Connect with us

Nasional

Dianggap Tidak Aman, Masker Buff dan Scuba Dilarang Digunakan di KRL

Published

on

Channel9.id-Jakarta. PT KCI mengimbau kepada seluruh penumpang KRL untuk tidak menggunakan masker buff dan scuba atau kain tipis untuk menutupi mulut dan hidung.

“Untuk kesehatan bersama, sangat dianjurkan menggunakan masker yang efektivitasnya mencukupi dalam mengurangi droplet atau cairan. Gunakan setidaknya masker kain yang terdiri dari minimal dua lapisan,” kata Anne Purba, VP Corporate Communications, Senin (14/09).

Dilansir kumparan.com, bukan tanpa alasan kenapa scuba dan buff dilarang penggunaannya. Selain tidak efektif, alih-alih melindungi dan mencegah penularan, masker tersebut justru bisa membahayakan penggunanya.

Sebuah riset yang dilakukan para peneliti dari Duke University, Belanda, menjelaskan bahwa scuba dan buff merupakan masker paling buruk kinerjanya ketimbang masker lain. Itu dapat dari hasil studi eksperimental menggunakan perangkat laser sederhana.

Para peneliti mengamati seseorang yang memakai masker dan berbicara ke arah sinar laser yang disimpan di dalam perangkat berbentuk kotak.

Baca juga : Hari Pertama PSBB, Penumpang KRL Turun 19 Persen

Jumlah tetesan yang dikeluarkan saat berbicara direkam menggunakan kamera ponsel. Hasilnya, dari sekian jenis masker yang diuji, buff dan scuba adalah yang paling buruk.

“Pemahaman yang beredar di masyarakat selama ini bahwa memakai masker jenis apa pun lebih baik ketimbang tidak memakai masker sama sekali, tapi di sini hal itu tidak berlaku,” kata Martin Fischer, pemimpin dan spesialis pencitraan molekuler dari Duke University seperti dikutip Science Alert.

“Kami mengamati bahwa jumlah tetesan meningkat saat orang menggunakan buff. Kami yakin bahwa bahan yang digunakan telah memecah sejumlah droplet menjadi partikel yang lebih kecil. Hal itu membuat pengguna buff menjadi kontraproduktif karena tetesan yang lebih kecil lebih mudah terbawa arus udara dan membahayakan orang di sekitar,”lanjutnya.

Dalam kondisi tertutup seperti di dalam KRL dengan udara yang lebih dingin, droplet bisa menjadi airborne dan bertahan di udara dalam waktu lama sehingga membuat penularan virus Covid-19 semakin tinggi.

Maka, tak mengherankan jika penggunaan buff atau scuba dilarang di KRL. Karena alih-alih mencegah penularan, itu justru bisa membahayakan orang lain dan penggunanya.

Saat ini pihak KCI sendiri mengakui belum ada larangan resmi penggunaan masker scuba dan buff di KRL. “Kita masih sosialisasi,” ucap Anne.

Akun media sosial PT KCI, seperti Instagram, melakukan sosialisasi menghindari penggunaan masker scuba dan buff. Dalam penjelasan PT KCI, masker scuba atau buff hanya 5% efektif mencegah risiko terpapar virus.

“Hindari pemakaian masker scuba atau buff yang hanya 5% efektif dalam mencegah risiko terpaparnya akan debu, virus, dan bakteri,” tulis Instagram @commuterline.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Tegaskan Pilkada Jalan Terus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tak akan ditunda meski kasus Covid-19 terus meningkat. Pemerintah akan mengatur penyelenggaraan pilkada lebih ketat lagi dan melarang kegiatan yang berpotensi memperluas penyebaran virus corona.

Tito mengatakan pengetatan pilkada akan diatur dalam revisi peraturan KPU (PKPU) atau lewat peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) tentang pilkada selama pandemi. Kampanye yang mewajibkan alat-alat seperti masker dan lain-lain itu harus diatur dengan aturan. “Terutama kerumunan yang berpeluang untuk terjadinya jaga jarak menjadi dilanggar. Ini harus diatur dan aturannya tinggal dua, di PKPU atau khusus spesifik di perppu,” ujarnya, Minggu, 20 September 2020.

Menurut Tito, jika pengetatan protokol tersebut diatur dalam PKPU, maka revisi harus dilakukan dan selesai dalam pekan ini. Namun, jika hal tersebut sulit dilakukan, penerbitan perppu menjadi pilihan bagi pemerintah untuk dapat tetap menyelenggarakan pilkada.

Tito mengatakan terkait penyelenggaraan konser akan dilarang dalam ketentuan pilkada, kecuali jika dilakukan secara daring. Di samping itu, ketentuan terkait rapat umum juga akan diubah dan hanya diperbolehkan dengan massa berjumlah maksimal 50 orang di dalam ruangan tertutup.

Kemudian, teknis pemungutan suara juga akan diatur ulang khususnya terkait dengan jangka waktu pelaksanaannya. “Pemungutan suara dihitung per jam dan kalau perpanjang sampai jam 3,” jelas Tito.

 

Continue Reading

Hot Topic

Mendagri Tunda 3.000 Pilkades di Seluruh Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan menunda 3000 pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades di seluruh Indonesia karena pandemi Covid-19. Penundaan karena pemerintah tidak bisa mengontrol penyelenggaraan pilkades.

“Pilkades saya tunda semua, ada 3.000, semuanya sudah kami tunda. Kenapa? Karena kami tidak bisa kontrol. Karena itu kan yang melaksanakannya adalah panitianya bupati menurut undang-undang,” kata Tito, Minggu, 20 September 2020.

Baca juga: Menteri Tito: Pemerintah Siapkan Dua Perppu Terkait Pilkada

Tito mengatakan sudah mengirimkan surat edaran dan memerintahkan kepada seluruh bupati untuk menunda pilkades. Pilkades akan ditunda sampai dengan pelaksanaan pilkada tahun ini rampung. “Karena pilkada bisa kami kontrol, tapi kalau pilkades penyelenggara tiap kabupaten masing-masing. Iya kalau punya manajemen yang baik, kalau tidak rawan sekali,” ujarnya.

Adapun untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, Tito menegaskan akan tetap digelar. Keputusan pemerintah sudah bulat, meski banyak pihak mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19.

Tito mengatakan saat ini pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Perppu akan mengatur secara keseluruhan teknis pelaksanaan pilkada, mulai dari pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan.

Opsi lain, kata Tito, merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada dalam situasi wabah. “Peraturan KPU harus segera revisi dan harus segera dalam beberapa waktu hari ini. Ini perlu ada dukungan dari semua, supaya regulasi ini, karena regulasi ini bukan hanya dari Mendagri,” ujarnya.

Sebelumnya, berbagai kalangan mendesak pemerintah Pilkada 2020 ditunda. Terutama setelah marak terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh para calon saat mendaftar ke KPU 4-6 September lalu. Bawaslu mencatat 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran.

Continue Reading

Hot Topic

Menag Fachrul Razi Positif Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Agama Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Namun, saat ini kondisi fisik Fachrul dalam keadaan baik. Kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal.

“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif,” ujar Kevin, melalui keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

“Namun, Alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” kata Kevin.

Baca juga: Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19

Saat ini, Fachrul tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Kevin pun memohon doa dari masyarakat agar Fachrul segera diberi kesembuhan.

“Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman mengatakan, sementara ini Fachrul Razi akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC