Channel9.id – Jakarta. Indonesia kembali menerima pengiriman dosis vaksin Covid-19. Pada Senin, 8 Maret 2021, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin yang diperoleh melalui skema kerja sama multilateral tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sekira pukul 17.45 WIB.

“Pada hari ini, Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin AstraZeneca sebesar 1.113.600 vaksin jadi (siap pakai) dengan total berat 4,1 ton yang terdiri atas 11.136 karton,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam keterangannya di lokasi.

Pengiriman pertama vaksin via skema multilateral atau tahap keenam pengiriman vaksin pemerintah Indonesia tersebut menyertakan vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi AstraZeneca.

Vaksin tersebut diperoleh melalui skema kerja sama multilateral pemerintah Indonesia dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dan berbagai pihak internasional lainnya lewat inisiatif Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) Facility. Inisiatif global ini bertujuan untuk mengupayakan kesetaraan akses terhadap vaksin-vaksin Covid-19 untuk seluruh negara.

“Tanggal 16 Oktober 2020 di Jenewa, bersama Menteri BUMN, saya menyampaikan surat expression of interest pemerintah Indonesia kepada GAVI-COVAX Facility. Surat tersebut ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sejak saat itu proses untuk mendapatkan akses vaksin dari jalur multilateral terus bergulir,” tuturnya.

Kedatangan 1.113.600 vaksin AstraZeneca kali ini merupakan bagian awal dari gelombang pengiriman pertama dari vaksin yang didatangkan melalui skema multilateral. Dalam gelombang pertama yang dikirimkan secara bertahap tersebut Indonesia nantinya akan memperoleh 11.704.800 vaksin siap pakai dan diupayakan untuk dapat berlanjut pada gelombang-gelombang berikutnya.

Keberhasilan Indonesia memperoleh vaksin Covid-19 melalui skema multilateral tersebut membuktikan hasil diplomasi terbaik pemerintah Indonesia untuk mengupayakan ketersediaan vaksin bagi masyarakat Indonesia untuk segera mengentaskan persoalan pandemi.

Namun, meski selalu berupaya untuk memastikan kebutuhan vaksin Covid-19 di dalam negeri dapat terpenuhi, Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung prinsip kesetaraan terhadap akses vaksin bagi semua negara.

“Dukungan Indonesia mengenai prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara juga terus dijalankan. Prinsip ini harus terus disuarakan. Prinsip ini terus kita dukung, antara lain melalui posisi saya sebagai salah satu Co-Chair dari COVAX AMC Engagement Group,” tutur Retno.

Di tataran internasional, diplomasi kesetaraan terhadap vaksin akan terus diperkuat. Diplomasi juga akan terus diperkokoh untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Sebelum kedatangan vaksin melalui skema kerja sama multilateral ini, pemerintah Indonesia juga telah mendatangkan 38 juta dosis vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac. Vaksin-vaksin baik yang telah tiba maupun yang akan terus dikirimkan ke Indonesia akan digunakan untuk mendukung program vaksinasi massal secara gratis yang menargetkan 181,5 juta masyarakat.

Untuk diketahui, vaksin AstraZeneca telah masuk ke dalam emegency use listing (EUL) atau daftar penggunaan darurat WHO sejak 15 Februari 2021. Terdaftarnya vaksin tersebut di EUL WHO memungkinkan penggunaan darurat dan distribusi global melalui COVAX.

EUL WHO itu melibatkan penilaian yang ketat terhadap data uji klinis fase II dan fase III akhir serta data-data lainnya yang substansial untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kemanjuran vaksin.

Turut hadir dalam kedatangan vaksin Covid-19 melalui skema multilateral tersebut ialah Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr. N. Paranietharan dan Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Debora Comini.

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah rencananya akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras saat Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3) lalu. Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengingatkan pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan impor 1 juta impor beras.

Sebab, kata dia, pemerintah saat ini tengah menggalakkan program peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan nasional melalui program food estate atau lumbung pangan nasional seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

“Hari-hari ini kita menghadapi isu 1 juta impor beras dan ini sudah menjadi isu nasional dan marak di media sosial. Saya memandang, impor satu juta ton beras ini adalah tidak cocok dengan program-program yang terkait dengan food estate. Serta, juga petani saat ini juga sedang serius-seriusnya menanam dan panen. Komisi IV DPR RI saat beberapa kali rapat dengan Kementan, selalu diinformasikan bahwa Indonesia mengalami surplus beras,” ujar Hermanto pada Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/3).

Politisi Fraksi PKS ini menilai, apabila pemerintah betul-betul melakukan impor 1 juta ton beras, akan sangat menyakiti hati petani Indonesia yang sudah bekerja keras. Bahkan, ia juga menganggap bahwa kebijakan food estate dianggap gagal.

“Oleh karena itu, saya minta supaya satu juta beras yang akan diimpor itu ditinjau ulang dan anggarannya supaya dioptimalkan untuk pemberdayaan pembelian beras-beras petani yang sekarang sedang panen, terutama, di area food estate yang sekarang sudah mengalami panen. Nah, ini sebagai salah satu upaya kita untuk komitmen menegakkan kedaulatan pangan sesuai dengan amanat UU Pangan,” pungkas Hermanto.

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras. Hal tersebut tertera dalam bahan paparan Menko Perekonomian pada Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3) lalu. Dalam paparan tersebut, tertera bahwa impor sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras setelah adanya bansos beras PPKM antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19.

IG

Channel9.id-Jakarta. Bekas Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial, Adi Wahyono mengungkapkan nama-nama para pengusung perusahaan-perusahaan vendor penyedia bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19.

Hal itu disampaikan Wahyono saat bersaksi untuk dua orang terdakwa yaitu untuk Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa memberikan suap senilai Rp1,95 miliar terkait penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako Covid-19 di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (8/3).

Nama-nama pengusung tersebut termasuk mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara; Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras; Staf Ahli Menteri Sosial, Kukuh Ari Wibowo; Inspektur Jenderal Kemensos, Dadang Iskandar; Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Erwin Tobing; anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Dasopang; anggota Fraksi PDIP DPR RI, Ihsan Yunus dan nama-nama lainnya.

“Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saudara no 45 saudara mengatakan ‘adapun perusahaan-perusahaan tersebut afiliasinya ditunjukan oleh antara lain perinciannya nomor 1-38 ada CV Bahtera Asa II kuota 223.865, Moncino pengusul terafiliasi dengan Hartono Laras, Primer Koperasi Nasional terafiliasi Dadang Iskandar. Tapi PT PPI, PT Pertani kenapa kosong Pak?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Muhammad Nur Azis seperti dilaporkan Antara.

“Ya benar, untuk PT PPI dan Pertani tidak ada afiliasinya karena saya tidak tahu. Kan ada di daftar penunjukan, kalau Pertani saya dapat ada dalam rapat,” jawab Adi Wahyono.

Baca juga: Kasus Bansos, KPK Periksa Sekjen Kemensos Hartono Laras

Adi sebelumnya juga menjabat sebagai Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos Tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19.

“Nama-nama pengusul ini jelas. Ini ada Kukuh, Marwan Dasopang, Hartono Laras, Dadang Iskandar, Ihsan Yunus, Juliari P Batubara, Candra Mangke, M Royani ini tentu saudara gak salah sebut tentu ada data kan?” tanya Jaksa Azis.

“Jadi waktu itu disampaikan nama pengusul sudah di akhir, makanya informasi itu akumulasi dan pertemuan yang sering kita lakukan jadi saya mendengar nama pengusul-pengusul itu,” ungkap Adi.

“Jadi PT Moncino saudara dengar terafiliasi Pak Hartono Laras, PT Andalan Pesik Internasional terafiliasi ke Ihsan Yunus, PT Anugerah Bangun Kencana terafiliasi dengan Erwin Tobing, Sri Citra Pratama terafiliasi Juliari P Batubara begitu?” tanya Jaksa Azis.

“Ya betul,” jawab Adi.

“Jadi ini karena sering rapat saudara tahu perusahaan ini terafiliasi dan diusulkan oleh nama-nama tersebut?” tanya jaksa.

“Ya Betul,” jawab Adi. Dalam BAP no 46, Adi juga menjelaskan nama-nama perusahaan dan pengusul masing-masing.

“BAP 46 terkait tahap ketiga yang saudara sudah jadi KPA-nya ini saya bacakan, Bumi Pangan pengusulnya Iman Ikram dan Ihsan Yunus; Food Station pengusulnya M Royani; Pertani tidak ada yang mengafiliasi; PT Tahta Jaga Internasional pengusulnya Hartono Laras; Galasari Gunung Sejahtera pengusulnya Kukuh dari Menko PMK; Giring Mekar Abadi pengusulnya rekan menteri; Andalan Persik Internasional pengusulnya Iman Ikram dan Ihsan Yunus; Moucino pengusulnya Hartono Laras; Bahtera Assa pengusulnya Kukuh; Alfa Indah Mikatama pengusulnya Adi Wahyono; termasuk Anomali Lumbung Arta’, benar keterangan saudara?” tanya jaksa.

“Iya,” jawab Adi.

IG