Connect with us

Nasional

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Rapat Bahas Kerja Sama Indonesia-Malaysia

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Indonesia dan Malaysia sudah menjalin kerja sama yang sangat erat dalam pembangunan sosial ekonomi di perbatasan melalui organisasi bilateral bernama Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo), atau yang di Malaysia disebut Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Sosek Malindo sejak 1985.

Terkait dengan hal ini, pada Rabu (1/02/2021) kemarin, bertempat di Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) melalui Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara memfasilitasi rapat konsolidasi dan mereview hasil Persidangan KK/JKK Sosek Malindo tahun 2019 lalu.

“Tugas pokok Sosek Malindo adalah membuat kajian terhadap proyek-proyek bersama untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yakni Kalimantan Barat-Sarawak, Kalimantan Utara-Sabah, Provinsi Riau/Kepri-Melaka. Tiga kawasan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hubungan ekonomi kedua negara,” tutur Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Thomas Umbu Pati yang juga memimpin rapat konsolidasi lewat siaran rilisnya, Kamis (4/2/2021).

Rapat juga dihadiri beberapa perwakilan pejabat dari Kemenko Bidang Polhukam, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenhan, BNPP serta pejabat daerah perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau.

“Rapat ini fokus pada review hasil kesepakatan Persidangan KK/JKK Sosek Malindo Ke-37 Tahun 2019 dan isu terkini dampak pandemi Covid-19 di perbatasan Indonesia-Malaysia. Seperti kita ketahui, pandemi memukul semua sektor, termasuk kegiatan kerja sama batas antar negara Indonesia-Malaysia,” kata Thomas.

Menurut Thomas, salah satu hal penting yang tertunda karena pandemi adalah agenda persidangan Sosek Malindo 2020. Biasanya persidangan dan rapat selalu diadakan tiap tahun. Selain itu, rapat ini juga membahas beberapa isu penting di perbatasan yang terjadi selama 2020 seperti misalnya penetapan titik koordinat pembangunan PLBN Sei Kelik.

“Karena Sosek Malindo ini fokus pada pemberdayaan ekonomi, kita membahas tentang kerja sama perdagangan antara Krayan, Indonesia-Serawak, Malaysia, lalu permohonan pembukaan ekspor Crude Palm Oil (CPO) via Badau-Lubuk Antu. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia dan Malaysia ini kan penghasil CPO terbesar di dunia. Nah, kita harus bekerja sama untuk memaksimalkan potensi ini,” jelas Thomas.

Karena kerja sama perdagangan ini menyangkut hubungan kedua negara, Kemendagri, sambung Thomas, juga melibatkan Kementerian Perdagangan yang khusus memberi masukan mengenai perkembangan Border Crossing Agreement (BCA) dan Border Trade Agreement (BTA).

“Untuk hal ini, nanti dari Kementerian Perdagangan akan kami fasilitasi untuk menjalin komunikasi dengan pihak Malaysia terkait penyelenggaraan perundingan forum tersebut,” tambahnya.

Dalam rapat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mengapresiasi langkah Ditjen Bina Adwil Kemendagri yang telah memfasilitasi pembukaan perdagangan perbatasan antara Long Bawan (Kalimantan Utara) – Bakelalan (Serawak, Malaysia) yang sempat ditutup akibat pandemi Covid-19.

“Perbatasan ini sangat penting karena salah satu jalur masuknya barang kebutuhan pokok bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan itu,” ucapThomas.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wartawan Dilarang Meliput Vaksinasi, DPR: Keluarga Ada yang Keberatan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan larangan wartawan meliput vaksinasi anggota DPR dan keluarga karena ada anggota yang keberatan jika dilakukan pengambilan gambar ketika proses dilakukan. Ia meminta awak media memahami kondisi tersebut.

“Ada yang juga takut-takut kalau kemudian diambil gambarnya segala macam, mungkin mereka keberatan. Jadi kalau pengambilan gambar itu dari kejauhan mungkin, ya mungkin ini juga keberatan dari yang divaksinasi, tolong juga wartawan ngerti lho,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Ia membantah bila DPR terkesan menutup-nutupi soal kegiatan vaksinasi tersebut. Menurutnya vaksinasi adalah program pemerintah dan tidak benar kalau digelar tertutup.

“Oleh karena sedang reses, kesetjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau vaksinasi ini soal tertutup-tertutup, enggak ada yang ditutup-tutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok,” ujarnya.

Dasco pun membenarkan bahwa vaksinasi memang tidak hanya diterima oleh pegawai dan anggota DPR. Keluarga anggota DPR juga divaksin. Menurutnya, jatah itu berdasarkan alokasi dari kementerian kesehatan.

“Kita mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan, DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di kesetjenan DPR itu yang dapat. Jadi alokasi itu dari Kemenkes,” kata Dasco.

Ia mengaku tidak mengetahui berapa alokasi jatah vaksin yang diterima DPR. Namun, Dasco menambahkan, selain pegawai dan anggota, staf pendukung, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan juga mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19. Hal itu untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di DPR.

“Karena DPR ini area sudah area merah, sudah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena covid, sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO,” ucapnya.

“Sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinasi di DPR ini, kami mendukung program pemerintah justru diadakan terbuka cuma karena kondisi reses, mungkin informasinya terlambat dari fraksi ke anggota-anggotanya,” sambung politisi Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Nasional

Tegas Menegakkan Prokes, Satpam di Makassar Raih Penghargaan dari Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aksi seorang satpam bernama Nasruddin viral di media sosial. Dia melarang seorang pria yang mengaku pimpinan LSM bersama anggotanya untuk masuk ke kantor BRI sentral Makassar, Sulawesi Selatan.

Nasruddin melarang masuk karena pria dan rombongannya itu tidak mengenakan masker. Pria itu pun marah-marah dan mengomeli Nasruddin.

Sejumlah netizen memuji tindakan satpam Nasruddin. Nasrudin dinilai tetap tegas menegakkan protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan yang berlaku.

Pujian serupa diberikan oleh Baharkam Polri melalui Kakorbinmas Polri. Bahkan, Kakorbinmas memberikan penghargaan kepada Nasruddin.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar prokes.

“Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan,” kata Argo, Jumat 25 Februari 2021.

Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tidak patuh prokes.

Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi hal tersebut.

“Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah,” tuturnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Published

on

By

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengapresiasi langkah pemerintah memberikan vaksin Covid-19 terhadap tenaga kependidikan di sekolah. P2G mencatat jumlah guru secara nasional saat ini sebanyak 3,2 juta. Jumlah itu belum termasuk tenaga pendidikan swasta dan di bawah Kementerian Agama.

Satriawan mengklaim ada sebagian guru yang mengaku khawatir ikut vaksinasi, namun umumnya mereka hanya belum menerima sosialisasi secara utuh dari dinas kesehatan setempat.

“Sekelompok kecil guru masih ada yang khawatir untuk divaksinasi,” katanya Satriawan kepada Channel9.id, Jumat (25/2).

Baca juga : ISNU DKI Jakarta Apresiasi Vaksinasi untuk Guru dan Tenaga Kependidikan

Ia melanjutkan, hingga saat ini masih banyak tenaga pendidikan di daerah yang bertanya-tanya soal mekanisme vaksinasi Covid-19.

“Sampai sekarang kami mencoba meminta keterangan dari jaringan P2G masih banyak yang belum tahu, kapan mereka divaksinasi, di mana, dan bagaimana teknis vaksinasi tersebut,” ujar pengajar SMA Labschool Rawamangun tersebut.

Menurutnya, sosialisasi terkait mekanisme tersebut penting, sebab pemerintah mempunyai waktu relatif sempit atau hanya empat bulan untuk vaksinasi jika sekolah dibuka pada Juli.

Apalagi, kurun waktu tersebut juga belum mempertimbangkan proses vaksinasi di tengah Ramadan dan dipotong cuti Hari Raya Idulfitri.

“Persoalannya adalah, apakah waktu empat bulan ke depan sampai Juni bisa dilaksanakan menyeluruh,” kata dia.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC