Connect with us

Hukum

Djoko Tjandra Enggan Disebut Kabur Usai Vonis Bersalah

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Melalui kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo, terdakwa kasus penggunaan surat jalan palsu DJoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra enggan disebut melarikan diri usai divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA), dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih (Cessie) Bank Bali pada 2009 silam.

Hal itu diungkapkan Soesilo melalui nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penerbitan surat jalan palsu.

Baca juga: Polri Serahkan Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Diketahui, surat jalan itu diduga digunakan oleh Djoko Tjandra untuk memuluskan langkahnya selama masih berstatus buron dan hendak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Juni lalu.

“Kejadian yang sebenarnya, terdakwa tidak melarikan diri, tetapi pada saat putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung itu dijatuhkan, terdakwa Joko Soegiarto Tjandra sudah berada di luar negeri,” kata Soesilo mengawali eksepsinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (20/10).

Hal itu, lanjutnya, untuk mendalihkan dakwaan dari JPU yang menyatakan bahwa terdakwa sudah disematkan status buronan oleh Kejaksaan Agung RI sejak 17 Juni 2009 silam.

Kala itu, Djoktjan yang juga sudah berstatus terpidana itu tidak mau kembali ke Indonesia untuk menjalani putusan yang dinilainya bertentangan dengan hukum.

Dalam hal ini, dia merujuk pada putusan atas kasus Cessie Bank Bali pada 2009 yang menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan harus menjalani dua tahun penjara.

“[Terdakwa] tidak mau kembali ke Indonesia untuk menjalani putusan yang bertentangan dengan hukum, yakni bertentangan dengan Pasal 263 KUHAP, dan merupakan miscarriage of justice (peradilan sesat), dan menybabkan ketidakadilan,” ujar Soesilo.

Dia pun kembali menegaskan bahwa sebenarnya Djoko Tjandra tidak bersalah dalam kasus yang menjerat dirinya sejak era 90-an itu.

Oleh sebab itu, dia pun menilai bahwa untuk menegakkan keadilan dalam negara hukum, maka seharusnya putusan pada 11 Juni 2009 lalu itu telah gugur. Sehingga, perkara lain yang menjerat terdakwa Djoko Tjandra tidak diperlukan lagi terjadi.

“Kita sepertinya enggan mengoreksi kesalahan dan suka membiarkan ketidakadilan itu terus terjadi,” ucap pengacara Djoko.

Dalam dakwaannya, Jaksa membeberkan bahwa Djoko Tjandra bersama dua terdakwa lain, yakni Anita Dewi Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo menerbitkan surat jalan palsu untuk memuluskan pengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan sempat ditolak pada April 2020, lantaran sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012, pemohon harus hadir sendiri untuk mendaftarkan sendiri.

Jaksa menyebut isi surat itu tidak benar. Di antaranya, alamat Anita dan Djoko Tjandra bukan lah di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayora Baru, Jakarta Selatan.

Kemudian, pekerjaan Anita dan Djoko juga bukanlah konsultan Bareskrim Polri, serta Anita dan Djoko juga tidak pernah melakukan pemeriksaan oleh dokter yang mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

KPK Turut Mengamankan Istri Menteri KKP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) dini hari di Bandara Soekarno Hatta. Turut diamankan sejumlah orang termasuk keluarganya.

Edhy ditangkap di Bandara Soetta bersama istrinya, Iis Edhy Prabowo, ajudan menteri, ajudan istri menteri.

“Naik Pesawat ANA AIR dari San Fransisco Amerika Serikat transit Jepang. Landing di Soekarno-Hatta ada 13 orang rombongan, Menteri KKP, Istri Menteri Iis Edhy Prabowo,” kata sumber sebagaimana dilansir CNNIndonesia.

Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, tim yang menangkap Edhy disebut Nurul cukup banyak. Saat ini, Edhy telah berada di Kantor KPKuntuk pemeriksaan lebih lanjut. “Tunggu ekspose selanjutnya aja,” ujar Ghufron.

Belum ada keterangan resmi dari KPK ihwal kasus yang menjerat Edhy. Namun diduga penangkapan ini terkait dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Continue Reading

Hukum

Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon: Ada Restu Azis Syamsuddin

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengungkap adanya restu dari Wakil Ketua DPR asal Golkar Azis Syamsuddin, untuk membantu pengusaha Tommy Sumardi mengecek status red notice buronan Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra).

Irjen Napoleon Bonaparte mengungkap restu dari Azis Syamsuddin saat bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan penghapusan nama Joko Soegiarto Tjandra dari daftar red notice Polri. Napoleon Bonaparte bersaksi untuk terdakwa Tommy Sumardi.

Awalnya, kata Napoleon, Tommy Sumardi sempat menyeret nama Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, untuk meyakinkan dirinya. Kata Napoleon, Tommy berupaya meyakinkan dirinya agar dapat membantu mengecek status red notice Djoko Tjandra.

Baca juga: Mantan Sespri Napoleon Beberkan Pertemuan Prasetiho dan Tommy Sumardi

Kendati demikian, Napoleon mengklaim dirinya tidak seutuhnya percaya kepada Tommy Sumardi. Meskipun, Tommy Sumardi menemui Napoleon didampingi dengan seorang Brigjen, Prasetijo Utomo, ditambah adanya klaim soal kedekatannya dengan Kabareskrim.

Berdasarkan cerita Napoleon, Tommy tak patah semangat untuk meyakinkan dirinya. Bahkan, kata Napoleon, Tommy sempat menghubungi Wakil Ketua DPR, Azis syamsuddin untuk meyakinkan dirinya.

“Terdakwa menelpon seseorang. Setelah sambung, terdakwa seperti ingin memberikan teleponnya pada saya. Saya bilang siapa yang Anda telepon, mau disambungkan pada saya? Terdakwa mengatakan bang Azis, Azis siapa? Azis Ayamsuddin. oh Wakil ketua DPR RI? Ya,” beber Napoleon saat menceritakan perbincangannya dengan Tommy di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020).

Napoleon mengaku sempat mengenal Azis Syamsuddin saat menjadi Perwira Menengah (Pamen). Atas dasar itulah Napoleon kemudian menerima sambungan telepon dari Azis Syamsuddin menggunakan handphone Tommy Sumardi.

“Karena dulu waktu masih pamen, saya pernah mengenal beliau, jadi saya sambung,” terangnya.

Ia pun menceritakan obrolan singkat dengan Azis Syamsuddin menggunakan handphone milik Tommy. Intinya, kata Napoleon, Azis Syamsuddin mempersilakan Napoleon untuk membantu Tommy Sumardi mengecek status Djoko Tjandra.

“Assalamualaikum, selamat siang Pak Azis. Eh bang apa kabar?. Baik. Pak Azjs saya sampaikan, ini di hadapan saya ada datang Pak Haji Tommy Sumardi, dengan maksud tujuan ingin mengecek status red notice. Mohon petunjuk dan arahan pak?. Silakan saja, Pak Napoleon. Baik,”tuturnya.

“Kemudian telepon ditutup, saya serahkan kembali. Menggunakan nomor hape dari milik terdakwa (Tommy Sumardi),” imbuhnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Komisioner KPK Nawawi Pomolango. Ia membenanarkan operasi tangkap tangan pihaknya terhadap menteri KKP dari partai Gerindra itu.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi,” kata Nawawi sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, Rabu (25/11).

Baca juga: Kantor KKP Lockdown, Menteri Edhy Prabowo Diduga Positif Covid-19 

Meski demikian, Nawawi masih ebnggan membeberkan seluruh operasi yang digelar dini hari tadi dan mlam kemarin. “Selebihnya nanti,” katanya

Sebelumnya, Menteri Eddy Prabowo ditangkap dini hari, Rabu 25 November 2020, di Bandara Soekarno-Hatta.

Penyidik KPK langsung menggiring Edhy dan beberapa orang lainnya ke KPK guna dilakukan pemeriksaan. Belum diketahui berapa jumlah orang yang dibawa ke KPK untuk penyelidikan. Begitu pula dengan kasus yang melatarbelakangi penangkapan tersebut.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC