Connect with us

Hukum

Dinilai Rekayasa Aksi Blusukan, Risma Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Mensos Tri Rismaharini alias Risma dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah Tjetjep Muhammad Yasin. Risma dilaporkan karena diduga merekayasa aksi blusukan terhadap gelandangan.

“Pertemuan bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nursaman di Sudirman dan Thamrin, Jakarta Pusat, itu saya lihat banyak kebohongan,” kata Yasin, Senin 11 Januari 2021.

Yasin yang mengaku sebagai warga Surabaya ini menilai janggal pertemuan antara Menteri Risma dengan gelandangan bernama Nursaman. Dia mengaku sudah sering ke kawasan Sudirman-Thamrin sejak 1997.

“Namun tidak pernah saya menjumpai pengemis di situ,” katanya.

Selain itu, Yasin menyatakan, anaknya yang sering mengurus gelandangan tidak pernah melihat Risma peduli terhadap tunawisma sejak menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Karena itu, aksi blusukan Risma di Jakarta saat menjadi Menteri hanya untuk pencitraan.

“Jadi aneh ketika tiba-tiba begitu,” kata Yasin.

Yasin menyampaikan, Risma akan dilaporkan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Risma juga dilaporkan dengan Pasal 28 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Diketahui sebelumnya, Risma menemui dua penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin, 4 Januari 2021.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Korupsi Bansos, KPK Mensinyalir Ada Arahan Khusus Juliari Batubara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga  tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) memberi arahan khusus untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Maka dari itu, KPK pun memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW) untuk mendalaminya.

Adi menjadi saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Adi juga salah satu tersangka kasus tersebut.

“Adi Wahyono, PPK pada proyek bansos Tahun Anggaran 2020, masih terus didalami terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1).

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara  

Selain Adi, KPK pada Jumat (15/1) juga telah memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yakni Manajer PT Pertani Muslih dan Ivo Wongkaren dari unsur swasta. Saksi Muslih, kata Ali, didalami keterangannya terkait adanya kerja sama dalam proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 pada Kemensos.

“Serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini,” ucap dia.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan salah satu rekanan penyedia bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Sedangkan saksi Ivo Wongkaren, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos serta teknis pembayaran atas kerja sama tersebut.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS) masing-masing dari pihak swasta. Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Jelang Uji Kelayakan, Komjen Sigit Silaturahami dengan mantan Kapolri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi sekaligus meminta doa restu kepada sejumlah mantan Kapolri untuk meminta dukungan serta wejangan sebelum mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Silaturahmi ini merupakan tradisi dan bentuk penghormatan kepada para pendahulu.

Sejumlah mantan Kapolri yang disambanginya antara lain Jenderal (Purn) Sutarman, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Roesman Hadi dan Jenderal (Purn) Roesdihardjo.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan anjangsana ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan generasi muda Polri terhadap para pimpinan Polri yang berjasa membentuk institusi Kepolisian. “Sebagai anak dan bapak, Pak Sigit meminta dukungan dan wejangan sekaligus silaturahmi kepada para mantan Kapolri,” kata Argo, Sabtu, 16 Januari 2021.

Dalam pertemuan itu, para mantan Kapolri memberikan pesan agar Listyo Sigit tetap menjaga soliditas internal dengan senior maupun dengan junior. Selain itu juga berpesan bahwa mengemban tugas sebagai Kapolri merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. “Juga pesan menjaga sinergitas dengan TNI yang sudah sangat terjalin baik,” tutur Argo.

Sigit akan melakukan serangkaian kegiatan di DPR sebelum menjadi Kapolri. Didahului ujian pembuatan makalah pada Senin, 18 Januari 2021 dan uji kelayakan dan kepatutan, Selasa, 19 Januari 2021.

Continue Reading

Hukum

Buron 4 Tahun, Tersangka Kasus Videotron Dicokok Kejati Sumut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tersangka korupsi videotron di Kota Medan, Djohan (49), dibekuk Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Djohan telah menjadi buronan sejak 2017 lalu.

Asintel Kejati Sumut Dwi Setyo Budi Utomo mengungkapkan, Djohan ditangkap di rumahnya di Kompleks Ladang Mas Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Medan, Jumat (15/01) malam.

Namun, Djohan sempat berkelit lantaran identitas yang digunakan saat ini berbeda. Diduga, ia mencoba mengubah identitasnya.

“Pada saat tim kita mau menangkap, tersangka berusaha berkelit karena identitas tersangka berbeda antara KTP dan SIM. Dugaan kita, tersangka berusaha untuk mengganti identitas agar tidak dikenali,” kata Dwi Setyo Budi Utomo, Sabtu (16/01).

Baca juga: Kasus Pemerasan Rp1 Miliar, Dua Jaksa Bakal Dicopot

Sebagai informasi, Djohan adalah Direktur CV Putra Mega Mas yang menjadi rekanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam pengadaan sarana informasi massal tentang harga kebutuhan pokok secara elektronik (videotron)) pada 2013. Proyek dengan anggaran Rp 3.168.120.000 ini diduga dikorupsi.

Penyidik menetapkan Djohan sebagai tersangka pada 2017. Dia diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Djohan yang terus mangkir dari panggilan penyidik, akhirnya dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 3 Juli 2017.

Kasipenkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian menjelaskan, kini Djohan diserahkan ke pihak Kejari Medan dan dititipkan di Rutan Tanjung Gusta.

“Selanjutnya akan ditangani oleh tim penyidik Pidsus Kejari Medan agar berkasnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk disidangkan,” katanya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC