita akan membantu mempertemukan mereka,” katanya.

Junta militer menjustifikasi tindakan kudetanya dengan alasan adanya kecurangan pada pemilu November lalu yang dimenangkan telak oleh parta Suu Kyi.

Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta, berjanji akan mengadakan pemilu ulang dan akan memberikan kekuasaan Myanmar kepada pemenang pemilu itu, namun tidak diketahui kapan akan dilaksanakannya pemilu ulang tersebut.

(RAG)

Channel9.id-Amerika Serikat. Amerika Serikat dikabarkan akan menjatuhkan sanksi, paling cepat hari Selasa, kepada orang-orang yang meracuni kritikus Kremlin, Alexey Navalny, ujar dua narasumber yang tidak mau disebutkan  namanya pada hari Senin (1/3/2021).

Keputusan Presiden Joe Biden menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab pada kasus Navalny merupakan gambaran sikap Amerika yang lebih keras dari kepemimpinan sebelumnya, Donald Trump, yang pada Agustus kemarin membiarkan kasus ini terjadi tanpa adanya respon hukuman dari Amerika Serikat.

Narasumber itu menolak untuk memberi tahu siapa target atau otoritas legal yang Amerika akan gunakan untuk memberikan hukuman kepada mereka yang meracuni Navalny. Navalny jatuh sakit disaat ia terbang ke Siberia pada Agustus kemarin dan diterbangkan ke Jerman untuk mendapatkan perawatan, di sana ia dinyatakan telah diracuni dengan racun saraf Novichok.

Baca juga : Warga Rusia Dukung Navalny di Hari Valentine

Dikabarkan Amerika akan bertindak dibawah dua tata tertib eksekutif: 13361, yang dikeluarkan setelah invasi Rusia di Krimea, dan 13382, yang dikeluarkan pada tahun 2005 untuk memerangi produksi senjata pemusnah massal.

Dengan dua tata tertib itu, Amerika Serikat dapat membekukan aset Amerika Serikat ke mereka yang terkena sanksi dan juga melarang perusahaan atau perorangan dari Amerika Serikat untuk melakukan transaksi dengan mereka.

Keadministrasian Biden juga berencana untuk bertindak dibawah Undang- Undang Amerika tentang Penendalian Senjata Kimia dan Biologis Amerika Serikat dan Penghapusan Perang 1991, yang memberikan berbagai macam jenis hukuman.

Narasumber itu menyebutkan beberapa individu akan dijatuhkan sanksi secepatnya pada hari Selasa, namun ia menolak untuk memberi tahu siapa individu itu atau menyebutkan sanksi apa yang akan dijatuhkan.

(RAG)

Channel9.id-Amerikat serikat. Keadministrasian Amerika serikat kukuh dengan keputusannya yang tidak akan memberi sanksi kepada putra mahkota Saudi Arabia, Mohammed bin Salman (MbS) pada hari Senin (1/3/2021). MbS terbukti terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi di tahun 2018.

“Kami sedang berusaha untuk menempatkan hubungan Amerika dengan Arab Saudi di titik yang pas,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ned Price, pada konferensi berita di Washington yang membela keputusan Keadministrasian Biden yang tidak akan memberi sanksi kepada sang putra mahkota.

Keadministrasian Biden sedang berupaya untuk “mengkalibrasi ulang”, bukan “memutus” hubungan Amerika-Arab Saudi, kata Price.

Apabila keadministrasian Biden melakukan “sesuatu yang dramatis dan juga lebih drastis”, dengan memberikan MbS sanksi, pengaruh Amerika di Arab Saudi akan “terjun bebas”, kata Price.

Baca juga : Pasangan Jamal Khashoggi Ingin Mohammed bin Salman Dihukum Secepatnya

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 26 Februari menjatuhkan 76 orang Arab Saudi ke dalam larangan bepergian dan Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada para pejabat Arab Saudi yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, kecuali sang putra mahkota.

Sanksi itu diumumkan setelah Office of the Director of National Intelligence (ODNI) merilis laporan rahasia yang sudah disiapkan oleh CIA dan agensi mata-mata Amerika lainnya yang memberikan informasi siapa saja yang bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi.

“Tujuan kita pada semua ini adalah agar kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan kedepannya. Itulah mengapa kita membicarakan soal ini bukan untuk memutuskan tapi untuk mengkalibrasi hubungan kami agar kami dapat mendapatkan kembali pengaruh yang kami butuhkan demi kebaikan Amerika,” kata Price.

Price mengatakan sejak Biden menjabat sebagai Presiden, catatan HAM Arab Saudi makin membaik dengan membebaskan aktivis perempuan Loujain al-Hathloul dan juga mengakhiri blokade Qatar yang dipimpin oleh Arab.

Keputusan Amerika untuk tidak memberikan sanksi kepada MbS mendapatkan kritik yang keras dari Washington Post.

Washington Post menuduh Biden telah ingkar terhadap janji kampanye yang mengatakan rezim Saudi akan bertanggung jawab atas terbunuhnya Khashoggi. Fred Ryan, publisher berita Wasington Post, menulis “Nampaknya dibawah kepemimpinan Biden, jika suatu kejahatan memberikan keuntungan strategis untuk Amerika, maka itu sah-sah saja.”

(RAG)