Connect with us

Nasional

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri: Peran FKUB Penting di Masa Pandemi Covid-19

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyampaikan, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat penting dalam merawat kehidupan dan kerukunan beragama di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, FKUB bisa menjadi model bagi negara lain untuk memelihara kerukunan baragama.

Bahtiar menyampaikan itu dalam webinar ‘Peran FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di masa Pandemi Covid-19’ yang digelar Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Kamis 5 Agustus 2021.

“Ini berkah dan karunia karena kita bisa merawat kerukunan beragama di tengah pandemi. Atas nama Kemendagri saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan pemda termasuk jajaran agama pusat dan daerah terutama FKUB yang selama ini telah banyak sekali membantu pemerintah dan pemda,” ujar Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) ini.

Bahtiar menyampaikan, pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti kebijakan PPKM Level 4. Tentu, tujuan kebijakan itu untuk memutus penyebaran Covid-19 dan melindungi kesehatan masyarakat.

Namun, di sisi lain, kebijakan itu berdampak bagi perekonomian masyarakat. Kondisi itu kemudian dimanfaatkan oknum untuk memecah bangsa. Karena itu, menurut Bahtiar, memelihara kerukunan beragama sangat dibutuhkan di masa pandemi-19.

“Memelihara kerukunan di tengah pandemi, bukan hanya kebutuhan negara tapi kebutuhan dunia saat ini. Kerukunan itu harus kita rawat di tengah pandemi termasuk kita,” kata Bahtiar.

Bahtiar menyampaikan, upaya memelihara kerukunan beragama bukan hanya tugas pemerintah. Ini juga menjadi tugas masyarakat.

“Tentu pada akhirnya partisipasi masyarakat dari segala unsur, dari segala latar belakang keagamaan perlu terlibat. Hadirnya organisasi FKUB yang luar biasa ini suatu keberkahan negara ini. Mungkin tidak ada di negara lain yang memiliki kehebatan seperti FKUB,” ujarnya.

Sekali lagi, Bahtiar menyatakan, FKUB sangat dibutuhkan karena secara nyata membantu dan merawat kehidupan berbangsa dan kehidupan keumatan masyarakat Indonesia. Dia pun meminta FKUP untuk membantu pemerintah merawat bangsa.

“Kami juga meminta bantuan FKUB untuk mensosialisasikan bahwa ada bansos dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat. Saya yakin sepenuhnya meski jumlahnya terbatas, tapi sangat membantu meringankan beban masyarakat,” kata Bahtiar.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Dialog Bersama Jokowi, Pelajar Ungkap Kegembiraan Bisa PTM

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar yang digelar di SMKN 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis (16/9). Selain peninjauan, Kepala Negara juga berkesempatan untuk berdialog bersama para pelajar melalui konferensi video di enam kabupaten/kota lain yang secara bersamaan melakukan kegiatan vaksinasi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menanyakan kepada para siswa perihal pembelajaran tatap muka (PTM) yang mulai dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota. Salah satu siswa dari SMAN 1 Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kalisa, mengaku senang telah divaksin sehingga bisa melakukan PTM.

“Sudah berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu (PTM)?” tanya Jokowi.

“Sudah dua minggu Pak,” jawab Kalisa.

Baca juga: Serentak Vaksinasi di Pesantren, Presiden Jokowi: Kita Ingin Melindungi Para Santri 

Siswa lain dari SMAN 1 Perbaungan, Fajar juga mengaku bersyukur sudah divaksin sehingga bisa melakukan PTM meskipun secara terbatas. Jokowi menegaskan bahwa PTM dapat dilakukan dengan syarat level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kabupaten/kota tersebut berada di level 3 atau 2.

“Gurunya divaksinasi, anaknya divaksinasi. Enggak apa-apa vaksinasi pertama dulu enggak apa-apa. Silahkan tetapi juga pembelajaran tatap muka terbatas, bisa 30 persen, bisa 50 persen,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Tenggarong, Nerisa mengungkapkan keinginannya untuk bisa datang ke salah satu festival adat yaitu Tenggarong International Folk Arts Festival (TIFAF). Ia berharap, pandemi segera berakhir agar festival adat tersebut dapat kembali diselenggarakan di Tenggarong.

“Nah sedih bener Pak. Padahal saya tunggu awal datangnya upacara adat tu Pak,” ungkap Nerisa.

Terkait hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa berbagai kegiatan seperti festival adat dapat diselenggarakan kembali apabila masyarakat telah mendapatkan suntikan vaksin.

Meski demikian, ia pun mengingatkan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun nantinya kegiatan festival maupun pertunjukan sudah bisa diselenggarakan.

“Kalau nanti pandemi sudah menurun, menurun, menurun silakan untuk diadakan kembali,” pungkas Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Melakukan Inovasi

Published

on

By

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Melakukan Inovasi

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkapkan, sejumlah alasan pentingnya pemerintah daerah (pemda) melakukan inovasi. Menurutnya, pemda perlu melakukan terobosan kebijakan agar dapat memberikan sumbangsih bagi negara, salah satunya dengan mendongkrak capaian posisi Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) serta Global Innovation Index (GII). Selain itu, inovasi merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang terhadap tren peningkatan pengguna seluler dan internet di Indonesia.

“Penguna ponsel dan internet cukup banyak. Bahkan penggunaan seluler melebihi jumlah penduduk. Peluang inilah yang harus ditangkap pemda melalui inovasi,” ujar Fatoni saat menjadi narasumber Podcast Rabu Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Fatoni melanjutkan, alasan lain mengapa pemda penting berinovasi, yakni untuk mempercepat tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum, kata dia, tujuan otonomi daerah itu ada tiga, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, inovasi mampu mempercepat capaian sasaran otonomi daerah baik di bidang administrasi maupun politik. “Dalam konteks ini, inovasi dilakukan dalam rangka mengubah mindset, tata kelola, dan pelayanan publik,” tambahnya.

Fatoni menjelaskan, tuntutan zaman yang serba cepat mendorong dibutuhkannya perubahan budaya kerja baru di lingkungan pemerintah, yakni dengan bekerja secara efektif, totalitas, dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, penting pula untuk menerapkan prinsip kolaborasi, serta pola pikir untuk membahagiakan dan melayani masyarakat. Menurut Fatoni, untuk mewujudkan berbagai perubahan tersebut, pemda harus melakukan inovasi.

Selain itu, lanjut Fatoni, inovasi juga perlu diterapkan oleh pemda agar dapat memperbaiki pelayanan publik. Melalui berbagai terobosan, diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan yang lebih cepat, mudah, pintar, nyaman, murah, dan lebih baik. Inovasi juga perlu dilakukan untuk mempercepat tercapainya visi misi pemerintah dan sinergisitas antara pusat dan daerah. “Langkah tersebut sekaligus untuk mempercepat tercapainya tujuan visi misi Indonesia, serta untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Published

on

By

Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Bina Adminstarasi Kewilayahan, Safrizal ZA menggelar rapat internal dalam rangka strukturisasi data PPKM berdasarkan output pada Kepmendagri Nomor 440-457 Tahun 2021 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPKM di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, secara virtual pada Rabu (15/9/2021).

Dalam arahannya, Safrizal mengatakan tujuan diadakannya rapat ini untuk tingkatkan motivasi dan sinergitas jajaranya. Terutama untuk fokus di 3 agenda prioritas Ditjen Bina Adwil, yakni Penanganan Covid, Cipta Kerja dan turunannya, serta Penyelesaian Batas Daerah.

“Saya perlu mengarahkan, menyelaraskan 3 kinerja tugas prioritas kita. Penanganan Covid-19, cipta kerja dan penyelesaian batas dalam cipta kerja,” kata Safrizal.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Peluncuran Aplikasi ASAP Digital Nasional

Lebih jauh, ia menginstruksikan jajaranya untuk lebih bekerja keras dalam akuntabilitas data pengendalian Covid-19. Kata Safrizal, pendataan yang cepat, akurat dan sinkron sangat dibutuhkan dalam upaya pengambilan keputusan.

“Saya berharap teman teman dapat bekerja keras lagi, terutama dalam ketelitian data. Jangan ada lagi gap (perbedaan) data yang kita miliki dengan data rill di lapangan. Karena akurasi data, menjadi kunci kebijakan yang efektif,” jelasnya.

Di akhir paparannya, ia juga berharap jajarannya setelah pelaksanaan rapat kerja dapat langsung membuat rencana aksi dan target waktu penyelesaiannya terkait dengan dengan permasalahan dan target-target kinerja yang hendak dicapai.

Bahkan, Safrizal meminta jajarannya segera bertugas untuk memverifikasi data yang dibutuhkan, khususnya dalam 3 agenda prioritas Ditjen Bina Adwil tersebut.

“Sebagian ada yang cek data, ada yang tugasnya monitor data, ada yang memantau di lapangan. Konfirmasi semuanya. Ini harus dilakukan. Nanti, pertemuan dengan tim kecil ini akan kita bahas Minggu depan,” pungkasnya.

Diketahui, giat rapat internal dalam rangka strukturisasi data PPKM berdasarkan output pada Kepmendagri Nomor 440-457 Tahun 2021 ini, dihadiri Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Direktur Dekon TP dan Kerja Sama, Direktur Pol PP dan Linmas, Direktur Waskoban, Direktur MPBK dan para Pejabat Administrator/JFT Ahli Madya. Serta sejumlah Pejabat Pengawas/JFT Ahli Muda di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Continue Reading

HOT TOPIC