Channel9.id – Jakarta. Indonesia dan Malaysia sudah menjalin kerja sama yang sangat erat dalam pembangunan sosial ekonomi di perbatasan melalui organisasi bilateral bernama Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo), atau yang di Malaysia disebut Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Sosek Malindo sejak 1985.
Terkait dengan hal ini, pada Rabu (1/02/2021) kemarin, bertempat di Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) melalui Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara memfasilitasi rapat konsolidasi dan mereview hasil Persidangan KK/JKK Sosek Malindo tahun 2019 lalu.
“Tugas pokok Sosek Malindo adalah membuat kajian terhadap proyek-proyek bersama untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yakni Kalimantan Barat-Sarawak, Kalimantan Utara-Sabah, Provinsi Riau/Kepri-Melaka. Tiga kawasan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hubungan ekonomi kedua negara,” tutur Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Thomas Umbu Pati yang juga memimpin rapat konsolidasi lewat siaran rilisnya, Kamis (4/2/2021).
Rapat juga dihadiri beberapa perwakilan pejabat dari Kemenko Bidang Polhukam, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenhan, BNPP serta pejabat daerah perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau.
“Rapat ini fokus pada review hasil kesepakatan Persidangan KK/JKK Sosek Malindo Ke-37 Tahun 2019 dan isu terkini dampak pandemi Covid-19 di perbatasan Indonesia-Malaysia. Seperti kita ketahui, pandemi memukul semua sektor, termasuk kegiatan kerja sama batas antar negara Indonesia-Malaysia,” kata Thomas.
Menurut Thomas, salah satu hal penting yang tertunda karena pandemi adalah agenda persidangan Sosek Malindo 2020. Biasanya persidangan dan rapat selalu diadakan tiap tahun. Selain itu, rapat ini juga membahas beberapa isu penting di perbatasan yang terjadi selama 2020 seperti misalnya penetapan titik koordinat pembangunan PLBN Sei Kelik.
“Karena Sosek Malindo ini fokus pada pemberdayaan ekonomi, kita membahas tentang kerja sama perdagangan antara Krayan, Indonesia-Serawak, Malaysia, lalu permohonan pembukaan ekspor Crude Palm Oil (CPO) via Badau-Lubuk Antu. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia dan Malaysia ini kan penghasil CPO terbesar di dunia. Nah, kita harus bekerja sama untuk memaksimalkan potensi ini,” jelas Thomas.
Karena kerja sama perdagangan ini menyangkut hubungan kedua negara, Kemendagri, sambung Thomas, juga melibatkan Kementerian Perdagangan yang khusus memberi masukan mengenai perkembangan Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA).
“Untuk hal ini, nanti dari Kementerian Perdagangan akan kami fasilitasi untuk menjalin komunikasi dengan pihak Malaysia terkait penyelenggaraan perundingan forum tersebut,” tambahnya.
Dalam rapat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mengapresiasi langkah Ditjen Bina Adwil Kemendagri yang telah memfasilitasi pembukaan perdagangan perbatasan antara Long Bawan (Kalimantan Utara) – Bakelalan (Serawak, Malaysia) yang sempat ditutup akibat pandemi Covid-19.
“Perbatasan ini sangat penting karena salah satu jalur masuknya barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan itu,” ucapThomas.
IG
