Connect with us

Opini

Distopia Asesmen Nasional

Published

on

Oleh: Iman Zanatul Haeri

Channel9.id – Jakarta. Jika anda semua memiliki ingatan yang kuat, Asesmen Nasional sebenarnya mengalami proses yang lebih mengerikan daripada kebocoran soal Ujian Nasional (UN). Saat Kemdikbud Ristek mengumumkan akan mengadakan Asesmen Nasional (AN), kepanikan masal terjadi diantara kalangan pendidik.

Sementara sosialisasi belum menyeluruh, tiba-tiba sebuah lembaga pendidikan swasta mengklaim memiliki Jurus Jitu ‘lulus’ Asesmen Nasional (3/11/2020). Seandainya-pun, lembaga tersebut mengklaim bahwa mereka benar-benar tahu cara lulus Asesmen Nasional, terdapat tiga pertanyaan krusial:

Pertama, darimana mereka tahu bahwa Asesmen Nasional itu akan ‘meluluskan?’

Kedua, seandainya mereka benar-benar tahu, apa mandat yang mereka miliki untuk membuka sebuah forum diskusi yang membahas sebuah kebijakan asesmen, yang bahkan Permendikbud-nya saja belum terbit saat itu?

Ketiga, apa landasan etis lembaga tersebut memanfaatkan kepanikan guru dan sekolah hanya demi menarik perhatian publik kalangan pendidik?

Baca juga: Kemendikbudristek: Asesmen Nasional Penting Diselenggarakan di Masa Pandemi

Ketiga pertanyaan ini mestinya sudah timbul sebelum rencana membuka forum untuk membahas suatu kebijakan pendidikan yang menentukan hajat dunia pendidikan, wajahnya dan rencanannya ke depan.

Sampai hari ini, ketika AN sedang dilaksanakan, saya masih tidak habis fikir, setega itu mempermainkan ketidaktahuan guru dan sekolah hanya untuk menunjukan bahwa ‘lembaga tersebut’ tahu cara lulus dari sebuah asesmen yang dilakukan oleh Kemdikbud. Apakah ada Kemdikbud swasta?

Forum semacam ini, yang membahas cara asesmen dari kebijakan asesmen yang belum diterbitkan secara resmi, seperti membocorkan soal ujian sebelum ujian berlangsung. Jika pada dasarnya isi diskusi tersebut tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak pihak karena membaca judul acaranya, sebenarnya, pemilihan judul-pun tidak etis.

‘Jurus Jitu lulus Asesmen nasional’ adalah informasi asimetris.

Memanfaatkan ketidakseimbangan informasi untuk menarik keuntungan. Josep Stiglitz yang meraih nobel ekonomi karena gagasannya ini, bermaksud menunjukan kejahatan ekonomi yang memanfaatkan ketidaksetaraan informasi dalam pasar saham.

Kini, hal demikian dilakukan dalam dunia pendidikan. Memanfaatkan kepanikan guru untuk popularitas lembaga atau acara webinar. Oleh sebab itu, secara intelektual saya kira hal semacam ini adalah noda dalam dunia pendidikan kita.

Tentu kita masih memiliki pertanyaan mendasar, darimana mereka tahu bahwa Asesmen Nasional seperti apa yang mereka bahas?

Awalnya, obrolan bahwa sebuah lembaga pendidikan swasta menguasai arah pendidikan nasional hanya bisik-bisik kalangan pendidik. Belakangan terkuak bahwa ada ‘hak cipta dalam label merdeka,’ ‘dominasi jaringan intelektual tertentu dalam kebijakan pendidikan nasional,’ dan ‘migrasi rekrutmen pejabat tinggi melalui jaringan tersebut.’

Dengan dalih Merdeka Belajar, yang terjadi justru penyeragaman pemahaman tentang apa itu merdeka dan cemooh tidak tertulis bagi mereka yang dilabeli tidak merdeka.

Merdeka dipahami membobol independensi sekolah dalam merancang kurikulum mereka. Merdeka belajar dipahami sebagai tuntutan perubahan pengajaran, penetrasi dari paham individualisme bahwa kolektivitas guru soal solidaritas dan kesadaran politik menjadi jawaban yang salah, sedangkan berkumpul melalui komunitas semu mengobrolkan pengajaran yang sebenarnya itu-itu saja, dan apolitis, dianggap kelompok berbagi yang dianggap benar.

Dikotomi semacam ini adalah multiple choice semu. Seolah-olah kita bisa memilih padahal baik pertanyaannya dan juga jawabannya mengarah pada keseragaman jawaban.

Asesmen Nasional, mungkin, hasil kritik terhadap UN. Namun, selama asesmen itu adalah dikte kuasa-pengetahuan dari kota ke desa, pusat ke daerah, dan semua penilaian ini adalah bentuk penetrasi kuasa pengetahuan dari segelintir intelektual pada seluruh siswa di tujuh belas ribu pulau imajinasi ini, tentu keseragaman pemikiran semacam ini terlalu sempit untuk fakta keberagaman negeri ini. Jelas menyalahi kodrat dan iradat anak bangsa Indonesia.

Asesmen Nasional yang didalamnya adalah soal AKM, Survei lingkungan belajar dan Survei karakter (?) diarahkan sebagai bukti dan dalih bahwa kurikulum baru ‘Sekolah Penggerak’ layak dicoba. Artinya AN dilakukan demi dan oleh sebuah program kebijakan pendidikan dalam skala Nasional.

Jika program ini memang akan menggerakan guru, siswa dan sekolah untuk merubah arah kebijakan pendidikan menjadi lebih baik, pertanyaannya; bagaimana jika ternyata perubahan yang dimaksud adalah keseragaman konsep secara masal, hilangnya independensi guru dan sekolah, serta datakrasi sekolah yang diatur oleh perusahaan teknologi edukasi, yang sampai hari ini mandat dan tanggung jawabnya pada lanskap pendidikan nasional belum jelas.

Diantara banyak kepentingan yang silang kusut tersebut, dapatkah Asesmen Nasional menjawab persoalan-persoalan semacam itu? Jika AN ini sebatas melegalkan perubahan kurikulum dengan data sekolah (AKM siswa, SL).

Penulis adalah Kabid Advokasi Guru P2G

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Musi Banyuasin, Makin Menunjukkan Pejabat Mental Penipu Kena Tipu

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap KPK Jumat lalu(15/10), karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi merupakan anak Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Melihat fenomena ini sangat miris, hilangnya budaya kejujuran, dan sudah tidak ada sifat malu lagi untuk korupsi. Anak dan bapak di satu masa yang sama-sama pemimpin di daerahnya terjerat kasus korupsi.

Karakteristik praktik korupsi pimpinan daerah sebagai atasan dengan sengaja mengumpulkan pengusaha dan anak buahnya berstatus ASN merancang dan punya keinginan yang sama untuk korupsi. Pelaku itu pemimpin daerah atau pemeras? Atau mereka ini adalah kumpulan penipu yang kena tipu?

Operasi Tangkap Tangan atau OTT ini menunjukkan bahwa banyak sudah kejadian OTT membuat sebagian pemimpin bangsa ini semakin lupa diri. Kejadian OTT bagi pemimpin yang lain belum dijadikan pelajaran, malah seolah berlomba ingin ikut melakukan OTT. Seolah OTT jadi trend yang menggairahkan bagi Pejabat.

Padahal praktik minta fee dari proyek ini menunjukkan sifat pemimpin murahan, tidak ada integritas, minim keteladan pemimpin, dan sekaligus masih menunjukkan sistem birokrasi yang buruk, curang, penyimpangan prosedur pun jadi modus pejabat menciptakan ladang korupsi.

Komitmen fee yang ditetapkan dan mendapat uang yang besar nilainya inilah jadi candu yang buat ketagihan sekaligus jalan mudah bagi pejabat yang punya kewenangan. Pejabat ini melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Mereka melalaikan tugas dan kewajiban maka hukuman bagi pejabat yang jual beli jabatan ini semestinya terapkan hukuman mati saja, tidak bisa dibiarkan lagi praktik korupsi ini dalam bentuk apapun kalau bangsa ini mau maju dan membangun peradaban serta mewujudkan tujuan bangsa.

Karena mencermati sanksi selama ini yang dikenakan aparat penegak hukum bagi para koruptor berupa penjara atau denda maupun perampasan tidak membuat pelaku korupsi jera. Maka dosis sanksinya ditingkatkan menjadi hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Semakin kekinian sangat terlihat tindakan korupsi ini dilakukan oleh para pemimpin sebagai upaya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, memuaskan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya mereka ditenggelamkan perilaku yang melampaui batas kekuasaan mereka.

Mereka para pimpinan ini tidak mau belajar dari kasus- kasus OTT sebelumnya, mereka punya slogan keliru, mumpung masih menjabat jadi harus bisa dapat uang dari jualan kewenangan dengan korupsi.

Inilah prilaku mentalitas sebahagian pemimpin dan bawahnya juga yang gak berani mengingatkan atasannya, yang penting asal bapak senang, memilih zona aman dan nyaman. Namun begitu ada masalah hukum biasanya mereka ini akan selamatkan diri masing masing-masing. Bahkan antar atasan dan bawahan akan saling bantah membantah bila sudah terkena OTT.

Perbuatan korupsi itu hanya menambah permasalahan baru dan menciptakan lingkungan kerja terbiasa dengan cara korup. Ini juga terjadi karena mereka mendapatkan jabatan dengan cara tidak bersih, sehingga akan membuat motivasi kerja hanya cari uang dengan cara singkat dan mudah yakni korupsi. Pada implementasinya akan cendrung dalam aktifitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatan dan melukai hak masyarakat serta merugikan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Si Tou Timou Tumou Tou, Jenderal!

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Nama Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar sedang terbang bak layang-layang danguang asal Pariaman. Sendirian menantang angin. Semakin tagak tali, dalam bahasa Minang.

Pria yang lahir tanggal 3 April 1964 ini baru berusia 57 tahun. Tiga tahun lagi, memasuki usia pensiun. Karir yang pernah ditempuh, Komandan Kodim 0211 di Tapanuli Tengah.

Tentu, Tumilaar sangat paham dengan nama-nama seperti Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, dan Maludin Simbolon. Nama-nama yang identik dengan kisah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan tanggal 15 Februari 1958.

PRRI adalah saudara muda dari Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang meletus tanggal 2 Maret 1957. Nama Ventje Samual, Muhammad Saleh Lahade, Andi Pangerang, DJ Somba, Herman Pieters, dan Minggu berada dalam barisan Pemerintahan Militer.

Junior tentu paham dengan dua sosok yang hebat: Abdul Haris Nasution dan Alexander Evert Kawilarang. Mereka berdua berasal dari Tapanuli dan Minahasa. Tetapi berbeda pilihan ketika PERMESTA/PRRI meletus. Nasution membangun komunikasi dengan sejumlah nama, seperti Andi Mattalatta dan M Jusuf. Alex Kawilarang pulang dari jabatan sebagai Atase Militer di Amerika Serikat, bergabung dengan Permesta.

Selain menjadi dosen di Sekolah Tinggi Komando (SESKO) TNI Angkatan Darat di Bandung, Junior berkarir sebagai Staf Ahli Panglima Kodam I Bukit Barisan. Jabatan terakhir adalah Inspektur Kodam XIII/Merdeka.

Sumatera dan Sulawesi, dua teritorial penugasan Junior. Selain pada tugas lain, tentu. Bagi yang mengenali betul karakter dari tentara di dua pulau ini, tentu tak menganggap gaya bercakap terus terang dari Junior sebagai satu masalah besar. Berbeda, misalnya, seandainya tentara itu bertugas di Siliwangi, Diponegoro, atau Brawijaya yang lebih halus.

Namun, militer tetaplah militer. Tidak boleh ada “pikiran” di dalam tubuh seorang militer. Terkecuali, sejarah mencatat, beberapa orang saja yang menyebar pikiran mereka ke publik terkait bidang militer. Tak jauh-jauh, mereka yang “diizinkan” berpikir itu adalah sosok-sosok yang punya hubungan darah dengan para jenderal.

Baca juga: Amandemen Konstitusi Tanpa Penjelasan 

Minahasa, entah kenapa, berbatasan dengan Gorontalo. Hanya Gorontalo dan Sumatera Barat yang memikul falsafah Adat Bersendi Sara’, Sara’ Bersendi Kitabullah (Adat Bersendi Agama, Agama Bersendi Al Qur’an). Sara’ mangato, adat mamakai.

Bisa jadi, tempat pembuangan Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Paderi (1821-1837) adalah Manado. Bersama keluarganya, Tuanku Imam Bonjol bisa saja memberi pengaruh kepada perkembangan ajaran agama Islam yang sudah jauh-jauh hari dibawa oleh sejumlah Datuk (Dato) ke tanah Sulawesi. Mereka yang berasal dari Ulakan, Padang Pariaman. Syech Burhanuddin adalah guru (mufti) dari Tuanku Imam Bonjol dalam tarekat Syatariyah. Tarekat yang begitu tunduk ke bumi, namun terlihat keras ke langit.

Perubahan “haluan” M Jusuf dan kawan-kawan, jangan-jangan juga dapat pengaruh dari pembuangan Pangeran Diponegoro di Makassar. Diponegoro memimpin Perang Jawa (1925-1930). Kehidupan tarekat yang dtempuh oleh Diponegoro, semakin menyelam ke dalam jiwa. Pengaruh Hindu dan Budha di tanah Jawa telah memberi warna yang lebih banyak menyelami dunia jiwa.

Andai saja Junior sudah membaca “Indonesie in Pacific”, buku yang ditulis oleh GSSJ Ratulangie, seorang anggota Volsraad yang dibuang ke Sukabumi, bisa saja alam berpikir tanah Pasundan masuk ke dalam dirinya. “Indonesia in Pasific” terbit di Bandung tahun 1937. Sukabumi subur dengan pemikiran pro kemerdekaan dan non kooperasi. Koran “Oetoesan Indonesia” yang diterbitkan Didi Sukardi – kakek dari Laksamana Sukardi dan Airlangga Hartarto – salah satu pilarnya.

Sebagaimana “Indonesia Menggugat”, pledoi Sukarno di Penjara Sukamiskin Bandung tahun 1930, buku “Indonesie in Pasific” semakin memerinci tentang kemungkinan Perang Pasific yang melibatkan Jepang sebagai pemburu kekayaan alam Bumi Nusantara.

Ratulangie terkenal dengan falsafah khas Minahasanya: Si Tou Timou Tumou Tou yang bermakna “Manusia baru bisa disebut sebagai manusia, jika sudah dapat menanusiakan manusia lain.”

Pada titik itulah, Ratulangie dan Junior bertemu. Tak peduli latar belakang mereka, sipil atau militer. Junior jelas telah memanusiakan manusia lain. Manusia yang tuna daksa. Seorang difabel. Masalah perampasan tanah, sebagaimana awal Perang Jawa. Sekeliru apapun yang dilakukan Junior, semangat si tou timou tumou tou jelas sudah melekat dalam dirinya.

Pimpinan TNI mengambil langkah cepat, yakni menaruh Brigjen Junior Tumilaar di sisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Posisi yang penting: Staf Khusus KASAD. Seperti layang-layang danguang Pariaman, Mayjen Junior tak sampai putus tali. Malahan, diturunkan ke atas. Tak mudah melahirkan seorang jenderal berbintang satu. Sekuno apapun doktrin ketentaraan yang beliau anut.

Tabik, Jenderal!!!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Opini

57 Eks Pegawai KPK Jadi Polisi Khusus Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Rencana Polri menarik 57 eks pegawai KPK ke Polri layak untuk diapresiasi. Niat baik Kapolri, yang merupakan sebuah sikap dari kebijaksanaan dan fungsinya memimpin dalam menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian dan penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian. Kalau SDM ini dikelola dengan tepat dan punya formula yang pas, hal ini dapat menjadi penguatan kewenangan kepolisian dan menjadikan sinergis koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Karenanya, perlu kejelasan identifikasi sejak awal dan disikapi dengan cermat penempatan atas 57 personil ini dan batasan kewenangannya apakah berorientasi pada pencegahan (preventif) atau pada fungsi pemberantasan (represif)?

Baca juga: Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi 

Karena eks pegawai KPK ini mempunyai karakteristik kemampuan khusus dan telah mumpuni, dengan pengalaman kerjanya di KPK selama ini, tim ini harus diberikan keleluasaan kewenangan dan akses. Kalaupun akan dibentuk menjadi polisi bagian khusus apalagi diperuntukkan demi menjaga dan menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara, misal diberi kewenangan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penyadapan.

Sehingga melalui fungsi tim khusus Polri ini akan terbentuk tidak ada istilah “negara aman untuk melakukan korupsi” atau tempat yang aman untuk menyembunyikan aset maupun harta dari tindak pidana korupsi, karena Polri mulai bekerja melakukan pelacakan aset, pengembalian aset termasuk dapat melakukan perampasan aset hasil korupsi pada negara guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading

HOT TOPIC