Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperkuat langkah pencegahan pelanggaran guna menjaga integritas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pendekatan preventif perlu menjadi fokus utama sebelum tahapan pemilu berikutnya dimulai.
Saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Tito menilai keberhasilan lembaga pengawas etik tidak semata diukur dari banyaknya pelanggaran yang berhasil diungkap atau diputus. Sebaliknya, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah semakin minimnya pelanggaran yang terjadi di kalangan penyelenggara pemilu.
“Jadi keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu prinsip-prinsip prevention mungkin perlu,” ujar Tito.
Menurutnya, DKPP sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui edukasi, pembinaan, serta identifikasi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran yang mungkin muncul selama proses penyelenggaraan pemilu.
Tito menilai penguatan aspek pencegahan menjadi penting mengingat kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang melibatkan jumlah penyelenggara sangat besar dan tersebar di berbagai daerah.
Pada kesempatan yang sama, Tito juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu di Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemilu tetap menjadi instrumen utama partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi.
“Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan,” katanya.
Selain mendorong penguatan fungsi pencegahan, Tito juga meminta DKPP memperhatikan peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam penegakan aturan dan etika kepemiluan. Menurutnya, edukasi yang memadai perlu diberikan kepada para penyelenggara pemilu agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal.
Di sisi lain, dukungan sarana dan prasarana juga dinilai penting agar DKPP dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Persiapan yang dilakukan sejak dini akan membantu memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu pada periode mendatang.
“Saya prinsip mendukung DKPP untuk meningkatkan integritas dan berpikir tadi lebih maju berprinsip bagaimana untuk mencegah, mumpung ini [penyelenggaraan Pemilu] belum dimulai,” tandasnya.
Acara HUT ke-14 DKPP tersebut turut dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengikuti kegiatan secara virtual.
